Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Problems, policies, and political aspects in economic development in Indonesia."

"Pembangunan yang berkaitan dengan industri pesawat terbang, bangsa Indonesia telah merencanakan sejak tahun 1950an, dengan program Banteng. Dilanjutkan dengan membangun fasilitas industri penerbangan (L1PNUR) pada tahun 1960an yang masuk dalam Rencana Pembangunan Semesta Berencana. Selain itu pendirian Divisi ATTP di Pertamina tahun 1974. Tahun 1975 pemerintah terus meletakkan berbagai kebijakan, salah satunya mendirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yaitu pada masa PELITA II. Strategi yang berdasarkan aeronatika adalah sebuah upaya untuk menguasai teknologi dengan mulai dari atas. Dengan telah diproduksi beberapa pesawat seperti N235, N250 dan dilanjutkan dengan program pengembangan pesawat Jet-N2130. Semua itu merupakan kebijakan pemerintah di dalam meneruskan berbagai strategi yang direncanakan. Namun disadari betapa besarnya kendala pemerintah dalam pengembangan usahanya, apalagi dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dituntut Iebih efisien, efektif, produktif dan antisipatif serta mampu bersaing dan selalu berorientasi dan berprilaku bisnis. Maka kebijakan privatisasi merupakan salah satu solusi untuk dapat mengatasi berbagai kendala tersebut. Privatisasi berarti melibatkan pihak swasta untuk turut berperan di dalam program pengembangan pesawat Jet-N2130. Kebijakan privatisasi diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan, secara garis besar dapat kami gambarkan sebagai berikut: Pertama perseroan tersebut akan menjadi transparan, dengan tujuan untuk menghilangkan iklim birokrasi yang korup serta akan menghilangkan Pula praktek KKN. Kedua Perseroan tersebut akan memperoleh modal baru sehingga pengembangan usaha akan menjadi lebih cepat. Ketiga dimungkinkan adanya pengalihan teknologi. Keempat privatisasi akan merubah budaya birokrasi yang lamban menjadi korporasi yang lincah dan akan bermain dengan mekanisme pasar. Kelima menjadikan perseroan tersebut independen bebas dari intervensi birokrasi sehingga kelayakan usaha dapat diutamakan. Keenam akan memperoleh akses pemasaran pesawat terbang ke manca negara. Ketujuh bermanfaat bagi rakyat banyak dan ekonomi Indonesia pada umumnya, karena saham perseroannya dijual di pasar modal sehingga pasar modal dapat lebih cepat berkembang. Selain itu penjualan saham perseroan kepada publik akan menciptakan pendistribusian pemilikan saham kepada masyarakat. Semua itu akan menumbuhkan persaingan yang sehat dan mendorong kekuatan pasar serta akan mencegah intervensi birokrasi dan kepentingan politik dalam kegiatan perusahaan tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut Privatisasi Program Pengembangan Pesawat Jet-N2130 merupakan salah satu alternatif terbaik untuk dilaksanakan karena dari pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa berbagai keputusan bisnis yang didasarkan pada campur tangan birokrasi dan politik pada umumnya hanya akan menyebabkan memburuknya kinerja perseroan akibat dikesampingkannya pertimbangan kelayakan usaha dan didahulukannya kepentingan-kepentingan lain yang tidak selaras dengan misi perusahaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa bila sebuah perusahaan dimiliki oleh pemerintah 100%, maka kontrol atas badan usaha tersebut terjadi berbagai distorsi. Benturan kepentingan antara fungsi pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara bisnis tidak dapat dihindari. Privatisasi Program Pengembangan Pesawat Jet-N2130 merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjadikan Perseroan dapat berjalan sebagaimana mestinya badan usaha."

"Pemulihan krisis ekonomi sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi di Kabupaten Manggarai mendapat peluang yang sangat baik, yaitu melalui pelaksanaan otonomi daerah (menurut UU.No.22 dan UU.NO.29 Tabun 1999). Karena daerah memiliki kewenangan yang lebih luas lagi menyangkut kebijkan pembangunan, terutama berkaitan dengan pegelolaan potensi dan sumber daya daerah dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Selanjumya untuk menjamin agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahuli oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif.Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kabupaten Manggarai yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, transformasi struktu ekonorni, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Manggarai terhadap perekonomian Propinsi Nusa tenggara Timur, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan proyeksi perkembangan nilai tambah (value added) sektor basis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 10 (sepuluh) sektor/sub sektor basis dalam perekonomian adalah : sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, penggalian, air minum, bangunan perhotelan dan jasa swasta. Sektor-sektor yang paling potensial amok dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai, yaitu : sektor perkebunan, perikanan dan penggalian.Selanjutnya kebijakan perencanaan strategi pembangunan ekonomi yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai (Kantor Bataan Perencanaan Pembangunan Daerah), yaitu : untuk strategi jangka pendek "memanfaatkan luasnya pangsa pasar komoditas sektor pertanian khusunya sub sektor perkebunan dan perikanan melalui jaringan keija lama (net working) antar pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan swasta pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional dibidang ekonorni dan perdagangan." Dan untuk strategi jangka panjang " meningkatkan sumber daya manusia (pegawai) pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Manggarai, agar berkemampuan professional di bidang teknis maupun manajerial untuk memanfaatkan luas lahan dan potensi sumber daya kelautan bagi pengembangan sektor perkebunan, perikanan dan penggalian di Kabupaten Manggarai.""

"Penulisan mengenai kebijakan ekonomi ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah kebijakan ekonomi di Amerika. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulisan ini tidak menggunakan sumber lisan, tetapi hanya menggunakan sumber-sumber tertulis.Hasil penulisan menunjukkan bahwa Periode 1981 sampai 1989 merupakan rentang waktu dimana Ronald Reagan menjadi Presiden dengan kebijakan ekonomi. Pemerintah tidak selamanya bisa mempengaruhi aktivitas perekonomianhanya dengan menghimbau masyarakat agar jangan menimbulkan polusi kendaraan, bersikap inovatif, mau berkorban mempertahankan negaranya atau memberi uang kepada yang miskin. Kondisi ekonomi merupakan sebuah warisan keadaan yang telah dialami pada masa sebelumnya dan berlanjut hingga pada masa Presiden Reagan."