Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 914 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nia Kurniati
Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung seorang muslim. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan pendapatan agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi melalui menabung; selain itu perlunya kegiatan gerakan menabung; produk yang dapat dikembangkan dalam merangsang seseorang untuk menabung adalah sesuatu yang bertujuan untuk kesehatan, bencana alam atau kejadian lainnya yang tidak diprediksi dan biaya pendidikan.
The focus of this study is the influence factors of saving behaviors of a moslem. This study is quantitative. The researcher suggest that government and society should improve the income which can help economic growth by saving; besides that need to organize the saving movements, the product should be improved for stimulate the people for saving is something that purpose for health, act of God or unpredictable incidents and education expenses.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25360
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Viega Lovianan Noor
Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam menghitung besamya Pajak Terutang Notaris sebagai Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan metode Pembukuan atau menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bagaimana mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan menurut keteniuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan guna menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris. Dan apa saja permasalahan yang timbul di dalam praktek bagi Notaris tentang penghitungan Pajak Penghasilan, serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana lebih menekankan kepada apa yang terjadi di lapang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisa adalah Peraturan perundang-undangan dan data-data yang didapat dari para narasumber. Diperoleh gambaran bahwa penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Notaris dalam menghitung pajak terutangnya lebih memilih untuk menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena dirasakan lebih mudah dan sederhana daripada metode Pembukuan yang dianggap lebih memberatkan karena biaya pengeluaran yang cukup tinggi tidak dapat dimasukkan dalam item (Biaya) pengurangan karena tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi......Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Law number 30 of 2004 concerning Notary Positions. In carrying out their duties, the Notary receives income in the form of an honorarium, so that another obligation arises for the Notary, namely paying taxes on the income he earns in accordance with the provisions of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. In calculating the amount of Tax Payable, a Notary as a Taxpayer can choose to use the Bookkeeping method or use the Net Income Calculation Norm method. What is the mechanism for calculating Income Tax according to the provisions of the Income Tax Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax in order to determine the amount of Taxable Income for Notaries. And what are the problems that arise in practice for Notaries regarding the calculation of Income Tax, and how to solve them. To answer this problem, the author uses empirical juridical research which emphasizes what is happening in the field. The data used is secondary data and the analysis is done qualitatively. The data analyzed are statutory regulations and data obtained from sources. An illustration is obtained that the income of a Notary which is included in the Tax Object is a service performed in relation to his duties and authorities. Notaries in calculating their tax payable prefer to use the Norms for Calculation of Net Income because it is felt to be easier and simpler than the Bookkeeping method which is considered more burdensome because high expenditure costs cannot be included in the item (Cost) reduction because they do not have official proof of expenditure.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dhenok Yusvitarini
Abstrak :
Laporan akhir ini berisi analisis kewajiban pajak dari pendapatan jasa konstruksi yang diterima oleh PT DHEN. Tujuan dari laporan akhir ini adalah apakah PT DHEN telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 atau tidak. Menggunakan metode kualitatif, penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai staf akuntansi PT DHEN dan studi literatur. Kesimpulan dari laporan akhir ini adalah PT DHEN tidak sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. ......This final report contains an analysis of the tax liabilities of construction service income received by PT DHEN. The purpose of this final report is whether PT DHEN has implemented Government Regulation Number 40 of 2009 or not. Using qualitative methods, the authors collected data by interviewing PT DHEN accounting staff and literature studies. The conclusion of this final report is that PT DHEN did not fully implement Government Regulation Number 40 of 2009
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Khania Andini
Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu sarana penting bagi calon investor untuk mengambil keputusan investasi di pasar modal adalah laporan keuangan perusahaan penerbit saham yang akan dibeli. Publikasi laporan keuangan yang mempunyai kandungan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan akan direaksi oleh para pelaku pasar. Tetapi, banyak para calon investor dan pemakai laporan keuangan lain tidak memperhatikan proses penyusunan laporan keuangan, sehingga manajemen bertindak oportunistik memicu timbulnya disfunctional behaviour berupa praktik manajemen laba (earning management) salah satunya praktik perataan laba (income smoothing). Praktik perataan laba (income smoothing) diproksikan dengan diskresioner akrual yang merupakan penggunaan keleluasaan manajemen sebagai kebijakan yang subjektif dalam memilih metode akuntansi untuk menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ada tidaknya perbedaan reaksi pasar yang diproksikan melalui abnormal retun saham dan volatilitas saham antara : 1) perusahaan yang melakukan perataan laba (smoother) dengan yang tidak melakukan perataan laba (non-smoother); 2) antara perusahaan besar yang melakukan perataan laba (big smoother) dengan perusahaan kecil yang melakukan perataan laba (small smoother).

Populasi dari penelitian ini adalah 132 perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2006-2010. Dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 75 perusahaan sebagai sampel akhir untuk setiap periodenya. Hasil penelitian menggunakan uji non-parametrik two independent samples test dengan metode Wilcoxon signed rank test menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% terdapat perbedaan reaksi pasar yang diproksikan dengan abnormal return saham antara : perusahaan yang melakukan perataan laba (smoother) dengan perusahaan yang tidak melakukan menajemen laba (non- smoother) (Z=-8,842 sign=0,0485); dan reaksi pasar yang diproksikan dengan volatilitas saham antara : perusahaan yang melakukan perataan laba (smoother) dengan perusahaan yang tidak melakukan menajemen laba (non-smoother) (Z=- 4,250 sign=0,0105). Selanjutnya, reaksi pasar yang diproksikan dengan abnormal return saham antara : perusahaan besar perata laba (Big smoother) dengan perusahaan kecil perata laba (Small Smoother) adalah berbeda dengan nilai Z Wilcoxon signed rank test sebesar -7,852 dan probabilitas signifikansi 0,032. Sedangkan reaksi pasar yang diproksikan dengan volatilitas saham antara perusahaan besar perata laba (Big smoother) dengan perusahaan kecil perata laba (Small Smoother) adalah berbeda dengan nilai Z Wilcoxon signed rank test sebesar -5.912 dan probabilitas signifikansi 0,028.
ABSTRACT
One of important factor for inventors to make investment decision in capital market is financial report. Publicly financial report which has relevant information will be reacted by market player. Many investors and other users of financial report do not pay attention to the process of publishing financial report, so it pushes the emergence of dysfunctional behaviours like earning management practices, such as income smoothing. Income smoothing is proxied by discretionary accruals as a difference of total accruals and non-discretionary accruals.

The research aims to analyze the difference of market reaction proxied by abnormal return and volatility of stock between : 1) Income smoothing companies (smoother) and non-income smoothing companies (non-smoother); 2) Income smoothing big companies (big-smoother) and Income smoothing small companies (small-smoother).

Population of this research is 132 manufactured companies listed in JSX during 2006-2010. Using purposive judgement sampling method, 75 companies were taken to become final samples for each period. The result with two independent samples test Kolmogorov-Smirnov Z (sign 5%) shows that there was a difference of market reaction proxied by abnormal return of stock between income smoothing companies (smoother) and non-income smoothing companies (non-smoother) (Z=-8,842 sign=0,0485), and either was for market reaction proxied by volatility of stock between income smoothing companies (smoother) and non-income smoothing companies (non-smoother) (Z=-4,250 sign=0,0105).

In otherwise, the result shows that there was significant difference of market reaction proxied by abnormal return of stock between income smoothing big companies (big-smoother) and income smoothing small companies (small- smoother) (Z=-7,852 sign=0,032)., and either / neither was for market reaction proxied by volatility of stock between income smoothing big companies (big- smoother) and income smoothing small companies (small-smoother) (Z=-5.912 sign=0,028).
