Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu fungsi yang di miliki oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain adalah memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu jenis kredit atau pembiayaan yang di berikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan Mudharabah Muqayyaidah. Di Bank Muamalat Indonesia pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di kenal juga dengan istilah "Investasi Khusus Langsung". Pembiayaan Mudharaba Muqayyadah/IKL adalah penyerahan dana/modal dengan syarat-syarat tertentu, dimana dalam akadnya dicantumkan bahwa dana/modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan oleh pemilik dana. (shahibul maal /investor) yaitu yang terikat pada usaha tertentu dan pemilik proyek (muaharib) harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik dana tersebut, dimana selain syarat-syarat yang ditentukan maka dana/modal dari pemilik dana (shahibul maal/investor) tidak diperkenankan untuk dipergunakan. Untuk memperoleh pembiayaan Mudharabah Muqayyadah ini maka mudharib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan investor selaku pemilik modal/dana maupun Bank Muamalat Indonesia selaku agent dan arranger dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah/IKL. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah/IKL merupakan suatu sistem yang mempertemukan dan menjembatani kerjasama timbal balik antara pemilik modal/dana yang tertarik untuk menginvestasikan modalnya akan tetapi tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha/proyek tertentu dengan mereka (pemilik proyek/usaha) yang memiliki ketrampilan serta pengalaman dalam menjalankan proyek/usaha tertentu tersebut. Jadi pembiayaan Mudharabah Muqayyadah/IKL ini merupakan salah satu jalan keluar untuk tidak menyiakan dana/modal serta ketrampilan yang sudah tersedia secara terpisah akan tetapi belum termanfaatkan."

"Skripsi ini membahas mengenai akuisisi bank, dimana bank yang diakuisisi adalah bank lokal dan pihak yang mengakuisisi adalah badan hukum asing, dengan studi kasus akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC. Pembahasannya mencakup dasar pertimbangan bagi masing – masing pihak dalam melaksanakan akuisisi, akibat akuisisi terhadap kepemilikan dan kepengurus bagi bank yang diakuisisi serta pengaruh pelaksanaan akuisisi terhadap nasabah, pemegang saham minoritas, kreditur, bidang usaha dan karyawan. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data – data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaksanaan akuisisi pada bank harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan memperhatikan kepentingan – kepentingan para pihak.

---

The focus of this study is the bank acquisition, where the bank who acquired is local bank and the acquiror is foreign legal entity, with case study : The acquisition of Bank Ekonomi by HSBC. This discussion is included the based considering of the acquisition by the parties, the consequence for the ownership and management for the acquiree and the effect of acquisition for customers, minority shareholders, creditors, business and employees. This research is literature law research based on literature or secondary data. The data were collected by means of analytic-descriptive. The researcher suggest that the implementation of bank acquisition should be based on the rules and conducted with due consideration of the interest of the parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh pihak terafiliasi bank. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perbankan khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. hasil penelitian ini adalah nasabah yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak terafiliasi bank.

---

ABSTRACT This thesis explains regarding the bank's liability for customer losses due to violation bank secrecy causing by bank affiliated parties. This thesis research is a normative juridical research with consideration that the starting point of the research is the analysis of laws and regulations related to banking law especially related to bank secrecy. This research report is the aggrieved customer could asking for responsibility to the affiliated parties."

"World Trade Organization (WTO) lebih sering dianggap oleh negara maju sebagai sistem perdagangan bebas multilateral, ternyata tidak lebih hanya sebuah perangkap perdagangan. WTO yang berisi persetujuan perjanjian perdagangan dunia yang meliputi bidang barangl goods (yang diatur dalam GATT), jasa/services (yang diatur dalam GATS), dan kepemilikan intelektual (yang diatur dalam TRIPs); ternyata lebih mengusung kepentingan negara maju ketimbang untuk kepentingan negara berkembang. Bagi Indonesia, yang keikutsertaannya dilakukan melalui ratifikasi perjanjian dalam UU No. 7 Tahun 1994, membawa konsekuensi bahwa kepentingan nasional akan terabaikan; dan hal ini dapat terbuktikan dari produk hukum nasionalnya yang dibuat demi keharusan menyesuaikan prinsip-prinsip liberalisasi sebagaimana dirumuskan dalam WTO.Dalam bidang perbankan, prinsip-prinsip yang harus terintegrasikan dalam harmonisasi hukum nasional adalah Most Favoured Nations Treatment, National Treatment, Transparansi dan Liberalisasi Bertahap. Prinsip-prinsip ini jelas mau menggilas habis atau menggantikan faham Pancasila yang adalah faham keadilan sosial, dan berkehendak menggantikannya dengan faham neoliberalisme, faham mana adalah lebih ekstrem ketimbang faham liberalisme klasik. Dikatakan ekstrem karena neoliberalisme mau mengangkangi sejarah, dengan mengutakan bahwa manusia hanya makhluk ekonomi, bukan makhluk sosial dan politik; padahal pada paham liberalisme klasik, masih mengenal manusia sebagai makhluk sosial.Pengaruh prinsip-prinsip ini dapat kita lihat dari perubahan peraturan yang berkaitan dengan perbankan dalam hal pendirian bank, kepemilikan saham dan tempat kedudukan dan pembukaan kantor cabang, kantor bank campuran, kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang lebih condong mengabaikan kepentingan umum dan lebih mengutakan kepentingan bisnis demi pelipatgandaan modal. Hal ini memberikan gambaran nyata perbankan Indonesia telah berganti dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip WTO, yang didasarkan kepada ideologi neoliberalisme, dan tidak lagi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila."