Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui secara jelas apakah jual beli yang dilaksanakan oleh FS atas harta tidak bergerak (tanah) yang dimilikinya sah atau tidak, karena terhadap hak atas tanah tersebut telah ada putusan pengadilan yaitu adanya Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dengan No. 205/Pdt.G/1996/PA.Plg tanggal 22 Oktober 1996 yang dalam amarnya menyatakan membatalkan perkawinan FS denga H Serta mengabulkan sita jaminan yang dimohon oleh penggugat, akan tetapi FS dapat menjual hartanya yang nyata-nyata termasuk dalam sita jaminan tersebut tanpa hambatan, bahkan dapat dibalik nama oleh pembeli, sehingga pertanyaannya adalah kenapa hal tersebut dapat terjadi, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan metode untuk pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap perlu baik di dalam pemeriksaan persidangan maupun di luar persidangan seperti mendatangi Kantor Pertanahan Palembang, yang ternyata didapat keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa dalam buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Palembang, tidak pernah tercatat sita jaminan tersebut, sehingga sita jaminan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak maupun pihak ketiga lainnya dan dianggap tidak pernah ada, karena tidak pernah ada maka jual beli yang telah dilakukan oleh FS tidak melanggar hukum bahkan sebaliknya telah sah, hal ini dapat terjadi akibat keteledoran pihak Pengadilan Agama Kelas IA Palembang."

"Buku ini dibuat untuk keperluan menjalankan urusan barang tidak bergerak, yaitu tanah. Mulai dari urusan jual beli tanah, pendaftaran dan balik nama, cara penghitungannya, dan contoh-contohnya."

"ABSTRAKPertumbuhan pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota-kota besar seperti DKI Jakarta menimbulkan berbagai implikasi khususnya di bidang hukum pertanahan dan lingkungan. Di bidang hukum tanah timbul persoalan karena pembangunan gedung-gedung bertingkat tidak hanya di permukaan saja melainkan ke dalam tubuh bumi yang lazim disebut ruang bawah tanah. Masalah hukum yang timbul adalah banyaknya Perda yang berdiri sendiri karena tidak adanya peraturan yang menjadi payung sehingga berbenturan dengan ketentuan peraturan dan aspek hukum lain seperti hukum lingkungan. Penerapan pasal 33 ayat (1) UUD 45, UUPA terutama pasal 1, 2, 4, dan 16 serta UUPLH No. 23/ 1997, UU SDA No.7/2004, dan UU Penataan Ruang No.26/ 2007 pada faktanya tidak terlalu efektif dalam pengembangan ruang bawah tanah terutama mengenai keuntungan ekonomi (economy benefit) dan kerugian ekonomi (economy lost). Penelitian dalam tulisan ini bersumber pada masalah konsep pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan bagaimana dukungan aspek hukum tanah dan lingkungan dalam kebijakan pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tersebut. Masalah yang yang kedua adalah bagaimana permasalahan hukum yang terjadi dan ekologis (tata guna air) akibat pengembangan ruang bawah tanah sebagai konsep aktivitas di kota-kota besar seperti DKr Jakarta.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pant dengan isu hukum mengenai lingkungan dan pengembangan ruang bawah tanah khususnya di DKI Jakarta. Di samping itu, penelitian juga bersifat deskriftif analisis dengan dukungan data primer dan sekunder.Akhir tulisan dari basil penelitian ini disimpulkan bahwa permasalahan pengembangan dan pengelolaan ruang bawah tanah di kota-kota besar seperti DKI Jakarta rnerupakan masalah yang cukup kompleks karena belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur ruang bawah tanah. Akibatnya sering terjadi pelanggaran oleh para pengembang dengan menggunakan izin pihak regulator Pemerintah Daerah yakni IMB. Pelanggaran IMB berakibat buruk pada tatanan lingkungan umumnya dan khususnya cekungan air tanah karena sistemnya telah rusak akibat pengembangan ruang bawah tanah yang tidak terkendali. Dampak buruk lingkungan akibat pengembangan ruang bawah tanah khususnya tata guna air cukup besar di kawasan-kawasan gedung bertingkat."

"ABSTRAKKota Tanjungpinang merupakan salah satu kota pesisir yang memilikipermukiman di atas air pada perairan pesisir dengan pelantar-pelantar sebagaiaksesnya. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama, turun-temurun, bahkan sudahmenjadi bagian kekhasan budaya dari masyarakatnya. Sayangnya pengaturanmengenai hak atas tanah di kawasan tersebut belum ada. Permasalahannya adalahpenerapan hak atas tanah di perairan pesisir tidak dapat begitu saja disamakandengan daratan, mengingat rezim yang terkait tidak hanya bidang pertanahan,tetapi juga kelautan, lingkungan, dsb. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, pertama,menjabarkan konsep Hukum Tanah Nasional dalam memenuhi penerapan hak atastanah di perairan pesisir. Kedua, menjabarkan penerapan Hak Milik, Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai yang sudah dilakukan Kantah Kota Tanjungpinangselama ini untuk permukiman di atas air perairan pesisirnya. Ketiga, menganalisisdan meberikan rekomendasi pengaturan terkait hak atas tanah untuk permukimandi atas air perairan pesisir Kota Tanjungpinang (sebaga antisipasi). Adapunmotode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka ataudata sekunder yang terkait. Kesimpulannya, hak atas tanah yang paling tepatadalah Hak Pengelolaan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang,kemudian diberikan kepada masyarakat yang bermukim di sana baik dengan HakMilik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Hal inibertujuan agar pemerintah daerah setempat memiliki kekuasaan yang efektifdalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemilikan dan penguasaan tanah dikawasan permukiman tersebut, sehingga kondisi lingkungan dan berbagai aspeklainnya tetap terjaga

