Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Eddy Suseno

Aspek kepastian hukum pendaftaran perusahaan pasca berlakunya otonomi daerah

" Daftar Perusahaan, hingga sampai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU WDP belum tercapai secara optimal yaitu mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Belum terlaksananya tujuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30094

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tjia, Siauw Jan

Analis kebijakan dualisme pembinaan pengadilan pajak terhadap kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak

" Penelitian ini membahas mengenai mengenai Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak Terhadap Kebebasan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Undang Undang Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu perlu diadakannya perubahan Undang Undang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman sedangkan kebijakan dualisme pembinaan pengadilan pajak tidak berimplikasi pada kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

T30291

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Chaerul

Aspek pajak penghasilan pada sektor jasa konstruksi tinj auan untuk meningkatkan kepastian hukum dan rasa keadilan = Aspects of income tax in construction services sector overview to improve legal certainty and justice

" Penulisan tesis ini bertujuan membahas Pajak Penghasilan pada sektor Jasa Konstmksi yang diterapkan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, yang membahas mengenai kualiiikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi, membahas permasalahan timbul dengan akibat pemberlakuan surut peraturan perpajakan, dan penerapan PPh J asa Konstmksi untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka, wawancara, interpretasi penerapan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T33423

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Teguh Andri

Tinjauan asas kepastian hukum atas perlakuan pemotongan pajak penghasilan terhadap imbalan yang diterima dari pihak dealer utama kendaraan bermotor roda dua : studi kasus di PT. X

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

S10613

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lia Amalia

Pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa telekomunikasi ditinjau dari azas kepastian hukum (Studi kasus PT. Indosat)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

S10073

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ade Harfiansyah

Perlakuan pajak penghasilan atas usaha jasa penerbangan iternasional ditinjau dari asas keadilan dan asas kepastian hukum (suatu studi kasus terhadap BUT "V Airlines")

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

S10194

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisis penerapan ketentuan stiker PPN ditinjau dari prinsip kecukupan penerimaan pepastian hukum dan kemudahan administrasi (studi kasus : perusahaan rekaman PT. X Jakarta)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S10140

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fahimah

Analisis kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty) dan biaya kepatuhan (compliance cost) pengusaha kena pajak = Analysis of the affirmation on issuance tax invoices policy observed from the principle of certainty and the compliance cost taxable person

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saat diberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER- 24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajak backdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 ... "

2016

S64052

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mutiara Zahroh

Fungsi hukum administrasi negara dan hubungan antar tingkat dalam pemerintahan: pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas di DKI Jakarta dan Kawasan Puncak Kabupaten Bogor = The state administration law function and the relationship between levels of government: arrangement in traffic management and engineering in Jakarta and Puncak Area of Bogor Regency

" ABSTRAK
Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaannya permasalahan lalu lintas masih sering terjadi, salah satunya kemacetan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa permasalahan lalu lintas dapat diselesaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang terdiri dari beberapa kegiatan, salah satunya pengaturan. Pengaturan tersebut merupakan aspek penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini ... "

2017

S66324

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dinda Dwi Sarinastiti

Analisis sengketa pajak dalam menentukan beneficial owner pada transaksi pembayaran bunga: studi kasus pada PT XYZ = Analysis of tax dispute in determining beneficial owner in interest payment transaction: case study PT XYZ

" Di era globalisasi, transaksi lintas batas negara dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan melakukan pinjaman luar negeri yang mewajibkan pembayaran bunga pinjaman. Sebagai penghasilan pasif, untuk menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) perlu memperhatikan beneficial owner dari suatu transaksi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan beneficial owner secara konsep yang paling tepat antara DJP, PT XYZ, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, selain itu tujuan lainnya untuk mengetahui penerapan azas kepastian hukum dalam Putusan Banding yang ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian