Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas persamaan dan kesetaraan (taswiyah) merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam akad ju’alah pada transaksi saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Dimana, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kedudukan yang sama/setara untuk menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas ini penting untuk diterapkan dalam setiap tahapan akad, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pasca kontraktual. Sehingga, daya kerja asas kesetaraan dapat diuji dari faktor perbuatan para pihak, isi dari akad dan pelaksanaan akad. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti akad ju’alah dalam transaksi saham syariah melalui aplikasi IPOT dari Indo Premier. Kemudian, akad ju’alah pada Indo Premier tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan tentang penerapan asas kesetaraan dan akad ju’alah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indo Premier pempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nasabahnya, untuk menentukan hak dan kewajiban dalam akad serta menentukan imbalan ju’alah dalam pelaksanaan akad tersebut. Dengan demikian, akad ju’alah pada Indo Premier belum sepenuhnya menerapkan asas kesetaraan dan bertentangan dengan ketentuan akad ju’alah dalam hukum Islam, dimana imbalan ju’alah ditentukan oleh Nasabah.

---

The principle of equality and equality (taswiyah) is one of the principles that must be applied in the ju'alah in stock transactions in the Indonesian Islamic Capital Market. Where, the parties who make the contract must have the same/equal position to determine the rights and obligations in a balanced way. This principle is important to be applied in every stage of the contract, both at the pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Thus, the working power of the principle of equality can be tested from the factors of the actions of the parties, the content of the contract and the implementation of the contract. The empirical juridical research method is used to examine ju'alah in sharia stock transactions through the IPOT application from Indo Premier. Then, ju'alah at Indo Premier is analyzed based on the provisions regarding the application of the principle of equality and ju'alah in Islamic law. The results show that Indo Premier has a higher position than its customers, to determine the rights and obligations in the contract and determine ju'alah in the implementation of the contract. Thus, ju'alah at Indo Premier has not fully implemented the principle of equality and is contrary to the provisions of the ju'alah in Islamic law, where the ju'alah is determined by the Customer."

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan Womenomics bagi industri konstruksi berdampak pada pekerja perempuan di industri tersebut. Womenomics adalah kebijakan dari Perdana Menteri Abe yang bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif perempuan di dunia kerja, yang lalu diturunkan ke industri konstruksi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan penuaan tenaga kerja. Dengan menganalisis kebijakan menggunakan teori struktur patriarki dari Sylvia Walby dan tokenisme dari Rosabeth Kanter, tesis ini menjelaskan bagaimana kebijakan Womenomics yang diturunkan di industri konstruksi tidak mendukung partisipasi aktif perempuan, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja dengan menarik lebih banyak pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dokumen pemerintah dari situs kementrian Jepang, artikel berita, jurnal internasional, video, serta data statistik pendukung.Kebijakan Womenomics di industri konstruksi belum berhasil mengatasi masalah yang menghambat pekerja perempuan di industri konstruksi. Alih-alih mendorong dan menciptakan perubahan sistem kerja di industri konstruksi agar lebih mendukung kerja perempuan, kebijakan ini lebih banyak mempromosikan imej konstruksi yang ramah perempuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Sementara permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan di industri konstruksi tidak banyak ditangani. Kebijakan yang diambil pemerintah didasari oleh kepentingan kapitalis untuk memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan banyak biaya, dan kepentingan patriarkis yang mendukung kapitalis dengan menggunakan perempuan sebagai cadangan tenaga kerja.

---

This thesis examined how Womenomics policy for construction industry affected the women working in that industry. Womenomics is a policy from Prime Minister Abe that aims to support women’s active participation in the workplace. The policy is further specialized for construction industry who suffered from lack of labor and aging labor. By analyzing the policy using structures of patriarchy by Sylvia Walby, and tokenism by Rosabeth Kanther, this thesis explained how Womenomics in construction industry did not support women’s active participation, and instead used as a tool to fill in the lack of labor by attracting more women worker. This thesis used qualitative method using data such as government’s documents, news articles, academic journals, videos, and statistical data.

Womenomics policy in construction industry has yet to address the problems that hinders women workers in construction industry. Instead of pushing and creating a change in construction industry’s working system to support women’s work, the policy dealt more with promotion effort to uplift the industry’s image among women and girls and attract them to work in construction. Whereas the problem faced by women who is already working in the industry is often neglected. The government constructed the policy based on capitalist interest to get as much profit with as little cost as possible, and patriarchal interest that supported capitalist interest by using women as labor reserve."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap perpajakan Indonesia masih jauh dari maksimal. Penelitian ini menguji pengaruh tiga faktor penting terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro di Indonesia, yaitu Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran, dengan menggunakan regresi berganda. Survei secara online dilakukan untuk mengumpulkan data dari 122 responden di kota Surabaya dan berfokus pada wajib pajak perusahaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, serta Kesetaraan dan Kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak usaha mikro. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku kepatuhan di kalangan wajib pajak.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in Indonesia's economy. However, the contribution of MSMEs to Indonesian taxation is still far from reaching the maximum point. This research examines the effect of three critical factors on tax compliance among the Micro Enterprises in Indonesia, namely Tax Knowledge, Tax Rate, and Equity and Fairness, by using multiple regression. An online survey was conducted to collect data from 122 respondents in Surabaya and focused on micro-enterprises taxpayers. The result indicates that Tax Knowledge, Tax Rate, Equity and Fairness significantly impact tax compliance among the micro-business taxpayers. Tax Knowledge had the most significant impact on compliance behavior among the taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan anggaran responsif gender dan melihat apakah alokasi belanja Kabupaten Bogor menunjukkan tingkat responsivitas pada aspek keberpihakan pada kesetaraan gender pada sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan positivisme dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan (1) telaah dokumen kebijakan strategis Kabupaten Bogor yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan (2) wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pelaksanaan anggaran responsif gender masih lemah, (2) Alokasi belanja Kabupaten Bogor di sektor pendidikan dan kesehatan sudah menggunakan anggaran responsif gender, namun masih sangat kecil. Kecilnya alokasi anggaran yang responsif gender ini karena alokasi belanja untuk aparat masih lebih besar dari pada anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat.

---

This study aims to analyze Kabupaten Bogor's commitment in implementing gender responsive budgeting and analyze if the budget allocations show the level of responsiveness of the aspects of gender equality in education and health sectors. This study conducted with positivism approach and qualitative approach. The data was collected by (1) reviewing Kabupaten Bogor?s strategic policy documents: RPJPD, RPJMD, and RKPD, and (2) interviewing relevant agencies.

The findings showed that (1) Kabupaten Bogor's commitment towards the implementation of gender responsive budgeting is still low, (2) Kabupaten Bogor's expenditure allocations in education and health sectors already use gender responsive budgeting, but the allocations are still very small. Allocations for apparatus are larger than the allocation for the community."

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti sejauh mana sebuah lembaga pengelola zakat telah menerapkan prinsip Islamic good governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Penilaian penerapan prinsip Islamic good governance ini dilakukan dengan mengompilasikan beberapa pedoman tata kelola yang ada yaitu Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution AAOIFI; serta Zakat Core Principles oleh Irfan Syauqi Beik dkk. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada pihak-pihak berkepentingan dan berbagai sumber lainnya. Bedasarkan hasil wawancara serta perolehan data sekunder lainnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat yaitu LAZ Dompet Dhuafa maupun BAZNAS secara umum telah menerapkan prinsip Islamic Good Governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk diterapkan kedepannya.

---

ABSTRACT

The primary objective of this study was to examine the extent to which an institution of zakat has been applying the principles of Islamic good governance in carrying out the zakat management activities. The assessment conducted by compiling some guidelines for governance that exists are General Code of Good Governance for Sharia Business by KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions by AAOIFI; and Zakat Core Principles by Irfan Syauqi Beik et al. To obtain a comprehensive result, the study was carried out with the mechanism of interview to the parties concerned and other sources. Based on the results of the interview and other secondary data acquisition, the result of this study indicate that each LAZ Dompet Dhuafa and BAZNAS in general has implemented the principles of Islamic good governance in carrying out zakat management activities but still needs to do an improvement on some particular things."

"Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah selaku regulator tetap harus mengontrol restitusi pajak untuk meminimalisir adanya potensi kerugian negara. Dalam menjamin pelayanan dan efisiensi restitusi pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PMK-117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Proses restitusi PPN di dalam penelitian ini ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax. Penelitian menggunakan pendekatan post positivisme dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas restitusi PPN ditinjau dari asas efisiensi dan konsep pro corporate cash flow tax telah memberikan efisiensi, karena jangka waktu penyelesaian menjadi paling lambat 1 (satu) bulan dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan cash flow untuk peningkatan produksi yang dapat mendorong peningkatan revenue Wajib Pajak. Namun di sisi lain memberikan biaya psikologis tersendiri karena potensi sanksi yang lebih besar apabila dikemudian hari Wajib Pajak diperiksa dan ditemukan kurang bayar. Selain itu, untuk menjaga kesetaraan pengamanan penerimaan negara, pemerintah menerapkan Pasal 35A UU KUP mengenai ILAP serta atas diterapkannya Joint Audit dalam Program Sinergi.

---

Value Added Tax (VAT) Refunds is one of the taxpayer's rights that must be fulfilled by the government. On the other hand, the government as a regulator has remains control tax refunds to minimize the potential of state losses. To ensure the service and efficiency of tax refunds, the government issued a Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 117/PMK.03/2019 concerning Amendments to the Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2019 concerning Procedures of Preliminary Tax Overpayment Refunds. The process of VAT refunds in this study is reviewed by the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax. This research uses descriptive post positivism approachment. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The findings are the implementation of a preliminary refund for overpayment of taxes on VAT in terms of the principle of Efficiency and the concept of Pro Corporate Cash Flow Tax has provided efficiency, because the settlement period of VAT refunds at least 1 (one) month can help companies to allocate cash flow to increase production that can encourage increased taxpayer revenue. However, it provides its own psychological costs because of the potential for higher sanctions if later a tax audit is conducted and found that taxpayer is underpaid. In addition, to maintain the equality of securing state revenue, the government has given its services as Article 35A of the KUP Law on ILAP is implemented and as Joint Audit in the Program Sinergi is implemented as well."