Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah mendapat anggaran yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan kinerja DPRD, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Pokok permasalahannya adalah apakah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (PP Nomor 37 Tahun 2006) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (PP Nomor 21 Tahun 2007) bertentangan dengan undang-undang yang terkait? Serta bagaimana dampak kedua peraturan pemerintah tersebut terhadap kondisi keuangan daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. PP Nomor 37 Tahun 2006 dalam Pasal 14D bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 14B PP Nomor 21 Tahun 2007 bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004. Ditetapkannya Penyelidikan dan..."

"Makalah ini dimaksudkan untuk membahas konsep hak asasi manusia dalam aspek ekonomi dan sosial serta implementasinya di Indonesia. Hak asasi manusia dalam kehidupan ekonomi dan sosial sangat komprehensif, tetapi khususnya dapat dibatasi pada hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak untuk mendapatkan upah yang setara, hak perumahan, hak standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hak asasi manusia sebagai norma universal telah dikenal selama ratusan tahun di negara-negara barat. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia dan telah diaktualisasikan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu kebijakan yang berhasil dalam mewujudkan jaminan kesehatan sosial, pemerintah telah berhasil sejak era Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan hingga saat ini, Joko Widodo."