Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan mengenai kepemilikan atas karya cipta sinematografi berdasarkan hubungan kerja di lembaga swasta atau berdasar pesanan pihak lain telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) dimana pembuat karya tersebut yang dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya kecuali diperjanjikan lain. Adanya kompleksitas hubungan hukum dan perjanjian yang dibuat para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mempertegas kepemilikan Hak Cipta berdasar pesanan menjadi penting dikaji lebih mendalam dengan banyaknya karya cipta sinematografi yang lahir di provinsi Bali sebagai media pemasaran produk barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Data yang digunakan yakni data sekunder dengan teknik studi dokumen dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan melalui wawancara mendalam dengan responden dan narasumber di Provinsi Bali, khususnya di Denpasar, sebagai pusat pembuatan karya cipta sinematografi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tata cara non-probability sampling design yang menggunakan teknik purposive sampling dengan snowballing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan Hak Cipta atas karya cipta pesanan Pasal 8 ayat (3) UUHC 2002 di Indonesia berbeda dengan pengaturan karya cipta yang work made for hire di Amerika Serikat dan Inggris namun menyerupai pengaturan di negara Perancis. Dalam implementasinya di Provinsi Bali kepemilikan karya cipta sinematografi berdasar pesanan, Hak Ekonominya dominan berada pada pemesan yang menyerupai konsep perjanjian pemborongan pekerjaan Pasal 1601 b KUH Perdata.

---

Article 8 paragraph 3 Law of The Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 Regarding Copyright (UUHC 2002) states if a work is made within the scope of employment or based on an order, the party who create such a work shall be deemed as the Author and the Copyright Holder, unless otherwise agreed by the two parties. It is important to do deep study in works made based on order regarding to the complexity of legal relations in it and agreement made by the parties as a form of legal protection to emphasize copyright ownership on works made based on order since a lot of cinematographic works starting to be made in Bali province as a media for marketing products and services. This study uses statute, conceptual, and comparative approach. This study also uses secondary data with study document technique and primary data through in depth interviews with respondents and informant in Bali Province, especially in Denpasar, as a center where the cinematographic works are made.This study is a qualitative, in the manner of non-probability sampling design using purposive sampling with snowballing. The results showed that the copyright ownership provision related to works made based on order in Article 8 paragraph 3 UUHC 2002 in Indonesia is different from the provision of work made for hire in the United States and in United Kingdom, but similar to French provision. Implementation in Bali Province showed that the economic right related to the copyright ownership of cinematographic works made based on order, is dominant on the person for whom the work was prepared which is similar to the concept of the contract for work in Article 1601 b Indonesian Civil Code."

"Skripsi ini berisi tentang perlindungan program komputer di bidang teknologi dilihat dari perspektif undang-undang paten di Indonesia. Pokok permasalahan terdapat pada apakah Undang-Undang Paten di Indonesia memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap program komputer yang dimana di Indonesia selama ini suatu prpogram komputer dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu ditinjau pula kemungkinan terjadi perlindungan ganda (double protection) yaitu dengan rezim hak cipta dan paten sekaligus terhadap suatu program komputer. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan Program komputer dilindungi dengan Undang-Undang Paten namun tetap harus dilihat secara substansial bahwa program komputer tersebut memenuhi syarat-syarat paten dan memiliki fungsi paten.

---

This focus of this study is about the legal protection of computer programs is seen from the perspective of patent law in Indonesia. The subject matter is contained in the Patents Act in Indonesia makes it possible to provide protection to computer programs which in Indonesia is a computer program protected by Copyright Law. In addition it also reviewed the possibility of (double protection) to protect the computer programs. This research is a juridical-normative which source data obtained from secondary and analyzed qualitatively. The results showed that there is a possibility of a computer program is protected by patent law, but remains to be seen that a computer program substantially meets the requirements patents and has patents functions."

"Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara - negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe - tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa - sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak-pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

Hyperlink is known to be one of main features of World Wide Web. The way that all website on internet linking each other with hyperlink makes users so easy to find informations that they want because they can move from one to another website without the needs to remembering its URL Address. Despite their clear utility, hyperlinks can raise legal liability issues in certain circumstances especially copyright area. In many countries, like European Country and US, the types of hyperlink like deeplinking, framing and inlining have been subject of copyright litigation because the owner of linked site sued the provider or creator those hyperlink based on copyright infringement. They argue that the act of providing or creating those hypelinks constitute the act of reproduction or dissemination their copyrighted content without autorization. In the other hand,Internet Service Provider like the one who providing web hosting service and search engine also been sued by copyright owner because they argue that the ISP have contribution to find or locate their copyrighted work that have been disseminated without their authorization by others, so they have secondary liability from copyright infringement that done by the others. This thesis try to discuss those many hyperlinking case that happened in foreign country based on Law No.19 Year 2002 Concerning Copyright."

"ABSTRAKPembayaran royalti hak cipta musik dan lagu sangat kompleks karena terdiri dari berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu kepada standar baku yang dibuat Lembaga Manajemen Kolektif. Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan salah satu lembaga yang mengelola pengadministrasian kolektif, khususnya di bidang musik dan lagu. Penerapan mekanisme pemungutan royalti dan besarnya royalti yang ditetapkan oleh KCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pemungutan royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu, serta mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sebagai studi kasus, Penulis menggunakan putusan Pengadilan Niaga Makasar dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili kasus pelanggaran hak cipta antara KCI dengan PT Vizta Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sangat berperan dalam pemungutan royalti, baik bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta maupun industri musik itu sendiri. Selain itu, mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna mengikuti standar baku yang telah ditetapkan oleh KCI.

---

ABSTRACTThe payment of copyright royalties for music and songs are very complex because it consists of various mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright‟s Law. In the implementation, the royalti collection refer to the standards of Collective Management Organization. Yayasan Karya Cipta Indonesia is one of institutions that manage the administration of collective, especially in the music and song. Implementation of collecting royalties mechanism and the amount of royalties by KCI still having a lot of problems and violations. Therefore, in this thesis the writer tries to review the role of Collective Management Organization and the mechanism of lincence transfer and royalty payment. This paper used the research method of bibliography and normative juridical. Case study used the decision of the Commercial Court of Makasar and Jakarta, they prosecute copyright infringement case between KCI and PT Vizta Pratama. The result showed that Collective Management Organization is very useful for the benefit of the creator or copyright holder and the music industry. And about the mechanism of licence transfer and royalti payment between KCI and user is based on mutual agreement and was guided by the provisions of professional organizations."

"Skripsi penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penjualan dan pemblian tugas akhir tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari penjualan dan pembelian tugas akhir tersebut.. Penelitian ini adalah penelitian prespiktif yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran yang dirumuskan dalam pokok permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah penjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu bentuk tindakan plagiarisme, tetapi penjualan tugas akhir tersebut juga belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, namun walaupun pennjualan tugas akhir tersebut bukanlah suatu plagiarisme dan belum tentu merupakan suatu pelanggaran hak cipta, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Pihak yang menjual tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama sembilan bulan sedangkan pembeli tugas akhir sendiri bisa dihukum penjara paling lama dua tahun dan/atau didenda paling banyak dua ratus juta rupiah.

---

This thesis is discusses about the sale and purchase of student final assignment based on copyright law. The purposes of this thesis are to know if sale and purchase of student final assignment is consider as a copyright infringement or a plagiarism, also what is legal implication for the seller and buyer of the said final assignment. Research method which is used in this study is a perspective method, which aims to give a possible answer to the issues in this mini thesis.

The results of this thesis is that the sale of a student final assignment is not consider a plagiarism. In regard from copyright perspective, the sale of a student final assignment is not necessarily consider a copyright infringement, however sale and purchase of student final assignment is consider as a violation of law. The seller itself can be sentenced to prison up to nine months, whether the buyer can be sentenced up to two years and/or he/she must pay at most wo hundred millions rupiah. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implikasi dari larangan untuk mencatatkanciptaan logo yang digunakan sebagai merek atau lambing organisasi sebagai hakcipta sebagaimana dituangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta No.28Tahun 2008. Diawali dengan pembahasan mengenai karakteristik, pencatatan, danpembatalan Hak Cipta dan juta karakteristik, pendaftaran, penghapusan, danpembatalan Merek. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai logosecara mendalam, seperti mengenai definisi, sejarah, jenis-jenis, serta karakteristiklogo. Logo sendiri dapat dilindungi oleh dua perlindungan, yakni Hak Cipta danMerek yang kemudian persilangan tersebut lebih dikenal sebagai titik singgungperlindungan HKI. Nantinya, akan diberikan contoh kasus untuk memperlihatkanmasalah yang timbul dari titik singgung antara Hak Cipta dan Merek.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implications of the prohibition to record the type ofcreation that is used as trademark logo or emblem of the organization as acopyright as stated in Article 65 of the Copyright Law of 28 of 2008. Begins witha discussion of the characteristics, recording, and cancellation of Copyright andalso the characteristics, registration, abolition, and cancellation Brand. Thenproceed with in-depth discussion of the logo, such as the definition, history, types,and characteristics of the logo. The logo itself can be protected by two protection,the Copyright and Trademark later this cross is known as cross protection of IPRprotection. Later, it will be given a case to demonstrate the problems that arisefrom the cross protection between Copyright and Trademark."