Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Koesnadi Hardjasoemantri
Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2006
344.046 KOE e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Soerjani
Depok : FEUI, 2010
338.173 MOH e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhamlin
"ABSTRAK
Pembangunan pertanian sub-sektor perkebunan di Indonesia telah dikembangkan dalam berbagai pola, di antaranya adalah pola Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun). Pengembangan perkebunan dengan pola PIR bertujuan untuk membangun masyarakat pekebun yang berwiraswasta dan sejahtera dengan melibatkan pengusaha perkebunan dan petani, dalam suatu sistem hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha perkebunan bersama-sama dengan instansi terkait membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya melalui pembinaan petani.
Di daerah Riau, pengembangan perkebunan dengan pola PIR telah dilaksanakan sejak tahun 1981. Salah satu di antaranya adalah PIR Khusus (PIR-Sus) Sei Tapung di Kecamatan Tandun, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Riau. Proyek PIR-Sus ini mengusahakan budidaya kelapa sawit seluas 7.670 ha, meliputi 5.000 ha kebun plasma dan 2.670 ha kebun inti. Bersamaan dengan itu telah dimukimkan pula 2.500 kepala keluarga (KR) petani peserta yang terdiri dari 2.000 KK petani asal transmigrasi dan 500 KK petani lokal.
Kegiatan proyek PIR-Sus sejak periode persiapan hingga periode pembayaran kembali, diduga telah menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, khususnya terhadap Cara hidup petani lokal, terutama tentang persepsinya mengenai alokasi waktu. Kajian tentang alokasi waktu ini perlu dilakukan, karena di satu sisi perubahan jenis usaha tani dari tanaman pangan dan/ atau kebun karet ke usaha tani kebun kelapa sawit menuntut perubahan alokasi waktu. Sebab waktu yang diperlukan untuk usaha tani tanaman pangan hanya 144 hari kerja per ha per musim, sedangkan untuk mengelola dua ha kebun kelapa sawit yang telah menghasilkan diperlukan waktu 342 hari kerja per tahun. Di sisi lain ada kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat local, bahwa dalam seminggu biasanya mereka bekerja lima hari. Hal ini berarti dalam setahun hanya ada 260 hari kerja. Atas dasar ini diduga bahwa perubahan jenis usahatani akan mempengaruhi pola alokasi waktu petani lokal memperoieh penyuluhan yang relatif intensif, terpadu dan berkesinambungan dari pihak PTP sebagai pengelola PIR-Sus Sei Tapung. Sebagai hasil penyuluhan itu diduga telah terjadi perubahan persepsi petani lokal yang menjadi peserta PIR terhadap arti pentingnya waktu. Perubahan persepsi terhadap waktu tersebut dapat diketahui dari tanggapan petani tentang jumlah alokasi waktu untuk berbagai kegiatan. Bagi pihak pembina petani (penyuluh), pola alokasi waktu petani merupakan informasi penting terutama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran, tepat waktu, sangkil dan mangkus. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak penyuluhan yang dilakukan terhadap persepsi petani mengenai alokasi waktu.
Mengetahui apakah ada perbedaan persepsi petani PIR dan non-PIR mengenai alokasi waktu ; dan untuk melihat apakah ada hubungan jenis usahatani dengan persepsi petani mengenai alokasi waktu.
Sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian, diajukan hipotesis penelitian, yaitu persepsi petani mengenai jumlah alokasi waktu berhubungan dengan keikutsertaan petani dalam PIR, frekuensi kehadiran mengikuti penyuluhan dan jenis usahatani. Persepsi mengenai alokasi waktu diukur dengan tanggapan responden terhadap jumlah alokasi waktu, yang dibedakan atas tiga kategori tangga (RT) dan jumlah waktu yang dinikmati (K). Sedangkan keikutsertaan petani dalam PIR dibedakan atas dua kategori yaitu petani PIR dan petani non--PIR. Frekuensi mengikuti penyuluhan dibedakan atas tiga kategori yaitu kurang, sedang dan sering. Sedangkan jenis usahatani dibedakan atas usahatani tanaman pangan, tanaman kebun karet dan tanaman kebun kelapa sawit.
Perselitian terhadap petani PIR dilakukan di Desa Tapung Jaya, sedangkan terhadap petani non-PIR dilakukan di Ke1urahan Ujungbatu, dengan jumlah sampel 20 persen dari masing-masing sub-populasi . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan, sedangkan analisis data dilakukan dengan uji statistik kai kuadrat 2(X ).
Berdasarkan asumsi semula bahwa faktor produktifitas petani dianggap sama (diabaikan) maka dari hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa:
1) Rata-rata alokasi waktu petani PIR untuk B adalah 8,0 jam per hari, untuk RT 1,0 jam per hari dan untuk K 10,4 jam per hari. Sedangkan rata-rata alokasi waktu petani non-PIR untuk B adalah 6,5 jam per hari, untuk RT 1,2 jam per hari dan untuk K 11,7 jam per hari. Berdasarkan alokasi waktu tersebut, maka waktu luang petani PIR dan non-PIR masing--masing adalah 4,6 jam per hari.
2) Ada perbedaan alokasi waktu petani PIR dengan petani non-PIR, di mana alokasi waktu B petani PIR lebih banyak dari petani non-PIR. Apabila dibandingkan dengan jam kerja baku (8,0 jam per hari) maka petani PIR lebih giat bekerja dari petani non-PIR. Sedangkan alokasi waktu untuk RT dan K petani PIR lebih sedikit dari petani non-PIR. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan masuknya petani lokal menjadi peserta PIR cenderung bertambah besar jumlah jam bekerjanya, sebaliknya berkurang jumlah waktu untuk kegiatan rurnah tangga dan jumlah waktu yang dinikmati.
3) Berdasarkan asumsi semula bahwa faktor produktifitas petani dianggap sama, ternyata ada perbedaan rata-rata alokasi waktu untuk berbagai kegiatan antara petani tanaman pangan, petani kebun karet dan petani kebun kelapa sawit. Dilihat dari rata-rata alokasi waktu bekerja, petani kebun kelapa sawit lebih giat dari petani kebun karat maupun petani tanaman pangan.
4) Dengan mengasumsikan bahwa faktor umur, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan merupakan faktor yang diabaikan, maka ternyata ada hubungan antara frekuensi kehadiran petani mengikuti penyuluhan dengan rata-rata alokasi waktu B, RT dan K. Frekuensi penyuluhan yang dihadiri petani berkorelasi positif dengan rata-rata alokasi waktu B, sebaliknya berkorelasi negatif dengan rata-rata alokasi waktu RT.
5) Dilihat dari rata-rata alokasi waktu luang (L) petani PIR dan non-PIR, (4,6 jam per hari) maka bagi petani PIR akan lebih sangkil bila dialokasikan untuk kegiatan rumah tangga dan waktu yang dinikmati khususnya untuk kebutuhan sosial dan kebutuhan rekreasi. Sedangkan bagi petani non-PIR, jumlah waktu luang tersebut akan lebih sangkil bila dialokasikan untuk bekerja dan kegiatan rumah tangga.
Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
1) Mengikutsertakan petani lokal yang menjadi peserta PIR, ternyata mampu merubah perilaku mereka dalam mengalokasikan waktu untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, diusulkan agar petani lokal yang akan menjadi peserta PIR ditingkatkan jumlahnya.
2) Dari rata-rata alokasi waktu B, petani PIR lebih giat dari petani non-PIR. Besarnya jumlah jam kerja petani PIR disebabkan oleh perubahan Jenis usahatani (sistem kerja) ke arah diversifikasi usaha. Oleh karena itu untuk membina petani non-PIR agar waktu bekerjanya meningkat maka perlu ada upaya ke arah diversifikasi usaha dari pemanfaatan waktu luang.
3) Keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan ternyata mempunyai dampak positif dalam merubah persepsi petani tentang arti pentingnya waktu, hal ini tereermin dari pernyataan petani dalam mengalokasikan waktunya. Untuk menirigkatkan jumlah jam kerja petani lokal, salah satu alternatif yang diusulkan adalah menyelenggarakan penyuluhan yang intensif, terpadu, dan berkesinambungan.
4) Karena pola alokasi waktu petani berhubungan dengan jenis usahatani tertentu, maka agar penyuluhan yang diberikan kepada petani tepat waktu dan tepat sasaran, maka pihak penyuluh perlu mempertimbangkan pola alokasi waktu yang berlaku bagi masing-masing petani menurut jenis usahataninya_ Dalam hal ini waktu luang merupakan waktu yang tepat untuk memberikan penyuluhan kepada petani.

The sub-sector farming of agricultural development in Indonesia is extended in some patterns, two of them are Project Implementation Unit (Unit Pelaksana Proyek (UPP)) and Nucleus Estate Plantation (Perusahaan Intl Rakyat Perkebunan (PIR-Bun)) patterns. The purpose of farming extension with PIR patterns is the development of farmers society entrepreneurship and wealth, involving the entrepreneurs and farmers, in mutuality symbiosis system, integration and continuation. To achieve this objective, farming entrepreneurs and related institutions should assist and guide the surrounding smallholders by developing the farmers.
In Riau Province, farming development of PIR patterns has been executed since 1981. One of these patterns is Special PIR (PI} Khusus or PIR-Sus) Sei Tapung in Tandun Sub-district, Kampar, Riau Province. This PIR-Sus project developed palm farming in 7.870 ha, included 5.000 ha plasma farm and 2.670 ha nucleus farm. At the same time, this area has been habitated by 2.500 families of PIR farmers, i . e 2.000 transmigrant families and 500 local inhabitant families.
