Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan Falun Gong sebagai gerakan sosial di Indonesia. Melalui studi ini, peneliti mengelaborasi faktor-faktor yang melatarbelakangi, menyebabkan, membuat, dan menghambat gerakan Falun Gong di Indonesia. Tesis ini menggunakan berbagai pendekatan dalam teori gerakan sosial baru terutama yang dikembangkan oleh Charles Tilly dalam studi gerakan sosial dan Sidney Tarrow dalam studi gerakan sosial transnasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan sosial Falun Gong dapat berkembang di Indonesia karena adanya political opportunity, interest, organisasi, dan strategi gerakan yang menggunakan universal value. ......This thesis explains about Falun Gong as social movement in Indonesia. Through this study, the researcher elaborates factors which become background, cause, make, and obstruct Falun Gong movement in Indonesia. This thesis uses various approaches of New Social Movement Theory, especially theory that was developed by Charles Tilly in the study of social movement and by Sidney Tarrow in the study of Transnational Social Movement. This study concludes that Falun Gong social movement can develop in Indonesia because there are political opportunity, values and interest, organization, and movement strategy using universal value.

Abstrak :
ABSTRAK
Partisipasi politik pemuda di Indonesia cenderung masih apatis di tengah maraknya pemberitaan media yang menggambarkan buruknya kondisi politik bangsa. Di sisi lain, partisipasi politik pemuda sangat penting sebagai penyeimbang Pemerintah selama menjalankan tugasnya. Berangkat dari kondisi tersebut muncul Parlemen Muda Indonesia (PMI) sebagai salah satu program Indonesian Future Leaders (IFL). PMI menyebut diri mereka sebagai gerakan nasional yang menjawab tantangan bangsa yaitu meningkatkan partisipasi politik pemuda. Tujuan penulisan tesis ini adalah mengetahui perubahan sosial seperti apa yang menjadi tujuan PMI serta mengetahui pada tipe gerakan sosial yang sudah PMI lakukan selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi media sosial, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa PMI kurang memahami sejarah demokrasi Indonesia sehingga program dan pendekatan yang dilakukan dalam menjalankan program tidak sesuai dengan konteks demokrasi Indonesia dan justru menjadikan praktek demokrasi Barat sebagai patokan. PMI menggunakan Media sosial sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan pemuda Indonesia, tetapi ternyata justru membatasi keikutsertaan pemuda Indonesia yang tidak memiliki akses internet untuk terlibat dalam kegiatan PMI. Berdasarkan profil kegiatan, PMI termasuk dalam tipe gerakan partisipatif akar rumput, namun pada kenyataannya PMI belum dapat memenuhi syarat gerakan akar rumput sebab sistem yang dibangun, seperti sosialisasi yang dilakukan hanya di 11 kota dan seleksi secara online, banyak memberi batasan bagi pemuda untuk terlibat dalam gerakan PMI. Untuk menjadikan PMI sebagai gerakan nasional, proses sosialisasi secara lebih masif harus dilakukan, sehingga dapat melibatkan lebih banyak pemuda. Selain itu, sistem pendaftaran dan seleksi yang selama hanya dilakukan secara online saja harus disiasati strategi offline sehingga pemuda tanpa akses internet tetap dapat terlibat dalam kegiatan PMI.

---

ABSTRAK
Youth political participation in Indonesia tends to be apathetic in the midst of media reports that describe how bad the nation's politics. On the other hand, the political participation of youth is very important as a counterweight to the Government for performing their duties. From these conditions, Parlemen Muda Indonesia/PMI (Youth Parliament of Indonesia) as one of the programs of youth organization, Indonesian Future Leaders (IFL). PMI refers themselves as a national movement that sought to answer the nation problem which is increasing youth political participation. The purpose of this thesis is to find out what kind of social change in the objectives of PMI and determine what type of social change that has done so far. This study used a qualitative approach and using interviews, observation of social media, and document research as a method of collecting data. The results showed that the PMI do not understand the history of Indonesian democracy so that the program does not fit the context of Indonesian democracy and actually makes the practice of Western democracy as a benchmark. PMI uses social media as a strategy to move the Indonesian youth, but it turns out it limits the participation of Indonesian youth who do not have access to the Internet to engage in activities of PMI. Based on the profile, PMI included in this type of participatory grassroots movement, but in fact the PMI can’t qualify it because the system they built, such as socialization only in 11 cities and selection process only use online system, which is built a lot of limits for youth to engage in PMI movement. To make the PMI as a national movement, more massive socialization process should be conducted, so as to involve more youth. In addition, the application and selection system that has only done online just have to be handled offline strategies that youth without Internet access can still be involved in the PMI.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa terkait dorongan gerakan sosial dalam mendorong negara merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi bukan hanya Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki aktivitas diorganisasi dalam memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mengubah suatu situasi sosial politik yang ada. Namun juga keberpihakan Presiden Joko Widodo dan Eva Kusuma Sundari (anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP) dalam mendorong upaya revisi batas usia perkawinan pada UU Perkawinan tersebut sebagai suatu peluang politik yang mendukung aksi dari gerakan sosial dalam hal ini Koalisi 18+. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Macionis (1999) untuk melihat entitas Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang menjadi kunci dari penelitian ini, serta pengumpulan data-data sekunder berupa dokumen dan laporan-laporan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial telah berhasil mendorong upaya revisi batas usia perkawinan di Indonesia, keberhasilan ini didukung oleh peluang-peluang politik yang hadir dari Presiden Joko Widodo serta Eva Kusuma Sundari yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Koalisi 18+. Penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan Koalisi 18+ relevan dengan teori gerakan sosial yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, serta keberhasilan Koalisi 18+ didukung oleh peluang politik yang mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial. ......This thesis analyzes the impetus of social movements in pushing the state to revise the Marriage Law No. 1 of 1974 in Indonesia. This research provides a contribution not only to the 18+ Coalition as a social movement that has organized activities in fighting for the creation of policies that change an existing socio-political situation. However, the President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari (members of the Indonesian Parliament from PDIP period 2014-2019) are also taking sides in pushing for efforts to revise the age limit for marriage in the Marriage Law as a political opportunity to support the actions of social movements, in this case the 18+ Coalition. This study uses the social movement theory of Macionis (1999) to view the 18+ Coalition entity as a social movement in Indonesia. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with informants who were the key to this research, as well as collecting secondary data in the form of related documents and reports. The results of this study show that the 18+ Coalition as a social movement has succeeded in encouraging efforts to revise the age limit for marriage in Indonesia, this success is supported by the political opportunities presented by President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari who have the same concerns as what the The 18+ Coalition. This research shows that the encouragement of the 18+ Coalition is relevant to the social movement theory that forms the basis of the theory in this research, and the success of the 18+ Coalition is supported by political opportunities that drive the success of a social movement.

