Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu transparansi pajak selalu muncul dari opini publik mengenai kepatuhan pajak. Belum banyak bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengungkapan publik tentang pajak telah berdampak positif dalam mengurangi tunggakan pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Naming dan shaming merupakan salah satu instrumen keterbukaan informasi publik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali opini wajib pajak tentang instrumen naming and shaming. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Survey dilakukan secara daring, dengan teknik self-administrative questionnaire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung konsep keterbukaan informasi pajak melalui naming and shaming agar menjadi kontrol sosial terhadap perilaku wajib pajak yang merugikan penerimaan negara.

---

The issue of tax transparency always arises from public opinion regarding tax compliance. There is not much empirical evidence regarding its effectiveness in improving tax compliance. However, practice in several countries shows that public disclosure of taxes has a positive impact in reducing tax arrears and the rate of tax non-compliance. Naming and shaming are instruments for public information disclosure. For this reason, this study aims to explore public opinion about naming and shaming instruments. This research was conducted with a quantitative approach with survey data collection techniques on individual taxpayers in DKI Jakarta, Depok, Tangerang, and Bekasi. The survey was conducted online, using a self-administrative questionnaire technique. The results showed that most of the respondents supported the concept of tax information disclosure through naming and shaming in order to be a social control of the behavior of taxpayers that harm state revenues."

"Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya.

---

As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations."

"Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lebih banyak dilaksanakan ketika PPID menerima permohonan informasi dari masyarakat. Permasalahan dalam koordinasi berasal dari internal berupa pemahaman mengenai urgensi keterbukaan informasi, dan eksternal berupa ketersediaan perencanaan kerja dan sistem informasi.

---

The main implementer of public information disclosure in the Ministry of State Secretariat are the Information and Documentation Management Officer PPID from all working units, Public Service Agency, and other Presidential agencies within Ministry of State Secretariat. This study aims to describe the coordination of PPID within the Ministry of State Secretariat about the implementation of public information disclosure. The research was conducted with qualitative approach, with data collection method in the form of in depth interview, literature study, and observation.

The results show that the coordination was carried out more frequently when PPID receives requests for information from the public. The problems of coordination came from the internal in the form of an understanding of the urgency of information disclosure, and external in the form of the availability of work planning and information systems."

"Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed."

"Keterbukaan Informasi Publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hak masyarakat atas informasi telah dijamin oleh UUD, dimana pada intinya masyarakat mempunyai hak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan salah satunya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun usaha masyarakat dalam menuntut keterbukaan tidak selalu berjalan mulus. Melalui metode non doktrinal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengimplementasian keterbukaan informasi publik pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa belum teroptimalisasi dengan baik, karena faktanya masih banyak badan publik yang menolak untuk terbuka terhadap informasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain itu dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi oleh komisi informasi masih terdapat kekurangan pada prosedur penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang. Dalam penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan saran dan masukan bagi pihak terkait seperti, badan publik dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar lebih mudah untuk diakses masyarakat, pengembangan kualitas sumber daya manusia pada lembaga komisi informasi, penegakan hukum, serta diperlukanya revisi undang - undang keterbukaan informasi yang harus adaptif dengan perkembangan zaman.

---

Public Information Disclosure is an important factor in realizing a democratic government and in accordance with good governance. The public's right to information has been guaranteed by the Constitution, which essentially means that the public has the right to seek, obtain, possess, and store information using all available channels. Through information disclosure, the public can participate in monitoring government activities in the implementation of development, one of which is the procurement of government goods and services. However, the community's efforts in demanding openness do not always run smoothly. Through the non-doctrinal method, this research aims to see the extent of the implementation of public information disclosure in the field of government procurement of goods and services. The results of the study found that the implementation of public information disclosure in the field of goods and services procurement has not been optimized properly, due to the fact that there are still many public bodies that refuse to be open to information on the procurement of government goods and services, besides that in the process of resolving information disclosure disputes by the information commission there are still shortcomings in settlement procedures that are not in accordance with what is mandated by law. This research is also expected to provide suggestions and input for related parties such as, public agencies in developing information and documentation systems to manage public information properly and efficiently so that it is easier to access by the public, developing the quality of human resources at information commission institutions, law enforcement, and the need for revision of information disclosure laws that must be adaptive to the times."

"UU No 14 Tahun 2008 mengatur Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya pemerintah mengatur dan mengelola informasi publik lebih efisien sehingga masyarakat mudah mengakses informasi. Pengelolaan informasi publik yang profesional merupakan upaya mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat. Perpustakaan sebagai unit badan publik mempunyai tugas untuk mengelola dan melayani permintaan informasi dari masyarakat, serta memiliki kerja sama yang baik dengan layanan informasi publik PPID. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan perpustakaan Kementerian Pertanian dalam pengelolaan informasi publik. Penelitian dilaksanakan pada Februari-Mei 2018 menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan pustakawan/pengelola perpustakaan sebanyak 48 responden. Variabel yang diamati meliputi Tingkat Keterlibatan responden dan Tingkat Kompetensi Responden. Data variabel tersebut dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner google form yang disebar ke masing-masing responden melalui uji korelasi Rank Spearman's. Hasil penelitian didapat bahwa setengah jumlah responden berjenis kelamin perempuan dengan usia 30-50 tahun dan mayoritas pustakawan ahli pertama masa kerja >10 tahun serta didominasi dari Pusat Penelitian, Balai Besar dan BPTP. Hampir semua perpustakaan terlibat dalam kegiatan PPID. Pustakawan/pengelola perpustakaan pada tingkat pengetahuan, pemahaman dan keahlian terhadap PPID mayoritas tinggi; namun perilaku cenderung sedang. Berdasarkan uji korelasi Spearman's ditemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kompetensi pustakawan/pengelola perpustakaan dengan keterlibatan di PPID. Lebih ditingkatkan peran PPID melalui sosialisasi, workshop dan diklat PPID Kementerian Pertanian."

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan informasi publik; serta faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuensi atas penetapan jenis informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta perubahan struktur organisasi.

---

This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward III, this thesis analyzed the implementation of public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses post-positivism approach supported by qualitative data.

The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective communication, disposition, and skilled human resources.

Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing the organizational structure of the Ministry."

"Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran humas DPR-RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Humas DPR sudah melakukan peran dengan baik, yaitu sebagai Manajer Humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.

---

This thesis discuss about effort implementation of legislation number 14, 2008 about disclosure of public information in Public Institutions. Purpose of this research is to know the role of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information in Public Institutions.

Researcher conducted a research in Public Institution of Representatives Public Agency of Indonesia (DPR-RI). This research is qualitative research with descriptive data analysis methods. This method used to describe the role of public relations DPR-RI in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

The result of this research show that public relations in DPR have done a good role as a manager of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

This research suggest the important of involvement public relations in order to achieve the implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information."

"ABSTRAKPendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatansumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalahtimbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan statusBUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajibanpenyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukungprinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisakonsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupayamembandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebihmemiliki UU KIP.Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukanpenelusuran terhadap UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010tentang Pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta risalah pembahasan UU KIP diDPR. Selain penelusuran peraturan perundang-undangan, Penulis juga melakukanstudi kasus terhadap beberapa alasan penolakan pengakuan instansi tertentuterhadap status Badan Publik yang dikenai kewajiban penyediaan layananinformasi publik.Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in adalah jaminan hak untukmengakses informasi dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik,yang akan mendukung terciptanya tujuan bernegara sebagaimana konsep Negarakesejahteraan. Terkait pendekatan sumber pendanaan terhadap pendefinisianBadan Publik, konsekuensi lebih lanjut adalah putusan terbuka yang dijatuhkanKomisi Informasi terhadap sengketa yang melibatkan BUMN/BUMD/badanusaha Negara lainnya tidak dijalankan oleh badan yang bersangkutan karenaperbedaan pandangan terhadap definisi Badan Publik tersebut. Terakhir,pentingnya mempertimbangkan pendekatan lain untuk merumuskan Badan Publikmisalnya pendekatan pelayanan publik.

---

ABSTRACTDefining the Public Bodies based on Freedom of Information Act done basedapproach funding sources. The problems posed by this approach is the emergenceof endless debate relating to the status of state-owned companies /regional-ownedenterprises/ the other state enterprises in relation to the obligation to providepublic information services based on the Freedom of Information Act to supportthe principles of good governance. This thesis seeks to analyze the consequencesof continued debate the concept of public bodies as well as the attempt to comparethe regulating of Public Bodies in other countries that already have a Freedom ofInformation Act.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search onthe Freedom of Information Act, Government Regulation No. 61 Year 2010 onthe Implementation of the Freedom of Information Act, Information CommissionRegulation No. 1 of 2010 on Public Information Service Standards, as well as theminutes of the discussion of Freedom of Information Act. In addition to trackingthe legislation, the author also conducted case studies on some of the reasons forrefusal of recognition of certain agencies of the status of public bodies subject tothe obligation to provide public information services.The author conclusions obtained from research in the guarantee right of access toinformation to support the implementation of good governance, which willsupport the purpose of the concept of the welfare state. Related approach todefining the sources of funding public bodies, further consequence is an openverdict handed down against the Information Commission disputes involvingstate-owned companies / regional-owned enterprises / the other state enterpreisesare not obeyed by the agency concerned because of disagreements over thedefinition of the public agency. Finally, the importance of considering otherapproaches to formulating public bodies such public service approach."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan dalam suatu negara hukum. Pihak-pihak bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila badan publiknya adalah Badan Publik Negara. Jika dalam tradisi peradilan tata usaha negara pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan tergugat, maka dalam penyelesian sengketa informasi pubik di pengadilan, tradisi itu tidak berlaku lagi. Masing-masing dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Komisi Informasi yang putusannya menjadi acuan untuk dinilai tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2011/PTUN- JKT, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik. Namun demikian terdapat keterlanjuran proses peradilan yaitu mendudukan Komisi Informasi sebagai tergugat sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

---

The enactment of the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, has brought a paradigm shift on the proceeding of courts, especially the State Administrative Court. In order to settle public information disputes, the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandated the establishment of the Information Commission. This commission is usually called quasi judicial body (quasi rechtspraak) in the State Administrative Court's Procedural Law, but not with this Commission. The Information Commission is a professional body which evaluates how the Public Information Disclosure should be held in a state law. If the Parties initially disputed in the Information Commission, i.e. the Public Body and the public information user, do not accept the verdict of the Information Commission, they may file lawsuit to the State Administrative Court as long as the public body is a statepublic body. If in the State Administrative Court's Procedural Law the state administrative officials always serves as a defendant, then in the settlement of public information dispute in court, the tradition does no longer apply. Each one can act as a Plaintiff or Defendant depending on their own interests. The Information Commission, which decision becomes a reference for assessment, is not considered as a disputing party. In relations to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 160/G/2011/PTUN- JKT, it can be concluded that the State Administrative Courts has an absolute competentie to settle the public information disputes. However, there is an error in in the judicial process which put the Information Commission as defendant which allows cassation to be filed to the Supreme Court."