Hasil Pencarian

Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query

Ridwan H.R.

Hukum administrasi negara

Jakarta: Rajawali, 2013

342.06 RID h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum administrasi daerah

Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009

352 HUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pound, Roscoe

Administrative law : its growth procedure and significance

London: University of Pitsburgh Press, 1942

342.730 6 POU a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sistem pengawasan eksternal vs internal penegk hukum dalam konteks hukum administrasi negara

" Praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan,oleh karena itu mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan perdadilan terhadap masyarakat dan dunia internasional... ... "

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Aspek hukum administrasi dari perseroan terbatas (menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1995)

" Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 1 Tahun 1995 tidak dengan sendirinya berstatus badan hukum (rechtspersoon). PT baru mendapatkan stastus badan hukum pada saat akata pendirian (anggaran dasarnya) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini, menurut Laica Marzuki, dimaksudkan sejalan dengan persyaratan status rechtspersoon bagi naamloze vennootschap. Status badan hukum bagi perseroan terbatas menjadikan perseroan sebagai subjek mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para pengurus persero. ... "

Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 3 Juni 1996 : 212-218, 1996

HUPE-26-3-Jun1996-212

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ramdani Rachman

Renegosiasi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara = Renegotiation of coal contract of work

" [ABSTRAK
Permasalahan Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B di Indonesia berdasarkan adanya perubahan terhadap payung hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia dari UU No 11 1967 menjadi UU No 4 2009 Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum terhadap proses Renegosiasi PKP2B dikaitkan dengan tindakan Negara menurut Hukum Administrasi Negara serta untuk mengetahui implikasi hukum dari pasal 169 b UU No 4 2009 terhadap Renegosiasi PKP2B bagi kelangsungan usaha pertambangan di Indonesia Penulisan tesis ... "

2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library