2013
S44702
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadhilah Hafizhi
Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Joint Operation serta kemungkinan Joint Operation untuk dijadikan Badan sebagai Subjek Pajak Penghasilan Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan kualitatif deskriptif Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas Joint Operation pada PT Arkonin Engineering MP JO PT Catur Karsa Gemilang telah mengikuti ketentuan ketentuan berdasarkan pengaturan Joint Operation dalam Surat maupun Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak namun pada hakikatnya hal tersebut bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Hambatan yang dihadapi pada pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan ialah mengenai kewajiban Potong Pungut PPh Pasal 21 dan Pasal 23 Bentuk Joint Operation sebagai bukan Badan dalam Subjek Pajak Penghasilan sudah tepat terutama karena bentuk Badan dalam Subjek Pajak Penghasilan pada umumnya tidak bersifat sementara seperti Joint Operation. ......This study analyze the implementation of Joint Operation's Income Tax obligations fulfillment and also discuss about the probability of Joint Operation as the subject for Income Tax This study use qualitative approach and method It concluded that the Income Tax liability upon Joint Operation on PT Arkonin Engineering MP JO PT Catur Karsa Gemilang has followed the provisions based on circular issued by Directorate General of Tax unfortunately the circular which been issued is private rulling that is mainly used for its internal affair of taxpayers Obstacles faced by the Joint Operation on the fulfillment of Income Tax obligation were about withholding taxes article 21 and article 23 The form of Joint Operation as not the subject of Income Tax is correct especially because the Body into the subject of Income Tax in general is not temporary like Joint Operation.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggita Nareswari
Abstrak :
Mulai Tanggal 24 Februari 2013, terdapat perlakuan yang baru pada Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012, Menteri Keuangan menunjuk beberapa pemungut baru.Industri farmasi merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan obat kepada distributor obat di dalam negeri.Penelitian ini terfokus pada tahap formulasi kebijakan mengenai penunjukan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan dampakdampak yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang penunjukkan industri farmasi sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dikarenakan adanya potensi penerimaan negara yang cukup besar dari industri farmasi dan juga kebijakan ini dapat dijadikan alat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawasan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dampak yang terjadi dari kebijakan ini adalah bertambahnya kredit pajak pada distributor obat yang mengganggu cashflow distributornya, serta adanya dua kali pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas objek yang sama dengan pemungut yang berbeda yang masih harus dikaji lebih lanjut. ......Starting on 24 February 2013, there is a new treatment on income tax Article 22. It is governed by a regulation of the Minister of Finance No. 224/PMK. 011/2012,the Finance Minister pointed to several new collectors. The pharmaceutical industry is one of the appointed as a collector of Income Tax Article 22 on sales of medicines to a medicine distributor in the domestic. This study focused on the stage of policy formulation regarding the appointment of the pharmaceutical industry as a collector of Income Tax Article 22 and the impacts caused by the implementation of the policy. This study uses qualitative data collection techniques is the study of literature and in-depth interviews. The results of this research is the pharmaceutical industry background appointment as collector of Income Tax Article 22 due to the potential for significant revenue from the pharmaceutical industry and the policy also can be used as a tool by the Directorate General of Taxation as monitoring compliance rate taxpayers to fulfill their tax obligations. Impacts that occurred from this policy is increasing tax credits belongs to distributor interfere cash flow, as well as the two-time collection of Income Tax Article 22 on the same object with different collectors that still need be explored further.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46870
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Inda Dwi Fratiwi
Abstrak :
Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis evaluasi kebijakan tarif pajak penghasilan badan pada Wajib pajak Badan usaha mikro terhadap pencapaian tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan menggambarkan hambatan yang dihadapi atas implementasi kebijakan tersebut terhadap KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengenaan pajak penghasilan badan pada wajib usaha mikro tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta terdapat banyak kendala yang dihadapi KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dalam proses implementasi kebijakan ini. ...... The main focus of this paper is the analysis of policy evaluation at the corporate tax rate micro tax payer Agency to the achievement of objectives based on the Law No.. 20 of 2008 on SMEs and describe the obstacles facing the implementation of the policy on the KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. This research is a descriptive qualitative research. The conclusions in this study are that the corporate income tax policy on micro businesses are not required to target and achieve government objectives as stipulated in Law No.. 20 of 2008 on SMEs, and there are many obstacles faced KPP Pratama Kebun Jeruk Dua Jakarta in the policy implementation process.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46838
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rian Fita Anggriyani
Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan dan pajak tangguhan terhadap struktur modal perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 251 sampel perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 dan pajak tangguhan sebagai proxy variabel non-debt tax shield. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan dengan tarif pajak efektif sebelum reformasi perpajakan lebih tinggi dari tarif flat dan berpengaruh positif terhadap leverage perusahaan dengan dengan tarif pajak efektif sebelum reformasi perpajakan lebih rendah dari tarif flat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap leverage.
The objective of this research is to determine the effect of changes in income tax rate and deferred tax on capital structure of companies in Indonesia. This study uses 251 non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange period 2007-2011 and deferred tax as a proxy to measure non-debt tax shield. The result of this study show that changes in income tax rate negatively affect leverage of companies with effective tax rate before tax reform higher than flat rate and positively affect leverage of companies with effective tax rate before tax reform lower than flat rate. The results also show that deferred tax negatively affect leverage.
2013
S45893
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andriani Puspita Sari
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengharmonisasian pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang bersangkutan.
This thesis discusses about the difference regulation between Article 31E Law No. 36 of 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Assessable with Certain Gross Turnover in regulating tax income for assessable with not more than 4,8 billion rupiah gross turnover. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result suggested that there is a necessity to conform income tax regulation on income tax with gross turnover not more than 4,8 billion rupiah to give legal certainty to assessable.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53996
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >>