Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara kualitas laporan keuangan dan keragaman gender dengan efisiensi investasi pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 936 observasi dari perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan yang tinggi cenderung dapat memitigasi terjadinya overinvestment dan underinvestment. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan perempuan dalam jajaran dewan direksi cenderung menyebabkan perusahaan mengalami inefisiensi investasi.

---

The main objective of this research is to analyze the relationship between financial reporting quality and gender diversity with investment efficiency in Indonesia. This research uses 936 observation sample from listed companies in Indonesia from 2012-2014.

This study finds that high quality financial report is able to mitigate overinvestment and underinvestment. This study also found that gender diversity tends to cause inefficiency investment."

"The creation of the Euro-Mediteranean Free Trade Area constitutes a big opportunity for Mediterranean third countries to integrate in the international economy. The big Euro-Mediterranean market that will unfold wil not only intensify trade and investment flows into the Southern countries of the Mediterranean, but will also, as in all regional economic integration processes, signify a restructring of the investments already made. This article studies the strategies of Spanish companies with industrial investments in Morocco in the light of the creation of the Euro-Mediterranean area, and the repercussions these strategies may have on employment. "

"Perkembangan pasar modal belum terlihat dalam sistem moneter dan perekonomian di Indonesia sampai dengan akhir Pelita I, padahal di pihak lain perkembangan dunia perbankan mulai tampak sejak awal Pelita I dengan diaktifkannya program tabungan masyarakat dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Semakin berkembangnya dana untuk kebutuhan pembangunim maka pemerintah antara tahun 1974 1976 mengadakan penelitian tentang kemungkinan dibukanya kembali pasar modal di Indonesia dan pada tanggal 10 Agustus 1977 kegiatan pasar modal diresmikan oleh Presiden R.I.Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) yang didirikan pada waktu itu mendapat tugas unt uk menyei enggarakan tiursa dan memonitor kegiatannya. Bapepam ini mempunyai tugas ganda yaitu. sebagai penyelenggara bursa (stock exchange) dan juga sebagai pengelola dan pengawas pasar modal (security and exchange commision). Lazimnya kedua fungsi ini dilaksanakan oleh dua badan yang berbeda. Bursa diselenggarakan oleh pihak swasta, sedangkan pengelolaan dan pengawasan diselenggarakan pemerintah.Pada waktu i tu 1 dalam rangka mendorong perusahaan untuk go public 1 pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perpajakan bagi para emiten, pialang dan para investor. Namun ternyata kehadiran bursa efek tidak begitu menarik bagi dunia usaha. Sampai dicabutnya kembali fasilitas perpajakan pada awal 1984 (dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan baru) juinlah emiten hanya tercatat 23 perusahaan yang menjual sahain dan tiga perusahaan yang menjual obligasi. Pada saat mi jumlah dana masyarakat yang terserap melalui emisi saham Rp. 111,7 milyar dan melalui emisi obligasi. Rp. 104,9 milyar, sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 216,6 milyar.Perkembangan pasar modal dalam suatu negara tidak terlepas dari sejarah perkeinbangan negara itu sendiri, khususnya perkembangan ekonoini. Pasang surutnya pasar 'modal sangat ditentukan oleh perkeinbangan situasi ekonoini ditambah situasi politik suatu negara. Gejolak harga saham di pasar modal ini pada pelbagai negara tidak selalu seiring dan sejalan. Di suatu negara, arah atau trend naik sangat curam, namun di negara lain naik biasa-biasanya saja, atau bahkan sebaliknya, walaupun ada iriteraksi antara sesama pasar modal diberbagai negara sebagai akibat hubungan ekônomi internasional.Indikator ekonoini seperti tingkat bunga umuin, surplus perdagangan luar negeni, nilai kurs mata uang asing, tingkat inflasi dan sebagainya, tekanannya berbeda-heda pada tiap-tiap negara, padahal indikator ekonomi sangat berpengarub dan berperan besar dalam kegiatan pasar modal. Indikator ekonomi mi berubah-ubah dari waktu ke waktu yang harus selalu diikuti, sehingga dampaknya kepada pasar modal juga akan berubahubah. Perubahan-perubahan di pasar modal merupakan informasi yang harus disebar-luaskan. Kecepatan penyebaran informasi tersebut nierupakan salah satu penilaian tentang efisiensi pasar modal.Uraian tersebut di atas mendorong untuk mengadakan penelitian tentang Pasar Modal -dan Perkembangannya di Indonesia. Penelitian ini menghadapkan kegiatan pasar modal beserta teori-teori yang mnendukungnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, hainbatan-hamnbatan dan tantangan-tantangan. Selanjutnya diakhiri dengan pembahasan, kesimapulan dan saran yang kiranya dapat memberikan sumnbangan pada perkembangan pasar modal Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Foreign Direct Invesment (FDI) dan kualitas institusi terhadap human capital di negara-negara berkembang. Selain itu, peneltitian ini juga menguji dampak dari interaksi FDI dengan kualitas institusi terhadap human capital negara-negara berkembang. Data yang digunakan merupakan data dari 80 negara berkembang di Dunia dari tahun 2002-2018. Dimensi human capital yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendidikan, dengan lebih spesifik yaitu school enrollment rate untuk tingkatan primary, secondary dan tertiary. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel data menggunakan metode estimasi Twostep system Generalized Method of Moment (GMM). Hasil dari estimasi model penelitian menunjukkan bahwa FDI, institusi, interaksi FDI dengan kualitas institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap school enrollment rate, namun hasilnya berbeda pada masing-masing tingakatan. FDI dan interaksi FDI dengan Institusi berepangaruh positif dan signifikan pada tingkatan secondary dan tertiary. Sedangkan kualitas institusi berpengaruh positif dan signifikan pada tingkatan primary enrollment rate.

