Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 914 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gaa, Charles J.
New York: McGraw-Hill , 1965
R 336.24 GAA f II
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
This research studies on the distribution of merchants after removed to a new market location boundary of Ujungbatu. The aims is to known the changing of earning of new market location merchants.....
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Gustafson, Charles H.
St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1997
343.730 4 GUS t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yunbo, Zhou
Abstrak :
[The subject of this book is discussing the income inequality of Chinese residents, its change and the factors that impact it. In this book all kinds of quantitative methods, including decomposing Gini Coefficients method, Fei-Ranis method, two-sectors model and other econometric models. Some special features are that in this book, a two-sectors model was set up to analyze the impact of population migration from urban areas to rural areas on income inequality of total residents, and the inverted U hypothesis was tested by time-series regression model. The inverted U hypothesis is supported by the change of income inequality of Chinese total residents which is different from the conclusion of present reaches. In additional, the impact of rent-seeking income on inequality was discussed, an economic mode was founded to explain the causes of rent-seeking activities in China’s present stage., The subject of this book is discussing the income inequality of Chinese residents, its change and the factors that impact it. In this book all kinds of quantitative methods, including decomposing Gini Coefficients method, Fei-Ranis method, two-sectors model and other econometric models. Some special features are that in this book, a two-sectors model was set up to analyze the impact of population migration from urban areas to rural areas on income inequality of total residents, and the inverted U hypothesis was tested by time-series regression model. The inverted U hypothesis is supported by the change of income inequality of Chinese total residents which is different from the conclusion of present reaches. In additional, the impact of rent-seeking income on inequality was discussed, an economic mode was founded to explain the causes of rent-seeking activities in China’s present stage.]
Berlin: [Springer, Springer], 2012
e20396692
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Citra Aruna
Abstrak :
Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau yang disingkat dengan telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam jaringan infonnasi akan menentukan masa depan bangsa. E-commerce yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan tersebut semakin diminati oleh masyarakat banyak, di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perkembangan teknologi yang terjadi tersebut hendaknya dicermati oleh para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan yang ada sekarang guna mengetahui apakah terdapat suatu kepastian hukum yang dapat menjamin bagaimana seharusnya perundang-undangan terhadap transaksi e-commerce diberlakukan di Indonesia, dengan menitikberatkan pada permasalahan pengenaan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Analisis ini dilakukan dengan melakukan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai transaksi e-commerce baik dalam peraturan undang-undang hukum dagang dan peraturan perpajakan Indonesia. Dari hasil analisis, secara umum diperoleh kesimpulan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara terintegrasi mengatur dengan tegas aspek hukum dari transaksi e-commerce yang dapat menjamin kepastian hukumnya. Untuk itu apabila terdapat masalah didalam pengenaan hukum atas transaksi e-commerce masih akan menggunakan peraturan hukum yang sudah ada sebagai rujukan. Berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh diatas maka disarankan untuk melakukan beberapa pembenahan dan peninjauan ulang terhadap perangkat perundangundangan yang sudah ada saat ini guna mendapatkan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian yang mutlak terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, baik masalah hukumnya maupun masalah perpajakannya, khususnya pajak penghasilan yang timbal dari transaksi e-commerce. Perangkat perundang-undangan yang dihasilkan dapat berupa peraturan pemerintah yang selaras dengan undang-undang yang berlaku.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12172
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Mitasari
Abstrak :
Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan sumber potensi perpajakan yang penting dalam suatu sistem perpajakan, karena Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pelaku utama dalam sistem perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, cara Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) mengelola potensi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam usahanya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan seharusnya menjadi perhatian utama dalam membuat suatu kebijakan perpajakan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memberikan uraian dan membahas masalah PTKP untuk dapat ditetapkan jumlahnya yang sesuai dengan keadilan dan memberikan saran-saran berkenaan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penerapan PTKP lebih sesuai dengan tujuan pemberiannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yaitu dengan membaca pendapat para ahli ekonomi dan perpajakan, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pejabat-pejabat yang terkait di Badan Pusat Statistik dan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan perpajakan, dalam penghitungan penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, ada bagian dari penghasilan kena pajak tersebut yang tidak boleh dikenakan pajak, atau biasa disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan bagian dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagai sarana agar Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pemberian PTKP yang ditentukan oleh pemerintah saat ini, belum dapat memenuhi tujuan pemberiannya. Besarnya PTKP yang diberikan saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun cara penghitungan besarnya PTKP sudah memasukkan faktor harga-harga kebutuhan pokok dan faktor inflasi, namun pada kenyataannya, jangka waktu perubahan besarnya PTKP tidak dapat mengikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan tingkat inflasi karena lamanya jangka waktu perubahan itu. Selain itu PTKP untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak Orang Pribadi juga terbatas untuk anggota keluarga sedarah dan semenda paling banyak 3 orang dan jumlahnya hanya 50% dari PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri. Selain itu penerapan PTKP dalam sistem perpajakan Indonesia belum memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, baik Keadilan Horisontal maupun Keadilan Vertikal. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diberikan saran bahwa besarnya PTKP harus sama dengan besarnya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Penentuan besarnya PTKP harus dilakukan secara lebih terpadu antara Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi agar penentuan PTKP dapat Iebih transparan dan memberikan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12188
