Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Ashrinov Hanum Salsabila

Kewenangan Gubernur dalam menghapus sanksi administrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana covid-19 ditinjau dari hukum perpajakan = The authority of The Governor in abolishing DKI Jakarta regional tax administration sanctions during covid-19 disaster emergency response status using taxation law approach.

" Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak pada negara Indonesia dalam aspek ekonomi, hal tersebut berdampak pula pada kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Selaras dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 sebagai bentuk penanganan atas kondisi tersebut. Penelitian skripsi ini membahas mengenai penghapusan sanksi admnistrasi pajak daerah DKI Jakarta selama status tanggap darurat bencana COVID-19. Penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arnoldi

Pengaruh Penghukuman Terhadap Penggentarjeraan Bagi Pelanggar Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Pengguna Sepeda Motor di Kampus UI Depok)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S6458

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Mohamad Alvin Alvano

Kepastian hukum dalam penerapan business judgement rule berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai upaya mencegah kriminalisasi terhadap direksi : studi kasus putusan nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 = Legal certainty of business judgement rule application based on law numner 40 year 2007 of limited liability company as an effort to prevent criminalization against the directors : case study decision number 41 PK/Pid.Sus/2015

" Business Judgement Rule merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. Prinsip Businnes Judgment Rule secara implisit diakomodir di dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46932

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kepastian hukum pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas

JY 7:1 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Arifin

Analisis penerapan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum pada dasar pengenaan pajak reklame (studi kasus di propinsi dki Jakarta)

" Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame yang efektif berlaku tanggal 28 Nopember 2000 Penghitungan pajak reklame adalah hasil perkalian antara tarip pajak sebesar 25 % dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan variabel-variabel (1) besarnya biaya pemasangan reklame, (2) besarnya biaya pemeliharaan reklame, (3) lama pemasangan reklame, (4) nilai strategis lokasi dan (5) jenis reklame. Dasar pengenaan pajak yang dalam Peraturan Daerah disebut Nilai Sewa Reklame (NSR) ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T309

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diana Lies Fitriasari

Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Dalam Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36326

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Setia Alam

Hubungan Jaminan Kepastian Hukum Berkaitan dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah dalam Analisa Hukum PT.Summarecon Agung Tbk.Lawan Robert Sudjasmin dkk.

" Penulis dalam pembuatan tesis ini telah melakukan penelitian terhadap 2 (dua) masalah pokok mengenai apakah pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap pembeli lelang sudah menjamin kepastian hukum dan apakah Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "Kuat" perlu diubah menjadi sebagai alat pembuktian yang "Mutlak" demi kepastian hukum. Metode Penelitian ini adalah kepustakaan atau yuridis normatif, yang ditinjau dari sudut sifatnya adalah eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu dimana pengetahuan tentang masalah ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurussa Ada

Keberadaan PPH final atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan penerimaan negara = The existence of final income tax on income from transfer of asset transactions form of land area and or buildings in terms of aspects of justice rule of law and state revenues / Nurussa Ada

" [ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek keadilan, kepastian hukum, dan penerimaan negara dalam penerapan pajak penghasilan final atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara dengan praktisi dan akademisi perpajakan juga pejabat dan auditor pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PPh final ini lebih mengutamakan ease of administration, dengan mengabaikan ... "

2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Aryani

Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanam Tumbuh Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Bangka Barat = The Granting of Compensation to Grow For Planting Public Interest in The District West Bangka

" ABSTRAK Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum diatur tentang ganti kerugian tanam tumbuh. Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur bahwa nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Tulisan ini membahas tentang dasar pemberian ganti kerugian tanam tumbuh bagi pemegang hak atas tanah di Kabupaten Bangka Barat dan asas keadilan yang tercermin dari ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44937

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Manambe, Ellena Florance

Teori demokrasi deleberatif sebagai jalan penyempurnaan demokrasi liberal (demokrasi representatif) perwakilan di Indonesia paska reformasi = Deliberative democracy as a mean to enhance liberal democracy or representative democracy in Indonesia

" Teori demokrasi deliberatif sebagai salah satu cara untuk melengkapi, atau bahkan menyempurnakan praktek demokrasi liberal (demokrasi representatif) di Indonesia paska Reformasi. Dengan menggunakan perspektif demokrasi deliberatif milik Jǖrgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt maka setidaknya Teori demokrasi deliberatif sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap ide dan praktek demokrasi liberal yang sedang dijalankan di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus liar yang terjadi dalam masyarakat Di samping ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian