Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang hukum waris apakah yang berlaku bagi keturunan Tionghoa beragama Islam di Indonesia dan dasar hukumnya, serta kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam tersebut terhadap gugatan yang didasarkan pada hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris di Indonesia, disertai dengan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam pembagian harta warisan, terutama bagi pihak ketiga yang turut berkepentingan dan dirugikan karena ketidakpastian tersebut. Ketidakjelasan tentang hukum waris inilah, khususnya yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa beragama Islam, yang hendak dijawab melalui penelitian ini melalui metode yuridis normative dan didukung dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di bidang kenotariatan. Adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang benar bagi masyarakat, khususnya hukum apakah yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang dalam bidang hukum perdata tertentu, khususnya hukum waris, masih mendasarkan pada golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda, serta sejauh apa kekuatan hukum yang diberikan oleh surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

This thesis study about what inheritance law applicable for Chinese Moslem in Indonesia and its legal basis, as well as the legal strength of certificate of inheritance produced by Notary for Chinese Moslem against lawsuit based on Moslem inheritance law. Pluralism of inheritance law in Indonesia, supported by lack of specific regulation in Indonesian inheritance law caused uncertainty for the people in division of inheritance, especially for third parties who were disadvantaged by this condition. This thesis in made to answer the uncertainty in inheritance law, specifically for Chinese Moslem, through normative juridical methodology supported by literature study and interview with expert in the field of notaries. It is the role and duty of a Notary to provide the appropriate legal guidance to the people, which includes what law applicable in certain aspect of civil law, specifically inheritance law, which still use the segmentation of people in the Dutch colonial era as basis, as well as the legal strength provided by certificate of inheritance made by Notary in providing legal certainty to the people."

"Skripsi ini fokus membahas penetapan-penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan poligami karena tidak memiliki keturunan laki-laki dalam kaitannya dengan Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan salah satu alasan pengadilan dapat memberikan izin poligami bagi seorang suami yaitu jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bagi masyarakat adat yang menarik garis keturunan laki-laki, maka memiliki anak laki-laki menjadi penting. Dalam hal ini, terdapat pembahasan kasus di penetapan pengadilan apakah ketiadaan keturunan laki-laki dapat dijadikan alasan poligami. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap penetapan-penetapan pengadilan. Adapun penetapan- penetapan pengadilan yang dimaksud adalah penetapan pengadilan di Provinsi Bali dimana masyarakat menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam kasus yang menjadi bahan penelitian, pengadilan tetap memberikan izin poligami bagi suami walaupun istri masih dapatmelahirkan keturunan berjenis kelamin perempuan. Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena kata keturunan tidak diperjelas sebagai keturunan berjenis kelamin laki-laki maupun keturunan berjenis kelamin perempuan. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan dalam penelitian yaitu 1. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang akan mengajukan poligami? dan 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami karena tidak memiliki keturunan laki-laki?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum adat terutama hal sistem kekeluargaan yang masih berlaku dalam masyarakat Indonesia.

---

The focus of this thesis discusses the Decrees of the Court that grant the permit for polygamy because it does not have male descendants in relation to Article 4 paragraph 2 c Law No. 1 of the Year 1974 on Marriage. In Article 4 paragraph 2 c Law No. 1 of the Year 1974 on Marriage, one of the reasons that Court may give permission for polygamy is is if the wife can not give birth to descent. For the indigenous communities that attract male lineage, having the male descendant is important. In this case, there is a discussion of the case in the Decrees of the Court of whether the absence of male descendants can make a party to polygamy. To answer these problems, doing research on the Decrees of the Court is necessary. The Decrees of the Court is from the Court in Bali which is the community embraced the system of family men. In the case that became the research material, the court nonetheless permit polygamy for her husband even though his wife still can give birth to offspring of the female sex. This is contrary to the sound of Article 4 paragraph 2 c Law No. 1 of the Year 1974 on Marriage because the word, descendant, never made clear as male sex descendant or female sex descendant. Whereas, in the Costumary Societies in Indonesia, the sex of the descendants still has a significant impact. The writer propose two principal problems in this study, which are 1. How terms that must be met for the parties that submit for polygamy and 2 . How the legal considerations made by the judges in grant of the permit for polygamy because it does not have male descendants. This research used normative juridical method with explanatory typology. Based on the results of the writer 39 s research, the legal considerations of the judges has been consistently refers to Law No. 1 of the Year 1974 on Marriage and also Adat Law, especially the Kinship System that still applies in Costumary Societies in Indonesia. "

"Perilaku sehat penting untuk dilakukan tiap individu, salah satunya pada mahasiswa yang memiliki riwayat penyakit keturunan. Terdapat hal yang berpengaruh pada perilaku sehat dan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perceived threat dan self-efficacy dalam perilaku sehat pada perilaku sehat mahasiswa yang memiliki riwayat kerabat dengan penyakit mata keturunan. Penelitian ini melibatkan 109 partisipan dengan usia berkisar 18-25 tahun dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived threat terhadap katarak dan glaukoma pada komponen perceived susceptibility dan perceived seriousness tidak berpengaruh signifikan dengan perilaku sehat. Kemudian, self-efficacy dalam perilaku sehat dengan perilaku sehat berpengaruh signifikan. Hasil juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata perilaku sehat antara partisipan yang memiliki riwayat penyakit mata keturunan katarak dan glaukoma. Begitu juga dengan rata-rata self-efficacy dalam perilaku sehat. Berbeda dengan rata-rata kedua komponen perceived threat antara partisipan yang memiliki riwayat penyakit mata keturunan katarak dan glaukoma yang menunjukkan perbedaan signifikan. Hasil dan saran didiskusikan.

---

Health behavior is important for each individual, also for students with familial risk of inheritable eye disease. There are things affect health behavior, and this study aimed to investigate the effects of perceived threat and health behavior self-efficacy on health behavior among the students with familial risk of inheritable eye disease. This study involved 109 participants that were aged between 18-25 years and data were analysed using multiple linear regression and independent sample t-test.

Results indicated that the perceived threat to cataracts and glaucoma on perceived susceptibility and perceived seriousness had no significant effect on health behavior. Then, health behavior self-efficacy had significant effect on health behavior.

Results also indicated that there were no significant difference between the average of health behavior between participants with familial risk of cataract and glaucoma. Likewise with the average of health behavior self-efficacy. In contrast to the average of the two perceived threat components between participants with familial risk of cataract and glaucoma which indicated a significant difference. Results and recommendations are discussed."

"

Dinamika yang dialami keturunan Tionghoa pada setiap wilayahnya memberikan warna tersendiri akan keberagaman dalam memandang identitas etnis. Pergulatan keturunan Tionghoa dalam beradaptasi dari generasi ke generasi di Indonesia juga disertai masalah ekonomi, kewarganegaraan, dan juga konflik sosial budaya. Hal ini juga tidak terlepas dari sejarah dan persoalan sosial politik yang berpengaruh dalam pembentukkan identitas keturunan Tionghoa. Tujuan dari tulisan ini untuk menelusuri lebih jauh terkait bagaimana dinamika yang harus dilalui oleh keturunan Tionghoa di wilayah Maluku Tengah, khususnya yang dialami keluarga saya dalam kasus keturunan Tionghoa-Ambon serta pengaruhnya terhadap identitas yang saat ini mereka tunjukkan. Dinamika yang dialami oleh subjek akan dikaji melalui perspektif life history–atau oral history–dengan meminta informan untuk menjabarkan pengalaman keluarganya dan menceritakan bagaimana interaksi sosial yang terjalin dengan status dan identitas yang saat ini dimilikinya. Hasil temuan dari penelitian ini mencakup proses-proses keturunan Tionghoa-Ambon dalam mengidentifikasikan, menegosiasikan, dan memilih identitas diri seperti apa yang harus mereka tampilkan dalam kehidupan sosial-budaya.

---

The dynamics experienced by Chinese descendants in each region provide their own unique perspective on ethnic identity. The struggles of Chinese descendants in adapting from generation to generation in Indonesia are accompanied by economic issues, citizenship, and socio-cultural conflicts. This is also influenced by historical and socio-political issues in shaping the identity of Chinese descendants. The purpose of this paper is to delve deeper into how the dynamics experienced by Chinese descendants in the Central Maluku, particularly those experienced by my family in the case of Chinese-Ambonese descent, influence the identity they currently exhibit. The dynamics experienced by the subjects will be examined through a life history perspective—or oral history—by asking informants to describe their family experiences and narrate how social interactions are intertwined with their current status and identity. The findings from this research include the processes of Chinese-Ambonese descendants go through in identifying themselves, negotiating, and choosing the self-identity they should present in socio-cultural life.

"

"Serat Pustaka Raja Purwa jilid III ini diawali dengan kisah Prabu Basurata dan Dhasarata diberi makanan oleh Bathara Wisnu, yaitu makanan para dewa (payasa) yang diletakkan di atas jamur dipa. Maksudnya agar Basurata dan Dhasarata dapat memperoleh keturunan. Bagian akhir buku ini dikisahkan setelah selesai upacara Rajawedha Prabu Basupati mendapat petunjuk untuk melakukan penghormatan kepada leluhurnya. Setelah melakukan penghormatan Prabu Basupati menjadi raja yang dihormati."