Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, terutama dikalangan Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar; korban meninggal dan korban hidup yang kemudian hidup terlunta-lunta sebagai pengungsi. Para pengungsi Palestina inilah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai bagaimana sikap pemerintahan Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak terhadap keberadaan para pengungsi Palestina tersebut dilihat dari konsep national security (keamanan nasional) yang dihadapkan pada konsep human security (keamanan insani). Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, data-data yang digunakan akan menjadi sefokus mungkin sehingga pembahasan akan menjadi sistematis dan mendalam. Dari hasil pengolahan data dapat diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak menggunakan konsep human security dari sudut pandang national security Negara Israel sehingga keamanan yang dipertahankan di mata mereka bukanlah mengenai keberadaan pengungsi Palestina melainkan para penduduk Israel yang harus dijaga terlebih dahulu. Bahkan ada kekhawatiran jika para pengungsi Palestina diijinkan kembali ke tempat asal mereka akan mengancam keamanan Negara Israell Dari sisi Palestina sendiri, perjuangan terus dilakukan baik oleh pihak Otoritas Palestina maupun dari para pengungsi yang tersebar di seluruh dunia agar haqul audah (hak untuk kembali) dapat mereka dapatkan. Pada intinya, keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hai yang sangat perlu mendapat perhatian dunia internasional selama sikap pemerintah Israel dalam memandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri.

---

This research was triggered by Israel-Palestine conflict whicb has been lasting for long time and causing so many casualties, especially in Paiestinian side. The casualties can be divided into two main categories: the deads and the refugees. This Paiestinian refugees i s the main focus in this research. The main purpose of this research is to analize how Israeli govemment in Ehud Barak administration behave toward Paiestinian refugees issues on the base of national security and human security. Research methods used in this research is case study. By using this method, the datas are expected to be so as focus as possible that the explanation can be systematic and deep. It can be said that Ehud Barak administration used human security concept from national security of Israel point of view. Hence, security in their view is not about the existence of Paiestinian refugees bot, instead, Israeli people must be guarded as well as possible. Even, there is a anxiety if the Paiestinian refugees are allowed to come back to their home, they will threat Israeli national security! On the Paiestinian side, the struggle still keeps being fought either by Paiestinian Outhority or by the refugees who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return) back. In essence, the existence of Paiestinian refugees is something which needs strong concern from whole world as long as Israeli govemment always look this issue only from its point of view."

"Di era modernisasi ini, kita bisa melihat bahwa ada perkembangan teknologi yang pesat. Dengan teknologi, kita bisa terhubung dengan informasi global secara leluasa melalui adanya akses internet berkecepatan tinggi, baik kabel maupun nirkabel melalui segala jenis gadget. Pada dasarnya, informasi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi keamanan nasional. Harus ada teknologi, yang menjamin keamanan informasi. Salah satu teknologi untuk menjamin keamanan informasi ini dikenal sebagai enkripsi. Berdasarkan kejadian di atas, penelitian ini akan menganalisis pembahasan yang sedang berlangsung tentang bagaimana hukum positif Indonesia melihat teknologi enkripsi yang merupakan bagian dari dual-use goods, dapatkah teknologi enkripsi diklasifikasikan sebagai invensi paten, seberapa besarkah peran pemerintah dalam menangani teknologi enkripsi jika enkripsi termasuk bagian dari invensi paten, dan bagaimana hukum paten melindungi kepentingan ekonomi pemegang paten, termasuk pemegang paten teknologi enkripsi jika enkripsi termasuk dalam invensi paten. Pertama, penelitian ini akan menjelaskan apakah teknologi enkripsi dapat dipatenkan atau tidak. Penelitian selanjutnya akan mendekati isu tersebut melalui hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya hukum Paten Indonesia. Kemudian menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam menentukan sejauh mana peran pemerintah dalam masalah ini dan bagaimana hukum paten melindungi kepentingan ekonomi pemegang paten.

---

In this era of modernization, we can see that there is a rapid development of technology. With technology, we can get connected to global information freely through the existence of high speed internet access, both wired and wireless through all kinds of gadget. Basically, information is fundamentally very important to the implementation of national security function. There must be a technology, which assures the safety of information. One of the technologies to secure information is known as encryption. Based on the aforementioned elaboration, this research analyzes the on going discussion of how does Indonesian positive law see the encryption technology which is part of the dual use goods, can encryption technology be classified as an invention of patent, to what extent is the government role in dealing with encryption technology, and how does the patent law protect the economic interest of patent holder, including encryption technology patent holder. First this research will explain whether encryption technology is patentable or not. The research would further approach the issue through prevailing positive law in Indonesia, especially Indonesian Patent Law. It will then strive to find the answers to the research questions on determining to what extent is the government role in this matter and how does the law protect the economic interest of patent holder."

"Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international."

"Kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik di Indonesia berpotensi melemahkan keamanan nasional Indonesia, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai deteksi dini dan peringatan dini melalui peranan intelijen sebelum merekomendasikan izin visa jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Dilema permasalahan muncul ketika kebijakan izin khusus bagi jurnalisme asing untuk pencegahan masuknya spionase asing tersebut dinilai oleh beberapa komunitas wartawan di Indonesia sebagai pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis peranan Intelijen untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam pencegahan kegiatan spionase melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia, (2) mengidentifikasi dan menganalisis Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase serta melemahkan keamanan nasional, (3) merumuskan deteksi dini dan peringatan dini yang tepat untuk dilakukan penyelenggara intelijen negara dengan mengutamakan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Obyek yang dijadikan studi untuk penelitian ini adalah penyelenggara intelijen yang mempunyai peranan melakukan pencegahan terhadap kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kontra intelijen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini (1) pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing ditentukan oleh kekuatan regulasi yang memadai, kemampuan SDM intelijen, kualitas produk intelijen, kegiatan atau operasi kontra intelijen dan kualitas koordinasi intelijen, (2) Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan melemahkan keamanan nasional adalah jurnalistik asing yang melakukan covert action dan melanggar izin jurnalistik asing di Indonesia, (3) perumusan deteksi dini dan peringatan dini yang mengutamakan kebebasan pers dengan cara memberikan kemudahan akses pengajuan aplikasi perizinan melakukan Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia.

---

Foreign espionage through journalistic activities in Indonesia have potential to weaken Indonesias national security, that prevention efforts by intelligence bodies are needed as an early detection and warning system before visa permit could be issued for those foreign journalists. The dilemma arises when such special permit policy for foreign journalists to prevent foreign espionage activities is considered as a limitation of freedom of press by some journalist communities in Indonesia.

The research objectives are (1) to identify and analyze the role of state intelligence bodies in performing early detection and warning to prevent espionage activities by foreign journalists in Indonesia, (2) to identify and analyze foreign journalistic activities that have potential to be compromised by espionage activities which may cripple national security, (3) to formulate an appropriate early detection and warning approach to be performed by the state intelligence bodies without infringing the freedom of press principles. This research used a descriptive qualitative data approach. The object of the study is the state intelligence bodies responsible to prevent foreign espionage activities by foreign journalists in Indonesia. This study used counter-intelligence theory. Data collection are performed through in-depth interviews, observation, and documentation.

The results of the study (1) implementation of early detection and warning system to prevent foreign espionage activities by foreign journalists are determined by adequate regulatory power, human resources capability, quality of intelligence products, counterintelligence activities or operations and quality of intelligence coordination, (2) Foreign journalists that have potential to carry out espionage activities and endanger national security are those who carry out covert action and violate their press permit, (3) formulation of early detection and warning system which prioritizes freedom of the press should take into account providing easy access for foreign journalists to apply for legal permit to carry out foreign journalistic activities in Indonesia."

"Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

---

The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization."

"Penelitian ini membahas bagaimana pentingnya mitigasi potensi ancaman terhadap implementasi golden visa di Indonesia terhadap keamanan nasional. Kebijakan golden visa sudah banyak dilakukan oleh banyak negara guna menghadapi persaingan global yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Namun, dalam perkembangannya banyak negara yang kemudian menghentikan atau memberikan evaluasi pada kebijakan tersebut menyusul kekhawatiran atas potensi ancaman yang menganggu keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan intelijen serta collaborative governance sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap key informan serta studi literatur terhadap sumber terbuka. Hasil penelitian menunjukan golden visa dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, akan tetapi untuk menghadapi potensi ancaman yang dapat muncul seperti tindak pidana pencucian uang, konflik sosial, pendanaan terorisme, serta pelanggaran keimigrasian maka kolaborasi dalam melakukan analisis intelijen melalui wadah Timpora memiliki suatu peran yang strategis. Memaksimalkan Timpora dalam melakukan analisis intelijen diantara akan dapat memberikan optimalisasi terhadap upaya mitigasi potensi ancaman golden visa di Indonesia serta memberikan implikasi pada ketahanan nasional yang dimiliki.

---

This research discusses the importance of mitigating potential threats to the implementation of the golden visa in Indonesia on national security. The golden visa policy has been implemented by many countries to face global competition caused by the rapid flow of globalization. However, in the course of its development, many countries then stopped or evaluated this policy following concerns over potential threats that could disrupt national security. This research uses an intelligence and collaborative governance approach as an analytical framework. This research uses qualitative methods and research data collection is carried out by conducting interviews with key informants and studying literature on open sources. The research results show that the golden visa can have an impact on the national economy, however, to deal with potential threats that could arise such as money laundering crimes, social conflicts, terrorism financing, and immigration violations, collaboration in conducting intelligence analysis through Timpora has a strategic role. . Optimizing Timpora in conducting intelligence analysis will be able to provide optimization of efforts to mitigate the potential threat of the golden visa in Indonesia as well as have implications for national resilience."

"Traces changes in the concept of security in Asia from realist to cooperative, comprehensive, and human security approaches, and assesses a number of policy alternatives to management of both old and new security threats. This book concludes that traditional security approaches remain valid but need to be adapted to the new challenges"