Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam perceraian terdapat unsur penegakan hukum materil dan formil. Hukum formil dalam perceraian bersifat prosedural dan termasuk bagian dari hukum acara yang mengatur untuk ditaatinya hukum materil yang berlaku perceraian. Semua hal yang bersifat prosedural harus tunduk kepada lex fori. Namun demikian, terdapat kompetensi khusus pada perceraian yang memiliki unsur asing terutama dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan. Unsur asing tersebut juga akan mempengaruhi aspek-aspek hukum acara yang seharusnya tunduk pada lex fori. Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional yang dapat timbul dalam masalah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan hasil bahwa dalam perceraian, aspek hukum acara perdata internasional yang terpenting untuk menentukan adanya yurisdiksi dari pengadilan setempat untuk mengadili perceraian tersebut. Apabila telah ditentukan adanya yurisdiksi maka pengadilan dapat menerapkan aspek-aspek hukum acara perdata yang terkait.

---

ABSTRACTWhen applying settlement of divorce, there are two elements need to be nforced which is substantive law and procedural law. Procedural law is a way to warrant the compliances of the substantive law. Every aspects of procedural law are subject to lex fori which allow the law of the judge to apply in the court. However, there is particular competence in determining jurisdiction of the court to settle divorce matter. The foreign elements of divorce will also affect aspects of procedural law that should be subject to lex fori. In this thesis, there will be explanations of the legal aspects in international civil procedure that may arise in divorce settelement cases. The result leads to the most important thing in settlement of international divorce is to determine the jurisdiction of the court. If so, the court can apply all the related aspects of international civil procedure in divorce cases."

"Dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional, lembaga pengadilan masih memiliki peran yang sangat penting. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, permasalahan mengenai yurisdiksi hakim terhadap para pihak merupakan hal yang harus diperhatikan. Hakim yang tidak memiliki yurisdiksi terhadap para pihak tidak dapat memproses perkara dan oleh karenanya tidak dapat membuat putusan yang mengikat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis dua buah putusan pengadilan Amerika Serikat yang masing-masing melibatkan badan hukum Indonesia sebagai pihak tergugat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

---

AbstractIn international disputes settlement, the court still has a very important role. In settling international disputes through litigation process, a problem concerning personal jurisdiction to the parties is a matter that must be considered. Judges who do not have jurisdiction over the parties are unable to process the case and therefore cannot make a binding judgment. This research was made by using the method of normative law by analyzing two judgments of United State rsquo s courts that involves an Indonesian legal entity as a defendant. This research is expected to become one of the references for the parties concerned."

"

Dalam situasi di mana terdapat sebuah badan hukum asing yang menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Indonesia, muncul apa pertanyaan Pengadilan Indonesia tersebut memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut. Permasalahan ini berkaitan dengan hukum acara perdata Indonesia dan hukum acara perdata internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yurisdis normatif, maka penerapan kewenangan lembaga peradilan Indonesia terhadap badan hukum asing akan dikaji dalam Pengadilan Negeri Malang No.79/Pdt.G/2014/PN.Mlg, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 348/Pdt/2018/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung 1142 K/Pdt/2019.

---

In cases where a foreign legal entity is a party in a dispute in Indonesian courts, the question arises of whether or not the Indonesian court has jurisdiction over the case. This is an issue related to Indonesian civil procedure and international civil procedure. In this thesis, using a normative legal method, the jurisdiction of the Indonesian courts towards foreign legal entities will be analyzed in the decisions by Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2014/PN.Mlg, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 348/Pdt/2018/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung 1142 K/Pdt/2019.

"

"Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan. Faktor kedua adalah tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai kumulasi objektif dalam hukum positif di Indonesia. Kedua faktor tersebut menyebabkan ketidakseragaman pemahaman hakim terhadap kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yang menghasilkan putusan-putusan yang saling bertentangan. Perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta identifikasi berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menghasilkan sebuah perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta mengidentifikasi serta menganalisis berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakharmonisan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selain itu, berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi dan dianalisis, kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi seharusnya ditolak.

---

The disparity in court decisions in adjudicating cases that combine tort and breach of contract are caused by two main factors. Firstly, the unification of regulations of tort and breach of contract in Book III of the Indonesian Civil Code, which causes inharmonious understanding of tort and breach of contract. The impact of this is the combination of tort and breach of contract in one lawsuit. The second factor is that there are no clear and strict regulations regarding objective cumulative lawsuit in Indonesian civil procedural law. These two factors lead to a non-uniformity in judges’ understanding of cumulative lawsuit of tort and breach of contract, which result in conflicting decisions. Comparison of the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract and identification of various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims are the main issues in this paper. By using normative juridical research methods, this paper compares the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract, identifies and analyzes various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. Based on the results, this paper concludes that there is disharmony in the judges’ considerations in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. In additon, based on the identified and analyzed elements, cumulative lawsuit of tort and breach of contract should not be approved."

"The peninjauan kembali (revision) under Indonesian procedure law system is as an extra ordinary efforts to against the supreme court decisions. Revision is applicable to the permanent decision by involved party that ought to filing fire due to the Supreme Court (Mahkamah Agung-RI). Based on law number 4 year 2004 has stipulated condition on one revision is under circumstance an any situation under article 23 section 1 which ought to under law provisions. The author here notes that any possibly impediment appears will not technically happen in practice later. Oftenily in revision implementations the lack or weakness does exist by the applicant side's. The mostly be deficient in the relevance's legal application lo be considered upon Supreme Court."

"Citizen Lawsuit atau juga dikenal dengan Actio Popularis adalah Gugatan Warga Negara kepada Penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan Negara sesuai dengan hukum yang berlaku Citizen Lawsuit mempunyai keterikatan dengan bidang hukum perdata khususunya perikatan yakni Perbuatan Melawan Hukum PMH dari aspek yang dilanggar dan hubungannya dengan Penguasa sedikit mempunyai ikatan dengan hukum administrasi mengenai hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang melanggar Keberadaan doktrin Citizen Lawsuit di Indonesia berawal dari penemuan hukum rechtsvinding Pengakuan terhadap Citizen Lawsuit ini ada yang melalui pendapat para ahli hukum dan juga jurisprudensi sebagai sumber hukum formil Pengaturannya secara tertulis itu sendiri belum ada namun hal ini sudah banyak dapat dijumpai dalam beberapa kasus di Indonesia Skripsi ini mengangkat kasus antara Warga Negara dan Pemerintah tentang sengketa adanya perbuatan melawan hukum baik dari Indonesia yang menganut Civil Law maupun di Amerika Serikat dan di India yang mnganut Common Law Dalam penerapannya di Indonesia sendiri ada gugatan yang diterima maupun tidak dapat diterima dikarenakan syarat syarat dan unsur unsur yang belum dipahami oleh pihak yang berkepentingan masyarakat yang mengajukan gugatan.

---

Citizen Lawsuit or also known as the Actio popularis is a Citizen Lawsuit to state administrators who do not run a legal obligation to hold the state in accordance with applicable law Citizen Lawsuit is linked to the field of civil law especially the engagement tort from the aspect of being violated and little to do with the ruling administration have ties to the law regarding illegal action by the authorities in violation The existence of the doctrine Citizen Lawsuit in Indonesia began with the discovery of the law rechtsvinding Citizen Lawsuit recognition of this there is through the opinions of jurists and jurisprudence as a source of formal law The arrangement is in writing itself has not been there but it 39 s been a lot can be found in some cases in Indonesia This essay raised a case between citizens and government about the existence of a tort dispute either from Indonsia that follow the civil law and the United States of America and in India that follow the common law In its application in Indonesia there is a lawsuit that is acceptable or not acceptable due to the conditions and elements that are not yet understood by interested parties people who filed the lawsuit."