Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ryantori
Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dikalangan Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar; korban meninggal dan korban hidup yang kemudian hidup terlunta-lunta sebagai pengungsi. Para pengungsi Palestina inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai bagaimana sikap pemerintahan Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak terhadap keberadaan para pengungsi Palestina tersebut dilihat dari konsep national security (keamanan nasional) yang dihadapkan pada konsep human security (keamanan insani). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, data-data yang digunakan akan menjadi sefokus mungkin sehingga pembahasan akan menjadi sistematis dan mendalam. Dari hasil pengolahan data dapat diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak menggunakan konsep human security dari sudut pandang national security Negara Israel sehingga keamanan yang dipertahankan di mata mereka bukanlah mengenai keberadaan pengungsi Palestina melainkan para penduduk Israel yang harus dijaga terlebih dahulu. Bahkan ada kekhawatiran jika para pengungsi Palestina diijinkan kembali ke tempat asal mereka akan mengancam keamanan Negara Israell Dari sisi Palestina sendiri, perjuangan terus dilakukan baik oleh pihak Otoritas Palestina maupun dari para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia agar haqul audah (hak untuk kembali) dapat mereka dapatkan. Pada intinya, keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hai yang sangat perlu mendapat perhatian dunia internasional selama sikap pemerintah Israel dalam memandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri. ......This research was triggered by Israel-Palestine conflict whicb has been lasting for long time and causing so many casualties, especially in Paiestinian side. The casualties can be divided into two main categories: the deads and the refugees. This Paiestinian refugees i s the main focus in this research. The main purpose of this research is to analize how Israeli govemment in Ehud Barak administration behave toward Paiestinian refugees issues on the base of national security and human security. Research methods used in this research is case study. By using this method, the datas are expected to be so as focus as possible that the explanation can be systematic and deep. It can be said that Ehud Barak administration used human security concept from national security of Israel point of view. Hence, security in their view is not about the existence of Paiestinian refugees bot, instead, Israeli people must be guarded as well as possible. Even, there is a anxiety if the Paiestinian refugees are allowed to come back to their home, they will threat Israeli national security! On the Paiestinian side, the struggle still keeps being fought either by Paiestinian Outhority or by the refugees who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return) back. In essence, the existence of Paiestinian refugees is something which needs strong concern from whole world as long as Israeli govemment always look this issue only from its point of view.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T26851
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hoadley, Stephen
Abstrak :
Traces changes in the concept of security in Asia from realist to cooperative, comprehensive, and human security approaches, and assesses a number of policy alternatives to management of both old and new security threats. This book concludes that traditional security approaches remain valid but need to be adapted to the new challenges
Singapore: ISEAS, 2006
335.033 59 HOA a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Karnad, Bharat.
New Delhi: Macmillan India, 2005
355.825 KAM n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan. Kementrian Pertahanan RI, 2015
355 JIPHAN
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Safril Hidayat
Abstrak :
Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international.
Bogor: Universitas Pertahanan, 2017
345 JPBN 7:3 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hamonangan, Salomo Harvard
Abstrak :
Di era modernisasi ini, kita bisa melihat bahwa ada perkembangan teknologi yang pesat. Dengan teknologi, kita bisa terhubung dengan informasi global secara leluasa melalui adanya akses internet berkecepatan tinggi, baik kabel maupun nirkabel melalui segala jenis gadget. Pada dasarnya, informasi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi keamanan nasional. Harus ada teknologi, yang menjamin keamanan informasi. Salah satu teknologi untuk menjamin keamanan informasi ini dikenal sebagai enkripsi. Berdasarkan kejadian di atas, penelitian ini akan menganalisis pembahasan yang sedang berlangsung tentang bagaimana hukum positif Indonesia melihat teknologi enkripsi yang merupakan bagian dari dual-use goods, dapatkah teknologi enkripsi diklasifikasikan sebagai invensi paten, seberapa besarkah peran pemerintah dalam menangani teknologi enkripsi jika enkripsi termasuk bagian dari invensi paten, dan bagaimana hukum paten melindungi kepentingan ekonomi pemegang paten, termasuk pemegang paten teknologi enkripsi jika enkripsi termasuk dalam invensi paten. Pertama, penelitian ini akan menjelaskan apakah teknologi enkripsi dapat dipatenkan atau tidak. Penelitian selanjutnya akan mendekati isu tersebut melalui hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya hukum Paten Indonesia. Kemudian menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam menentukan sejauh mana peran pemerintah dalam masalah ini dan bagaimana hukum paten melindungi kepentingan ekonomi pemegang paten. ...... In this era of modernization, we can see that there is a rapid development of technology. With technology, we can get connected to global information freely through the existence of high speed internet access, both wired and wireless through all kinds of gadget. Basically, information is fundamentally very important to the implementation of national security function. There must be a technology, which assures the safety of information. One of the technologies to secure information is known as encryption. Based on the aforementioned elaboration, this research analyzes the on going discussion of how does Indonesian positive law see the encryption technology which is part of the dual use goods, can encryption technology be classified as an invention of patent, to what extent is the government role in dealing with encryption technology, and how does the patent law protect the economic interest of patent holder, including encryption technology patent holder. First this research will explain whether encryption technology is patentable or not. The research would further approach the issue through prevailing positive law in Indonesia, especially Indonesian Patent Law. It will then strive to find the answers to the research questions on determining to what extent is the government role in this matter and how does the law protect the economic interest of patent holder.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S67112
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Samosir, Prisca Oktaviani
Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perbedaan kebijakan antidumping oleh Amerika terhadap produk impor dari Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Trump dan Presiden Obama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian janji-janji kampanye dan kebijakan yang dikemukakan oleh Trump dan Obama, national security strategy dan fact sheet yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap teori keamanan nasional dan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Wallerstein. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa baik era kepemimpinan Trump dan Obama keduanya telah menerapkan sanksi antidumping namun dengan perbedaan inisiasi investigasi. Dalam penegakan hukumnya, Presiden Obama tunduk kepada peraturan WTO, sebagaimana Obama menganggap bahwa legitimasi AS sebagai negara super power harus ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap kerjasama multilateral, yang sejalan dengan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Wallerstein. Sebaliknya, Presiden Trump menerapkan kebijakan antidumping dengan mengacu kepada peraturan domestik Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 yang mengesampingkan prinsip-prinsip WTO dengan alasan keamanan nasional.
ABSTRACT This thesis examines U.S. antidumping policy on import products from Indonesia in the era of President Trump and President Obama. This study used qualitative research methods with the object of research consisting of campaign promises and policies put forward by Trump and Obama, national security strategies, and fact sheets issued by the United States Trade Representative. This research was conducted by utilizing the theory of national security and the theory of hegemony proposed by Wallerstein. The results of the study show that both Trump and Obama have implemented anti-dumping sanctions but with different investigative initiations. Regarding law enforcement, President Obama complied with the WTO regulations, as Obama considered that the US legitimacy as a super power country must be demonstrated through adherence to multilateral cooperation. This is in line with the theory of hegemony by Wallerstein. On the contrary, President Trump implemented an antidumping policy by referring to the domestic regulation Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 which disregards WTO principles on the grounds of U.S. national security.
Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2019
T52135
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Susanti
Abstrak :
Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh signifikan terhadap semua komponen kehidupan dan sistem kehidupan banyak kalangan saat ini adalah mengenai fenomena perubahan iklim (climate change). Perubahan Iklim tidak hanya berdampak di permukaan bumi saja, namun dampak Perubahan Iklim juga menjadi masalah di lingkungan antariksa, hal ini disebabkan aktifitas manusia seperti pembakaran fosil, kegiatan industri, dan penggunaan lahan secara eksploitatif telah berkontribusi dalam peningkatan konsentrasi karbon dioksida (CO2) dan zat sejenis lainnya seperti methane (CH4), yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan suhu global secara keseluruhan. proses tersebut mengakibatkan peningkatan konsentrasi Karbondioksida (CO2) dan Methana (CH4) di atmosfer bawah (terjadi pemanasan atmosfer bawah) yang menyebabkan pendinginan atmosfer atas yang berdampak menurunkan kerapatan atmosfer atas tempat satelit-satelit LEO berada (Satelit di Orbit menengah bumi). Karena ada indikasi kecenderungan penurunan kerapatan atmosfer atas, maka debris dan satelit-satelit akan semakin lama berada di orbitnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Potensi ancaman Sampah Antariksa terhadap Keamanan Nasional dan Peran Kelembagaan LAPAN dalam Mitigasi Ancaman Keamanan Nasional dalam Bidang Keantariksaan terkait dampak dari Perubahan Iklim. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan hasil dari analisis yang diperoleh adalah Bagi Indonesia, isu sampah antariksa tergolong krusial karena dua alasan, Pertama ukuran negara dan populasi yang besar dan yang kedua perkembangan jumlah/populasi sampah antariksa yang semakin bertambah, salah satunya adalah Praktik RPO sebagai misi rawan, Terkait Panduan Mitigasi sampah antariksa untuk saat ini LAPAN belum membuat panduan tersebut tetapi LAPAN sudah melakukan Mitigasi Benda jatuh antariksa sebagai bagian dari sampah antariksa. LAPAN telah melakukan pengamatan dengan Sistem/program tracking sampah antariksa dengan menggunakan kode pemodelan prediksi dari CELESTRAC. Pemantauan ini dilakukan dengan memanfaatkan data orbit satelit yang saat ini dipublikasikan oleh USSPACECOM. Walaupun demikian ternyata di lapangan dalam melakukan pengamatan dan pemodelan yang bergantung dari data orbit negara lain masih banyak memiliki kekurangan. ......One environmental issue that has significant impact on all components of life and the lives of many systems today is the phenomenon of climate change (climate change). Climate change not only impacts on the earth's surface, but the impact of climate change is also an issue in the space environment, this is due to human activities such as burning fossil, industrial activities, and exploitative land use has contributed to the increase in the concentration of carbon dioxide (CO2) and substance other such as methane (CH4), which in turn will lead to an overall increase in global temperatures. The process resulted in an increase in the concentration of carbon dioxide (CO2) and Methane (CH4) in the lower atmosphere (atmospheric warming below) which cause cooling of the upper atmosphere that impact on reducing the density of the upper atmosphere where satellites are LEO (satellites in medium earth orbit). Because there is an indication of the downward trend in the density of the upper atmosphere, the debris and satellites will longer be in orbit. The purpose of this study was to analyze the potential threat to the National Security Space Trash and Space agency Institutional Role in National Security Threat Mitigation in a field related to the impact of Keantariksaan Climate Change. The method used in this study is descriptive, and the results obtained from the analysis is For Indonesia, the issue of space junk classified crucial for two reasons, first the size of the country and the large population growth and the second number / population growing space debris, one of which Practice RPO is as mission-prone, manual Mitigation Related to the current space debris space agency has not made the guide but did Mitigation space agency already falling object space as part of the space debris. Space agency has made observations with the system / program tracking space debris using predictive modeling code of CELESTRAC. Monitoring is done by utilizing the satellite orbit data is currently published by USSPACECOM However it turns out in the field making observations and modeling that relies on the orbital data of other countries still have many shortcomings.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmy Suryo Dewanto
Abstrak :
Intelijen seharusnya tidak mengenal pembedaan berdasarkan gender. Namun kenyataannya pada berbagai organisasi intelijen, seakan – akan hal ini adalah pekerjaan laki – laki dan tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak, apalagi untuk mencapai tingkat manajerial pengambil keputusan tingkat tinggi. Kondisi ini tergambar pada apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dimana budaya, perspektif, dan stigma yang ada masih beranggapan bahwa kegiatan intelijen sebagai dunia laki - laki.

Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis bagaimana perempuan berperan dalam kegiatan – kegiatan intelijen serta penegakan hukum, bagaimana mereka seharusnya diperankan, apa manfaat keterlibatan perempuan, hambatan, kendala keterlibatan petugas perempuan dalam kegiatan pengawasan (intelijen dan penegakan hukum).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan melakukan survey, studi pustaka, wawancara, pengamatan di lapangan, dan mengumpulkan data – data terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan intelijen dan penegakan hukum di DJBC masih sangat terbatas dan belum maksimal, serta hambatan dan kendala petugas perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengawasan pada dasarnya bersumber dari faktor internal dan eksternal dari petugas tersebut. ......Intelligence should not recognize distinctions based on gender. However, in reality in various intelligence organizations, it is as if this is a man's job and does not provide sufficient space for women to be able to play more roles, let alone to reach high-level managerial decision-making levels. This condition is illustrated by what is happening at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) where the existing culture, perspective, and stigma still think that intelligence activities are a man's world.

The purpose of this research later is to analyze how women play a role in intelligence and law enforcement activities, how they should be played, what are the benefits of women's involvement, obstacles, constraints on the involvement of female officers in surveillance activities (intelligence and law enforcement).

This study uses mixed research methods (mixed methods) by conducting surveys, literature studies, interviews, field observations, and collecting data related to this research.

The results of the study show that the role of women in intelligence and law enforcement activities at DGCE is still very limited and not optimal, and the obstacles and constraints for female officers to be more involved in oversight activities are basically sourced from internal and external factors of these officers.

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>