It is expected that the activities of PIR-Sus project, since preliminary period up to the repayment period, have proceeded the environmental impact, especially to the local farmers perception on time allocation. A study on this time allocation of farmers is necessary, because of the changing type of agribusiness from food, plantation and r or rubber farming to palm farming, needs changing of time allocation. Agribusiness of food plantation requires 144 working days' per ha per year, as well as 342 working days per year to manage two ha of productive palm farming. Beside that, the local society traditionally works for five days per week and 260 days per year. It is expected that the changing type of agribusiness will influence the pattern of local farmers allocation of time.
PIR local farmers' get information intensively, integrated and continuously from PTP official, manager of PIR-Sus Sei Tapung. It is expected for the changing PIR member of local farmers' perception on the meaningful of time. Change of perception on time is indicated by the farmers? response on time allocation for a variety of activities. Patterns of farmers time allocation give an important information to the PIR informants, especially for the purpose of efficiency, effectiveness and on time of information activities. Getting data on this subject, it is necessary to perform research:
To evaluate the impact of information which is performed on farmers perception about time allocation; To know whether there is a different perception among PIR farmers' and non-PIR farmers' on time allocation; o note down whether there is relationship between types f agribusiness with farmers perception on time allocation.
As a temporary answer, it is necessary to develop research hypothesis, that there is a relationship between the farmers perception on the amount of time allocation with their participating in FIR, frequency of attending the information sessions and types of agribusiness. The perception on time allocation is indicated by the farmers response on time allocation for amount of time allocation is three categories of the amount of time allocation, i.e. the amount of time for working activities (bekeria (BY), the amount of time for housekeeping activities (rumah tng (RT)), and the amount of time for consumption (konsumsi (IC)). Two categories of farmers? position are PIR and non-PIR farmers'.
Frequencies of attending farming information are seldom, often, and very often. And types of agribusiness are agribusiness of food plantation, of rubber farming, and of palm farming.
Research on PIR farmers' was carried out in Tapung Jaya village and on non-PIR farmers' in Ujungbatu village, with 20 percent samples for each sub-population. Data collecting techniques are interview and observation. Analysis of data is 2 chi-square (X ) statistical test.
Conclusions of this analysis of data are:
The average time allocation of PIR farmers' for B is 8,0 hours per day, for RT is 1,0 hour per day, and for K is 10,4 hours per day. The average time allocation of non-FIR farmers' for B is 6,5 hours per day. The leisure time of FIR farmers' and non-PIR farmers' is only 4,6 hours per day.
Time allocation difference of PIR and non-PIR farmers' is that time allocation of PIR farmers' for B has more time than non-FIR farmers'. According to standard working time (8,0 hours per day), FIR farmers' are more active than non-FIR farmers'. Because time allocation of PIR farmers' for RT and K is less compared to that of non-PIR farmers', there is an inclination that farmers who become FIR members spend more time on FIR activities than on household activities and consumption of time.
Based on earlier assumption that each farmers has an equal productivity, it appears that there is a different of the average time allocation for a variety if' activities among food plantation farmers, rubber farming farmers, and palm farming farmers. For the average time allocation of B, palm-farming farmers are more active than food plantation farmers and rubber farming farmers.
Without including age, education and earning factors in this assumption, it seems there is a relationship between the frequency of farmers attending the information sessions with the average time allocation given to B, RT and K. Frequency of information activities of attended farmers has positive correlation with the average time allocation for B, but the negative correlation with the average time allocation for VT.
Regarding to the average amount of leisure time of .PIR and non-PIR farmers' which is 4,6 hours per day; it is more efficient if it is used for household activities and consumption of time, specifically for recreation and social activities. On the other hand it will be more efficient for to use that time for work and household activities.
Based on the above conclusion, there are some recommendations:
change their behavior of time allocation of productive activities. Therefore the members of PIR local farmers' should be pushed up.
According to the average time allocation for B, PIR farmers' are more active than non-PIR farmers'. The number of agribusiness diversification that positively influence the income level. To increase the working hour capacity of non-PIR farmers', we should enhance the diversification of business and the spending of leisure time.
Participation of farmers in the information activity has positive impact in changing farmers perception on the meaningful (important) of time; it is reflected from farmers behavior in allocating their time.
According to the correlation of farmers time allocation patterns and type of certain agribusiness, the information activities given to the farmers on time and on the right target, the informants should consider to the patterns of time allocation of farmers type of agribusiness. Leisure time is the right time to give information to farmers.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Garte, Seymour
"Global warming, new epidemics, and the destruction of natural resources have all made the future of the planet seem increasingly dire. But the real truth, according to respected scientist Dr. Seymour Garte, is that the environment is actually in better shape than we have been led to believe."