Abstrak :
Sejak dekade terakhir, aksi gerakan sosial kian marak terjadi. Namun, yang unik adalah gerakan tersebut dilakukan dengan mengadopsi teknologi internet. Seperti apa yang terjadi di Mesir keruntuhan rezim Husni Mubarak, Gerakan antiwallstreet yang terjadi di Eropa dan Amerika, serta gerakan koin untuk Prita dan gerakan 1 juta facebookers mendukung pembebasan ketua KPK Bibit-Chandra. Hal itu menunjukkan bahwa gejala tersebut bukan hanya tentang inovasi teknologi internet semata, tetapi ini tentang masyarakat sipil dalam melakukan aktivisme. Inilah yang kemudian Hajal (2001) sebut bahwa lahirnya teknologi internet merupakan penemuan kembali masyarakat sipil. Namun bagi Nugroho (2011) gerakan yang dilakukan mengadopsi internet telah melahirkan apa yang disebut sebagai click aktivisme. Juga bagi Faisal (2008) gerakan yang dilakukan di internet hanya sekedar perlawanan simbolik semata. Tetapi apakah gerakan sosial yang dilakukan di internet hanya sebatas click aktivisme atau hanya sekedar perlawanan simbolik semata, atau bahkan bisa melampaui hal tersebut? Kasus dalam penelitian ini adalah Gerakan Akademi Berbagi yang berbasis di internet khususnya sosial media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode connective ethnography, dan dilakukan selama 5 bulan. Hasil penelitian menunjukkan Gerakan Akademi Berbagi merupakan salahsatu bentuk manifestasi lahirnya masyarakat sipil. Gerakan yang mengombinasikan online dan offline telah memberikan konteks, validasi dan keterikatan partisipasi lebih oleh para relawan dalam melakukan gerakan sosial, sehingga melahirkan apa yang disebut "online social movements". Hal ini juga melengkapi konsep yang Nugroho (2011) sebut sebagai "click activism", dengan kasus gerakan yang diangkat dalam penelitian ini, gerakan sosial yang dilakukan di internet melebihi apa yang disebut dengan click activism, dan volunterism yang dilakukan lebih dari sekadar terlibat pada gerakan online, tetapi volunterism ini juga dilakukan dalam konteks offline, sehingga gerakan ini tidak hanya sekadar "click" tetapi juga melibatkan ruang real dalam melakukan gerakan. ......Social movement happened intensively since the last decade which its uniqueness is done by internet technology - for example, in the case of Husni Mubarak's regime collapse at Egypt, anti-Wall Street movement at Europe and America, "Koin untuk Prita" and other movement such as one million support of facebook user for Bibit-Chandra of KPK at Indonesia. What happened actually is not just about the innovation of internet technology "itself" - further more, it's about the civil activity that according to Hajal (2001) is the re-discovery of the civil society through internet technology. But to Nugroho (2011), internet adopting movement based gave birth to click aktivisme - also to Faisal (2008); internet movement is just a fighting symbol. Can it move further and over these opinions? Gerakan Akademi Berbagi which based their movement in internet -social media specifically- is the case for this thesis with the use of connective ethnography method for 5 months of research. The result described that Gerakan Akademi Berbagi is one of wide manifestation that raised the civil society by combining online and offline which contributes context, validation, and bond in participation for its volunteers that gave birth to what it called as "online social movements". This completes Nugroho's concept of "click activism" (2011) because it moved more than just in and an online movement - this offline context based volunterism activity is not just about "click", but it involved and moved the real space as well.

Abstrak :
Penjelasan yang dipaparkan didalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang gerakan tani. Bukan hanya perluasan model gerakan tani, tetapi juga perluasan imajinasi dan praktek gerakan petani didalam usaha mereka mencapai cita-cita kesejahteraan sosial. Dalam memberikan perluasan pemahaman itu, memaknai gerakan petani oleh petani sendiri menjadi hal penting yang tidak dapat ditinggalkan. Contoh kasus Koperasi Ciwangun, dipilih sebagai kasus uji bagi perluasan cara baca tentang gerakan petani. Koperasi, didalam historiografi akademis gerakan sosial tidak mendapat tempat yang menggolongkannya sebagai gerakan. Penelitian yang ditampilkan dalam kasus uji ini justru menegaskan bahwa koperasi petani adalah bagian dari gerakan tani. Karena dengan koperasi inilah, mereka tetap bertahan melewati badai politik Indonesia yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. ......The aim of the explanation in this research to give broader understanding about peasant movement. Not only broader model of peasant movement, but also broader imagination and peasant movements practice in their efforts to gain the social welfare goal. In giving the broader understanding, to comprehend the peasant movement by the peasant itself become the significant thing that cannot be neglected. Koperasi Ciwangun is chosen as the case study for the broader understanding on peasant movement. The cooperative, in social movement historical academic do not obtain a place to be classified as a movement in this case study, but as peasant movement. Because through this cooperation, they are enabled to endure from the ups and downs of politic in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai penolakan masyarakat Padarincang terhadap rencana pembangunan pabrik AQUA Danone. Penolakan masyarakat yang telah berlangsung lama dan tak kunjung mendapatkan penyelesaian menuntun masyarakat kepada pembentukan suatu gerakan sosial bernama GRAPPAD Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone . Dengan menggunakan teori perilaku kolektif dan gerakan sosial, skripsi ini berupaya melihat serta mengidentifikasi penolakan masyarakat yang tertuang di dalam GRAPPAD. Tentang bagaimana masyarakat Padarincang berusaha mempertahankan wilayah mereka dari potensi kejahatan lingkungan, dengan mengoptimalkan suatu gerakan sosial.

---

ABSTRACT
This Thesis discusses about Padarincang rsquo s rejection over AQUA Danone development plan. How the society rsquo s rejection has been ignored for a long time, and then lead the society for guidance to Gerakan Rakyat Anti Pembangunan Pabrik AQUA Danone GRAPPAD rsquo s forming. The Thesis draws on collective behavior and social movement theories to argue the society rsquo s rejection over AQUA Danone, which is contained on GRAPPAD. Furthermore its pertaining how Padarincang society contrive to protect their territory from environmental crime, by using and optimizing social movement.

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan lingkungan di Kota Pekalongan berupa pencemaran di aliran-aliran sungai yang menjadi sistem drainase kota dan banjir rob menjadi pemantik kemunculan gerakan sosial Komunitas Peduli Kali Loji KPKL . Di tengah permasalahan lingkungan tersebut KPKL bergerak. Mereka berusaha untuk mengatasinya dengan menciptakan ulang konsepsi ruang yang ideal yakni Kota Pekalongan dengan aliran-aliran sungai tanpa limpahan limbah dan kering dari luapan banjir rob. Akan tetapi, keinginan KPKL untuk mewujudkan konsepsi ruang yang ideal berbenturan dengan persepsi warga Kota Pekalongan dalam memanfaatkan ruang kotanya karena keberadaan industri batik disana. Disatu sisi warga Kota Pekalongan sangat bergantung terhadap keberadaan industri batik. Namun, di sisi lain industri ini menjadi salah satu sumber permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Pekalongan karena telah membentuk pondasi kuat bagi warga dalam melihat cara pemanfaatan aliran sungai sebagai tempat pembuangan limbah. Hal ini memicu KPKL untuk melakukan serangkaian praktik politik berdasarkan skema pengetahuan mengenai ruang ideal yang diproduksi dalam tubuh gerakan. Penerapan praktik politik ini diharapkan dapat merealisasikan konsepsi ruang seperti yang dibayangkan oleh KPKL hingga pada akhirnya mendorong terjadinya reproduksi ruang di Kota Pekalongan. Menggunakan pendekatan gerakan sosial dan reproduksi ruang, tulisan ini berupaya menjelaskan runutan produksi skema pengetahuan yang dimiliki oleh KPKL, praktik politik yang dilakukan berdasarkan skema pengetahuan tersebut, dan peranan KPKL dalam proses reproduksi ruang di Kota Pekalongan.

---

ABSTRACT
Environmental issues in Pekalongan City in the form of pollutions in the river streams that are the city lsquo s drainage system, and tidal flood, are the trigger of the emergence of the social movement that goes with the name Komunitas Peduli Kali Loji or KPKL. Amongst all these environmental issues KPKL played its role. They tried to recreate the conception of ideal space in Pekalongan City, namely, Pekalongan City with the river streams without overflowing waste and water hyacinth, dry from the tidal flood, and free from environmental issues. However, KPKL lsquo s aim to bring their conception of ideal space to reality was clashing with the perception of the people of Pekalongan City in utilizing the city space because of the existance of the batik industry there. On one side, the people of Pekalongan City very dependent on batik industry, yet, on the other side, this industry has became one of the main source of environmental issues in Pekalongan City because it formed a strong foundation for people in seeing how to utilize the river streams as a place to dispose the waste. This has triggered KPKL to do a series of a political practices based on the knowledge scheme about ideal space that is being produced in a form of social movement. The application of this political practice was expected to bring the KPKL lsquo s conception of space to reality, so that eventually it would encourage the reproduction of space in Pekalongan City. Using the social movement approach and the reproduction of space appoach, this thesis tries to explain the trace of the production of knowledge scheme owned by KPKL, the political practices that have been done based on that knowledge scheme, and the KPKL role in the proccess of reproduction of space in Pekalongan City.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan sosial anti-nuklir Jerman dalam mendorong lahirnya kebijakan energi terbarukan Jerman atau EEG tahun 2000. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus serta teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan anasisis data sekunder. Dengan menggunakan teori gerakan sosial J. Craig Jenkins, ditemukan bahwa gerakan anti-nuklir Jerman berperan signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan EEG tahun 2000. Mobilisasi sumber, institusionalisasi gerakan sosial dan struktur peluang politik menjadi tiga faktor penting yang membuat gerakan anti-nuklir berperan signifikan dalam proses transisi kebijakan tersebut.

