Hasil Pencarian

Ditemukan 117 dokumen yang sesuai dengan query

Sunarno Adiprasetyo Paidjo

Analisis penerapan e-SPT Direktorat Jenderal Pajak dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok = Analysis of the application of e-SPT of the Directorate General of Taxationand it s impact on tax compliance a case study in Tanjung Priok tax office

" Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S56866

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

An Nisaa'FItri Ratnasari

Analisis Dualitas Putusan Sengketa Pajak atas Agunan Yang Diambil Alih dan Aspek Kepastian Hukum Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of the Duality of Tax Dispute Decisions on Foreclosed Collateral and Aspect of Legal Certainty Post Law on Harmonization of Tax Regulations

" Pengenaan PPN atas penyerahan AYDA oleh kreditur kepada pembeli agunan telah menjadi industrial taxation issue selama bertahun-tahun, yang disebabkan karena adanya multi interpretasi pada unsur-unsur dikenakannya PPN atas penyerahan barang. Tingginya angka sengketa atas isu ini yang diajukan berulang-ulang menunjukkan bahwa isu ini memerlukan kepastian hukum dari sisi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat hakim dalam sengketa pajak yang terdapat dualitas di tingkat Banding hingga Peninjauan Kembali dan menganalisis aspek kepastian hukum pada ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Faris Prasetyo Makarim

Analisis kepastian hukum terhadap kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016 = Analisys on taxable entrepreneur's tax obligation certainty based on Law No. 28 of 2007 on General Provision and Taxation Procedure : case study on Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XIV/2016

" Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dan objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam UU No. 28 tahun 2007 tersebut diatur pula pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan juga sanksi apabila seorang Pengusaha Kena Pajak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Rifqi Nurilmi

Peranan notaris dalam pembentukan holding badan usaha milik negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemandirian BUMN sebagai badan hukum = Role of the notary in the establishment of the holding state owned enterprises to realize legal certainty and independent of soes as legal entities

" BUMN seharusnya memiliki holding company untuk menciptakan kemandirian dan bersaing di dunia internasional. Hal ini disebabkan kepemilikan Negara oleh Kementerian BUMN memiliki rentan benturan kepentingan terhadap pengurusan dan pengelolaannya. Melalui ini, BUMN menjadi kuat secara kelembagaan dan profesional dan Notaris untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model HoldingBUMN yang sesuai dengan karakteristik hukum di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemandirian sebagai badan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51647

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nangoy, Sandra

Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sudut Kepastian Hukum dan Keadilan = The Annulment of Arbitral Award Based on Article 70 of Law Number 30 Year 1999 Regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution In the Frame Work of Legal Certainty and Justice

" Penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (?UU Arbitrase?) telah menimbulkan kontroversi akibat ketentuan tersebut tidak konsisten dan tidak ada aturan yang tegas. Penelitian ini bermaksud untuk mencari korelasi yang tepat terhadap penerapan Pasal 70 dihubungkan dengan penjelasan pasal itu sendiri dan penjelasan pada bagian umum UU Arbitrase sehingga dapat menjamin tercapainya kepastian hukum keadilan bagi para pihak bersengketa. Permasalahan mendasar adalah apakah alasan untuk mengajukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42611

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lisa Fransiska

Analisis kepastian hukum perlakuan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak badan usaha milik negara masuk bursa (studi pada PT. ABC Persero Tbk) = Analysis of the legal certainty of article 25 income tax treatment for the go public state owned enterprise taxpayer (study to PT. ABC Persero Tbk)

" Perlakuan yang berbeda dalam penggunaan dasar penghitungan angsuran antara WP BUMN dan WP masuk bursa serta ketidakjelasan penggunaan tarif angsuran berpotensi menimbulkan permasalahan kepastian hukum bagi PT ABC (Persero) Tbk sebagai WP BUMN masuk bursa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC serta untuk menganalisis implikasi permasalahan kepastian hukum perlakuan PPh Pasal 25 bagi PT ABC. Pendekatan yang digunakan yakni kuantitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S55641

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Noviana Titin Harjanti

Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency

" Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49295

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian