Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACTThe development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition."

"Dominasi kelompok identitas religius di Indonesia, yang diperkuat dengan kekuasaan negara akan meminggirkan wacana yang datang dari kelompok identitas minoritas. Demokrasi harus melindungi iklim keberagaman dan pola hidup yang setara antar-individu, untuk menjaga pertukaran nilai yang dinamis dalam ranah masyarakat. Kekuasaan negara dalam ranah demokrasi, tidak bisa berpegang pada kepentingan sebuah kelompok identitas. Keberagaman, dan nilainilai yang terkandung dalam tiap kelompok identitas merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan negara sebagai sumber kekuasaannya. Prioritas negara adalah merekognisi kelompok-kelompok identitas minoritas, dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkannya.

---

Domination of religious identity groups in Indonesia, which got more strength from the power of constitution will repress every discourse that come from minor identity groups. Democracy must protects the diversity and people_s way of life in egalitarian rules, to keep the dynamics of value-exchange in society. The power of the state in a field of democracy, cannot rely on one identity group_s interests. Diversity, and the values of every identity groups are sources of government_s power. A prior responsibility of the state is to recognize minor identity groups, through regulations which is produced by government."

"Konklusi logis dari kesempurnaan civil society di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip equal-liberty yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. Individual liberty membahayakan equality, karena individual liberty dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan inequality. Begitu pula sebaliknya, equality akan membahayakan individual liberty, karena equality pada akhirnya harus merepresi individual liberty untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai stabilizer pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang political dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi political dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

---

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit."

"Keadilan dan kesetaraan adalah impian setiap manusia, namun pada kenyataannya ada setengah penduduk dunia yang belum merasakannya, dalam hal ini perempuan. Melalui feminisme, perempuan mendobrak dominasi patriarkal yang ada. Perjuangan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh perempuan, sebab melalui pemikiran filsuf laki-laki seperti, John Stuart Mill, sebagai agen perubahan pada kesetaraan perempuan dengan jalan hak pilih dan Jacques Lacan dengan konsep tahapan pembentukan manusia agar perempuan keluar dari tatanan simbolik yang maskulin, serta Jacques Derrida dengan ?alat? dekonstruksi, membongkar tradisi maskulin dan menyuarakan feminitas dengan jalan tulisan. Juga melalui konsep subjek tiga filsuf ini, diharapkan tradisi patriarkis dapat terkikis.

---

Equality and justice is a dream for each and every human being, but in fact, half of the world population never feel it, in this case, women. Through feminism, women smashed the patriarchal domination that still exists. Actually, this fighting not only done by women, because through the thoughts of males philosopher like, John Stuart Mill as the agent of change in women equality with way of suffrage and Jacques Lacan with human figuration phases, in order to make women come out from the masculine?s symbolic order, as well as Jacques Derrida with deconstruction?s ?tool?, breaking the masculine?s tradition and give voice to femininity through the literature. Also through the concept of subject from these three male philosophers, it is hoped that patriarchies tradition could vanish."