---

ABSTRACTTanjungpinang is one of the coastal cities that have settlements on thecoastal waters with ?pelantar? as an access. The condition has been going onsince long, hereditary, and become part of the cultural distinctiveness of thecommunity. Unfortunately arrangements regarding land rights in the region doesnot exist. The problem is the application of the right to land in the coastal waterscan not be equated with the mainland, given the associated regime not only inland, but also marine, environment, etc. This study has three objectives, first,describes the concept of the National Land Law in the implementation of landrights in coastal waters. Second, describe the application of Hak Milik, Hak GunaBangunan, and Hak Pakai that has been given during Kantah Tanjungpinang forsettlement on coastal waters. Third, gave the recommendations related to landrights arrangements for settlement on coastal waters in Tanjungpinang (asanticipation). The method used normative, that is checking library materials orsecondary data related. The conclusion, Hak Pengelolaan submitted to theGovernment Tanjungpinang, then given to the people who live there either withHak Milik, Hak Guna Bangunan, and Hak Pakai above Hak Pengelolaan. It isintended that local governments have the authority to perform the functions ofeffective control over the ownership and control of land in the settlement area,and keep the environmental conditions and various other aspects remain intact"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan dalam suatuperikatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan jaminan terhadap Hak atas Tanah yang tidak dibebankan dengan Hak Tanggungan, kedudukan SKGR sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang, serta analisis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri KotaPekanbaru Nomor 306/PDT.G/2018/PN.Pbr. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hukum tertulis dengan realita. Adapun analisa data dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala(fact finding). Analisis didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, serta Undang-undang dibidang Hukum Agraria dan Hak Tanggungan, dan realita penjaminan SKGR di Propinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian, pada prinsipnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, pembebanan jaminan Hak atas Tanah tanpa diikatkan dengan Hak Tanggungan adalah sah, karena didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak. Begitu pula mengenai penjaminan SKGR yang meskipun tidak bisa diikatkan dengan Hak Tanggungan karena SKGR bukan merupakan objek Hak Tanggungan, pada prinsipinya SKGR tetap sah menjadi jaminan dalam suatu perikatan sepanjang para pihak sepakat untuk menerima SKGR sebagaijaminan dalam perjanjian utang piutangnya. Terkait analisis putusan, terdapat perbedaan pendapat antara penulis dengan Majelis Hakim terutama dalam penerapan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

---

ABSTRACTThis study discusses the Compensation Certificate (SKGR) which is commonly found in Riau Province. SKGR is a statement issued by the Lurah during the transfer of arable land that has not been certified. Not infrequently, SKGR is used as collateral in a loan agreement. Land that is not yet certified should not be used as collateral in an agreement. The issues raised in this study are regarding the strength of guarantees for Land Rights that are not charged with Mortgage Rights, the position of SKGR as collateral for a debt and credit agreement, as well as an analysis of the decision of the Panel of Judges in the Decision of the Pekanbaru City District Court Number 306/PDT.G/2018/PN. To answer the issues raised, normative juridical research methods are used which are carried out by making comparisons between written law and reality.The data analysis is done descriptively, to find facts about a phenomenon (fact-finding). The analysis is based on the provisions in the Civil Code, as well as the Law on Agrarian Law and Mortgage Rights, and the reality of SKGR guarantees in Riau Province. Based on the results of the study, in principle based on Article 1338 of the Civil Code, the imposition of guarantees of Land Rights without being bound by Mortgage Rights is legal, because it is based on the principle of freedom of contract. Likewise, regarding SKGR guarantees, although they cannot be bound by Mortgage Rights, because SKGR is not an object of Mortgage Rights, in principle SKGR remains valid as collateral in an agreement as long as the parties agree to accept SKGR ascollateral in their debt agreement. Related to the decision analysis, there are differences of opinion between the author and the Panel of Judges, especially in the application of Article 1313 of the Civil Code and Article 1243 of the Civil Code."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan ruang bawah tanah yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai bagian dari bangunan di atasnya. Hingga saat ini, hukum tanah nasional belum mengakomodir penggunaan ruang bawah tanah yang tidak digunakan oleh pemegang hak atas tanah di atasnya, tidak seperti negara-negara lain seperti Singapura, Jepang dan Belanda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang baik mengenai penggunaan ruang bawah tanah, sehingga pembentukan pengaturan di Indonesia dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini dan masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

---

This thesis discusses about the regulation on the utilization of underground space that is currently used not only as part of a building above it. Up until now, the national land law still does not accommodate the utilization of underground space that is not used by the right holders of the land on it, unlike the other countries such as Singapore, Japan and the Netherlands. The purpose of this study is to provide an overview of a good arrangement on the use of underground space, so the establishment of law in Indonesia can accommodate the needs of communities that exist in the present and the future. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description. "

"Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik.

---

The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank."