Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan Nasional. Dalam GBBN disebutkan : Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalarn lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (TAP MPR-RI, 1988). Dari pengalaman selama pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama (PJPT-I), terdapat empat pertimbangan pokok yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan pembangunan pada tahap berikutnya. Pertama, bahwa pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan merata untuk seluruh penduduk Indonesia. Kedua, pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan termasuk kuantitas, kualitas dan mobilitas persebaran penduduk. Ketiga, jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional. Keempat, jika kuantitas penduduk dikendalikan, kualitas penduduk dikembangkan, serta mobilitas penduduk diarahkan, maka penduduk akan menjadi sumberdaya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. "

"Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, pemerintah telah dan sedang melakukan pembangunan disegala bidang, termasuk usaha-usaha untuk mengatasi masalah kependudukan. Masih banyak kendala yang tampaknya masih menghadang laju perkembangan program KB ini. Berkaitan dengan hal tersebut diatas muncul suatu persepsi yang hadir dari lingkungan penulis yakni apakah benar pelaksanaan program KB masih didominasi oleh faktor sosial dan ekonomi ? Berangkat dari asumsi dasar tersebut penulis ingin mengetahui dengan pasti apakah asumsi dasar tersebut dapat diterapkan pada wilayah Pisangan, Ciputat, jakarta Selatan. Wilayah ini diambil berdasarkan beberapa alasan yaitu pertama penduduknya sangat heterogen, baik dalam hal asal usul, jenis pekerjaan, penghasilan dan pendidikan. Heterogenitas ini membuat penulis semakin tertarik untuk mengetahui perilaku mereka dalam melaksanakan program-program KB. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan keberlakuan hipotesis Rogers mengenai peranan Status Sosial Ekonomi dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang serta untuk mendapatkan variabel yang paling berpengaruh dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang terhadap pogram-program KB. Untuk tujuan itu penulis mengambil teori Difusi-Inovasi Rogers sebagai dasar pembuatan penulisan ini, dengan memasukkan variabel komunikasi, budaya-sikap dan pengetahuan sebagai variabel antara. Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner disebarkan kepada 290 responden wanita usia subur dan wawancara dengan 10 orang wanita (PUS) serta seorang dokter ahli kebidanan, yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan analisis lorong (Path Analysis) melalui program SPSSPC. Dari pengolahan data didapat hasil bahwa faktor Status Sosial Ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang. Sementara itu dari hasil yang ditemukan ada dua variabel yang berpengaruh terhadap adopsi KB di kalangan responden yaitu variabel komunikasi dalam hal ini komunikasi massa dan variabel budaya-sikap. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan persepsi mengenai nilai anak laki-laki dalam keluarga Batak-Mandailing di Kotamadya Medan, serta sejauh mana Status Sosial Ekonomi mempengaruhi persepsi terhadap nilai anak laki-laki tersebut. Penelitian dilakukan pada dua kecamatan di kota Medan, yaitu kecamatan Medan Baru dan kecamatan Medan Tembung. Kecamatan Medan Baru dihuni oleh mayoritas masyarakat Batak-Mandailing dengan status sosial ekonomi relatif tinggi, sedangkan kecamatan Medan Tembung dihuni oleh mayoritas masyarakat Batak-Mandailing dengan status sosial ekonomi relatif rendah. Dari masing-masing kecamatan itu diambil 2 kelurahan untuk diteliti. Objek penelitian adalah masyarakat Batak-Mandailing yang diwakili oleh kepala keluarga (Batak), berusia 20 tahun ke atas, telah menikah, serta berdomisili di kotamadya Medan. Pengumpulan data selain dilakukan melalui kuesioner, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat Batak-Mandailing. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran pandangan mengenai anak laki-laki. Anak laki-laki yang sebelumnya lebih diutamakan daripada anak perempuan (seperti dalam bidang pendidikan, pembagian tugas di rumah, kegiatan ekstra kurikuler, ataupun kegiatan adat), kini cenderung dianggap sama. Pergeseran pandangan ini pula dilihat dalam hal pembagian harta warisan. Menurut adat Batak-Mandailing, anak perempuan tidak mendapat hak waris. Namun, temuan penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden akan memberikan warisan yang sama, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Tampaknya, ketiadaan anak laki-laki dalam sebuah keluarga Batak-Mandailing, bukan lagi merupakan masalah besar. Walaupun menurut adat anak lelaki ditetapkan sebagai penerus marga, anggapan bahwa keberlanjutan keturunan itu semata-mata ditentukan oleh adanya anak lelaki, cenderung tidak lagi terlalu dominan. Keterikatan terhadap marga dan pengetahuan mengenai silsilah marga masih tetap kuat dalam diri orang-orang Batak-Mandailing. Namun, kehidupan di kota besar, dengan segala gejolak dan dinamikanya, cenderung menyebabkan interaksi dalam hubungan kekerabatan di antara mereka kurang intensif. Variabel status sosial ekonomi dengan indikator pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pemilikan tampaknya kurang berpengaruh terhadap perubahan persepsi mengenai nilai anak laki-laki dalam keluarga Batak-Mandailing di kota Medan. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan tes statistik Tau Kendall menunjukkan, bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status sosial ekonomi dan persepsi mengenai nilai anak laki-laki. Dengan demikian, hipotesis yang sebelumnya diajukan dalam penelitian ini, ditolak. Kemungkinan ada faktor-faktor lain seperti media televisi, radio, surat kabar dan majalah, ataupun kontak dengan kelompok-kelompok sosial lain yang cenderung lebih mempengaruhi perubahan persepsi tersebut. Untuk itu kiranya diperlukan penelitian lebih lanjut. "

"Program KB Mandiri mulai dicanangkan dengan adanya seruan Presiden RI, Suharto, pada tanggal 28 Januari 1987, yang intinya menyerukan supaya dikembangkan "KB Mandiri" mulai dari kota-kota besar (termasuk DKI Jakarta) dan masyarakat yang sudah maju (Suyono: 1988: 22). Pengertian KB Mandiri pada tingkat individual dan keluarga adalah Kelompok penduduk yang melaksanakan KB bukan karena anjuran dan ajakan saja, tetapi telah tumbuh dari kesadaran dan rasa tanggungjawabnya sendiri terhadap kesejahtraan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsanya. Sehubungan dengan itu hadir atau tidak hadirnya para petugas KB mereka tetap melaksanakan KB dan dimana perlu pergi mencari pelayanan walau dengan biaya sendiri (Suyono: 1988: 19). Sampai saat ini pengertian Program KB Mandiri yang lazim dipakai dan dikemukakan, misalnya pada kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, evaluasi Program KB ataupun dalam Pencatatan Pelaporan Program adalah: Program yang mengarahkan masyarakat/individu untuk menggunakan jasa pelayanan KB jalur swasta dan membayar sendiri jasa pelayanan serta kebutuhan kontrasepsinya. Sejak kegiatan Program KB Mandiri dilaksanakan sampai kini, dikenal sebutan akseptor mandiri yaitu: akseptor yang membayar sendiri pelayanan kontrasepsi yang diperolehnya di tempat - tempat pelayanan KB milik swasta. Lainnya adalah akseptor yang menggunakan jasa pelayanan KB milik Pemerintah untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi. Sehubungan dengan itu, maka perbedaan antara 2 (dua) kategori akseptor tersebut terletak pada membayar sendiri dengan tidak membayar dan tempat pelayanan yang digunakan, yaitu milik Pemerintah dengan Swasta. Kampanye secara besar-besaran KB Mandiri dimulai pada bulan Mei 1987. Terlebih dahulu Program ini dikembangkan di kota-kota besar. Asumsinya kehidupan perkotaan yang begitu kompleks dan heterogen baik pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keakraban dengan teknologi canggih, mengakibatkan masyarakat kota lebih kritis serta mempunyai harapan yang lebih mengenai pelaksanaan pelayanan KB Mandiri dibandingkan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu mereka dianggap lebih siap menerima Program tersebut. Namun sejalan dengan percepatan operasional Program KB umumnya dan khususnya KB Mandiri, salah satu masalah yang perlu segera dibenahi dan dicari langkah-langkah keluarnya adalah masalah kesiapan balk masyarakat maupun pengelola program. Sebab proses alih kelola yang mengarah pada kemandirian ini menyangkut banyak perubahan di dalamnya, antara lain arah pendekatan dari supply oriented menjadi demand oriented, artinya masyarakat yang semula lebih banyak menerima karena diajak dan diberi oleh petugas Program, kini Iebih aktif mencari dan meminta, sedangkan petugas lebih banyak melayani. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang sejak awal telah ditunjuk untuk mengawali pelaksanaan Program KB Mandiri. Pada dasarnya perkembangan hasil program KB di DKI Jakarta secara kuantitatip dan kualitatip relatif meningkat dari tahun ke tahun. Secara kuantitatif terlihat dari jumlah Akseptor Aktif yang menunjukkan kenaikan baik dilihat dari jumlah fisik maupun persentasenya terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS). Pada akhir Pelita II (197811979) jumlah akseptor aktif di DKI Jakarta adalah sebesar 188.000 atau 21,6% dari PUS, kemudian menjadi 581.000 atau 51,7% dari PUS pada akhir Pelita III - (198311984). Dan pada akhir Pelita IV (198811989) yang lalu jumlah tersebut telah mencapai 854.615 atau 67,28 % dari PUS. Pada akhir Pelita V diharapkan akan mencapai 994200 atau 61,20 % dari PUS. Sebagai dampak dari keikutsertaan KB aktif itu adalah perubahan yang terus terjadi terhadap berbagai ciri kependudukan di DKI Jakarta ke arah mutu penduduk yang relatif lebih baik. Perubahan yang paling bermakna adalah tingkat pertumbuhan (alami) penduduk dapat dikendalikan, walaupun persentase penurunannya relatif kecil. Periode 1961 - 1971, 1971 - 1980 dan 1980 - 1985 berturut-turut adalah (secara eksponensial): 4,32% ; 3,9% ; dan 3,7% per-tahun. Gejala penurunan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut diperkuat dengan berbagai ciri demografis yang lain seperti jumlah anak yang dilahirkan hidup/per wanita kawin dari 3,64 pada tahun 1980 menjadi 3,065 pada tahun 1985; serta penurunan persentase penduduk kelompok umur 15 tahun ke bawah dari 39,04% pada tahun 1980 menjadi 35,23% pada tahun 1985. Sedangkan pencapaian hasil kualitatif dari program KB DKI Jakarta adalah makin tampak kesadaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kependudukan melalui program KB, yang mencerminkan bahwa program KB merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan segenap lapisan masyarakat. Keadaan ini dibuktikan oleh kegiatan partisipasi masyarakat yang makin meluas, seperti kelompok-kelompok akseptor sampai ke tingkat?"

"KB Mandiri adalah gerakan KB Nasional yang dimaksudkan untuk mendorong perwujudan terciptanya suatu perilaku melalui persiapan mental dan lingkungan dukung dengan kemampuan dan kesadaran sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap akseptor KB menuju KB mandiri pedesaan di tiga kecamatan tersebut diatas. Penelitian ini mencoba mengkaji tiga faktor dari peserta KB yang meliputi 13 variabel yaitu 1) Faktor predisposisi (umur, pendidikan, jumlah anak dan pengetahuan responden), 2). Faktor pemungkin (ketersediaan tempat pelayanan KB, jarak tempat pelayanan KB, ketersediaan kelompok gotong royong KB dan pendapatan responden) dan 3). Faktor penguat (pengaruh Kepala Desa, Ibu Ketua PKK Desa, Jupen KB, PPKBD dan Suami responden), yang kesemuanya ini adalah variabel independen (bebas) sedangkan variabel dependen (terikat) adalah sikap membayar pelayanan KB. Selanjutnya, pengolahan dan analisa data menggunakan program STATPACK. Dalam pada itu, untuk melihat gambaran distribusi responden menurut berbagai karakteristik dilakukan analisis persentasi dan uji Kai Kuadrat digunakan untuk melihat adanya perbedaan bermakna antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang juga secara tidak langsung menunjukkan adanya hubungan. Sedangkan keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut ditentukan dengan melihat besarnya koefisien dari phi, cramar's V dan contingency coefisien. Dari hasil uji Kai Kuadrat didapatkan lebih dari separuh variabel peneilitian menunjukkan adanya hubungan dengan sikap membayar pelayanan KB. Secara rinci variabelvariabel tersebut adalah sebagai berikut : 1). Untuk faktor predisposisi adalah variabel pendidikan dan variabel pengetahuan yang meliputi tentang pernah mendengar KB mandiri, tahu arti KB mandiri dan tahu tempat memperoleh pelayanan KB mandiri; 2). Faktor pemungkin adalah variabel jarak tempat pelayanan KB, variabel ketersediaan tempat pelayanan KB mengenai Bidan dan dokter praktek swasta serta Puskesmas/Puskesmas pembantu dan dari variabel tentang ketersediaan kelompok gotong royong adalah kelompok akseptor KB dan kelompok KB dan UPPKA (usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor); sedangkan 3). Dari faktor penguat kelima variabelnya menunjukkan adanya hubungan, yaitu pengaruh kepala desa, Ibu ketua PKK desa, Jupen KB, PPKBD dan pengaruh suami responden. Dengan keeratan hubungan bervariasi antara 0.005 - 0.291. Berdasarkan sikap masyarakat tentang keinginan membayar pelayanan KB yang cukup memadai(78.6 %) dibarengi dengan peluang yang ada dimasyarakat, maka disarankan untuk melakukan intervensi KB Mandiri pedesaan dilokasi tersebut. Dilain pihak, untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana gambaran karakteristik dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kemandirian ber-KB dari peserta yang sudah mandiri disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut."

"ABSTRAKStudi tentang keluarga perkotaan (urban family) mulai menarik perhatian para ahli sosiologi sejak pertengahan abad ke 19. Ada beberapa sebab yang mendorong perkembangan tersebut. Dorongan utama terletak pada perkembangan kehidupan sosial baik; di Eropa maupun di Amerika yang sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan besar dengan pertumbuhan industri moderen. Pada saat itu proses industrialisasi dan urbanisasi berlangsung sangat cepat. Sistem kelas sosial masih berperan sementara struktur sosial yang baru mulai berkembang. Hubungan-hubungan keluarga sangat berpengaruh pada keadaan ini. Hak, kewajiban dan tanggung jawab individu terhadap keluarga dan masyarakat, terutama masyarakat yang mendasarkan ikatannya pada hubungan-hubungan primer, mulai dipertanyakan dan tertantang, demikian juga sebaliknya."