---

This study aims to determine the impact of FDI and Institutional Quality on human capital in developing countries. In addition, this research also examines the impact of the interaction of FDI with Institutional Quality on the human capital of developing countries. The data used is data from 80 developing countries in the world from 2002-2018. The dimension of human capital used in this research is education with a more specific school enrollment rate for primary, secondary and tertiary levels. The method used in this study is panel data regression using the Twostep system Generelize Method of Moment (GMM) estimation method. The results of the research model estimation show that FDI, institution quality, FDI interaction with Institution quality have a positive and significant effect on school enrollment rate, but the results are different at each level. FDI and the interaction of FDI with institutional quality have a positive and significant effect at the secondary and tertiary levels. Meanwhile, institutional quality has a positive and significant effect on the primary enrollment rate."

"Tesis ini membahas kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka. Masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka berdasarkan UU 1/1967 juncto UU 6/1968 dengan UU 25/2007 serta peraturan pelaksananya, akibat kekosongan hukum pengaturan status penanaman modal PT Terbuka, dan perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia dengan negara Australia dan India. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif serta data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini yang pertama adalah ditemukan bahwa sesudah terbitnya UU 25/2007 PT Terbuka mengalami kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modalnya karena penanaman modalnya tidak langsung atau dilakukan melalui portofolio, dikecualikan dari pengaturan dalam UU 25/2007 dan peraturan pelaksananya. Kedua, kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia berakibat kepada perizinan penanaman modal PT Terbuka serta anak perusahaan PT Terbuka. Ketiga, pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia, India, dan Australia, berbeda karena di India dan Australia pengaturan atas status penanaman modal PT Terbuka tidak terjadi kekosongan hukum karena peraturan penanaman modal kedua negara tersebut mengatur bahwa penanaman modal langsung maupun penanaman modal tidak langsung tidak diperlakukan berbeda dalam hal penentuan status penanaman modal di Australia dan India. Oleh karena itu, India dan Australia dapat dijadikan referensi untuk membentuk peraturan terkait penentuan status penanaman modal PT Terbuka yang mengikutsertakan penanaman modal tidak langsung dalam penentuan status penanaman modal PT Terbuka.

---

This thesis discusses the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company. The problems discussed in this thesis are the comparison of the regulation on the investment status of Public Company based on Law 1/1967 in conjunction with Law 6/1968 with Law 25/2007 as well as its implementing regulations, due to the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company, and the comparison of status arrangements. Public Company investment in Indonesia with Australia and India. The research method used in this thesis is normative juridical with a diagnostic and prescriptive typology of research and the data collected is secondary data. The first result of this research is it was found that after the issuance of Law 25/2007 Public Company experienced a legal vacuum in regulating its investment status because the investment was not direct or carried out through a portfolio, was excluded from the regulation in Law 25/2007 and its implementing regulations. Second, the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company in Indonesia has resulted in the investment licensing of Public Company and its subsidiaries of Public Company. Third, the regulation on the investment status of Public Company in Indonesia, India and Australia is different because in India and Australia the regulation on the investment status of Public Company does not occur in a legal vacuum because the investment regulations of the two countries stipulate that direct investment and indirect investment are not treated differently in the determination of investment status in Australia and India. Therefore, the regulations related to investment in India and Australia can be used as a reference to form regulations related to determining the investment status of Public Company which includes indirect investment in determining the investment status of Public Company."

"The Backlash against Investment Arbitration : Perceptions and Reality /​ Michael Waibel ... [et al.]Disregarding the Corporate Veil and Denial of Benefits Clauses : Testing Treaty Language and the Concept of "Investor" /​ Rachel Thorn &​ Jennifer DoucleffPrivate Enforcement of International Investment Law : Why We Need Investor Standing in BIT Dispute Settlement /​ Stephan W. SchillDrawing the Limits of Free Transfer Provisions /​ Alejandro Turyn &​ Facundo Perez AznarA Comparison of ICSID and UNCITRAL Arbitration : Areas of Divergence and Concern /​ Stephen Jagusch &​ Jeffrey SullivanThe Issues Raised by Parallel Proceedings and Possible Solutions /​ August ReinischParallel Proceedings : A Practitioner's Perspective /​ Richard KreindlerAnnulment and its Role in the Context of Conflicting Awards /​ Christina KnahrCompensation for Non-expropriatory Investment Treaty Breaches in the Argentine Gas Sector Cases : Issues and Implications /​ Kathryn KhamsiArbitrator Integrity /​ William ParkAmicus Curiae : A Panacea for Legitimacy in Investment Arbitration? /​ Nigel Blackaby &​ Caroline RichardParticipation of Non-governmental Organizations in Investment Arbitration as Amici Curiae /​ Amokura KawahruLegality of Investments under ICSID Jurisprudence /​ Gabriel BottiniInvoking State Defenses in Investment Treaty Arbitration /​ A MartinezBacklash to Investment Arbitration : Three Causes /​ Louis T. Wells"

"Tesis "Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Lampung" ini ditulis dalam Lima Bab. Perlunya memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat melalui penanaman modal oleh dunia usaha pada sektorl subsektor unggulan, setelah melemahnya sektor migas merupakan latar belakang masalah. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Alat analisis yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah : LQ, Share Growth Rate, Avarage Growth Rate, Kontribusi Sektor, Dan ICDR.Pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat, dan tidak serempak, tetapi pertumbuhan tersebut terjadi pada titik-titik tertentu dengan intensitas pertumbuhan yang berbeda dan menyebar. Teori Neo Klasik tentang expected earning dalam investasi, teori Marginal Efisiensi of Capital dan Teori Keynes adalah sebagian terori yang penulis gunakan dalam Kerangka Pemikiran.Gambaran umum perekonomian dan arah investasi berisikan keadaan dan potensi daerah. PDRB per Dati II, kebijaksanaan pembangunan dan arah investasi, kebijaksanaan investasi dan pengembangan usaha, rencana penanaman modal yang disetujui Pemda, dan realisasi investasi per Dati II.Analisis dilakukan melalui enam langkah, pertama menghitung LQ tiap sektor, kedua laju pertumbuhan rata-rata dan kecenderungan pertumbuhannya, ketiga menghitung share sektor/subsektor dan kecenderungan perkembangan, Keempat menggabungkan ketiga cara tersebut untuk mendapatkan sektor/subsektor unggulan, dan kelima menghitung kontribusi sektor dan keenam menghitung perkembangan ICOR.Dari analisis tersebut diatas, maka didapat hasil sebagai berikut :1. Terdapat dua sektor yang potensial dikembangkan dengan meningkatkan realisasi investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu :a. Sektor pertanian dengan subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.b. Sektor angkutan dan komunikasi2. Selain kedua sektor tersebut yang juga potensial dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung adalah:a. Sektor perdagangan, hotel dan restoranb. Sektor listrik dan air minum.c. Sektor industri dan pengolahand. Sektor pertambangan dan penggalian.2. Kontribusi realisasi investasi terhadap PDRB Propinsi Lampung relatif kecil, yaitu dengan kontribusi rata-rata sebesar 7,8 persen per tahun.3. Perkembangan 1COR berfluktuatif dan 3 tahun terakhir ICOR-nya cukup tinggi, sehingga efisiensi investasi relatif rendah. Hal ini mengakibatkan kebutuhan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB makin besar. Sehingga dengan investasi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang makin kecil."

"Aktivitas Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengalami periode "booming? pada tahun 1989 dan 1990 setelah Pemerintah mengeluarkan serangkaian paket kebijaksanaan. Bursa Efek Jakarta menunjukkan gejala kelesuan pada tahun 1991 dan 1992, keadaan ini ditandai dengan turunnya Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) dan Volume Perdagangan Sahara, meskipun jumlah perusahaan yang go-public bertambah banyak. Dan pada tahun 1993, 1994 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai naik secara perlahan,ini berpengaruh pada pendapatan saham secara keseluruhan di Pasar, hal ini tentunya juga mempunyai pengaruh terhadap resiko investasi saham di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perusahaan Asuransi General di BEJ dilihat secara makro yaitu variabel-variabel pertumbuhan Ekonomi, tingkat bunga deposito, inflasi, Nilai tukar kurs US $ terhadap rupiah secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap resiko sistimatis. Sedangkan secara partial pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga deposito, inflasi dan nilai tukar kurs US$ terhadap rupiah mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap resiko sistimatis. Secara mikro yaitu variabel-variabel struktur modal, operating leverage, ukuran perusahaan, tingkat likuiditas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap resiko tidak sistimatis. Secara partial struktur modal, tingkat likuiditas, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap resiko tidak sistimatis, sedangkan operating leverage tidak mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap resiko tidak sistimatis."