Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan  baik itu secara verbal maupun non-verbal semakin marak dikarenakan adanya diskriminasi dan stereotype yang disematkan lingkungan kepada perempuan. Banyak karya sastra termasuk novel Jawa mengonfigurasikan isu-isu ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender. Novel kumpulan roman dari Suparto Brata berjudul Ser! Randha Cocak menggambarkan tentang perjuangan kehidupan perempuan di tengah ranah publik dan stigma janda. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi tindakan tokoh perempuan dalam menghadapi lingkungan yang mendiskriminasi mereka? Tujuan penelitian ini adalah menguraikan strategi perempuan Jawa dalam menyelesaikan masalah diskriminasi dan stigma digambarkan oleh Suparto Brata melalui ketiga tokoh perempuan utama dalam Novel Ser! Randha Cocak. Landasan konseptual yang digunakan adalah konsep hidup nrima dan prinsip rukun hormat Jawa, dengan pendekatan kritik sastra feminis. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Showing dan Telling. Kesimpulan penelitian menunjukkan keberhasilan ketiga tokoh perempuan utama dalam memperjuangkan kesetaraan gender, yakni berhasil mengubah habitus lingkungan tentang ekpektasi-ekspresi terhadap perempuan dengan tindakannya. Perjuangan ketiga tokoh perempuan tersebut melahirkan keterbukaan atau pelepasan ekspektasi masyarakat terhadap perempuan sehingga perempuan mendapatkan peran serta kedudukan yang sama dengan laki-laki, dalam rangka memajukan kehidupan diri serta berperan dalam masyarakat.

---

In recent years, The number of Abuse of Women is reaching a new high caused by discrimination and negative stereotyping toward women. There are numerous literature, Javanese novels included, configured issues of injustice and gender-based abuse. An Anthology by Suparto Brata titled "Ser! Randha Cocak" tells a story of struggles and stigmatization of being a widow in the public eye. The main problem formulation of this study is "how the female protagonist strategized her action againts hostile environments she lived in?". Conceptual foundation of this study is the concept of "acceptance" and "Javanese harmony", with feminist literature critical approach. this study utilized  Qualitative Descriptive analytical method. Data for this research is collected with "Showing & telling" technique. This study concludes that the three female protagonists succeed in their struggle promoting gender equality, by changing environment's habitus about expression-expectation on women and their actions. The protagonists finally realized openness or the release of society's expectation on women, allowing them to gain equal status to men in advancing both the lives of society and their own lives."

"Latar belakang: Perkembangan seorang anak harus dinilai secara berkala dan rutin dikerjakan, sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin bila terjadi keterlambatan perkembangan. Pada tahun 2021, di Indonesia telah dibuat instrumen baru kuesioner penapisan perkembangan ilmu kesehatan anak (PPIKA) usia 12 bulan, tetapi hingga saat ini belum dilakukan penelitian yang menilai kesetaraan kuesioner penapisan tersebut dibandingkan dengan instrumen lain.Tujuan: Menilai kesetaraan antara PPIKA dengan ASQ-3 dalam mendeteksi kecurigaan keterlambatan perkembangan anak usia 12 bulan.Metode: Penelitian ini merupakan rancangan potong lintang di dilakukan pada anak berusia 11 bulan 0 hari hingga 12 bulan 30 hari dari Posyandu di wilayah Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia pada bulan September 2023. Kuesioner PPIKA dan ASQ-3 diiisi oleh orangtua dengan panduan petugas. Hasil kedua pemeriksaan dilakukan analisis kesetaraan dengan menghitung koefisien Cohen Kappa.Hasil: Seratus delapan puluh subjek penelitian diperiksa dan didapatkan prevalens kecurigaan keterlambatan perkembangan menurut PPIKA dan ASQ-3 masing masing sebesar 13,33% dan 25%. Nilai koefisien Cohen Kappa antara PPIKA dan ASQ-3 sebesar 0,456.Kesimpulan: Kuesioner PPIKA memiliki kesetaraan yang cukup baik dibandingkan dengan kuesioner ASQ-3 dalam penapisan perkembangan anak usia 12 bulan

---

Background: Child development must be assessed periodically and routinely, in order to prevent delayed intervention and subsequent developmental delays. In 2021, a new instrument development screening for the 12-month-old child called Penapisan Perkembangan Ilmu Kesehatan Anak (PPIKA) was created in Indonesia, however until now no research has been conducted to assess the agreement of this screening questionnaire compared to other instruments.

Aim: To evaluate agreement between PPIKA and ASQ-3 in detecting suspected developmental delays in children aged 12 months.

Methods: This research was a cross-sectional design conducted on children aged 11 months 0 days to 12 months 30 days from Posyandu in the Jatinegara District Health Center area, East Jakarta, Indonesia in September 2023. The PPIKA and ASQ-3 questionnaires were filled in by parents with guidance from health workers. The results of the two questionnaires were subjected to agreement analyzed by calculating the Cohen Kappa coefficient.

Results: One hundred and eighty research subjects were examined. We found that the prevalence of suspected developmental delay according to PPIKA and ASQ- 3 was 13.33% and 25% respectively. The Cohen Kappa coefficient between PPIKA and ASQ-3 is 0.456.

Conclusion: The PPIKA questionnaire has moderate agreement equivalence compared to the ASQ-3 questionnaire in developmental screening of children aged 12 months."

"Tulisan ini membahas salah satu faktor yang membuat pengesahan Women’s Reservation Bill, rancangan kebijakan menyediakan sepertiga kursi untuk perempuan di Lok Sabha India, terhambat pengesahannya. Salah satu faktor tersebut adalah keterwakilan perempuan di parlemen India yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 7% dari pemilihan umum yang pertama kali di laksanakan di India. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Guna membahas permasalahan penelitian, digunakan teori Supply-Demand untuk menjelaskan sisi supply dan demand yang berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Lok Sabha India, yang menjadi salah satu alasan tidak disahkannya Women’s Reservation Bill. Teori ini dikemukakan Pippa Norris dan Joni Lovenduski di tahun 1995. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi supply, yang diuraikan menjadi sumber daya (waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat dalam politik) lebih berfokus kepada ketersediaan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat di dalam pemilihan umum. Sementara sisi demand memperlihatkan bahwa partai politik atau elit partai memilih calon-calon kandidat berdasarkan diskriminasi dan prasangka yang dilihat dari kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dari masing-masing kandidat. Hal ini yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan dan menjadi alasan Women’s Reservation Bill terhambat hingga saat ini.

---

This paper discusses one of the factors that prevented the ratification of the Women's Reservation Bill, a policy draft to provide one-third of the seats for women in India's Lok Sabha. One of these factors is the very low representation of women in the Indian parliament, with an average of only 7% of the first general elections held in India. This research uses qualitative research methods with data collection techniques based on literature studies. To discuss research problems, the Supply-Demand theory is used to explain the supply and demand sides that affect the low representation of women in Lok Sabha India, which is one of the reasons the Women's Reservation Bill was not ratified. This theory was put forward by Pippa Norris and Joni Lovenduski in 1995. The findings of this study show that the supply side, which is broken down into resources (time, money, and experience) and motivation (drive, ambition, and interest in politics), focuses more on the availability of women to register as candidates in the general election. Meanwhile, the demand side shows that political parties or party elites assess candidate candidates based on discrimination and selection based on the ability, qualifications, and experience of each candidate. This causes the low representation of women and is why the Women's Reservation Bill has been hampered to date."

"Tulisan ini bertujuan menjelaskan proses modernisasi yang berlangsung di Uni Emirat Arab hingga saat ini (2023) dengan mengeksplorasi perubahan bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya di negara tersebut dapat memengaruhi peran perempuan di masyarakat. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa studi pustaka dari menggali literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel internet. Dalam menganalisis sejarah perkembangan peran perempuan di Uni Emirat Arab, penulis menggunakan pemikiran tokoh emansipasi perempuan dari Mesir, Qasim Amin (1863-1908) dan teori perubahan sosial dari sosiolog asal Indonesia, Soerjono Soekanto (1922-2015). Penulis menemukan bahwa terdapat perubahan berkelanjutan mengenai perkembangan peran perempuan di Uni Emirat Arab. Perempuan UEA masa tradisional, banyak digambarkan berperan dalam rumah tangga saja. Faktanya, perempuan di masa sebelum ditemukannya minyak (tradisional), juga berperan dalam bidang ekonomi untuk membantu pendapatan keluarga. Proses modernisasi UEA sejak ditemukannya minyak hingga saat ini, membuat warga UEA lebih stabil secara finansial dan peran perempuan semakin terlihat tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam publik sebagai administrator, politisi, pengusaha, dan banyak lagi. Di bawah konstitusi, Uni Emirat Arab menjamin hak dan status hukum yang setara antara laki-laki dan perempuan.

---

This writing aims to explain the ongoing process of modernization in the United Arab Emirates up to the present (2023) by exploring changes in the economic, educational, social, and cultural fields that may impact the role of women in society. The writing methodology employed in this research is qualitative, utilizing literature review as a data collection technique by examining literature such as books, scholarly journals, and internet articles. In analyzing the history of the development of women's roles in the United Arab Emirates, the author draws on the thoughts of the women's emancipation figure from Egypt, Qasim Amin (1863-1908), and the social change theory of the Indonesian sociologist, Soerjono Soekanto (1922-2015). The author finds that there has been continuous change regarding the development of women's roles in the United Arab Emirates. In traditional UEA society, women were often depicted as having roles primarily within the household. In reality, during the pre-oil discovery period (traditional), women also played a role in the economy to contribute to family income. The modernization process in the UEA since the discovery of oil until now has made UEA citizens more financially stable, and the role of women is increasingly visible not only in the economic sphere but also in the public domain as administrators, politicians, entrepreneurs, and more. Under the constitution, the United Arab Emirates ensures equal rights and legal status between men and women."

"Penelitian ini menganalisis tentang kesetaraan jender di Hindia Belanda pada awal abad 20, khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan sebagaimana tercermin dalam karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit di surat kabar Doenia Baroe. Pada awal abad 20 Politik Etis dalam bidang pendidikan membawa perubahan besar terhadap pola pikir generasi muda di Hindia Belanda. Perubahan ke arah modernitas yang mengedepankan kesetaraan dirasakan oleh semua kalangan, termasuk perempuan. Masalah kesetaraan jender yang menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan semakin mengemuka, tak terkecuali di lingkungan perempuan Tionghoa Peranakan. Karya-karya sastra Tionghoa Peranakan yang terbit dalam surat kabar Doedia Baroe di Padang pada tahun 1930 didominasi oleh tema tentang kesetaraan jender. Mengapa terjadi dominasi tema tersebut dan sejauh mana pengaruh atau peran karya-karya itu terhadap perjuangan kesetaraan jender khususnya di lingkungan masyarakat Tionghoa Peranakan, itulah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah dan teori jender sebagai landasan konseptual.  Dari penelitian dan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa, kesetaraan jender yang ingin dicapai oleh perempuan Tionghoa Peranakan khususnya, adalah perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya mencakup pendidikan, pergaulan, dan kebebasan memilih pasangan hidup.

---

This study analyzes gender equality in the Dutch East Indies at the beginning of the 20th century, especially in the Tionghoa Peranakan community as reflected in the Tionghoa Peranakan literary works published in the Doenia Baroe newspaper. At the beginning of the 20th century the Politik Etis in the field of education brought major changes to the mindset of the younger generation in the Dutch East Indies. Changes towards modernity which put forward equality are felt by all groups, including women. The issue of gender equality which demands equal rights for men and women has increasingly surfaced, including the Tionghoa Peranakan women. The works of Tionghoa Peranakan literature that were published in the Doedia Baroe newspaper in Padang in 1930 were dominated by the theme of gender equality. Why the domination of this theme occurs and to what extent the influence or role of these works on the struggle for gender equality, especially in the Tionghoa Peranakan environment, is the subject of this study. The research was conducted using historical methods and gender theory as a conceptual basis. From the research and analysis conducted, it was found that the gender equality to be achieved by Tionghoa Peranakan women in particular is equal treatment between men and women which includes education, association, and the freedom to choose a life partner."

"Sebagai salah satu produk budaya populer yang paling digemari, film tidak semata-mata hanya berperan sebagai hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai suatu wadah untuk menyoroti isu-isu sosial dan budaya yang telah atau sedang terjadi saat proses pembuatan film tersebut terjadi. Salah satu film Rusia yang mengangkat isu sosial adalah film Человек, который удивил всех/Pria yang Mengejutkan Semua Orang yang secara tersirat mengangkat isu keseteraan gender dalam masyarakat Rusia modern. Penelitian ini membahas isu sosial dalam film tersebut yaitu kesetaraan peran wanita dan pria dalam lingkup rumah tangga serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan realita sosial di masyarakat Rusia abad 21.

---

As one of the most favorable popular cultural products, films do not merely act only as entertainment for the public, but also as a forum to highlight social and cultural issues that have occurred, or were currently occurring during the film-making process. One of the Russian films that raises social issues is The Man Who Surprised Everyone, which implicitly raises the issue of gender equality in modern Russian society. This research discusses social issues in the film The Man Who Surprised Everyone, namely the equality of the roles of women and men in the household sphere and how it relates to social reality in Russian society in the 21st century."

"Kesetaraan gender masih menjadi tantangan bagi bangsa kita. Hal itu dikarenakan masih banyak terjadi praktek ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kaum perempuan menjadi korban ketidakadilan tersebut. Kenyataan itu melahirkan kebudayaan dan peradaban yang negatif bagi bangsa. Diperlukan sarana yang efektif guna mewujudkan kesetaraan gender untuk membangun peradaban bangsa yang unggul. Yakni, melalui partai politik. Melalui langkah langkah transformatif berbasis gender yang dilakukan oleh partai politik, diharapkan akan mampu menyiapkan peradaban bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik.

---

Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact."