Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum diatur tentang ganti kerugian tanam tumbuh. Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur bahwa nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.Tulisan ini membahas tentang dasar pemberian ganti kerugian tanam tumbuh bagi pemegang hak atas tanah di Kabupaten Bangka Barat dan asas keadilan yang tercermin dari pengaturan pemberian ganti rugi tanam tumbuh tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisa dilakukan terhadap Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Tarif Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut dibuat agar ada kepastian hukum bagi ganti rugi tanam tumbuh di Bangka Barat.Hasil penelitian menyarankan sebaiknya peraturan ini dituangkan dalam bentuk Perda sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan ada peraturan yang baku tentang penetapan ganti kerugian tanam tumbuh ini dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian sebagai dasar pijakan bagi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

---

ABSTRACT

In the Presidential Regulation No. 65 of 2006 on Amendment of Presidential Decree Number 36 Year 2005 on Land Procurement for Implementation of Development for Public Interest has not been set on the restitution of crops. The Presidential Decree merely provides that the sale value of the plants was estimated by the area in charge of agriculture.

This paper discusses the basis for compensation for destroyed crops for holders of land rights in West Bangka Regency and the principles of justice are reflected in setting compensation for destroyed crops such. This study uses the method of literature by collecting secondary data from interviews to support the writing. Analysis conducted on the Regent of West Bangka Regulation No. 14 Year 2012 on Guidelines for Plant Growth Rates Compensation for Public Interest. The regulation was made in order to provide legal certainty for compensation for destroyed crops in the West Pacific.

The research result suggests this regulation should be poured in the form of regulation so that it has a more binding legal force and no standard rules regarding the determination of compensation for destroyed crops is in the form of regulation of the Minister of Agriculture as the foundation for the districts / cities throughout Indonesia."

"ABSTRACTIsu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka instansi yang membutuhkan tanah mengambil langkah selanjutnya dengan menitipkan jumlah ganti rugi (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat atas keputusan sepihak. Konsinyasi yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan asas kesepakatan dan esensi musyawarah sehingga bukan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besar ganti kerugian. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan tersebut dan menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah yang dapat dilakukan apabila musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1960 adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan apabila dalam musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan.

---

ABSTRACTThe legal issue of land acquisition for development in the public interest is a problem that often occurs today. These problems arise in Act No. 2 of 2012 which regulates the principles of agreement and deliberation. During practice, the deliberations for compensation determination stipulated in Article 37 of Act No. 2 of 2012 often does not reach an agreement. In the event that the party entitled to the land refuses or does not reach an agreement regarding the form and / or the amount of compensation, the agency that needs the land takes the next step by entrusting the amount of compensation (consignment) in the local district court for a unilateral decision. The consignment that stipulated in Article 42 of Act No. 2 of 2012 is a deviation because it is contrary to the principle of agreement and the essence of deliberation so that it is not a solution that can be taken in the case of those who have the right to reject forms and / or the amount of compensation. This study will describe these problems and explain the implementation of land acquisition that can be done if the compensation determination deliberation does not reach an agreement. The research method in this paper is normative juridical. The results of the study indicate that the revocation of land rights stipulated in Act No. 20 of 1960 is the implementation of land acquisition carried out if in the deliberation of compensation determination does not reach an agreement."

"Indonesia dan Jerman keduanya berasal dari suatu rumpun hukum yang sama yaitu civil law, akan tetapi dikarenakan adanya faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial sehingga terdapat perbedaan dalam konsep. Baik di Indonesia maupun Jerman, konsep dari perbuatan melawan hukum adalah sama yaitu mengembalikan kepada posisi yang semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pengaturan dari perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan pasal di KUH Perdata yang mengatur mengenai konsep dan juga pengaturan ganti rugi umum yang dapat diberikan dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Di Jerman sendiri pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam suatu kodifikasi hukum perdata, dalam perkembanganya mengenai kasus yang berkaitan dengan strict liability, terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Penulis melihat sebuah keunikan dari sistem hukum perdata di Jerman, dimana meskipun berasal dari negara rumpun civil law, keputusan hakim sering digunakan sebagai pelengkap dan penjelas peraturan perundang-undangan. Dengan gencarnya pengunaan yurisprudensi, hal-hal detail mengenai jumlah dan perhitungan ganti rugi menjadi jelas. Selain itu juga ditemukan bahwa, berbeda dengan Indonesia, di Jerman mengenal dua cara pemberian ganti rugi yang diatur dalam BGB yaitu dengan cara lump sum dan periodic payment. Dengan kata lain pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di Jerman pengaturanya lebih lengkap dan rinci mengenai ganti rugi, dengan memperhatikan hal-hal detail seperti metode pemberan ganti rugi, selain itu pengaturan ganti rugi juga berkembang pesat mengikuti perubahan yang ada, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lain diluar BGB. Dengan adanya penelitian ini disarankan agar hakim lebih mempertimbangkan penggunaan yurisprundensi dalam penentuan jumlah, cara penghitungan dan metode pemberian ganti rugi. Diharapkan pula hakim dapat melakukan sebuah penemuan hukum dalam keputusanya, untuk mengisi kekosongan hukum megenai rincian penentuan ganti rugi.

---

Indonesia and Germany derives from a similar famility Law which is Civil Law, however due to the difference in politics, social, and economy different concepts can be found. Both Germany and Indonesia aknowldge the same concept of torts, which is to bring remedy if a particular condition before the damages. The regulation on torts could be found in the Indonesia civil code KUH Perdata, which regulates the concept of torts and a general provision of damages in the case of torts or contractual breach. In Germany the regulation on torts is not only found in the German Civil Code, throughout the years damages regarding strict liability can be found in other provision outside the civil code.

In this research, that found the uniqueness of how a civil law country like Germany is also heavily jurisprudence based like that of a common law country. This heavilty Jurisprudence based approach serves to fill the gap left within the regulation in Germany. Thus, detail things like the method and amount of regulation are stated and described detailly. Moreover, unlike in Indonesia, Germany recognize two method of paying damages which is divided into lump sum payment and periodic payment.

In sum the regulation on damages in Germany is more complex and detailed with regards to the method and assessment of damages. Moreover, the development on law of damages can be seen on the provision outside BGB, which follows the current development. With this research, the writer hopes that Indonesian judges would be willing to use past jurisprudence as the basis of their decision. The writer strongly hopes that the Indonesian judges could contribute to development of law by achieving legal discovery, on the law of damages especially on the assessment on damages. "

"Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama pertanggungjawaban kontraktual dan kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata). Pertanggungjawaban pemilik hewan termasuk sebagai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yang secara khusus diatur di dalam Pasal 1368 KUHPerdata.Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai konsep dan penerapannya suatu pertanggungjawaban perdata pemilik hewan terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya selain itu, akan dibahas pula bagaimana mekanisme ganti kerugiannya jika ditinjau dari KUHPerdata. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis terhadap Putusan Nomor 2/PDT/2016/PT.MND jo Putusan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd., yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada konsepnya, pertanggungjawaban perdata pemilik hewan terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya yang didasarkan pada Pasal 1368 KUHPerdata menganut prinisp strict liability yang artinya unsur kesalahan dari Tergugat tidak perlu dibuktikan, sedangkan pada penerapannya sebagaimana di dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, Majelis Hakim saat menggunakan Pasal 1368 KUHPerdata tetap membuktikan unsur kesalahan, namun hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Lalu terkait ganti kerugian, di dalam Putusan Nomor 2/PDT/2016/PT.MND jo Putusan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd., Majelis Hakim mengabulkan baik permohonan penggantian kerugian materil maupun immaterial, dimana untuk ganti rugi materil sejumlah Rp 42.988.645,- dan kerugian immaterial sejumlah Rp5.000.000,- . Dimana agar nantinya ganti kerugian materiil dapat dikabulkan semaksimal mungkin sesuai dengan permintaan dalam gugatan, haruslah dijelaskan secara jelas dan rinci, yang tidak lain tujuannya adalah agar hakim dapat menilai apakah tuntutan ganti rugi materiil tersebut logis atau tidak, dan bagaimana perhitungan jumlah ganti rugi tersebut dilakukan. Sedangkan untuk pengabulan permohonan kerugian immateril, di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memperhatikan kedudukan, kemampuan, dan menurut keadaan kedua belah pihak yang didasarkan pada Pasal 1371 KUHPerdata.Dengan adanya penelitian ini, disarankan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk hukum acara nasional mengenai strict liability untuk menghindari multi tafsir bagi para hakim. Selain itu, disarankan pula agar Majelis Hakim ketika terdapat permohonan ganti kerugian materiil, perlu melakukan penghitungan kembali dengan menyesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, dan untuk ganti kerugian immaterial tetap perlu disesuaikan dengan kedudukan, kemampuan dan menurut keadaan kedua belah pihak.

---

Liability in civil law can be identified in two categories, namely contractual liability and unlawful act liability. Unlawful act liability is governed in Articles 1365 through 1380 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Liability of pet guardians is included as an unlawful act liability, which is specifically governed in Article 1368 of KUHPerdata.

This thesis raises an issue on how the concept and implementation of civil liability of pet guardians relates to the losses caused by their pet. In addition, this thesis will also discuss the indemnity mechanism from the perspective of KUHPerdata.

These issues will be addressed by applying the juridical-normative research method with descriptive-analytical research type against Decision Number 2/PDT/2016/PT.MND jo Decision Number 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. to arrive at a conclusion that in concept, civil liability of pet guardians in relation to the losses caused by their pets under Article 1368 of KUHPerdata adopts the principle of strict liability, which means that the fault element of the Defendant requires no proof, while in practice, such as in judicial consideration of the decision, the Panel of Judges when applying Article 1368 of KUHPerdata still proves the fault element, although not required. Furthermore, with regard to indemnity, Decision Number 2/PDT/2016/PT.MND jo Decision Number 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd., the Panel of Judges granted both the request for indemnity against material loss amounting Rp42,988,645.- and immaterial loss amounting Rp5,000,000.- . In this case, for the material indemnity to be granted to the maximum possible extent to satisfy the request in the legal claim, clear and detailed explanation must be provided for the sole purpose of enabling the judge in assessing whether or not the material indemnity is logical and how such indemnity would be calculated. Meanwhile, with regard to the granting of request for immaterial indemnity, in their consideration, the Panel of Judges took into consideration the position, ability and condition of both parties based on Article 1371 of KUHPerdata.

Through this research, legislators are recommended to establish a national procedure law on strict liability in order to prevent multi-interpretation by judges. In addition, it is also recommended that the Panel of Judges, when encountering a request for material indemnity, recalculate the amount by taking into account all evidence available to ensure that it commensurates with the loss suffered. Meanwhile, in regard to immaterial indemnity, it still needs to be calculated according to the position, ability and condition of both parties."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan satu-satunya wadah hukum yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan ganti rugi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan secara komprehensif dan menyeluruh di Indonesia. Sayangnya, peraturan menteri ini masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pemulihan lingkungan hidup dan pelaksanaan sistem kompensasi bagi korban-korban. Beberapa kesalahan konsep yang terdapat dalam peraturan menteri ini adalah penuntutan secara bersamaan antara biaya pemulihan lingkungan hidup dan biaya kerusakan lingkungan hidup, metode perhitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tidak berdasarkan biaya riil, dan kemungkinan terjadinya perhitungan ganda double counting . Skripsi ini akan menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut dan memberikan solusi yang tepat melalui studi kepustakaan, perbandingan dengan The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, wawancara, dan analisis Kasus Montara. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage adalah konvensi internasional yang menyediakan sistem kompensasi bagi korban-korban pencemaran minyak di laut. Secara garis besar, dalam The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, biaya pemulihan lingkungan hidup dituntut berdasarkan biaya riil dengan menyertakan rencana restorasi. Rencana restorasi akan mencegah terjadinya perhitungan ganda. Sistem perhitungan ganti rugi yang diatur dalam The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Indonesia untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem perhitungannya.

---

ABSTRACTRegulation of the Minister of Environment Number 7 Year 2014 Regarding Environmental Damage as A Consequence of Pollution and or Damage to the Environment is the only comprehensive law in Indonesia that regulates the mechanism of valuation environmental damage. Unfortunately, this ministerial regulation has several weaknesses which can hamper the environmental recovery and execution of compensation system for the victims. For instances, environmental recovery and environmental damage are compensated jointly, environmental recovery valuation is not based on actual cost, and a possibility of double counting. This thesis discusses about those weaknesses and provides an appropriate solutions through literature studies, comparative approach with the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, interviews, and an analysis of Montara Incident. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage is an international convention that provides compensation for victims of oil spill in the ocean. Basically in the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, environmental recovery cost valuation is based on actual cost through a restoration plan. This restoration plan helps to prevent double counting. Hopefully Indonesia may improve and rectify all those weaknesses with the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage as its guidance. "

"Konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Adapun dalam skripsi ini membahas tentang tuntutan ganti rugi oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Studi kasus perkara antara Clara melawan Surya dan Novi Wijayanti dalam Putusan No.02/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Timur, Hakim hanya mengabulkan biaya yang telah dibayarkan oleh Clara sebagai konsumen selaku Penggugat, sedangkan biaya-biaya lainnya menjadi risiko Penggugat. Rumusan masalah dari permasalahan tersebut adalah 1 apakah konsumen dapat menuntut ganti rugi berupa biaya-biaya lainnya yang timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh pelaku usaha di luar yang diperjanjikan dalam gugatan sederhana, 2 apakah putusan No.02/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Timur sudah tepat dalam memberikan ganti kerugian kepada konsumen terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian bahwa konsumen Penggugat dapat menuntut ganti rugi berupa biaya-biaya lainnya akibat wanprestasi oleh pelaku usaha di luar yang diperjanjikan dalam gugatan sederhana sesuai dan berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Tanggerang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pendapat Hakim-hakim yang diwawancarai. Oleh karena itu, Putusan No.02/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Timur khususnya tentang ganti rugi adalah tidak tepat. Disarankan untuk mencegah terjadinya ketidakseragaman para Hakim dalam memutus tentang ganti rugi akibat wanprestasi, maka Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi yang melakukan pengawasan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, agar segera membuat aturan atau surat edaran mengenai komponen ganti kerugian akibat wanprestasi yang dapat dikabulkan oleh Hakim.

---

Consumers who suffer disadvantage due to breach of contract by business actors may file a lawsuit of a small claim court at the District Court. This thesis discusses about the claims of compensation by consumers against the business actors who violate a contract. The study is conducted on the case of Clara against Surya and Novi Wijayanti in Decision No.02 Pdt.GS 2017 PN.Jkt.Timur where the Judge only granted the suit of cost which Clara had paid as a consumer, regarding her status as the Plaintiff. Meanwhile, the other costs were determined to be under the Plaintiff 39 s risk. T

he scoop of analysis of this case are 1 whether the consumers may claim a compensation in the form of other costs as the result of contract violation conducted by business actors beyond the agreement in a small claim court, 2 whether the decision No.02 Pdt.GS 2017 PN.Jkt.Timur is appropriate in providing compensation to consumers against business actors who breach of contract.

This study uses the normative juridical research method with the result that the consumer as the Plaintiff may claim the compensation of other expenses arising from contract violation conducted by the business actor beyond the agreement in a small claim court according to Article 19 jo Article 64 of the Protection Act Consumers, Articles 1246 Indonesian Civil Code, Jurisprudence, Judgment of Tanggerang District Court upheld by Banten High Court with the permanent legal force, as well as the opinion of the Interviewed Judges.

As the conclusion, the Decision No.02 Pdt.G.S 2017 PN.Jkt.Timur particularly regarding the compensation is considered as inappropriate. It is advisable for the Supreme Court, as the highest institution who supervise the exercise of judicial power, to make a regulation or circular regarding the component of compensation cost regarding contract violation to be granted by the judges in order to prevent dissimilarity of judges rsquo decision on compensation loss of contract violation."

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai tanggung jawab notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d dan huruf m dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt/2016. Notaris berkewajiban untuk melakukan pembacaan terhadap aktanya sebelum penandatangan dengan maksud agar para pihak mengerti dengan baik dan menyepakati isi dari akta tersebut. Selain itu, Notaris juga wajib mengeluarkan salinan aktanya baik diambil atau tidak oleh para pihak. Dalam Penelitian ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu yang pertama Bagaimana akibat akta notaris yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560K/Pdt/ 2016. Lalu yang kedua 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerugian yang dialami penghadap yang dikarenakan tidak membacakan akta tersebut pada kasus Putusan Mahkama Agung Nomo 560K/Pdt/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder hukum dengan alat studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bila notaris tidak membacakan aktanya maka akta tersebut akan berkekuatan menjadi akta di bawah tangan sedangkan bila Notaris tidak memberikan salinan, tidak akan berdampak pada akta. Notaris bertanggung jawab atas akta yang ia buat, bilamana Notaris tidak memberikan salinan akta maka Notaris dapat diberikan sanksi sedangkan dalam hal Notaris tidak membacakan akta, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka Notaris wajib untuk mengganti rugi. Perbuatan Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, dan barang siapa yang menimbulkan kerugian atas suatu hal maka wajib untuk melakukan ganti rugi. Sedangkan untuk aktanya, tidak serta merta batal demi hukum, harus dilakukannya pembatalan akta melalui Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACTThis thesis research regarding the liability of a notary who did breach and negligence based on article 16 verse 1 letters d and letter m on the law of Notary rsquo s occupation Number 2 Year 2014, in the case supreme court rulling no. 560k pdt 2016. The Notary is obliged to conduct a recite of his or her act prior to signing with the intention that the parties understand and agree on the contents of the deed. In addition, the Notary is also required to issue Certified duplicate copy of the deed either taken or not by the parties. On this research, the author raised several main issues, the first is how is the effect of notarial deed which is not recited and not given certified duplicate copy of the deed based on the case of Supreme Court rulling Number 560K Pdt 2016. The second is what is the responsibility of the Notary towards the loss who suffered by the parties because of Notary did not recite the deed on the case of Supreme Court Ruling No. 560K Pdt 2016. This research using the methodology of juridical normative it means this research viewed from the normative side which is research in the secondary data law used to analyze various regulations in the field of notary occupation, the field of civil law, books, articles that still relevant with the problems that will be researched. The result of this research, if the notary does not recite the deed will affect the deed become privately made deed or not an authentic deed. Whereas if the Notary does not give a certified copy of the deed, it will not affect the deed. Notary is responsible for the deed they made. As the responsible of the Notary who did not provide the certified duplicate copy of the deed Notary would get a sanction. whereas in the case that a Notary does not recite the deed and,if the deed incur losses, the Notary is required to indemnify. In this case, the judge cancels the deed and states that the Notary has committed an act against the law, but the judges does not provide any sanction for the Notary without any reasonable reason. As the author rsquo s opinion, the judges should grant a compensation claim of the litigant. Because the litigant has a right to receives compensation, since the notary has been found guilty of committing an act against the law"

"Indonesia memiliki janji merdeka yang harus diwujudkan. Salah satu cara untukmewujudkan janji merdeka itu adalah Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai kesejahteraan umum.Sebagai negara hukum,Indonesia melakukan segala pembangunan berlandaskan hukum, dan salah satuyang menjadi landasan adalah Hukum Administrasi Negara. Administratorsebagai pelaksana dari pembangunan memiliki potensi besar melakukan perbuatanmelawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara ataupun pihaklain. Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum pada ranahHukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Administrator serta kerugianyang ditimbulkan, maka dilakukan suatu kajian menggunakan metode normatifyuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan bukubukuterkait. Sehingga dapat diketahui secara yuridis bahwa perbuatan melawanhukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara adalah melanggar wewenangyang sudah ditentukan secara definitif dan limitatif oleh peraturan perundangundangan.Diketahui pula, bahwa konsepsi kerugian bagi pihak-pihak akibatperbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara harusdipertanggungjawabkan oleh Administrator berupa sanksi administratif, sanksipidana dan sanksi perdata. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuanganatau perekonomian negara termasuk dalam kategori korupsi, yang dapat dituntutsecara pidana dan harus melakukan ganti rugi kepada negara. Sementara kerugianterhadap pihak lain dipertanggungjawabkan dalam bentuk tuntutan pidana sertaganti rugi materiil dan imateriil. Saat ini ganti rugi terhadap pihak lain yangditentukan oleh peraturan perundang-undangan dirasa belum layak,oleh karena ituharus ada pembaharuan hukum agar ganti rugi bagi pihak lain dapat memenuhirasa keadilan.

---

Indonesia has an independence promise that must be realized. One of the path torealize the promise is the government carries out the development in all fields toachieve the comprehensive prosperity. As a lawstate, Indonesia doing alldevelopment based on law, and one of law is the Administrative Law.Administrators as the implementers of development have great potential to dofelony which may cause harm to the state or other parties. In order to understandthe characteristics of illegal acts in the domain of Administrative Law and the badimpact of it, an assessment is conducted using the juridical normative method ofact and related books. So it can be known juridically that the act against the lawin the realm of the Administrative Law is a violation of authority that has beendetermined definitively and limitatively by legislation. It is also known that theconception of harm to parties due to felony acts in the domain of AdministrationLaw must be accounted by Administrator in the form of administrative sanction,criminal sanction and civil sanction. Unlawful acts that adversely affect acountry 39 s finances or economies fall under the category of corruption, which maybe criminally prosecuted and have to indemnify the state. While losses to otherparties are accounted for in the form of criminal charges as well as material andimmaterial compensation. At present, the compensation to other partiesdetermined by the legislation is not feasible, therefore there must be legal renewalso the compensation for other parties can meet the sense of justice."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Penentuan Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mass Rapid Transit Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada beberapa pemilik lahan yang lahannya terkena pembebasan lahan meminta harga diatas harga yang diajukan tim appraisal independent, harga pasaran didasarkan dengan nilai NJOP adalah sebesar Rp 30 juta per meter, namun mereka meminta dengan harga Rp 60 juta per meter Kendala utama dalam pengadaan tanah bagi pembangunan mass Rapid Transit ini yaitu sering kali tidak berhasilnya menggunakan pembebasan atau pelepasan hak yang disertai dengan penentuan ganti rugi yang sesuai atau disepakati oleh pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode ekspalnatoris, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai dasar penentuan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544/K/Pdt/2017 ini hakim mendasarkan putusan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, apabila terdapat keberatan dari masyarakat diajukan paling lama 14 empat belas hari kerja setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, hal tersebut tidak tepat dikarenakan Proses Pengadaan tanah untuk pembangunan MRT ini telah dimulai sebelum adanya Undang-Undang Pengadaan Tanah tersebut, ketentuan yang harusnya dipergunakan adalah dipergunakan adalah ketentuan Perarturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the determination of compensation in land procurement for building the Mass Rapid Transit in South Jakarta Administration City. landowners asked for a price above what is proposed by the independent appraisal team for the land procurement. The market price is based on the Tax Object Selling Value which is IDR 30 million per metre, but they asked for IDR 60 million per metre. The main obstacle in land procurement for building the Mass Rapid Transit is a failure in the disposal of rights with determination of compensation which is suitable or agreed by the holders of land rights and the party who needs land. The method used in this research is an explanatory method which is intended to provide the data as accurate as possible. In Supreme Court Decision No. 2544 K Pdt 2017, the judge bases the verdict with Law No. 2 Year 2012 concerning Land Procurement for the development for public interest. When there is an objection from people, it is submitted no later than 14 fourteen days after the result of deliberation for determining compensation. It is not proper since the land procurement process for development of MRT has been started before the entry into force of the Law of Land Procurement. The used provision should be Presidential Regulation No. 36 Year 2005 concerning land procurement for the implementation of development for public interest."