Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana kekuatan struktural yang dimiliki India membuatnya mungkin untuk menarik diri dari RCEP, meski di tengah kebutuhan ekonomi untuk dapat menopang situasi kebangkitanya. Menggunakan Teori Kekuatan Struktural, tulisan ini menghadirkan analisa hubungan kekuatan antaraktor internasional yang terlibat dan memberikan penjelasan penarikan diri India dari RCEP menggunakan sudut pandang hubungan kekuatan yang semakin lama terbukti semakin relevan dalam analisa keanggotaan organisasi internasional. Penelitian ini menemukan bahwa alasan penarikan diri India tidak terlepas dari pengaruh hadirnya opsi luar yang dapat merelativisasi nilai barang yang ditawarkan RCEP, sehingga kebutuhan India terhadap sumberdaya material, posisional, dan ideasionalnya sebagai kekuatan ekonomi baru tidak harus terpenuhi oleh RCEP dan posisi RCEP sebagai penyedia barang dapat tergantikan oleh opsi luar tersebut. Tidak hanya merelativisasi RCEP, opsi luar bahkan memberi India potensi daya tawar yang lebih tinggi untuk menegosiasikan kembali ketentuan-ketentuan yang dapat memenuhi kebutuhannya terhadap RCEP di masa depan.

---

This thesis seeks to show how India's structural power made it possible for it to withdraw from RCEP, even in the midst of an economic need to be able to sustain its emerging situation. Using Structural Power Theory, this paper presents an analysis of the power relations between the international actors involved and provides an explanation for India's withdrawal from RCEP using a power relations perspective which has increasingly proven to be increasingly relevant in the analysis of international organization membership. This research finds that the reason for India's withdrawal cannot be separated from the influence of the presence of external options which can relativize the value of the goods offered by RCEP, so that India's needs for material, positional and ideational resources as an emerging economic power do not have to be met by RCEP and RCEP's position as a provider of good can be replaced by these outside options. Not only does it relativize RCEP, the outside option even gives India the potential for higher bargaining power to renegotiate terms that can meet its needs for RCEP in the future."

"Fokus dari penelitian ini menjelaskan mengenai dampak kemajuan ekonomi China-India terhadap proses integrasi ekonomi ASEAN dalam kurun waktu 2000-2008. Secara internal ASEAN, kebangkitan ekonomi China-India dan persaingan yang lebih intensif dengan kekuatan ekstra regional yang lain, mendorong ASEAN untuk secara serius melakukan konsolidasi (deepening) ke dalam antara lain dengan membentuk ASEAN Community dan ASEAN Charter.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi China-India merupakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Peluang, karena jikalau ASEAN bisa memanfaatkan setiap peluang kerjasama yang dibangun dengan China-India, maka akan terjadi peningkatan economic skills oleh negara-negara ASEAN. Dan juga merupakan tantangan, karena jikalau tidak ada penguatan dalam internal ASEAN terhadap berbagai sektor, maka perekonomian negara-negara ASEAN akan mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran.

---

The focus of this research explains the impact of the economic progress of China-India to the ASEAN economic integration process in the period of 2000-2008. Internally, ASEAN, China-India economic revival and more intensive competition with other regional extra strength, encourage ASEAN to seriously make statements (deepening) into, among others, by establishing the ASEAN Community and the ASEAN Charter.The results show that the economic progresses of China-India are the opportunities and challenges faced by the ASEAN. Opportunity, because of as if ASEAN can take the advantage of every opportunity built with the cooperation of China-India, then there will be economic improvement skills by the ASEAN countries. And it is also a challenge, because if there is no internal reinforcement in the ASEAN to various sectors, the economy of the ASEAN countries will be experiencing stagnation or even decline."

"Adanya pernyataan dari Satyawati Suleiman bahwa arca-arca di Sumatera memiliki gaya seni Sailendra. Berdasarkan teori itu adalah hal yang cukup menarik melakukan penelitian terhadap arca-arca yang ditemukan di candi 1 situs Bumi-ayu, khususnya atas arca Agastya yang memiliki kesamaan dalam cara memegang aksamala dengan arca Agastya dari candi Prambanan, Jawa Tengah yang diduga berasal dari masa Sailendra. Arca Agastya yang ditemukan bersama dengan ketiga arca tokoh lainnya dari candi 1 situs Bumi-ayu terlihat memiliki beberapa kesamaan ciri dengan arca-arca tokoh dari Palembang, yang telah dikaji oleh Satyawati Suleiman, hal menimbulkan pertanyaan apakah ada atau tidak gaya Sailendra pada arca-arca tokoh dari candi 1 situs Bumi-ayu. Berdasarkan analisis perbandingan itu diketahui ciri_-ciri yang sama di antara kedua kelompok arca tersebut. Untuk memperkuat ada atau tidaknya gaya Sailendra pada arca-arca tokoh dari candi 1 situs Bumi-ayu, maka dilakukan perbandingan arca Agastya dari candi 1 situs Bumi-ayu yang mewakili arca-arca dari Sumatera Selatan dan arca Agastya dari candi Prambanan yang mewakili arca-arca gaya Sailendra dari Jawa Tengah. Kedua arca terlihat memiliki kesamaan cara memegang aksamala maka analisis perbandingan dilakukan untuk mengetahui kesamaan ciri-ciri ikonografi lainnya dari kedua arca, seperti ciri-ciri hiasan badan, komponen badan, penggarapan seni pahat, komponen di luar arca tokoh, laksana dan ikonometri. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa gaya Sailendra terdapat pada arca-arca tokoh dari candi 1 situs Bumi-ayu, khususnya pada arca Agastya. Hal ini terlihat adanya kesamaan ciri yang menonjol pada arca-arca tersebut, seperti rambut yang dipilin terjulur di atas bahu,ber-makuta tinggi, berkain paniang sampai di atas pergelangan kaki, memakai wiru di tengah, memiliki dua uncal yang terjulur sampai lutut, dan ikonometri arca Agastya dari candi 1 situs Bumi-ayu menunjukkan ikonometri arca tersebut tergolong shat-tala."

"Kajian ini membahas tentang penyebab keberlangsungan sistem devadasi yang berlanjut hingga hari ini di masyarakat India. Sistem devadation adalah praktik ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat India yang berasal dari kasta yang lebih rendah (dalit). Sistem ini dilakukan dengan mendedikasikan anak perempuan kepada dewa dan mereka akan mengabdikan diri mereka untuk para dewa. Namun dalam praktiknya, sistem devadasi dapat dikatakan sebagai praktik kekerasan terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori Kekerasan Budaya oleh Johan Galtung, peneliti melihat budaya patriarki sebagai bentuk kekerasan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat India yang penuh dengan budaya patriarki, melegitimasi sistem devadasi dan praktik budayanya. Ini termasuk praktik budaya seperti pemerkosaan dan praktek prostitusi yang termasuk tindak kekerasan terhadap wanita. Di sisi lain, pemerintah India telah mengeluarkan kebijakan, namun dalam implementasi kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten. Kesimpulan budaya patriarki dan peran pemerintah yang tidak konsisten dalam sistem devadasi membuat sistem devadasi yang merugikan perempuan masih berlangsung sampai Saat ini.

---

This study discusses the causes of the sustainability of the devadasi system that continues to this day in Indian society. The devadation system is a religious ritual practice carried out by Indian people who come from lower castes (dalits). This system is done by dedicating daughters to the gods and they will devote themselves to the gods. But in practice, the devadasi system can be said to be a practice of violence against women. By using the theory of Cultural Violence by Johan Galtung, the researcher sees patriarchal culture as a form of cultural violence. This study finds that the characteristics of Indian society, which is full of patriarchal culture, legitimize the devadasi system and its cultural practices. This includes cultural practices such as rape and the practice of prostitution which includes acts of violence against women. On the other hand, the Indian government has issued policies, but the implementation of policies is not implemented consistently. Conclusion

patriarchal culture and inconsistent government roles in the devadasi system make the devadasi system detrimental to women still ongoing today."

"Demi melanggengkan keberadaannya di dunia perfilman dunia, Hollywood sebagai medium globalisasi mulai melebarkan sayapnya dengan menggabungkan ide lokal serta ide global sebagai tema dalam film Slumdog Millionaire. Film Slumdog Millionaire karya Danny Boyle mengangkat ide lokal negara India untuk digabungkan dengan ide global. Dengan menggunakan teori global lokal, skripsi ini memiliki hipotesis bahwa terdapat kekuasaan dari budaya global yang pada konteks ini merupakan Amerika (Barat) untuk melakukan komodifikasi terhadap budaya lokal (India). India sebagai negara yang juga terkenal dengan perusahaan perfilmannya bernama Bollywood pasti memiliki stereotip tersendiri dalam membangun karakter-karakternya. Skripsi ini akan membahas bagaimana film Slumdog Millionaire melakukan komodifikasi pada tokoh utama serta latar dalam film.

---

In order to preserve its existence in international movie world, Hollywood as globalization medium starts spreading their wings by combining local idea and global idea as a theme in Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire, which is directed by Danny Boyle, brings India local idea to be combined with global idea. By using local global theory, this thesis has hypothesis that there is power from global culture, which in this context is America (Western) to commodify India culture. While America has Hollywood as their movie world term, India is known as Bollywood. They surely have their own idea in building each of their character in the movie. This thesis will talk about how Slumdog Millionaire commodifies main character and settings in the movie"

"Topics include: issues of war and peace; a moratorium on nuclear weapons testing; curbing the arms race; banning the use of nuclear weapons; and, promoting non-proliferation and complete elimination of nuclear weapons."