Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 dimana diawali dengan terpuruknya nilai rupiah terhadap mata uang US Dollar yang cukup parah. Krisis moneter dan terpuruknya nilai rupiah tersebut berdampak langsung pada dunia usaha kita pada umumnya. Dimana para pengusaha kita yang berpredikat sebagai debitur mengalami kesulitan dan bahkan tidak mempunyai kemampuan dalam mengembalikan utang-utangnya, terutama utang-utang yang diperoleh dari kreditur luar negeri dan dalam mata uang US Dollar. Sehingga negara dan dunia usaha kita sangat membutuhkan suatu sistem pembayaran utang yang dikenal dengan proses kepailitan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum.Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Kepailitan No. 4 tahun 1998 (UUK) sepertinya banyak harapan yang diberikan kepada para pemberi pinjaman atau kreditur, akan tetapi ternyata UUK tersebut sangatlah tidak konsisten dan malah merusak sistem hukum jaminan yang telah dibangun sedemikian rupa agar supaya kreditur atau para investor mau memberikan atau menanamkan modalnya kembali. Ketidakkonsisten dan ketidaktaatan asas dari UUK dapat dilihat dari Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56A UUK.Dari pasal-pasal tersebut di atas jelas sekali terlihat bahwa UUK tidak that asas dan sangat meruntuhkan prisip maupun asas hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan yang memang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu hubungan utang-piutang dengan debiturnya. Perlu ditekankan disini adalah negara kita pada saat ini sangat membutuhkan modal atau akumulasi modal dari para investor atau kreditur, dimana hal irii hanya dapat dicapai dengan adanya suatu sistem hukum yang berwibawa, terintegrasi satu dengan lainnya serta jelas memberi kepastian dan perlindungan hukum yang cukup bagi investor atau kreditur tersebut."

"ABSTRAKPersaingan yang tinggi dengan perusahaan dalam industri yang samamenyebabkan perusahaan harus mampu mencari peluang yang memungkinkanuntuk meminimalkan biaya dari penerapan strategi bisnis yang dijalankan.Restrukturisasi tidak lepas dari adanya perubahan strategi yang pada hakekatnyaingin memperbaiki performa organisasi, disamping adanya pengaruh strukturkeuangan yang membebankan perusahaan. Dalam kaitan ini, melalui kebijakanperpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagiWajib Pajak dalam melakukan kegiatan restrukturisasi.Pihak manajemen MMI mempunyai strategi berupa penggabungan usahaatau likuidasi usaha. Manajemen perusahaan berusaha untuk memilih strategiyang memberikan beban pajak yang paling efisien sebagai salah satu biaya yangdikeluarkan, dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut.Metode penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode deskriptifanalisis, dengan melalui studi pustaka dan analisis atas kebijakan perpajakan,disandingkan dengan data keuangan dari MMI.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwaperusahaan bisa menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor43/PMK.03/2008 untuk penggabungan usaha menggunakan nilai buku sehinggaperusahaan dapat terhindar dari adanya pajak penghasilan capital gain atas hartaperusahaan yang dialihkan dalam kegiatan restrukturisasi. Selain itu terdapat jugaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 untuk mengurangi BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan hingga mencapai 75%.

---

ABSTRACTHigh competition with companies in the same industry led to the companyto be able to look for opportunities that allow minimizing the cost ofimplementation of a business strategy. Restructuring cannot be separated from achange in strategy that is intrinsically targeted to improve the performance of theorganization, in addition to the burden effect caused by the company's financialstructure. In this regard, through a tax policy, the government has provided a taxfacility for taxpayers in restructuring activities.MMI?s management has strategic options to apply merger or liquidationstrategy. The management is trying to choose the propriate strategy that gives themost efficient tax burden by utilizing the tax facility.The research method performed based on the descriptive method ofanalysis, the literature study and analysis of tax policy and coupled with financialdata from the MMI, GII, IR and SSK.Based on the analysis it can be concluded that the Minister of FinanceRegulation Number 43/PMK.03/2008 for business combinations is applicable byusing the book value so the company can be prevented from the income tax dueon capital gain on assets transferred. In addition, there is also the Minister ofFinance Regulation Number 91/PMK.03/2006 to reduce Levy on Acquisition ofLand and/or Buildings up to 75 %."

