Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query
Ni Kadek Andini Swari
"
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang definisi dari hak cipta yang diperoleh berdasarkan prinsip deklaratif. Akan tetapi, dalam Undang-Undang ini tidak tercantum definisi yang pasti tentang prinsip deklaratif tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum karena akan sulit untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hak cipta. Tidak adanya penjelasan mengenai prinsip deklaratif secara pasti menimbulkan miskonsepsi terhadap seorang pencipta memerlukan suatu tindakan terntentu untuk melindungi ciptaannya yaitu pencatatan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tarisa Khairunnisa
"
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terhadap imbalan dalam bentuk kenikmatan yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam klaster pajak penghasilan, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan kesimpulan berdasarkan 6 (enam) dimensi kepastian hukum, yaitu (1) dimensi materi/objek hukum belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai; (2) dimensi subjek hukum ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hamonangan, Dohary
"
Penelitian ini membahas mengenai perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian transaksi yang dilakukan oleh freoght forwarding. Di dalam PER-178/PJ/2006, disebutkan bahwa jasa freight forwarding merupakan objek pemotongan PPh pasal 23, sedangkan menurut peraturan terbaru yaitu PER-70/PJ/2007, jasa freight forwarding tidak tedapat di dalam positive list objek PPh pasal 23, maka dari itu jasa freight forwarding bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jasa ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Indra
"
Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerjasama pengusahaan pertambangan batubara. PKP2B diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. Kelahiran UU Minerba mengharuskan agar ketentuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35320
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Azimat W. S. Soenarto
"
Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penjualan secara lelang, khususnya pada tanah dan/atau bangunan, adalah mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu perwujudan dari tujuan hukum yang seharusnya diterima oleh setiap orang yang terlibat dalam perbuatan hukum. Perlindungan dalam memperoleh kepastian hukum adalah adanya suatu aturan tertulis yang diterapkan secara baik dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga masyarakat sebagai subyek hukum dapat merasakannya.
Permasalahan yang diteliti adalah kejadian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T25111
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tarigan, Andi Putra
"
[Kewajiban pendaftaran fidusia oleh perusahaan pembiayaan yang termuat dalam PMK No. 130/PMK 010/2012 pendaftaran harus dilakukan maksimal 30 hari setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga berlaku bagi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing). Kepastian hukum jaminan fidusia erat kaitannya dengan pendaftaran fidusia. Proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu yang lama kini tidak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44417
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Isaac Sahala Parulian
2018
T49755
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elfrieda Anggi Basamarito
"
Tax Treaty adalah sebagai sumber hukum yang bermaterikan kepentingan publik secara pembentukannya haruslah diperlakukan sama seperti ketentuan perundangan yang berlaku karena telah melewati proses pengesahan atau ratifikasi. Namun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses banding di Pengadilan Pajak, masih terdapat perbedaan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan Tax Treaty maupun sebaliknya. Pengadilan Pajak harus memiliki kesatuan suara agar kepastian hukum tercapai baik untuk Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, karena sesuai dengan dasar hukum hierarki perundangan, ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Melani Ananta
"
ABSTRAK
Perhutani sebagai perusahaan umum milik Negara yang memproduksi berbagai macam hasil kayu termasuk kayu jati telah memasuki fase baru dalam penjualan kayu dengan cara lelang, yang semula dilakukan secara konvensional menjadi secara online melalui internet yang dibantu oleh iPASAR sebagai Perusahaan yang bergerak dalam jasa pelelangan online, dimana hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari majunya perkembangan akses jual beli dengan cara lelang. Pelelangan kayu jati Perum Perhutani melalui internet yang dilakukan iPASAR ini sesuai dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28030
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Moh. Frans Yoga Sugama
"
Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP no 10 di 1961 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah di Indonesia menghasikan satu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hokum, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat secara optimal dalam hal memberikan jaminan kepastian ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21787
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
