Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis. Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais (Ketua MPR RI dan Ketua PAN), Alvin Lee (Anggota DPR Komisi VI), Ichsanuddin Noorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Mantan Menteri Perekonomian), dan Marwan Batubara ( Ketua Sarikat Pekerja Indosat). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, majalah, koran, internet, sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara. Dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan ekonomi politik di Indonesia dari Bromley, dan Richard Robison. Sedangkan konsep privatisasi menggunakan teori Robert Nozick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orba lebih bersifat plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF. Selain itu, kebijakan privatisasi ini menjadi lahan tarik menarik kepentingan antar aktor-aktor politik.

---

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Soekarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmosphere can be seen from Indosat selling price of Rp 12,950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satellite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesian economy was hit by the economic crisis is considered wrong. The reasons that Indosat sales to cover the budget deficit is not considered appropriate. The presence of the IMF in the implementation of privatization in Indonesia also contributed political impression.

So that theprivatization policygetthedefencefromvarious circles of societyin Indonesia.As forthose who opposed theprivatizationof Indosatare AmienRais(Chairman of the Constitutional Committeeand Chairman of thePAN), Alvin Lee (Members of the House of Representatives Commission VI), Ichsanuddi nNoorsy (Golkar), Didik J Rachbini (PAN), Rizal Ramli (Former Minister of Economy), and Marwan Batubara (Chairman of the Workers Indosat).

This research use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, journals, magazines, newspapers, internet, while secondary data derived from interviews. By using the theory of economic policy-making politics in Indonesia from Bromley, and Richard Robison. While the concept of privatization using the theory of Robert Nozick.

The results show that economic policy-making in post-New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influential in policy-making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive field of interests among political actors."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Macron selama menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan ketika menjabat sebagai Presiden Prancis dalam perkembangan perusahaan dompet digital atau fintech di Prancis. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan menggunakan teori analisis dampak kebijakan dari Suharto dan konsep fintech dari Arner, et.al. sebagai pengantar ke dalam analisis dompet digital di Prancis. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum Macron menjadi Menteri, di tahun 2013 perusahaan dompet digital hanya mendapatkan dana dari investor sebesar 29 juta euro. Peningkatan semakin sangat besar dan cepat berkembang dimulai tahun 2015 setelah Macron menjadi Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital saat dana dari investor yang terkumpul mencapai 132 juta euro. Setelah Macron menjadi Presiden Prancis, dompet digital bahkan semakin meningkat lagi sehingga pada akhir tahun 2019 berhasil mengumpulkan dana dari investor sebesar 2 miliar euro. Pencapaian tersebut diperoleh berkat kebijakan ekonomi bernama undang-undang “Macron” (pasal 43 dan 129) dan kebijakan République Numérique (pasal 40, 52 dan 94) yang diberlakukan pada saat Macron menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri & Digital dan setelah menjadi Presiden Prancis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Macron sangat berhasil memutakhirkan perekonomian Prancis dalam bidang ekonomi digital.

---

This article aims to explain the impact of an economic policy implemented by Emmanuel Macron during his mandate as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and as President of France, on his capacity to develop financial technology and digital wallet in France as a part of his attention to advance French economic. The Article applied qualitative methodology using the analytical theory of Soeharto policy’s impact and Arner, et.al. concept about fintech as an introduction through analys of digital wallet in France. The research indicates that since 2013 the digital wallet company gained only 29 million euros funds from the investors before Emmanuel Macron took office as Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs. A significant and speedy increase of 132 million euro funds from the investor began in 2015 following Macron’s appointment. After Macron’s election President of France, the digital wallet industry grew even more especially at the end of 2019 when the industry successfully collected 2 billion euro of investor funds. This is thanks to the economic policy named “Macron” Law (article 43 and 129) and République Numérique Policy (article 40, 52 and 94) adopted when Macron served as a Minister of the Economy, Industry & Digital Affairs and after being elected as President of France. The coclusion is that Macron succeeded in updating and improving French economy in the digital economy."