Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Norvin Dwiyasa
Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang sangat massif telah membawa perubahan sosial dalam bentuk komunikasi antar individu maupun kelompok manusia melalui penggunaan media sosial. Perubahan tersebut telah menciptakan cara atau metode baru untuk memudahkan pengguna agar dapat menerima pesan dari pengirim. Istilah buzzer pada awalnya tercipta untuk membantu melakukan pemasaran suatu barang, produk, atau jasa. Namun dalam perkembangannya, buzzer telah menjadi sebuah fenomena yang dijadikan sebagai alat politik untuk melakukan manipulasi publik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan strategi buzzer politik dalam operasi media sosial serta potensi ancaman yang ditimbulkan. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman keberadaan dan aktivitas buzzer politik terhadap stabilitas politk dan keamanan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan informan, serta melakukan analisis framing dan propaganda terhadap konten-konten yang disebarkan oleh buzzer politik. Berdasarkan penelitian ini telah teridentifikasi pola, strategi, dan metode buzzer politik untuk menarik perhatian khalayak dengan menggunakan metode propaganda yang berpotensi menganggu stabilitas politik dan keamanan nasional ......The development of information technology that is very massive has brought social changes in the form of communication between individuals and groups of people through the use of social media. The changes have created new ways or methods to make it easier for users to receive messages from senders. The term buzzer was originally coined to help do marketing of a good, product, or service. But in its development, the buzzer has become a phenomenon that has been used as a political tool to carry out public manipulation through social media. This study aims to analyze patterns and strategies of political buzzers in social media operations as well as the potential threats posed. Then, this research is expected to provide an overview of the understanding of the existence and activity of political buzzers towards political stability and national security. This research was conducted using qualitative methods through literature studies, in-depth interviews with informants, as well as conducting framing and propaganda analysis of content spread by political buzzers. Based on this research, patterns, strategies, and methods of political buzzers have been identified to attract the attention of the public by using propaganda methods that have the potential to disrupt political stability and national security.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafira Nindya Puteri
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas non-refoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan nasional mereka. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan yang ditawarkan oleh asas non-refoulement telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi metode pemenuhan dan perlindungan HAM yang dikenal di berbagai kerangka hukum HAM internasional maupun regional sebagai norma yang tidak dapat diderogasi. Hal ini mengakibatkan nonrefoulement sering diaplikasikan sebagai norma yang tidak dapat dikecualikan bahkan didiskusikan untuk meraih status norma jus cogens, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Pada kondisi tersebut, negara-negara dihadapkan kepada tantangan dalam menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengenyampingkan kewajiban non-refoulement dalam rangka menerapkan kebijakan domestik dalam memerangi terorisme. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan atau persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan untuk menjunjung dan melindungi HAM dan kepentingan keamanan nasional. ...... This study explains about the application of national security exception to the principle of non-refoulement that is recognized as a protection framework for aliens in foreign countries. The fundamental question of this study is whether the national security exception can be applied considering the current development of non-refoulement application itself. On one hand, state’s sovereignty is honored in international relation. This includes state’s discretion to take measures to safeguard their national security. On the other hand, the growth of protection regime offered by non-refoulement principle has developed so as to be a method in fulfilling and protecting human rights which is recognized under numerous international and regional human rights instruments as a norm that is nonderogable. This has caused non-refoulement to be applied without exceptions even being discussed as attaining the status of jus cogens, the highest norm in the hierarchy of international law. In this condition, states are challenged to invoke national security to set aside their non-refoulement obligation in enforcing their national policy to combat terrorism. Hence, this study discusses about the clash between two interest namely the upholding and protection of human rights and national security.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45778
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abi Jam An Kurnia
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang analisis hukum terhadap ketahanan dan keamanan nasional negara Indonesia dari adanya potensi konglomerasi industri informasi dan komunikasi yang ditimbulkan oleh perusahaan asing di Indonesia. Perkembangan dan akselerasi teknologi digital di bidang industri informasi dan komunikasi di masing-masing negara di dunia juga mempengaruhi persaingan industri secara global, termasuk Indonesia. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan sifat peneltian yaitu preskriptif-analitis. Dengan mengambil kasus dari Google Application dan Google Loon di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa struktur industri informasi dan komunikasi yang tadinya terpisah satu sama lain berubah menjadi terintegrasi, karena dua atau lebih produk atau layanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh perusahaan yang berbeda, kemudian diselenggarakan oleh perusahaan yang sama. Perlindungan hukum yang diberikan negara Indonesia terhadap potensi konglomerasi dalam industri informasi dan komunikasi dalam kasus Google Application dan Google Loon didasarkan pada ketentuan khusus mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Untuk penerapan Google Loon di Indonesia, dari hasil kajian yang telah ada, opsi yang menjadi pilihan pertama adalah opsi Status Quo atau Loon tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah harus bisa bertindak tegas terhadap produk-produk asing dalam industri informasi dan komunikasi yang tidak mentaati regulasi yang ada di Indonesia.
ABSTRAK
This thesis discusses the legal analysis of Indonesian national resilience and security against potential conglomeration of information and communication industry which is caused by foreign companies in Indonesia. The development and acceleration of digital technology in the field of information and communication industry in each country in the world also affect the industry competition globally, including Indonesia. The legal research in this thesis uses normative approach by analyzing the legal principles in the related laws and regulations, with the nature of research that is the prescriptive analytical. Taking the case of Google Application and Google Loon in Indonesia, the study found that the information and communication industry structure that was once separate from one another turned into integrated, because two or more products or services previously held by different companies became organized by the same company. Legal protection granted by the state of Indonesia to potential conglomeration in the information and communication industry in the case of Google Application and Google Loon is based on special provisions concerning the ban on monopolistic practices and unfair business competition in Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1999. For the implementation of Google Loon in Indonesia, from the results of existing studies, the option that became the first choice is the Status Quo or Loon option is not implemented. Therefore, it is expected that the government should be able to act firmly against foreign products in the information and communication industries that do not comply with the existing regulations in Indonesia.
2017
S69494
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Athaya Reghina Budiman
Abstrak :
Di tengah dinamisnya politik global antara negara Barat dengan Cina saat ini, Pemerintah Australia mengambil keputusan geopolitik yang cukup besar, yakni Perjanjian AUKUS. Perjanjian ini tidak hanya mempengaruhi dinamika pertahanan dan keamanan nasional dalam negeri Australia, namun juga akan berdampak pada stabilitas kawasan. Namun, pembentukan perjanjian AUKUS ini tidak terlepas dari mekanisme yang kurang demokratis, seperti minimnya transparansi pemerintah dan pengawasan parlemen terhadap perjanjian tersebut. Akan tetapi, dengan mekanisme yang kurang demokratis itu parlemen tetap mengambil sikap bipartisan terhadap perjanjian tersebut. Dengan menggunakan teori bipartisanship norm oleh Andrew Carr, penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan mengapa parlemen Australia mengambil sikap bipartisan terhadap Perjanjian AUKUS. Teori bipartisanship norm menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi apabila sikap bipartisan tidak diambil oleh aktor yang bersangkutan. Dalam Perjanjian AUKUS, norma bipartisan memiliki dua konsekuensi jika tidak dijalankan, antara lain (1) partai menjadi kurang diuntungkan dalam pemilihan federal karena dinilai tidak mengutamakan keamanan nasional, dan (2) partai kehilangan kepercayaan dari aliansi utama Australia, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. ......In the midst of the current dynamics of global politics between Western countries and China, the Australian Government made a fairly major geopolitical decision, namely the AUKUS Agreement. This agreement will not only affect the dynamics of Australia's internal national defense and security, but will also have an impact on regional stability. However, the formation of the AUKUS agreement is inseparable from mechanisms that are less democratic, such as the lack of government transparency and parliamentary oversight of the agreement. However, with this less democratic mechanism, the parliament still takes a bipartisan attitude towards the agreement. By using the theory of bipartisanship norm by Andrew Carr, this study aims to explain why the Australian parliament took a bipartisan attitude towards the AUKUS agreement. The bipartisanship norm theory explains that there are consequences if the bipartisan attitude is not taken by the actor concerned. In the AUKUS agreement, the bipartisan norm has two consequences if it is not implemented, namely (1) the party becomes disadvantaged in the federal election because it is considered not to prioritize national security, and (2) the party loses the trust of Australia's main alliance, namely the United States and Britain.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Severino, Rodolfo C., Jr.
Singapore: ISEAS, 2006
959.053 SEV s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hariyadi Wirawan
Abstrak :
Buku ini merupakan terbitan karya tesis dari penulis, yang diterbikan di Universitas Indonesia. Perkembangan kekuatan ekonomi dan militer China, dan secara geografis China dekat dengan Indonesia dan Asia Tenggara akan mempengaruhu hubungan khususnya keamanan dengan Indonesia. Buku ini membahas China sebagai mitra strategis; China sebagai potensi ancaman; postur pertahanan dan alutsista China serta Indonesia; dan dnamika persenjataan Indonesia-China.
JakartaHariyadi Wirawan, Akbar Rayyan Subekti: UI-Press, 2012
327.598 HAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fadel
Abstrak :
Suatu negara memiliki otoritas untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan isu keamanan negaranya. Pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei, merupakan bentuk upaya negara tersebut untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pemblokiran Huawei di Amerika Serikat dilakukan sebagai upaya melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Tuduhan atas Huawei sebagai perusahaan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan aktivitas mata – mata kepada Amerika Serikat dan rakyatnya menyebabkan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir secara permanen Huawei di AS. Untuk membuktikan tuduhannya terhadap Huawei, pemerintah Amerika Serikat mendorong negara – negara aliansinya untuk ikut memblokir Huawei dan mendorong membatalkan kerja sama pengembangan jaringan 5G dengan Huawei. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian deduktif untuk memahami persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap Huawei sebagai ancaman keamanan nasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, penyebab terjadinya pemblokiran Huawei oleh Amerika Serikat adalah karena Huawei dianggap dijadikan alat oleh pemerintah Tiongkok yang berbahaya bagi keamanan nasional AS. ......A country has the authority to take all actions related to state security issues. The blocking by the United States (US) against Huawei is a form of US efforts to protect its country's national security interests. Research in this case aims to analyze how Huawei is blocked in the United States as an effort to protect the national security of the United States. Allegations of Huawei as a company used by the Chinese government to carry out spying activities on the US and its people, led President Donald Trump to issue an executive order to block Huawei permanently in the US. To prove its accusations against Huawei, the US government is encouraging its allied countries to participate in blocking Huawei and pushing to cancel 5G network development cooperation with Huawei. This study uses a qualitative analysis method using deductive research techniques to understand the perception of the US threat to Huawei as a threat to US national security. Based on the analysis conducted by the author, the cause of the US blocking Huawei is because Huawei is considered a tool by the Chinese government to attack US national security.
2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmah Citra Vebria
Abstrak :
Perdebatan konseptual keamanan maritim diawali oleh perdebatan konseptual mengenai sea power. Konsepsi keamanan maritim itu sendiri pertama kali muncul di Barat pada tahun 1990-an akibat dari mencuatnya kasus-kasus kejahatan maritim, seperti terorisme maritim, pembajakan dan perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan pencemaran laut. Tinjauan pustaka ini menggunakan kerangka matriks keamanan maritim Bueger untuk mendefinisikan konsep keamanan maritim Indonesia yang berusaha melihat hubungan antara keamanan maritim dengan konsep lain yang berkaitan. Setidaknya terdapat empat konsep yang berkaitan dengan keamanan maritim, yaitu (1) keamanan nasional, (2) keamanan laut, (3) ekonomi biru, dan (4) keamanan insani. Tinjauan pustaka ini menyajikan perkembangan keamanan maritim Indonesia melalui keempat perspektif tersebut, serta bahasan minor yang kemudian muncul dalam literatur-literatur keamanan maritim Indonesia. Melalui keempat perspektif tersebut, penulis mencermati bahwa cakupan bahasan dalam literatur keamanan maritim Indonesia adalah bahasan mengenai keamanan laut, penanggulangan isu dan ancaman maritim, pengaturan kebijakan dan regulasi maritim, serta strategi maritim. Tinjauan pustaka ini juga memperlihatkan area konsensus berupa konsep keamanan maritim dapat ditelusuri maknanya dengan melihat korelasinya pada tema lain yang berkaitan, tumpang tindih kewenangan antar institusi maritim, TNI AL sebagai kekuatan utama maritim, dan ancaman keamanan maritim. Area perdebatan berupa keamanan maritim dalam studi keamanan, tradisional vs non-tradisional; perspektif keamanan nasional dalam diplomasi maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, memudar vs tidak memudar; komando keamanan maritim, multi-agen vs single-agen; serta keamanan maritim Indonesia dalam rule-based order vs realpolitik. Kesenjangan literatur yang ditemukan berupa minimnya jumlah literatur dalam bentuk buku (monograf) maupun bab dalam buku mengenai perdebatan konseptual keamanan maritim yang ditulis oleh penulis Indonesia dan masih sedikit literatur yang berisi pembahasan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 12 instansi keamanan laut, yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan antara instansi maritim. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga menunjukkan persebaran asal penulis literatur keamanan maritim Indonesia dan paradigma ilmu hubungan internasional yang digunakan dalam literaturnya masing-masing. Tinjauan pustaka ini kemudian juga merekomendasikan penelitian lanjutan perdebatan konseptual keamanan maritim Indonesia menggunakan dua kerangka lainnya dari Bueger, yaitu (1) kerangka sekuritisasi maritim dan (2) Praktik Keamanan dan Komunitas Praktik. ......The conceptual debate on maritime security was preceded by a conceptual debate regarding sea power. The concept of maritime security itself first appeared in the West in the 1990s as a result of the emergence of cases of maritime crimes, such as maritime terrorism, piracy and armed robbery, illegal fishing, human trafficking, and marine pollution. This literature review uses the Bueger maritime security matrix framework to define the concept of Indonesian maritime security which seeks to see the relationship between maritime security and other related concepts. There are at least four concepts related to maritime security, namely (1) national security, (2) maritime security, (3) blue economy, and (4) human security. This literature review presents the development of Indonesia’s maritime security through these four perspectives, as well as minor discussions that have subsequently appeared in the Indonesia’s maritime security literature. Through these four perspectives, the authors observe that the scope of discussion in the Indonesian maritime security literature is the discussion of maritime security, overcoming maritime issues and threats, setting maritime policies and regulations, and maritime strategy. This literature review also shows consensus area in Indonesia’s maritime security can be traced by looking at its correlation to other related themes, overlapping authority between maritime institutions, the Indonesian Navy as the main maritime power, and maritime security threats. The area of debate are: maritime security in security studies, traditional vs non-traditional; the perspective of national security in Indonesia’s maritime diplomacy as the Global Maritime Fulcrum, fades vs does not fade; maritime security commando, multi-agent vs single-agent; and Indonesia’s maritime security in rule-based order vs realpolitik. Literature gaps found are: lack of literature in the form of books (monographs) and chapters in books that discussed the conceptual debate of maritime security written by Indonesian authors and there is only a small amount of literature that contains a comprehensive discussion of the laws and regulations governing main tasks and functions (Tupoksi), which causes overlapping authority between maritime agencies. In addition, this literature review also shows the distribution of authors’ origins of Indonesian maritime security literature and the paradigm of international relations used in their respective literature. This literature review then also recommends further research into the conceptual debate of Indonesia’s maritime security using two other frameworks from Bueger, namely (1) maritime securitization framework and (2) Security Practices and Community of Practice.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Suyadi
Abstrak :
Letak geografis wilayah kerja Lantamal IV/TPI yang sangat strategis, karena terdapat Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan Sea Lines of Trade (SLOT), Sea Lines of Communication (SLOC), dan choke points untuk jalur pelayaran internasional. Selat Singapura merupakan kawasan perbatasan laut RI - Singapura yang memiliki nilai strategis dan terdapat kawasan Outside Port Limits (OPL) atau yang biasa dikenal dengan kawasan Ship to Ship (STS), Traffic Sparation Scheme (TSS), keduanya berada di Selat Singapura dan Perairan kepulauan dan Zona Tambahan. Selat Singapura merupakan jalur laut di kawasan Asia Tenggara dan salah satu jalur laut yang dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya kejahatan transnasional. Meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi di kawasan perbatasan RI-Singapura menimbulkan ancaman yang dapat mengganggu keamanan negara Indonesia. Tim Lantamal IV/TPI Fleet One Quick Response (F1QR) di bawah komando Danlantamal IV/TPI berhasil menggagalkan dan menangkap beberapa tindak pidana yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kerjasama Lantamal IV/TPI dengan penegak hukum dari instansi manapun yang melakukan patroli di perbatasan laut RI-Singapura antara lain: PSDKP, Imigrasi, Polri, Bakamla RI, TNI AL, KPLP, Bea Cukai, sehingga bahwa mereka mampu melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mendukung keamanan nasional.
Jakarta: Seskoal Press, 2022
023.1 JMI 10:1 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Lula Lasminingrat
Abstrak :
Indonesia merespons urgensi ancaman krisis pangan yang melanda dengan strategi pembangunan lumbung pangan nasional. Menurut laporan yang dirilis oleh FAO dan PBB, wabah pandemi Covid-19 berpotensi mengancam 50 juta orang lebih menuju kemiskinan ekstrim. Hal ini berdampak pada krisis pangan global yang mengancam negara-negara di dunia jika tidak segera mengambil langkah tepat. Krisis pangan merupakan salah satu ancaman non-tradisional karena berdampak signifikan terhadap hajat hidup banyak orang dalam suatu negara. Ancaman non- tradisional diartikan sebagai ancaman keamanan yang melanda suatu negara secara non-militer, hal itu dapat berupa isu perubahan iklim, ekonomi, keterbatasan sumber daya, wabah penyakit, atau keamanan pangan. Keamanan pangan dapat dicapai ketika akses pangan dapat dijangkau dengan mudah oleh segala elemen masyarakat dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kendati demikian, ketika akses pangan tidak dapat di akses masyarakat hal ini menimbulkan potensi krisis pangan. Hal ini mengingat pangan merupakan kebutuhan primer setiap individu yang harus dipenuhi setiap saat sehingga merupakan isu keamanan nasional. Melalui permasalahan tersebut, keamanan pangan nasional harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi dan wabah pandemi, keamanan dan stabilitas pangan nasional berada diambang keterbatasan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan food estate sebagai strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan dalam beberapa tahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami urgensi pembangunan food estate sebagai cara Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan dengan menggunakan teori ancaman, ketahanan pangan, dan food estate. Dalam hal ini, ancaman krisis pangan direspons oleh Jokowi dengan pembangunan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Pembangunan lumbung pangan nasional dinilai dapat memenuhi cadangan pangan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, terutama setelah masa pandemi. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat potensi krisis pangan sebagai ancaman nasional sehingga diperlukan langkah-langkah terukur yang mampu mengatasi permasalahan tersebut serta memperhatikan adanya aspek keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembangunan food estate merupakan langkah yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut.
Bogor: Universitas Pertahanan, 2020
355 JDSD 10:3 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   2 3 4 5 6 7 8   >>