Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah Indonesia sebagian besar adalah perdesaan dengan mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, jumlah penduduk miskin terbesar juga terdapat di perdesaan. Beberapa Negara dewasa ini telah mengembangkan kepariwisataan sampai ke desa-desa dengan memajukan potensi lokal. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata. Salah satu yang juga dapat menjadi daya tarik adalah desa tradisional yang dikembangkan menjadi desa wisata. Kecamatan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah terdapat Candi Borobudur yang menjadi salah satu warisan budaya dunia. Upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa sekitarnya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Diharapkan pemberdayaan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

Indonesia's territory is mostly rural area with majority of residents work in agriculture. Unfortunately, the largest number of poor people stay in rural areas. Recently, many countries have developed tourism to promote the local potentials, and some of them developed tourism villages. Tourism is expected to deliver increased income to local people, either directly or indirectly. Indonesia has a variety of natural and cultural resources that could become tourist attractions. One that can also be the main attraction is a traditional village which developed into a tourism village.

There is Borobudur temple which became one of the world cultural heritage in Kecamatan Borobudur, Central Java. Empowering the community through community-based tourism is done for the purpose of poverty alleviation and welfare in the surrounding villages. This study is to identify community empowerment activities through tourism village, as well as to determine the extent of the impact of empowerment in improving the welfare of the community."

"Kajian di dalam tesis ini berangkat dari program privatisasi yang dijalankan di Indonesia sebagai wahana untuk merevitalisasi dan memperbaiki kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, semangat di dalam privatisasi tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN saja, tetapi sebagai bagian dari administrative reform. Di dalam tesis ini, Peneliti mengemukakan dan mengembangkan tiga gagasan. Pertama, privatisasi BUMN di dalam tertib hukum Indonesia. Dalam uraiannya, gagasan ini diawali dengan mengemukakan keberadaan BUMN sebagai pengejewantahan norma di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti menemukan bahwa privatisasi di Indonesia merupakan administrative reform yang menitikberatkan pada tujuan efisiensi. Kedua, privatisasi BUMN dan status kelembagaan dan keuangan BUMN. Privatisasi BUMN, setelah Peneliti telusuri, ternyata telah mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum kelembagaan dan keuangannya. Untuk status hukum kelembagaannya, BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan tujuan operasional dari non-profit oriented menjadi profit oriented. Oleh karena itu. BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan status hukum kelembagaannya dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Sedangkan dari status hukum keuangannya mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Ketiga, paradoksalitas antara privatisasi BUMN dan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pelembagaan negara kesejahteraan di Indonesia memberikan ruang kepada negara untuk mengintervensi aspek kehidupan ekonomi masyarakat, seperti menyelenggaraan usaha-usaha penyediaan barang publik. Selain itu, dengan menulusuri ide-ide demokrasi ekonomi yang digagas oleh the founding fathers, privatisasi dengan melepaskan saham BUMN kepada pihak swasta saat ini, sebagai bagian dari kampanye neoliberalisme, tidak sesuai dengan ide-ide demokrasi ekonomi tersebut. Namun dengan formulasi dan komposisi yang tepat, privatisasi dapat disinergikan dengan semangat pelembagaan negara kesejahteraan. Hal itu tertuang di subbab saran, dimana Peneliti merekomendasikan untuk melakukan restrukturisasi (sejalan dengan gagasan privatization of management) tanpa melakukan divestasi.

---

This thesis is built from the studies of privatization program in Indonesia established to revitalize and improve financial performances of State-owned Enterprises (SoE). In other side, the spirits that constitute privatization program do not means improving SoE’s performances motive only, but also as a part of administration reform in Indonesia. In this thesis, Researcher proposes and explores at least three ideas. First, privatization is a part of legal order in Indonesia. Descriptively, this idea begins from the existences of SOE which are institutionalized by Article 33 paragraph (2) The 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Then, privatization program must be traced to analyze its compatibility to the administrative reform’s principles. Researcher concludes that privatization is a part of administrative reform which emphasizes the efficiency principle. Second, Researcher analyzes the correlation between privatization and SoE’s legal entity and finance status. After analyzing those, Researcher proposes that privatization had changed the legal entity and finance status. In legal entity perspective, privatized SoE changed its vision from non-profit oriented to profit oriented. It means that privatized SoE has changed its legal entity status from ‘badan hukum publik’ to ‘badan hukum privat’. In finance perspective, privatization scheme changes finance status of SoE from public finance to so-called private finance. Third, there are paradoxes between privatization of SoE and welfare state conception in Indonesia. As we know, welfare state conception gives state more spaces to intervene economic spheres, such as providing the public goods. By tracing the ideas of economic democracy which stated by the founding fathers, privatization as a part of neoliberalism campaign does not conform to these ideas. However, by formulating the good formulation of privatization, we can be sure that privatization can be compatible with welfare state conception and the economic democracy principles. As Researcher suggests, privatization can be adjusted to so-called “restrukturisasi” (as implementation of privatization of management) without divestment schemes in order to establish the ideal privatization."

"ABSTRAKMakna kerja pada perempuan berkeluarga yang bekerja, terutama pada mereka yang berada pada tingkatan manajerial lebih didasari oleh motif atau keinginannyauntuk mengaktualisasikan dirinya. Di Indonesia, kesempatan kerja bagi perempuandengan jenjang kedudukan yang tinggi telah mengalami peningkatan. Namun demikian, fenomena yang terjadi di masyarakat barat menunjukkan adanya kecenderungan yang cukup tinggi dari perempuan berkeluarga yang berhenti bekerja pada tingkatan manajerial. Keinginan membesarkan dan mengasuh anak merupakan alasan yang paling banyak mereka kemukakan.Dilema antara kerja dan rumah tangga tersebut menimbulkan keputusan sebagian perempuan berkeluarga yang bekerja untuk berhenti bekerja. Anggapan bahwatugas-tugas dometik dianggap tidak penting menimbulkan rasa kehilangan nilai bagiindividu perempuan ketika mereka berhenti bekerja, yang menyebabkan mereka kehilangan rasa percaya pada diri sendiri, merasa ‘tidak layak’ untuk bergaul karena statusnya yang ‘hanya’ sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini tampak sedikit banyak telah pula mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat, terrnasuk perempuan sendiritentang peran mereka sebagai ibu mmah tangga. Terdapat anggapan bahwa peran ibu rumah tangga itu ketinggalan Jaman, udak prestisius, dan tidak membutuhkan keterampilan intelektual yang tinggi.Di sisi lain banyak ibu rumah tangga yang menyukai pekerjaan merawat danmengasuh anak. Mereka melihat peran ibu tergolong spesial, dapat memberikan sesuatu yang bermakna yang dapat memperkaya perkembangan anak (Hock dalamSmolak, 1993) dan keleluasaanya dalam mengatur jadual kerja sendiri (Oakley,dalam Smolak, 1993). Paling tidak secara sementara, mereka ingin mengorbankanpenghasilan dan keuntungan lain dari kerja luar rumah dengan jalan memberikanpengaruh mereka terhadap anak.Kesejahteraan psikologis adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Ryff (1989) memaparkan mengenai karakteristik kesejahteraan psikologis yangmeliputi pemahaman dan penerimaan berbagai aspek dari diri seseorang, hubunganyang positif dengan orang lain, kemandirian, memilih lingkungan yang sesuai, memi-liki tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi.Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran secara spesiiik tentangperempuan khususnya perempuan brkeluarga yang telah berhenti bekerja di suatuorganisasi formal dengan kedudukan terakhir pada posisi setingkat manajer. Adanyakeputusan berhenti bekerja menirnbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kondisikesejahteraan psikologis perempuan tersebut setelah berhenti bekerja.Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakanwawancara mendalam dan Skala Kesejahteraan Psikologis (SPWB) yang diadaptasidan Ryff (1989) yang bertujuan mendapatkan gambaran yang mendalam dan bermakna. Subjek penelitian benjumlah 3 (tiga) orang dengan karakteristik usia dewasa madya dengan posisi terakhir setingkat level manajer di suatu organisasi formal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekhasan penghayatan kesejahteraan psikologis pada ketiga subjek penelitian. Subjek yang mengalami dominasidari suami mempunyai kondisi kesejahteraan psikologis yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki kebebasan dalam menentukan pi1ihan-pilihannya sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan kesejahteraan psikologismerupakan proses untuk ‘menjadi'. Rogers (1995) menggambarkan bahwa aktualisasidiri merupakan suatn proses, suatu arah bukan suatu tujuan, dimana aktualisasi diriberlangsung secara terus-menerus, tidak pernah merupakan suatu kondisi yang selesaiatau statis. Oleh karena itu, tidak ada titik puncak dari kesejahteraan psikologis. Yangmungkin dicapai oleh individu adalah berubah dari kondisi kesejahteraan psikologisrendah ke tingkat yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kesejahteraan psikologis buka.n dipengaruhi oleh faktor bekrja atau tidak bekerja, namun terdapat faktor-faktor lain yang diduga lebih memberikan pengaruh terhadap kondisi ke-sejahteraan psikologis mereka.Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian tentangfaktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan psikologis mantanmanajer yang berkeluarga."