Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Balai Pemasyarakatan merupakan pranata yang sangat penting didalam peradilanpidana anak, namun keberadaannya kurang mendapat perhatian scolah - olah perananyang banyak tampil dalam penaiganan anak yaug melakukan kejahaian ilu hanyalahnyidik, Jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan, pokok permasalahan. Studi ini adalah adanya fenomena mengenai peranan hasil lilmas dalam peincriksaanperkara pidana anak yang kurang dipergunakan baik dalam tahap pra ajudikasi yailupemeriksaan pada tahap penyidikan, ajudikasi yailu pemneriksaan pada tahapkejaksaan dan post ajudikasi yaitu pcmeriksaan pada tahap pengadilan. Penelitian indilakukan dengan mempergunakan metode diskriptif dengan pcndekalan kualiatif.pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan kunciyaitu petugas PK dan informan pendukung yaitu pihak-piak yang terkail dalamproses pengadiian anak dan pendekatan yuridis normatif, agar dipcroleh hasilgambaran Lentang peranan laporan penelitian kemasyarakatan dalam pemeriksaanperkara pidana dalam sidang pengadilan anak. Teori yang digunakan dalam sludi iniadalah Teori Kontrol Sosial (Sosial Bonding) dari Travis Hirschi Hasil analisis daristudi ini adalah ditemukannya faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan peranans dalam pemeriksaan perkara pidana anak dalam sidang pengadilan amcliputi terbatasnya anggaran, keterbatasan metode litmas,keterbatasan hukum danimplementasinya serta masih rendahnya kualitas pk dalam penyusunan litmaslemahnya keterikatan sosial pelaku (pelaku anak dibavvah umur) lerhadap umur keterikatan sosial yaitu Ahtachment, Commimmen. Ivotwmrent dannycbabkan mcreka melakukan tindak pelanggaran lukum yang menycba harus dihadapkan denean proses hukum."

"Permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Promosi Kesehatan adalah sistem pelaporan kegiatan organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini masih manual, laporan hasil pelaksanaan rincian kegiatan disampaikan setiap akhir termin, prosedur penyampaian laporan melalui tim pemeriksa dan pemerima barang, serta monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan lapangan pada termin ketiga (akhir). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi kegiatan organisasi kemasyarakatan berbasis web di Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Desain penelitian ini adalah riset operasional, yaitu melalui serangkaian proses ilmiah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan pada sistem. Sedangkan pemecahan masalah menggunakan metode pengembangan sistem prototyping. Sistem yang dikembangkan ini dapat menghasilkan berbagai macam laporan dalam bentuk grafik, narasi, serta tabel yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi serta membantu proses perencanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat kebijakan tentang pengoperasian sistem informasi ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; perlu mereviu prosedur pelaporan kegiatan organisasi kemasyarakatan; sistem masih berupa prototype yang dikembangkan menggunakan data kegiatan pembinaan PHBS; kebutuhan diluar sistem aplikasi seperti spesifikasi sistem, perangkat lunak sistem, sumber daya manusia serta brainware sumber daya manusia perlu juga diperhatikan; serta pemerintah perlu menyediakan teknologi internet agar masyarakat dapat dengan mudah dan murah mengakses sistem informasi ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi kemasyarakatan kepada masyarakat.

---

The problem occurred at the Health Promotion Center is still manually Community Agencies reporting system, the implementation of details activities report delivered each end of the term, the procedure for submission of reports submitted by the inspection and consignee team, monitoring and evaluation done on the third installment (final) through work visit.

This research aims to design web based information systems for community agencies at Health Promotion Center of the Ministry of Health Republic of Indonesia. This research use an operational research design, through a series of scientific process to identify problems and seek solutions found in the system. The problem solving based on prototyping system development. This system can produce various kinds of reports such as graphics, narration, and tables that can be use for monitoring and evaluation as well as assist in the planning of activities of community agencies.

Results of this research suggest the need of policy regarding operation of these information systems to the parties involved in the implementation activities; need to review the activities of community agencies reporting procedures; the system is still as prototype that was developed using the PHBS's activities data; requirements beyond of application systems such as system specifications, system software, human resources and human resources brainware should also be noted; also the government should to provide Internet technology access so peoples can easily and cheaply to access this information system as a form of communty agencies responsibility to the public."

"Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

---

The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law.

The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law."

"Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan berikut penanganan dampak sosial yang diakibatkannya, harus dilakukan dengan tidak saja mematuhi peraturan perundang-undangan namun juga mempertimbangkan konteks sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Namun ternyata implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, justru sering menafikan realitas sosial, budaya dan ekonomi warga masyarakat, sehingga dalam menerapkan ketentuan pemberian ganti kerugian, dirasakan sebagai sesuatu yang tidak adil. Penelitian ini berfokus pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan nasional melalui studi sosiolegal kegiatan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Rel Ganda di Kota Surakarta dan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan hukum yang mengatur pengadaan tanah dalam rangka pembangunan nasional berikut penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Selain itu juga implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah di kedua locus penelitian dan kebijakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal ini mengumpulkan data melalui studi tekstual dan studi lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan hukum tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan masih belum mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat terdampak karena minimnya pertimbangan terkait ketidakseimbangan modalitas dari masing-masing warga masyarakat. Adapun berkenaan implementasi pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan tersebut dapat dikemukakan bahwa di kedua locus terdapat perbedaan dalam hal pemberian ganti kerugian. Selanjutnya tentang kebijakan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat terdampak, maka kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada keadilan korektif yang dilandasi progresivitas hukum. Pun asesmen terhadap dampak sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar para pemilik modal (investor) dapat meyakini bahwa modal yang ditanamkannya tetaplah menguntungkan.

---

Land procurement activities for development and the managing of the social impacts must be done not only complying with laws and regulations, but also considering the socio-cultural context that develops in the community. However, it appears that the implementation of regulations regarding the management of social community impacts as a result of land procurement activities for development, often ignores the social, cultural and economic realities of the community members, so that in applying the provisions of compensation, it is felt as something unfair. This research focuses on the handling of social impacts in the context of national development through a socio-legal study of land procurement activities for the Double Rail Construction Project in Surakarta, Central Java and Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province. The problem raised in this research is about the legal provisions governing land procurement in the context of national development along with the handling of social community impacts arising from these activities. In addition, the implementation of the regulation on the handling of social community impacts as a result of land procurement activities in both research locus and the policy of community social impact management should be able to perceive justice and welfare for citizens. This non-doctrinal legal research collects data through textual studies and field studies. The data is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal provisions regarding the handling of social community impacts as a result of land procurement activities for development have not yet achieved justice for affected community members due to the lack of consideration related to the imbalance of the modalities of each community member. Regarding the implementation of the regulation on the handling of social community impacts, it can be stated that in the two locus there are differences in terms of compensation. Furthermore, regarding policies that should be able to attained justice and welfare for affected community members, the policies made must be based on corrective justice based on legal progressivity. Even the assessment of social impacts must be carried out transparently and accountably, so that capital owners (investors) can be sure that the capital they invest is still profitable."

"Literasi informasi selain dipandang sebagai sekumpulan kompetensi individu dapat juga dipahami dari sudut pandang kemasyarakatan dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konstitusi Republik Indonesia hak asasi ini diakui dalam Pasal 28F amandemen UUD 45. Informasi itu sendiri telah dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga perlu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun perundang-undangan yang ada lebih banyak menekankan pada kepentingan asing, terutama untuk menjaga nilai keekonomian dari informasi. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non-departemen, menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perpustakaan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 45 terkait dengan informasi dan pengetahuan."

"Literasi informasi selain dipandang sebagai sekumpulan kompetensi individu dapat juga dipahami dari sudut pandang kemasyarakatan dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konstitusi Republik Indonesia hak asasi ini diakui dalam Pasal 28F amandemen UUD 45. Informasi itu sendiri telah dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga perlu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun perundang-undangan yang ada lebih banyak menekankan pada kepentingan asing, terutama untuk menjaga nilai keekonomian dari informasi. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non-departemen, menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perpustakaan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 45 terkait dengan"

"Balai Pemasyarakatan disingkat Bapas, berada dalam ruang lingkup Dirjen Pemasyarakatan dan merupakan unit pelaksana. teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Melaksanakan bimbingan yang di dalamnya dilaksanakan juga konseling bagi klien warga binaan pemasyarakatan adalah salah satu tugas pokok PK. Klien Bapas adalah individu yang mempunyai kewajiban menjalani pembimbingan, sebagai konsekuensi dari vonis yang diterima dari Pengadilan Negeri bagi pidana bersyarat atau konsekuensi dari pembinaan luar yang diterima oleh seorang narapidana setelah menjalani dua pertiga atau lebih masa pidananya di dalam lapas.Tujuan bimbingan klien adalah untuk membantu klien agar menjadi manusia seutuhnya, menguasai pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupannya di masyarakat. (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dengan demikian, tujuan bimbingan dititikberatkan pada kepribadian dan kemandirian klien untuk dapat menyesuaikan diri dan integrasi secara sehat di masyarakat. Dalam rangka membimbing kepribadian dan kemandirian klien yang menjadi tugas Dirjen Pemasyarakatan secara keseluruhan, seyogyanya proses bimbingan klien berlangsung sebagai suatu proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan 32 Tahun 1999.Namun, dalam pelaksanaannya menggambarkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam bimbingan dan konseling yang didasarkan pada penerapan orientasi psikologi, sehingga proses bimbingan (dan konseling) kurang mendukung bagi tercapainya tujuan pembimbingan klien sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ada dua faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan (dan konseling), yaitu : 1) Faktor internal, bersumber dari diri PK sendiri yang dalam hal ini berupa intelegensi. 2) Faktor eksternal, bersumber dari lingkungan yang didalamnya terdapat juga orang lain atau model Atas dasar ini, masalah yang ada pada PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling dijelaskan melalui Teori Belajar sosial (Social Learning T henry) dari Albert Bandura (1986). Menurut Teori Belajar Sosial, faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kognitif) Serta model yang dapat ditiru atau imitasi, adalah merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku. Untuk meningkatkan pemahaman seseorang diperlukan adanya proses belajar. Oleh karena itu, program Pelatihan Bimbingan dan Konseling Bagi PK diusulkan untuk dapat dilaksanakan selain berorientasi pada kaidah hukum, untuk kesempurnaannya perlu mengacu pada proses-proses psikologis sesuai teori di atas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling."

"Esensi Demokrasi adalah kebebasan berbicara dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Aspirasi masyarakat sebagai figur sentral demokrasi harus diserap oleh Negara dalam proses pembentukan undang-undang. Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang belum dapat diwujudkan di Indonesia karena partisipasi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan lebih dari itu kompromi-kompromi politik masih ada. Lebih dari pada itu, karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang represif dan ortodok karena Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum mengedepankan karakter responsif yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukannya walaupun proses pembentukan undang-undang tersebut telah memenuhi standar ketentuan partisipasi masyarakat.

---

The essence of Democracy is freedom of speech and public participation in any public policy. As the central figure of democracy, the aspiration of citizen shall be absorbed by the country ragarding in law making process. The responsive character in law making process could not yet be fully implemented in Indonesia due to public participation has not been fully performed and the existence of political compromises. Moreover, the responsive character in law making process shall not only depend on democratic political configuration but also intensively and widely public participation. Same as the previous law, which is Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1985 on Community Organization, Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization still has repressive and orthodox characteristic due to it does not put the priority on the responsive character by accomodating and absorbing the public's aspiration on its law making process despite of the law making process on Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on Community Organization has already complied with the standard requirement of public participation."