New York: American Management Association, 2008
e20441429
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
"This book provides examples of possible triple-win solutions for simultaneously reducing poverty, raising the quality of the environment, and adapting to climate change. The book provides empirical evidence and observations from sixteen case studies in Southeast and East Asia, and from the Pacific. It argues that a spatial approach focussing on the environments in which the poor and vulnerable live, would trigger changes for development policies and implementation that better balance environmental and social concerns. In line with the post-2015 Millennium Development Goals (MDG) and Sustainable Development Goals (SDG) agenda, emphasizing integrated development approaches for the slum poor, the upland poor, the dryland poor, the coastal poor, and the flood-affected wetland poor, would also bring the environment and poverty agenda closer."
Singapore: Institute of South East Asia Studies, 2013
e20442298
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: LIPI Press, 2010
JKIN 3:2 (2008) (2)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
I Dewa Putu Suma
"ABSTRAK
Kebisingan lingkungan, khususnya di lingkungan bandar udara mulai menggejala di berbagai tempat di dunia.
Intensitas kebisingan yang disebabkan oleh pesawat udara terutama bermesin jet, turbojet dan turbofan merupakan masalah utama terhadap lingkungan baik di dalam bandar udara maupun diluar wilayah bandar udara. Sesungguhnya kebisingan lingkungan yang disebabkan oleh pesawat udara dikarenakan oleh jumlah pesawat udara yang beroperasi, yang dihitung secara kumulatif selana 24 jam dengan segala aktivitasnya, baik waktu mendarat, tinggal landas, pergerakan menuju landasan pacu, dan uji mesin.
Berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan beberapa bandar udara di Eropa dan Amerika, dinyatakan bahwa kebisingan yang disebabkan oleh kegiatan bandar udara mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pemukim di sekitar bandar udara, yang pada gilirannya mengakibatkan adanya pembatasan-pembatasan jam-jam operasi suatu bandar udara.
Pengaruh buruk dari kebisingan terhadap manusia sangat luas memberikan efek tingkah laku berupa efek fisiologi maupun efek psikologi, yang mengakibatkan terganggunya dalam penerimaan pesawat televisi. Disamping itu dapat pula mengganggu konsentrasi belajar anak-anak sekolah, rumah-rumah sakit.
Dan bilamana pemaparan kebisingan yang dialami seseorang secara berulang-ulang akan mengakibatkan ketulian.
Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, telah menetapkan kawasan-kawasan kebisingan dengan tingkat-tingkat kebisingannya yaitu daerah kebisingan tingkat I, tingkat II dan tingkat III. Namun dalam kenyataan adanya desa-desa yang penduduknya eukup padat berada pada kawasan kebisingan tingkat III.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh tingkat kebisingan lingkungan bandar udara terhadap jumlah masyarakat pemukim di sekitar bandar udara.
Mengetahui sejauhmana kesadaran masyarakat pemukim di sekitar bandar udara terhadap akibat-akibat pengaruh kebisingan.
Untuk maksud penelitian tersebut, penelitian dilakukan di desa-desa (RW-RW) sekitar bandar udara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
Berdasarkan titik 0 bandar udara sebagai "Reference Point", ditentukan 3 tempat (RW-RW) yang mempunyai jarak di bawah 3 km yaitu desa Neglasari, Selapajang Jaya dan Benda. Sedangkan 3 desa (RW-RW) lain terletak antara jarak 3 sampai dengan 8 km yaitu desa Kedaung Wetan, Jatimulya dan Dadap. (ICAO Airport Planning Manual 1985).
Berdasarkan kawasan kebisingan desa-desa (RW-RW) yang menjadi obyek penelitian kawasan kebisingan tingkat III, dengan tingkat kebisingan 75 dB, terletak desa Neglasari, Selapajang Jaya dan Benda, kawasan kebisingan tingkat II dengan tingkat kebisingan 70 dB, terletak desa Dadap dan Jatimulya, dan Kedaung Wetan.
Sebagai subyek penelitian atau responden adalah kepala keluarga yang tinggal dalam Rukun Warga desa-desa penelitian yang berlokasi terdekat dengan zona-zona kebisingan yang paling tinggi dan jumlah sampel adalah sebanyak 300 Kepala Keluarga untuk di desa penelitian Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dan kuesioner dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dilakukan di rumah-rumah responden.
Metode statistik yang dipakai adalah uji kai kwadrat (chi square) k
dengan rumus 2 _ (0 - E)2
i=1 E
dimana ; 0 frekuensi yang diperoleh dari penelitian E _ frekuensi teoritis.
Dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
Bahwa adanya bandar udara dengan segala kegiatannya memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat, baik yang secara langsung terkait dengan kegiatan bandar udara maupun secara tidak langsung.
