Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kondisi hukum pidana Indonesia saat ini, dimana baik hukum materiil maupun hukum formil belum cukup mampu melindungi warga negara Indonesia, khususnya awak kapal, yang menjadi korban tindak pidana di lintas negara. Dalam dunia maritim, terjadi tindak-tindak pidana dimana awak kapal menjadi korban tindak ndash; tindak pidana antara lain, penipuan, penganiayaan, pemalsuan dokumen kepelautan yang secara keseluruhan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai ketentuan khusus atau lex specialist dalam serangkaian tindak-tindak pidana tersebut. Tindak pidana terhadap awak kapal memiliki karakteristik antara lain, locus delicti berada di luar negeri baik secara geografis berada di wilayah teritorial negara lain atau diatas kapal berbendera asing yang sedang melakukan lintas dama atau berada di laut lepas dan/atau pelaku tindak pidana yang merupakan warga negara asing. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana di lintas negara b bagaimanakah bentuk tindak pidana perdagangan orang terhadap awak kapal; dan c bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang di lintas negara yang lebih memfokuskan kepada wanita dan anak-anak dan kurang memberi perhatian kepada korban yang merupakan awak kapal. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di lintas negara terhadap awak kapal, dengan karakteristiknya tersendiri, negara perlu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia untuk mencegah jatuhnya korban dan menegakkan hukum bagi awak kapal yang telah menjadi korban.

---

ABSTRACTThis thesis discussed on the current legal condition of the Indonesian criminal law whereas both material and formal law are not sufficient to protect Indonesian citizens, especially seafarers, who are victims of transnational criminal acts. In the maritime world, there are criminal acts in which the seafarers become victims of the acts, among others, fraud, maltreatment, falsification of documents that entirely meet the element of human trafficking as a special provision or lex specialist in a series of such crimes. The criminal offenses against the Indonesian seafarers have their own characteristics of such cases, among others, the crime scene locus delicti is located abroad whether geographically inside of the territory of another country or on board of foreign flagged vessel under innocent passage or located on the high seas and or the perpetrators are foreign nationals. As such this research is aim to know a how is the legal protection of victims in transnational crime b how is the form of criminal acts of human trafficking against the seafarers and c what are the legal protections for the seafarers who are victims of human trafficking. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. Normatively in accordance with Indonesian legislation, there are provisions on the criminal act of human trafficking trans nationally that focus more on women and children and pay less attention to the victims who are seafarers. With regard to the criminal acts human trafficking across the country on seafarer, with their own characteristics, the state needs to improve the legal protection of Indonesian seafarers to prevent casualties and enforce the law for seafareres who have been victimized."

"Tulisan ini mengkaji pembahasan penyebab berkembangnya praktik human trafficking dalam konteks pembangunan internasional yang menjadi perhatian berbagai ilmuan dari literatur-literatur yang digunakan. Penulis memberikan perhatian terkait isu yang di bahas pada tiga kawasan yaitu Eropa yang mewakili kawasan negara maju, Asia yang mewakili kawasan negara berkembang, dan Afrika yang mewakili kawasan negara miskin. Ketiga wilayah pembahasan tersebut digunakan oleh penulis karena Eropa, Asia, dan Afrika merupakan kawasan-kawasan yang memiliki perkembangan isu human trafficking yang sangat signifikan. Dari temuan-temuan penyebab yang didapat dari keseluruhan literatur yang digunakan, penulis melakukan klasifikasi pemetaan dengan mengaitkannya melalui empat tema isu yang berhubungan dengan pembangunan internasional seperti industrialisasi dan globalisasi, diskriminasi sosial dan praktik kebudayaan, kondisi politik dan aturan hukum, serta faktor geografis dan sumber daya alam. Temuan yang didapatkan pada akhirnya menunjukkan bahwa penyebab berkembangnya isu human trafficking yang paling sering dibahas dalam keseluruhan literatur adalah isu industrialisasi dan globalisasi yang secara lebih spesifik menjelaskan tentang kemiskinan struktural dan krisis finansial.

---

This literature review is analyzing and identifying various causes of human trafficking in international development context based on scholarly articles. It is focusing on three areas of discussions, those are Europe which represents a developed regional countries, Asia which represents a developing regional countries, and Africa which represents a poor regional countries. These three areas of discussions are important for human trafficking practices and networks. Findings about the various causes of human trafficking then linked and classified through four themes of issues related to international development such as industrialization and globalization, social discrimination and cultural practices, political conditions and rule of law, as well as geographical and natural resource factors. The findings ultimately show that the underlying causes of human trafficking issues most often discussed in the entire literatures are the issues of industrialization dan globalization, specifically about structural poverty and the financial crisis. "

"Kawasan perbatasan Kalimantan merupakan perbatasan darat panjang dengan wilayah negara Malaysia. Kawasan perbatasan identik dengan tingkat kesenjangan sosial ekonomi cukup tinggi. Masyarakat kawasan perbatasan cukup mudah untuk dikelabui oleh oknum tertentu yang berujung pada kasus perdagangan orang dengan tujuan domestik maupun luar negeri. Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2021, ditemukan sebanyak 3 kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi di Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut dalam rangka penguatan ketahanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data matematis yang bersumber dari data potensi desa tahun 2021. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi logistik biner. Penelitian ini juga menggunakan perangkat analisis data SPSS dan software Geoda untuk menampilkan hasil olah data geografisnya. Hasil analisis prediksi probabilitas menampilkan hasil bahwa desa Sosok, Kabupaten Sanggau berpeluang tinggi terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang. Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu instansi yang ikut berpartisipasi aktif dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Imigrasi berperan aktif dengan cara melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebijakan selektif keimigrasian.

---

The Kalimantan border area is a long land border with the territory of Malaysia. Border areas are synonymous with quite high levels of socio-economic inequality. Communities in border areas are quite easy to be tricked by certain individuals, which leads to cases of human trafficking for domestic and overseas purposes. Based on 2021 Village Potential data, it was found that 3 criminal cases of human trafficking occurred in Sanggau Regency and Pontianak City. This research aims to analyze the opportunities for criminal acts of human trafficking to occur in the region in order to strengthen national resilience. The research method used is a quantitative approach with mathematical data processing sourced from village potential data in 2021. The data analysis method used is the binary logistic regression method. This research also uses SPSS data analysis tools and Geoda software to display the results of geographical data processing. The results of the probability prediction analysis show that Sosok village, Sanggau Regency has a high probability of a criminal case of human trafficking occurring. The Directorate General of Immigration is one of the agencies that actively participates in handling and preventing criminal acts of human trafficking in Indonesia. Immigration plays an active role by carrying out the functions of immigration services, law enforcement, state security and facilitator of community welfare development based on selective immigration policies."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan fenomena pemenuhan hak korban human trafficking untuk tujuan perbudakan yang dialami oleh ABK PT. Kwojeng dengan menggunakan pendekatan kekerasan struktural dan kriminologi kesejahteraan. Sebanyak 163 ABK asal Indonesia telah diperdagangkan sebagai budak oleh PT. Kartigo untuk dipekerjakan pada kapal-kapal PT. Kwojeng. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap ABK dengan memenuhi hak korban ABK yang telah mengalami kejahatan perbudakan yang sangat tidak manusiawi. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah wawancara mendalam dengan korban dan staff LPSK yang menangani kasus ini, serta putusan sidang kasus ini. Temuan dalam tulisan ini adalah bahwa negara mengabaikan hak korban ABK yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, seperti aturan yang tidak memihak kepada korban, tidak ada konseling hukum, dan faktor-faktor lainnya. Saran dalam tulisan ini adalah untuk merubah regulasi hak korban, seperti jaminan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi bagi korban.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the fulfillment of Kwojeng.Co ships crew using structural violence and welfare criminology as perspective. In 2012, Kartigo. Co sold 163 people to Kwojeng. Co to be used as slaves in ships. State must repay the victimization felt by victims by providing restitution and compensation. The data used in this thesis is consist of interview with one of the victims, and victim support officer. Other data involved is trial document. The conclusion of this thesis is the state is ignoring the fullfillment of kwojeng Co victims right because of the structural factors, such as regulations, not providing assistance, and by making a false restitution scheme. This thesis also contains feedback for the state to repair their restitution scheme and to focus more on making a better welfare system."

"Pemerintah Republik Indonesia memiliki yurisdiksi ekstrateritorial untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban perdagangan orang transnasional yang berada di wilayah teritorial negara lain melalui perwakilannya di luar negeri. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations 1963 memberikan batasan terhadap yurisdiksi ekstrateritorial yang dimiliki oleh Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemberian perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban perdagangan orang transnasional secara khusus diatur di dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime mutatis mutandis Protocol to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children. Peran Pemerintah RI memberikan perlindungan terhadap WNI melalui perwakilannya di wilayah territorial negara lain diwujudkan dengan membentuk Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia sebagai badan koordinasi dan pembentuk kebijakan utama dalam memberikan perlindungan oleh Para Pejabat Perwakilan RI.

---

The Government of the Republic of Indonesia have extraterritorial jurisdiction to give protection to its national who are victims of transnational trafficking in persons residing in the territory of another country through its representatives abroad. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations in 1963 provide limits on extraterritorial jurisdiction that is owned by the Republic of Indonesia in providing protection to its national residing abroad. Giving protection to national who are victims of transnational trafficking in persons specifically regulated in the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Protocol mutatis mutandis to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children. Role of the Government of Indonesia to provide protection to its national through their representatives on the territory of another state is realized by establishing a Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (Directorate of Protection of Indonesian Citizens and Legal Entities) as a coordinating body and forming the main policy provides protection by The Member of The Mission of Republic of Indonesia."

"Perdagangan orang merupakan masalah yang telah menjadi perhatian internasional sejak dahulu kala. Tindakan perdagangan orang kerap memakan korban yang identik dengan keadaan rentan karena lebih memudahkan dalam prakteknya. Salah satu keadaan rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah kondisi rentan dari seorang pengungsi. Skripsi ini menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrumen hukum internasional. Seseorang dapat dikatakan tergolong dalam kategori serorang pengungsi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan perdagangan orang, yang merupakan protokol tambahan dari Convention on Transnational Organized Crime 2000. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar TOC Convention 2000 Protocol.

---

Human trafficking has been a concerning international problem since a long time ago. Traffickers are often targeting vulnerable group of people because it is easier to commit human trafficking towards vulnerable group of people, such as refugees. Vulnerable condition of a refugee is an advantage to traffickers. This thesis analyzes cases about refugees who are victims of human trafficking, and being related to two international law instruments. A person can be categorized as a refugees if the elements of a refugee based on Convention Relating to the Status of Refugees 1951 has been fulfilled. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is an international law instrument that regulates the act of human trafficking, which also an additional protocol of Convention on Transnational Organized Crime 2000. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This analysis concludes that there are several reasons for refugees to leave their country, and that their vulnerable condition as a refugee are often being misused by traffickers through ways which are the elements of human trafficking action against TOC Convention 2000 Protocol."

"Tesis ini membahas penanganan perdagangan anak di DKI Jakarta yang dilakukan dibawah koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Studi kasus dilakukan dengan mengambil kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan P2TP2A DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perdagangan anak di Jakarta, mengetahui implementasi Pergub No. 218 tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menangani perdagangan anak, dan mengetahui program dan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan penindakan tindak pidana perdagangan anak dikaitkan dengan ketahanan daerah. Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pendekatan teori analisis kebijakan dan kajian ketahanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak terjadi di DKI Jakarta dengan modus terbanyak adalah eksploitasi seksual anak, pengiriman tenaga kerja, dan perdagangan bayi. Karakteristik Jakarta merupakan daerah transit jalur perdagangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Pergub Gugus Tugas masih menghadapi kendala antara lain; a) sulitnya koordinasi antar sub Gugus Tugas, b) adanya perspektif bahwa perdagangan orang merupakan isu atau wilayah kerja bidang pemberdayaan perempuan, c) jumlah kasus yang merata diseluruh wilayah, d) belum adanya rumah aman bagi korban perdagangan anak yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, e) kendala teknis penggunaan anggaran pemulangan korban dan f) minimnya upaya-upaya pencegahan. Temuan penelitian ini juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas yang dibentuk belum efektif karena hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang tidak bisa mengambil kebijakan layaknya pelaku kebijakan. Dalam analisis kebijakan menurut Dunn, sebagai pelaku kebijakan, Gugus Tugas harusnya mampu menghasilkan kebijakan publik. Lemahnya otoritas ini membuat hanya sub Gugus Tugas bidang penanganan yang berjalan efektif karena dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sendiri yaitu kepolisian, P2TP2A dan RPTC/RPSA. Saran penelitian ini antara lain perlu variasi model kampanye dan raealisasi pendirian rumah aman untuk korban. Berkaitan dengan rencana revisi Pergub Gugus Tugas diharapkan melibatkan pihak-pihak yang selama ini berperan aktif dalam persoalan perdagangan manusia agar mendapat input dan perspektif yang lebih holistik. Perdagangan anak memerlukan kebijakan yang tepat untuk mencegah kejahatan ini melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discuss about he handling of trafficking in children in Jakarta conducted under the coordination of the Task Force of Prevention and Treatment of Human Trafficking. Case study is based on trafficking cases handled by Police Resort of West Jakarta, East Jakarta, Central Jakarta, Polda Metro Jaya and P2TP2A DKI Jakarta. The purpose of this study is to investigate childrin trafficking in Jakarta, knowing implementations of Governor Regulation No. 218 of 2010 on the Task Force on Prevention and Treatment of Human Trafficking in dealing with trafficking in children, and determine the programs and prevention efforts, treatment and prosecution of the trafficking in children is associated with regional resillience.

This thesis is a descriptive qualitative research approach, using public policy analysis theory and study of regional resilience. The results showed that trafficking occurs in Jakarta with the highest mode is child sexual exploitation, labor delivery, and trafficking in baby. Characteristic of Jakarta is as a transit area on the trafficking pathway. Based on research results found that Governor Regulation of Task Force still faces some obstacles that are; a) difficulty of coordibating between sub of Task Force, b) perspective that trafficking is working area of women empowerment department, c) number of cases were evenly distributed throughout the territory, d) there is no safe house for trafficcking in children victims run by Jakarta Goverment, e) technical constraint in the use of victim repatriating budget, and f) lack of prevention efforts.

The findings of this study explained that the Task Force has not been effective because it only serves as a coordinating agency that difficult to make policy. According to the policy analysis by Dunn, as stakeholders, the Task Force should be able to produce public policy. The weakness of Task Force authority makes only treatment division is effective because it is done by the agency that has the authority to make their own decisions, namely the police, P2TP2A and RPTC / RPSA.

Suggestions in this study are the need for campaign variation models and realization of construction of a safe house for trafficking victims. Related to revised plan on Governor Regulation of Task Force is expected to involve many parties that have an active role in the issue of human trafficking in order to get a more holistic input and perspective. Trafficking in children requires appropriate policies to prevent this crime undermine regional resillience."

"Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan sindikat penempatan ilegal PMI terindikasi perdagangan manusia. Data Penempatan dan Pelindungan PMI menunjukkan masih adanya kenaikan PMI yang menjadi korban perdagangan manusia akibat penempatan ilegal. BP2MI selaku badan yang ditunjuk untuk melindungi PMI tentunya memiliki tugas untuk melakukan pelindungan PMI dari sindikat penempatan ilegal. Namun sayangnya, BP2MI memiliki keterbatasan wewenang terkait dengan proses penindakan dan penegakkan hukum pada para sindikat penempatan ilegal terindikasi perdagangan manusia ini. Oleh sebab itu, BP2MI kemudian membentuk Satuan Tugas Sikat Sindikat dan menunjukkan sejumlah hasil positif. Tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat sebagai unit yang melindungi Pekerja Migran Indonesia dan melengkapi keterbatasan BP2MI. Kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat dianlisis menggunakan pendekatan konsep Multi Agency Anti-Crime dan pencegahan kejahatan.

---

Indonesian Migrant Workers (PMI) have a fairly high vulnerability to the placement of illegal PMI syndicates with indications of human trafficking. PMI Placement and Protection data shows that there is still an increase in PMI who are victims of human trafficking due to illegal placements. BP2MI as the agency appointed to protect PMI certainly has a duty to protect PMI from illegal placement syndicates. But unfortunately, BP2MI has limited authority related to the process of taking action and enforcing the law on these illegal placement syndicates indicated by human trafficking. Therefore, BP2MI then formed a Sikat Sindikat Task Force and showed a number of positive results. The purpose of this paper is to see how the performance of the Sikat Sindikat Task Force as a unit that protects Indonesian Migrant Workers and complements the limitations of BP2MI. The performance of the Sikat Sindikat Task Force was analyzed using the Multi Agency Anti-Crime concept approach and crime prevention."

"Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pada aktivitas kejahatan lintas negara seperti human trafficking sebagai transnational organized crimes. Di Eropa Tenggara, daerah ini telah lama menjadi pusat perhatian terkait kejahatan lintas negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan angka Human Trafficking sebagai Transnational Organized Crimes (TOC) di Eropa Tenggara, studi atas negara Turki dan Yunani selama masa pandemi COVID-19 dari tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teori regional security complex, konsep transnational organized crime dan konsep resolusi konflik. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian data sekunder. Teknik analisis deskriptif dan naratif melalui analisis dokumen terkait, laporan pemerintah, dan literatur terkait. Pendekatan teori ini membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika kejahatan lintas negara dengan memperhatikam hubungan antara Turki dan Yunani, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pandemi COVID-19 meningkatkan kerentanan terhadap human trafficking di Turki dan Yunani, terutama pada kelompok migran dan pengungsi. Penelitian ini juga membahas upaya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam melindungi korban dan menangani human trafficking secara komprehensif.

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on many aspects of human life, including transnational organized crimes such as human trafficking. In Southeast Europe, this region has long been the center of attention regarding these transnational crimes. This research aims to analyze the increasing number of human trafficking as Transnational Organized Crimes (TOC) in Southeast Europe, a study of Turkey and Greece during the COVID-19 pandemic from 2019-2022. This research uses qualitative research methods with a regional security complex theory approach, the concept of transnational organized crime and the concept of conflict resolution. In this study, secondary data research was used. Descriptive and narrative analysis techniques through analysis of related documents, government reports, and related literature. This theoretical approach helps in understanding the complexity and dynamics of transnational crime by considering the relationship between Turkey and Greece, as well as the impact of the COVID-19 pandemic on these crimes. The results show that the COVID-19 pandemic has increased vulnerability to human trafficking in Turkey and Greece, especially among migrants and refugees. This research also discusses the efforts of the government and civil society organizations in protecting victims and dealing with human trafficking comprehensively."