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mangoting, Yenni
Abstrak :
Penggunaan mata uang asing memang cukup rentan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga. Untuk melindungi aktiva atau pasiva yang rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga, Wajib Pajak dapat menggunakan instrumen keuangan derivatif Swap. Melalui instrumen keuangan derivatif Swap, risiko kerugian akibat perubahan-perubahan tersebut dapat dihindari atau diperkecil. Bahkan dengan lindung nilai (hedging), Wajib Pajak dapat menciptakan keuntungan melalui pergeseran risiko. Oleh karena itu, perlindungan nilai melalui penggunaan istrumen derivatif, khususnya Swap, merupakan fenomena menarik untuk menentukan pengenaan pajaknya. Wajib Pajak dapat menggunakan Swap jenis interest rate swap atau currency swap. Interest rate swap merupakan transaksi pertukaran bunga. Selisih lebih pertukaran bunga Swap yang diterima (cash flow in) merupakan obyek pajak. Sedangkan currency swap merupakan transaksi pertukaran mata uang dengan denominasi yang berbeda. Selisih antara kurs pada saat pertukaran (spot rate at exchange rate) dengan kurs pada saat kontrak Swap berakhir (spot rate at inception) merupakan obyek pajak. Karakterisasi penghasilan merupakan permasalahan yang timbul dalam transaksi Swap. Terdapat kecenderungan bahwa fiskus mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi Swap sebagai penghasilan bunga, padahal transaksi Swap bukan transaksi pinjam meminjam. Berhubung transaksi Swap, merupakan kontrak jangka panjang, permasalahan lain yang timbul adalah saat pengakuan kuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui._transaksi Swap untuk kepentingan pengenaan pajaknya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan data sekunder. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor penentu untuk mengklasifikasikan penghasilan dari transaksi Swap adalah karakteristik atau sifat (nature) Wajib Pajak dan tujuan dilakukannya transaksi Swap, apakah untuk tujuan lindung nilai (hedging) atau untuk trading. Sedangkan tujuan dilakukannya transaksi Swap merupakan faktor penentu dalam menentukan metode pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi Swap. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak tersedianya ketentuan perpajakan yang rinci dan comprehensive yang mengatur tentang pengenaan pajak atas transaksi Swap. Beberapa ketentuan perpajakan yang sudah ada, sebaiknya dikaji kembali karena terdapat pertakuan Pajak Penghasilan atas transaksi Swap yang kurang tepat apakah dianaiisa dengan menggunakan teori-teori yang ada.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12393
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Guritno Wahyu Wijanarko
Abstrak :
Salah satu pendorong terjadinya konvergensi pendapatan per kapita adalah ketersediaan dalam kualitas modal manusia yang sama antar wilayah. Untuk melihat pola konvergensi pendidikan dalam kaitannya dengan konvergensi pendapatan per kapita, dilakukan proses dekomposisi dari pendapatan per kapita yang dibagi dalam tiga komponen, yaitu : kuantitas pendidikan, harga pendidikan dan residu. Dengan pembagian komponen tersebut maka dapat dilihat kontribusi dari masing-masing komponen terhadap perubahan distribusi pendapatan per kapita. Pada konvergensi pendidikan yang dianalisis dalam tesis ini menggunakan dua tinjauan yaitu untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA. Dari analisis didapatkan hasil kalau di wilayah Indonesia terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan. Pada tingkat regional di Kawasan Barat Indonesia (KBI) terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMP serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA. Jika ditinjau dari sebelum pelaksanaan otonomi daerah (1993 - 1999) dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah (2000 - 2004) dapat dilihat bahwa di Indonesia sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita dan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA namun setelah pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita maupun konvergensi pendidikan. Di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti dengan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti konvergensi pada harga pendidikan untuk tingkat pendidikan SMP. Sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMP dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17109
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Agustha
Abstrak :
Karya ini menggunakan data dari Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) untuk meniliti apakah ada perbedaan antara upah pegawai sektor publik dengan pegawai sektor swasta yang memiliki karakteristik terukur yang sebanding. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya indikasi pendapatan tak terlaporkan antar pegawai sektor publik. Ini diperlihatkan dengan cara menggunakan pegawai swasta sebagai kelompok pembanding dan melihat profil pengeluaran kedua jenis pegawai; ditemukan bahwa pegawai sektor publik cenderung mengonsumsi bagian yang lebih besar dari pendapatan terlaporkan mereka dibandingkan dengan pegawai sektor publik. Terakhir, penelitian ini melaporkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya satu pegawai publik juga lebih mungkin melaporkan tingkat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga tanpa pegawai publik. ...... This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to see whether there are differences between the wages of observably comparable public and private sector employees. This author also displays indications of unreported income among public sector employees. This is shown by using private sector employees as a control group and comparing the consumption profiles of both types of employees; we find that public employees consume more of their reported income than a private employee. Finally, this paper reports that households with at least one public employees are more prone to report consumption levels above their income levels compared to households without public employees.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>