Dengan adanya kegiatan bandar udara menimbulkan kebisingan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat pemukim di sekitar bandar udara seperti terlihat bahwa desa Benda, Neglasari dan Selapajang Jaya, Kedaung Wetan dimana tingkat kebisingannya telah melampaui batas persyaratan kebisingan maksimal yang ditentukan SO dB.
Dalam pengujian untuk mengetahui kesadaran masyarakat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat yang bermukim di sekitar bandar udara belum mempunyai kesadaran atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh kebisingan lingkungan tersebut.
Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap pengaruh dampak kebisingan dikarenakan pendidikan rata-rata masyarakat yang bermukim di sekitar bandar udara adalah cukup rendah, disamping sebagian besar masyarakat pemukim adalah penduduk asli desa-desa tersebut, yang hidup dari hasil pertanian dan kegiatan lain yang berkaitan derigan kegiatan bandar udara.
Peningkatan kualitas masyarakat di sekitar bandar udara harus dilakukan dengan peningkatan kualitas lingkungan namun dengan adanya bandar udara kebisingan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan bandar udara merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari namun dapat dikurangi dengan pengaturan tata guna tanah dan rekayasa teknik seperti akustik penghalang, peredam suara (Noise breaker) yang tentunya perlu biaya besar.
Kegunaan hasil penelitian.
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi langkah-langkah yang perlu ditempuh agar masyarakat pemukim di sekitar bandar udara terhindar dari dampak kebisingan.
Usul tindakan; untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak kebisingan, maka diperlukan waktu yang cukup panjang yaitu dimulai dengan peningkatan pendidikan baik secara formal atau informal yang nantinya diharapkan dengan kesadaran sendiri karena mengetahui akibat dampak kebisingan secara fisiologis atau psikologis akan meninggalkan lokasilokasi atau menghindari lokasi yang kena dampak.
Untuk memberikan masukan bagi Perencana dalam penyusunan rekayasa teknik bandar udara dan penataan penggunaan tanah disekitarnya.

ABSTRACT
Environmental noise, specially found in the environment of an airport, has been a common phenomenon all over the world.
Noise intensity that is coused by aircraft, mainly jet, turbojet and turbofan engined aircraft is the main problem for the environment, either inside or outside airport area. Environmental noise caused by aircraft is resulted from the total amount of their 24 hours activities including various manoeuvres such as landing, take of, surface movement and engine run-up.
According to studies'that have been conducted at several airports in Europe and United States of America, it is stated that noise caused by an airport operation harms the society who live in the surrounding the airports, which eccordingly results in the restrictions of the airport operating hours.
Adverse impact of noise on human beings may result in various effect, i.e effecting behaviour, either physiologically or psychologically. It also distorts television broadcast, disturbs schools and hospitals. Continuous noise affect might cause deafness.
Jakarta International Airport Soekarno-Hatta has determined its noise areas, according to its noise area phases, phases I, phases II and phase III area. However there is a lot of villages with dense population situated in phase III area.
Based on that above reasons, the objectives of this research can be clarified as follows :
To study the extent of the impact of aircraft noise on the number of communities surrounding the airport.
To study the awareness of the people who live nearby the airport of the negative impact of airport noise_.
This research has been carried out in the several villages surrounding the airport based on the following considerations : 1) Based on their distance from the airport q reference point as central point, the villages are devided into two groups :
a villages, Neglasari, Selapajang Jaya and Benda, a.i.L.h a
distance of less then 3 km and,
b 3 villages, Kedaung Wetan, Jatimulya and Dadap, with a
distance betwen 3 to 8 km, as object of the research.
2) Based on noise area, objects of research are Neglasari, Selapajang Jaya and Benda laying in the phase III noise area, Dadap, Kedaung Wetan and Jatimulya in phase II noise area. Objects of the research (respondents) are heads of household who live in the 6 villages close to the most sensitive noise area, with the total sampels of 360 respondents. Data collecting was conducted through observations, interviews and questionaires.
ix Statistical method used in this research is the chi-square, with
i-1
where : 0 = Frequency taken from the research E = Theorethical frequency.
The result of the research can be summarized as follows :
The existence of the airport has positive impact on the people living nearby the airport, either they are directly or indirectly involved in the activity of the airport.
The airport operations is the source of noise which is affecting the life quality of the society who live nearby the airport, as in the villages of Benda, Neglasari, Selapajang Jaya and Kedaung ketan_, which noise level has been exceeding the maximum requirement 60 dB.
3) The results prove that the people who live nearby the airport do not aware of the existence of noise and its impact.
The unawareness of the noise impact is mainly because they are not well educated and most of them have lived there for years.
The improvement of the quality of life of the society around the airport must be carried out together with the improvement of the environmental quality ; but enviromental noise that is caused by the airport operation remains as a problem that can not be ignored or mittigated, but it is posible to reduce that effects of noise by land use planning and acoustical barriers.
