Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query
Afwan Abdi Salam
"
Skripsi ini berupaya untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pembatasan ganjil-genap di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif evidence-based policy. Peneliti menggunakan konsep evidence-based policy (Head, 2008) untuk memahami penggunaan bukti dalam tiga dimensi, yaitu political knowledge, scientific (research-based) knowledge, dan practical implementation knowledge yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Juan Hugo Alan Emmanuel
"
Begitu besarnya potensi kehutanan di Indonesia dibarengi dengan pengelolaan sumber daya hutan yang juga tidak mudah. Konflik-konflik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tidak jarang terjadi saat melakukan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemerintah kemudian secara terkhusus mencanangkan program pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wilayah hutan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Melalui pengukuhan kawasan hutan diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik kehutanan yang sering ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Al Muhammad
"
Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan norma dalam sistem hukum kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional, implikasi ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Silalahi, Gabriel Muara Thobias
"
Ketentuan reduced rate yang berlaku dalam tax treaty berlaku khusus terhadap pengenaan Branch Profit Tax (BPT) pada UU PPh berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai penerapan reduced rate yang dilakukan oleh kontraktor migas, alasannya karena penerapan reduced rate dianggap mengakibatkan ketentuan bagi hasil yang tercantum dalam Production Sharing Contract (PSC) menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tax treaty dengan PSC agar mengetahui ketentuan mana ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alan Budiandri
"
Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara, fiskus berpendapat bahwa bahwa ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Abyan Nagata Javier
"
Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang dasar pemungutannya diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. Sebagai alat yang berfungsi mengatur perekonomian dan mengisi kas negara, pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Malang. Dengan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani dampak pandemi ini, salah satunya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ammar Fakhri Ramadhan
"
Teknologi finansial peer to peer lending menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mencari modal namun tidak memiliki akses untuk mendapat pinjaman dari bank konvensional. Demand yang tinggi serta Imbal hasil yang besar membuat layanan ini diminati banyak investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasinya serta menganalisa mengenai Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang terjadi didalam mekanisme peer to peer lending ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Raden Putri Safinatul Jannah
"
Skripsi ini menganalisis secara mendalam kasus peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa adanya akta autentik, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 40/Pdt.G/2021/PN Tjs. Dalam penelitian ini, dibahas secar komprehensif prosedur jual beli tanah berdasarkan hukum di Indonesia, ketentuan yang mengatur peralihan hak atas tanah, serta pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus untuk mendapatkan pemahaman yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ibnu Wardono
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36410
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Andhika
"
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