---

ABSTRACT This thesis discusses the role of the German anti nuclear social movement in driving the emergence of the 2000 Germany rsquo s renewable energy policy or EEG. The study was conducted by case study method and data collection technique in the form of literature study and secondary data analysis. Using J. Craig Jenkins 39 s social movement theory, it was found that the German anti nuclear movement played a significant role in driving the emergence of the 2000 EEG policy. The mobilization of resources, institutionalization of social movements and the structure of political opportunity became three important factors that lead the German anti nuclear movement to play a significant role in the policy transition process.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai sebuah gerakan sosial sebagai politik perlawanan. Gerakan sosial yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peoples Alliance for Democracy PAD atau yang biasa disebut dengan Kaus Kuning. Fokus penelitian ini adalah upaya dari PAD yang berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Dalam upayanya untuk menjatuhkan perdana menteri, PAD menggunakan konflik Kuil Preah Vihear sebagai isu politik. Hal ini tidak terlepas dari strategi PAD yang menggunakan isu sebagai alat politiknya. Melalui teori gerakan sosialyang diajukan oleh Sidney Tarrow 1998, penulis mencoba menganalisis upaya yang dilakukan PAD yang menggunakan konflik Kuil Preah Vihear untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Selain itu, melalui teori gerakan sosial yang diajukan oleh Tarrow, peneliti juga akan menganalisis Mahkamah Konstitusi sebagai jaringan elite yang membantu PAD dalam menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej. ......This bachelor thesis discusses about one of social movements as a contentious politics. This social movement is called People rsquo s Alliance for Democracy PAD or commonly addressed as yellow shirt. This research focuses on the effort of PAD that attempts to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In an effort to overthrow the prime minister, PAD uses Preah Vihear Temple conflict as a political issue to mobilize Thai society. This cannot be separated from the PAD strategy that uses the issue as a political tool. Through the social movement theory proposed by Sidney Tarrow 1998 , the author tries to analyze the effort of PAD using the Preah Vihear Temple conflict to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In addition, through the social movements theory proposed by Tarrow, researchers will also analyze the Contitutional Court as an elite network that assist PAD to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej.

Abstrak :
Pada tahun 2019, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan dengan Anang Hermansyah sebagai inisiator. RUU tersebut pun menyita perhatian masyarakat, dan terdapat kelompok masyarakat yang menolaknya. Penelitian ini membahas bagaimana strategi-strategi gerakan resistensi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KolNas) pada Tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi KolNas sebagai gerakan sosial menggunakan konsep Mario Diani, serta menganalisis mobilisasi sumber daya gerakan KolNas dengan teori mobilisasi sumber daya oleh Bob Edwards dan Patrick F. Gillham. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa KolNas sebagai gerakan sosial, berhasil menekan DPR RI untuk menarik RUU Permusikan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam demi memperoleh data primer, dan mengumpulkan data sekunder melalui situs daring ataupun media sosial. Dalam menjalankan strateginya, gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya terhadap lima jenis sumber daya, yaitu sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya sosial-organisasional, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Gerakan KolNas melakukan mobilisasi sumber daya dengan tiga acara akses, yaitu swadaya atau memproduksi sendiri sumber daya yang dimiliki, mengooptasi sumber daya dan mengagregasi sumber daya. ......In 2019, Commission X of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) issued The Draft Bill of Music Law with Anang Hermansyah as the initiator. This study discusses how the strategies of the National Coalition to Reject the Draft Bill of Music Law (KolNas) resistance movement in 2019. The result from this study indicates that KolNas as a social movement, using a resource mobilization strategy, succeeded in pressuring the Indonesian House of Representatives to withdraw the Draft Bill on Music Law from the National Legislation Program (Prolegnas) in 2019. This research identifies KolNas as a social movement using Mario Diani’s concept, and analyzes the resource mobilization of the KolNas movement with the theory of resource mobilization by Bob Edwards and Patrick F. Gillham. This research uses a qualitative method using in-depth interview techniques to obtain primary data, and collect secondary data through online websites or social media. In carrying out their strategies, the KolNas movement mobilizes five types of resources, which are moral resources, cultural resources, social-organizational resources, human resources, and material resources. The KolNas Movement mobilizes resources with three ways of access, which are self-producing resources, co-opting resources and aggregating resources.