Benefits of the research :
The result of this research can be used as reference for future actions to be taken in order to avoid the noise impact on the surrounding communities of the airport.
Proposed action : the knowledge and awereness of the society in the field of noise impact must be improved by educating them either formally or informally. Although is takes time, it is hoped that eventually they will leave or avoid noise zone on their own conciousness after realizing that noise can adversely affect human beings, physiologically or psychologically.
To give the input to the planner, as a reference in making airport design and land use planning on the surrounding of the airport.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sudjoko
"Keberadaan manusia di alam, baik segi fisik maupun mentalnya, memiliki potensi sebagai penyebab perubahan lingkungan. Perilaku manusia, yang berdampak pada perubahan-perubahan lingkungan, sangat ditentukan oleh kondisi mental, yakni etika lingkungan.
Menurut Alois A Nugroho, dasar-dasar pertimbangan untuk etika lingkungan ada lima kategori, yaitu : (1) egoisme etis, (2) humanisme, (3) vitalisme, (4) altruisme planeter subtipe tak holistik, dan (6) altuistue planeter subtipe holistik. Lima kategori ini merupakan etika yang berjenjang, karena dari satu etika ke etika yang lain merupakan perluasan-perluasannya. Selanjutnya, lima kategori yang merupakan dasar pertimbangan untuk etika lingkungan itu dalam tesis ini diangkat sebagai tipe etika lingkungan.
Pembentukan etika lingkungan pada diri orang per orang dapat didekati dari pendekatan ekologik dan teologik. Peranan pendekatan ekologik adalah memberikan pengetahuan tentang konsep, teori, prinsip, dan hukum-hukum ekologi (kognitif) yang kemudian diharapkan mampu diinternalisasi sampai kepada tingkat kesadaran lingkungan, sehingga mampu pula membawa ke arah pembentukan nilai-nilai dan etika lingkungan (afektif). Sedangkan pendekatan teologik lebih menekankan kepada tanggung jawab manusia terhadap alam, sebagai yang diajarkan oleh kitab suci setiap agama, karena konsep etika juga menyangkut tentang tanggung jawab.
Isu tentang kerusakan lingkungan telah menjadi salah satu kekhawatiran yang muncul sebagai dampak negatip dalam.rangka pembangunan dan modernisasi masyarakat, dan negara kita adalah salah satu di antara negara yang tengah giat melaksanakan pembangunan dan modernisasi itu. Sementara itu Mahasiswa merupakan calon-calon pemimpin masyarakat yang di kemudian hari, pada masa mereka menduduki jabatan tertentu di masyarakat, kondisi mentalnya yang berupa etika lingkungan merupakan salah satu bekal yang amat penting dalam menentukan peranan manusia/masyarakat terhadap lingkungannya. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin masyarakat nanti, mulai sekarang mahasiswa harus dibekali dengan etika lingkungan yang luhur, agar setiap keputusan dan parilakunya, baik yang menyangkut diri sendiri maupun koinunitasnya di dalam proses pembangunan, selalu mengacu kepada keseimbangan ekosistem/lingkungan.
Yogyakarta sebagai kota pendidikan, yang telah terkenal sejak lama, memiliki daya tarik bagi lulusan SMTA dari sekitarnya dan bahkan dari seluruh penjuru Indonesia, untuk memperoleh pendidikan tinggi pada PTN maupun PTS di kota ini. Setelah menyelesaikan studinya mereka akan kembali ke daerah asal ataupun menyebar ke daerah lain.
Karena itu, dengan mengetahui tipe etika lingkungan mahasiswa Yogyakarta merupakan hal yang penting dalam pembinaan generasi muda pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
Untuk mengetahui tipe etika lingkungan mahasiswa Yogyakarta dilakukan penelitian terhadap mahasiswa Yogyakarta yang menempuh pendidikannya pada PTN dan PTS yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tipe etika lingkungan dalam penelitian ini diungkap melalui gagasan sikap atau perilaku yang akan diambil atau dilakukan oleh responden jika seandainya menghadapi persoalan lingkungan, sehingga lebih tepat bila dinyatakan sebagai ide tentang etika mengenai lingkungan. Dengan dipandu oleh kajian pustaka bahwa psmbentukan etika lingkungan dapat didekati dari pendekatan ekologi dan teologi, maka diduga bahwa ketaatan terhadap agama yang dianut oleh mahasiswa dan keterlibatan dalam organisasi pecinta alam (OPA) akan memberikan warna pada etika lingkungan yang dimilikinya. Karena itu, ketaatan beragama dan keterlibatan dalam kegiatan OPA didudukkan sebagai variabel bebas, sedangkan ide tentang etika mengenai lingkungan merupakan variabel tergantung.
Pengambilan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara terhadap sampel sebanyak 300 orang mahasiswa yang ditetapkan dengan teknik kuota. Pengambilan sampel dengan teknik kuota ini semata-mata hanya didasarkan kepada keterbatasan biaya penelitian yang pengambilan datanya dengan teknik wawancara. Hasil penelitian yang dianalisis dengan deskriptif dan chi-kuadrat sampel tak berpasangan, menunjukkan bahwa: (1) ide tentang etika mengenai lingkungan mahasiswa Yogyakarta cenderung bertipe etika vitalisme, (2) ada kecenderungan ide tentang etika mengenai lingkungan ke arah tipe etika yang lebih rendah untuk masalah lingkungan yang menyangkut langsung kehidupan sehari-hari, (3) ide tentang etika mengenai lingkungan mempunyai ketergantungan dengan tingkat ketaatan beragama, dan (4) ide tentang etika mengenai lingkungan tidak mempunyai ketergantungan dengan tingkat keterlibatan dalam OPA.
Pembahasan hasil penelitian, dengan menghubungkan dengan berbagai pendapat/teori, menyatakan bahwa ide tentang etika mengenai lingkungan mahasiswa Yogyakarta masih diwarnai oleh pengetahuan yang bersifat umum yang sering diekspose dalam media massa, Di samping itu, dalam hubungan dengan ketaatan beragama, dapat ditafsirkan bahwa penghayatan agama telah mampu memberikan sumbangan dalam pembentukan etika lingkungan: sedangkan jika dihubungkan dengan keterlibatan pada OPA, kegiatannya belum mampu memberikan sumbangan pada pembentukan etika lingkungan. Kegiatan OPA mahasiswa masih banyak diwarnai oleh Kode Etik Pecinta Alam Indonesia yang butir-butirnya masih menunjukkan kecenderungan pada pandangan antroposentrik. Oleh sebab itu, disarankan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kode etik tersebut untuk perumusan kembali dengan menyesuaikan kepada konsepkonsep baru ilmu lingkungan.

Human potentialities, both seen from the physical and the mental aspects, determine environmental changes. Human behavior toward nature, which affects environmental changes, depends on their mental condition that is their environmental ethics.
Alois A. Nugroho stated that the basis of environmental ethics can be classified in to five categories, i.e.: (1) Egoism Ethics, (2) Humanism, (3) Vitalism, (4) Planetary Altruism subtype Non-holistic, and (5) Planetary Altruism subtype Holistic. The five categories are structurally hierarchical, because the upper level categories are improving continuously from the lower levels. In this research, the five categories which is considered as the environmental ethics are being adopted as types of environmental ethics.
The formation of individual environmental ethics in man can be seen from two kinds of approach, e.g. ecological approach and theological approach. The goals of ecological approach are to give the knowledge, as well as concepts, theories, principles, and laws of ecology and environmental sciences. By way of internalization, hopefully, the knowledge will motivate the development of environmental awareness. Since ethics always related to responsibility, theological approach can be used to develop ethics, because many religions, through the Holy Scriptures such as Koran and Bible, emphasize on the responsibility of man to the nature.
Nowadays, issues of environment deterioration have been taking place seriously. We are concerned about environmental deterioration more seriously in the development and modernization processes of the nation. Whereas the youth, especially students of tertiary education will be leaders of their society in the future. Indonesian leaders have important role in social changes of their society. They are social and innovation agents as much as motivators of the social changes. Therefore, as social agents or leaders in the future, students of tertiary education must be provided with environmental ethics from now on, in order to be able to exercise right justification for themselves, or their community and to maintain the stability of their ecosystem and environment.
Yogyakarta has been famous as students city. It attracts not only youths graduated from SMTA (Senior High School) from the nearly districts or cities, but also other regions of Indonesia. They come to Yogyakarta in order to continue their studies at the State-owned or Private Universities. After graduating from the tertiary education, most of them will go back to their homesteads or scattered in other regions of Indonesia. With regard to that, introduction of environment ethics as earlier as possible and continuously, seems very important.
The objective of this research is to identify the types of environment ethics of students in several State-owned and Private Universities in the Daerah Istimewa Yogyakarta. The types of environmental ethics in this research will be represented by conceptual attitude or behavior of the students in facing environmental problems, which in this case are identical to their environmental ethics. According to several theories, ecological and theological approach can be used as tools to develop environmental ethics; it is estimated that the degree of environmental ethics of the students is in line with their religiousness, activities or involvement in the Organisasi Pecinta Alam (OPA = Nature Lovers organization). Hence, both the degree of religiousness and the involvement in the OPA are regarded as independent variables in this research, and the ideas on environmental ethics as dependent variable.
Data of this research were collected from 300 respondents by way of interviews, using quota sampling technique. method of sampling were adopted due to lack of financial support. Descriptive analysis has been carried out based on statistical chi-suare contingency tables, indicating that: (1) ideas of environmental ethics of the students in Yogyakarta tend to vitalism ethics, (2) there are tendencies that the level of the students, ideas of environmental ethics tend to become lower in the daily life affairs, (3) there's dependency between the degree of religiousness and the ideas of environmental ethics, and (4) there's no dependency between the degree of students involving in OPA and the ideas of environmental ethics.
Evaluation of data based on existing knowledge and theories indicates that the ideas of environmental ethics were determined by popular knowledge, which is commonly exposed in mass-medias. While it is true that there is dependency between the degree of religiousness and their ideas of environmental ethics, it does not represent the degree of involvement in the OPA. It seems that the activities of OPA refer to the Ethic Codes of the national OPA, which is mainly dominated by anthropocentric ethics or ideas.
Therefore, I propose to re-examine these ethics codes in terms of their reformulation or adaptation to the latest concepts in environmental science."
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurwiyoto
"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :
Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?
Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?
Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.
(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.
(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.
Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.
Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.
Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.
Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.
Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:
Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?
Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?
The research proposes two hypothesis:
The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.
Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.
The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.
The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.
The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".
The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.
The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.
The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.
Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hermayulis
"ABSTRAK
Penelitian ini mencoba melihat dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem kekerabatan pada masyarakat Sumatra Barat, khususnya Kotamadya Padang, sehubungan dengan terjadinya perubahan (pergeseran) pola penguasaan dan pola penggunaan tanah. Penyelenggaraan pembangunan nasional bukan hanya merigakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk mendirikan bangunan, melainkan juga menimbulkan kebutuhan akan aturan yang menertibkan penguasaan tanah.
Telah diketahui bahwa nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam manusia mengembangkan interaksi dengan 1ingkungannya tidak statis dan teknologi serta perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian ada hubungan timbal balik antara sistem nilai dengan lingkungan. Karena itu kalau lingkungan permukiman berubah karena bencana alam atau karena perubahan manusia, pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap lingkungan, khususnya lingkungan hidup sosial yang terlihat dari timbulnya perubahan hubungan social.
Pengertian perubahan hubungan sosial dalan kajian ini adalah suatu proses pergeseran berupa pengurangan, atau penambahan unsur-unsur sistem nilai baru dalam struktur hubungan kekerabatan. Perubahan hubungan sosial ini dapat terjadi karena adanya dinamika dalam masyarakat dan adanya adaptasi, penerimaan dan inovasi nilai-nilai baru sebagai akibat adanya interaksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Kenyataan tersebut terlihat dalam masyarakat Kotamadya Padang, yang banyak dipengaruhi oleh timbulnya nilai baru tentang pemilikan dan pentingnya pemilikan tanah secara pribadi. Hal ini di samping disebabkan oleh diberlakukan dan diterapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, juga disebabkan oleh dilaksanakan pembangunan fisik tanah. Perubahan pengggunaan tanah dengan dilaksanakan pembangunan, secara langsung atau tidak akan manyebabkan terjadinya perubahan dalam penguasaan tanah telah mengalami perubahan, seperti halnya dalam struktur masyarakat. Namun ada yang beranggapan bahwa perubahan yang mendasar belum terjadi karena adanya hubungan dengan masyarakat lain yang mempnnyai latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga mereka berusaha untuk mempertahankan identitas sistem budayanya, sebagaimana yang dikenal?.

ABSTRACT
This research tried to study the impact of development towards community life, particularly in the kinship systems of West Sumatra Community, specifically and utilization pattern of land_ The implementation of national development have not only resulted in the increasing need of land for building constructions but it has also caused the need for regulations dictating land tenure.
It is known that man's values of reference in developing interactions with the environment is not static but keep on growing in accordance with the growth of the community, technological advancement and environmental transformations that occurred. Thus, there is an interrelationship between the value system and the environment. Therefore, should the residential environment change due to natural disaster or man-made, then, eventually, it can influence the value system of the community concerned. Conversely, especially, it can cause changes towards the environment, especially the social living environment, manifested in the occurrence of changes in social relationship.
The meaning of social relationship change in this study is the shifting process in the form of reduction or increase in the element of the new value system in the structure of kinship relationship. This social relationship changes can occur because of the presence and innovations of new values as a result of interactions with the community and the surrounding environment.
Those facts can be seen in the community of Padang Municipality, which is greatly influenced by the presence of new values on ownership and its importance individually. This has occurred, besides the enactment and implementation of Act number 5 year 1960 and Government Regulations number 10 year 1961, due to the implementation of physical development of land as well. The changes in land utilization anda the implementation of development, directly or indirectly, will cause in land tenure.
Several researchers are of the opinion that the Minangkabau Culture has experienced changes like it it the case in the structure of the community. However, there are others who are of the opinion that basic changes has not yet occurred, because of the presence of relationship with other communities that have different cultural backgrounds. Thus, they tried to defend the identity of its cultural system, as is recognized in ?.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>