"PT. XYZ adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh keluarga yang mempunyai kekuatan politik kuat di negara Indonesia ini dan pengaruh politik ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi operasional bisnisnya. Penelitian studi kasus ini dilatarbelakangi oleh penurunan kinerja keuangan dan operasional PT. XYZ yang terus mengalami penurunan bisnis dan berhenti beroperasi pada tahun 2021. Masalah mendasar yang dihadapi PT. XYZ adalah tidak tersedianya modal kerja untuk menjalankan operasi bisnis dan hutang perusahaan yang belum terbayar yang telah menimbulkan potensi risiko yang tinggi bagi perusahaan. PT. XYZ menyiapkan informasi memorandum mengenai usulan likuidasi yang disampaikan kepada PT. ABC sebagai pemegang saham, dengan maksud agar ada keputusan strategis dari PT. ABC untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PT. XYZ. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dari analisis laporan keuangan, wawancara dengan manajemen serta data sekunder dari penelitian sebelumnya dan data informasi dari PTUN. Hasil dari penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan dan analisis risiko yang memberikan rekomendasi kepada PT. XYZ dan PT. ABC dalam mengambil keputusan terkait masalah going concern dan proposal likuidasi PT. XYZ. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. XYZ, PT. ABC, pemerintah (pajak, Peradilan Tata Usaha Negara), dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Sampai dengan selesainya proses penelitian ini belum ada keputusan yang diberikan oleh PT. ABC apakah akan menyetujui atau menolak usulan likuidasi PT. XYZ.

---

PT. XYZ is a company founded and owned by a family that has strong political power in Indonesia and this political power influences directly or indirectly affects its business operations. This case study research was motivated by the ongoing loss of financial and operational performance of PT. XYZ which continues to experience a decline in business and stops operating in 2021. The fundamental problem faced by PT. XYZ is the unavailability of working capital to run business operations and the company's unpaid debts that have created a high potential risk for the company. PT. XYZ prepares information on the liquidation proposal memorandum submitted to PT. ABC as a shareholder, with the intention that there is a strategic decision from PT. ABC to solve the problems faced by PT. XYZ. Primary data and secondary data have collected from financial statement analysis, interviews with management as well as secondary data from previous research and information data from the administrative court. The results of this research are financial performance analysis and risk analysis that provide recommendations to PT. XYZ and PT. ABC in making decisions regarding going concern issues and PT. XYZ's liquidation proposal. This research has expected to be useful for PT. XYZ, PT. ABC, the government (tax, State Administrative Court), and science in general. Until the completion of this research there has been no decision given by PT. ABC whether to approve or reject the proposed liquidation of"

"Pembubaran badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Bab X Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi oleh Likuidator. Likuidator secara umum memiliki tugas untuk melakukan pemberesan harta kekayaan PT, namun di dalam undang-undang tidak diatur secara rinci mengenai batasan wewenang Likuidator terkait hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para krediturnya seperti yang terjadi pada pembubaran PT A, dimana di dalam proses likuidasinya kreditur diberikan opsi novasi piutangnya kepada perusahaan induk PT A yang juga merupakan debitur PT A. Penelitian ini akan menganalisis mengenai wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Likuidator yang berasal dari luar PT serta implikasi dari penandatanganan perjanjian novasi oleh Likuidator bagi krediturnya. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini digunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan pemberesan dalam proses likuidasi haruslah dipandang secara luas meliputi penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, wewenang dan kewajiban Likuidator menjadi lebih luas dari yang diberikan oleh undang-undang, termasuk di dalamnya wewenang untuk menandatangani perjanjian novasi dengan kreditur dan debiturnya. Adapun saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu membuat pengaturan secara rinci dan terang mengenai batasan tugas dan wewenang Likuidator dalam undang-undang serta pentingnya peran aktif RUPS dalam mengatur mengenai batasan tersebut.

---

Dissolution of a business entity in the form of a Limited Liability Company (LLC) is regulated in Chapter X of the Company Law. The dissolution of the LLC must be followed by a liquidation process by the Liquidator. Liquidator generally has the duty to settle the assets of a LLC, but the law does not regulate in detail the limits of the Liquidator's authority in this regard. This situation can cause legal uncertainty for its creditors as happened at PT A’s dissolution, in which at their liquidation process the creditors are given the option of novation of their receivables to PT A’s parent company which is also the debtor of PT A. This study will analyze the authorities, obligations, and responsibilities of Liquidators from outside the LLC and the implications of the signing of novation agreement by the Liquidator for creditors. To answer the problems in this study, normative legal research was used and complemented by interviews with relevant informants. The results of this study indicate the settlement in the liquidation process must be viewed comprehensively, including the settlement of accounts payable. Therefore, the authorities and obligations of the Liquidator are broader than those provided by law, including the authority to sign novation agreements with their creditors and debtors. Suggestions given from this study are to make detailed and clear arrangements regarding the limits of the Liquidator's duties and authorities in the law and the importance of the active role of the GMS in regulating these limits."

"Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

---

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: first, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and second, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights. Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks."

"Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena objek jaminannya dijual jauh dibawah harga pasar. Penelitian ini akan menjawab bagaimanakah pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata dan bagaimanakah metode valuasi objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Appraisal atauPenilai Publik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui kajian terhadap bahan pustaka maupun data sekunder, serta studi kasus terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bdg. Bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata seharusnya tidak hanya dilakukan dengan menguji unsur pengertian PMH dalam arti sempit yaitu ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan/atau pelanggaran atas kewajiban hukum pelaku, namun juga PMH dalam arti luas yakni bertentangan dengan kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, untuk menentukan dasar nilai yang akan digunakan sebagai nilai limit, setiap penilai/penaksir dalam melakukan valuasi objek lelang harus menggunakan pedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 205 yangdikeluarkan oleh Majelis Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berlaku melalui pendekatan diantaranya pendekatanpasar, pendapatan, dan biaya

---

In carrying out an auction, a Limit Value is required to be determined by the Seller

(creditor) with market value as the first priority (upper limit) and liquidation value

as the last alternative (lower limit). The absence of provisions regulating the

fairness of limit value determination results in many civil lawsuits being filed by

executable parties seeking compensation because the collateral object is sold far

below the market price. This research will answer how the fulfillment of the element

of unlawful acts in determining the limit value of auctions in a civil lawsuit and the

valuation method for auction objects in the form of land and buildings based on

Appraisals or Public Appraiser, using juridical-normative research methods

through a study of literature and secondary data, as well as case studies on the

considerations of the Panel of Judges in the civil case number 213/Pdt.G/2020/PN

Bdg. The fulfillment of the element of unlawful act in determining the limit value of

the mortgage auction in a civil lawsuit should not only be carried out by examining

the element of unlawful act in the narrow sense, namely whether or not there is a

violation of the subjective rights of other people and/or a violation of the

perpetrator's legal obligations, but also unlawful act in a broad sense which is

contrary to good decency, or contrary to propriety, thoroughness, and prudence.

Then, to determine the basic value to be used as the limit value, each

appraiser/appraiser in valuing the auction object must use the guidelines in the

Indonesian Appraisal Standard (SPI) 205 issued by the Indonesian Appraiser

Profession Council (MAPPI) and Minister of Finance Regulation on Auction

Implementation Guidelines, through several approaches including market

approach, revenue approach, and cost approach"

"Skripsi ditulis dilatarbelakangi oleh pengajuan para pemegang polis asuransi PT Adisarana Wanaartha yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan ini merupakan dampak ketidakpercayaan dari proses likuidasi yang sedang dijalani oleh PT Adisarana Wanaartha akibat pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum perusahaan asuransi dalam likuidasi menjadi pertanyaan besar apakah secara hukum perusahaan asuransi dapat dimohonkan PKPU oleh para kreditornya, pula apakah kreditor dapat langsung memohonkan PKPU ke Pengadilan Niaga atau ada prosedur lain yang wajib dilakukan sebelum memohon PKPU, ini menjadi masalah pertama dalam pengajuan PKPU oleh pemegang polis PT Adisarana Wanaartha yang akan dibahas oleh penulis. Kewenangan pengajuan permohonan PKPU berdasarkan pasal 223 UUK-PKPU memberikan hak eksklusif kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan PKPU kepada perusahaan berizin khusus khususnya perusahaan asuransi. Kewenangan ini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan lewat pasal 55 UU OJK dan dikuatkan kembali di Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 28 Tahun 2015. Diketahui bahwa pemohon PKPU tersebut bukanlah OJK melainkan dua orang pemegang polisnya, hal ini menjadi masalah utama yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini dimana apakah mereka para pemegang polis mempunyai kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon PKPU untuk perusahaan asuransi PT Adisarana Wanaartha. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan menolak permohonan para pemgang polis PT Adisarana Wanaartha, penulis akan menganalisis apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Kepailitan dan PKPU

---

The background of this thesis was written by the submission of insurance policy holders of PT Adisarana Wanaartha who filed an Application for Postponement of Debt Payment Obligations to the Central Jakarta Commercial Court. This submission is the result of distrust from the liquidation process currently being undertaken by PT Adisarana Wanaartha due to the revocation of its business license by the Financial Services Authority. The status of an insurance company legal entity in liquidation is a big question whether legally an insurance company can be filed for PKPU by its creditors, also whether creditors can directly apply for PKPU to the Commercial Court or are there other procedures that must be carried out before applying for PKPU, this is the first problem in filing PKPU by PT Adisarana Wanaartha policyholders which the author will discuss. The authority to submit PKPU applications based on article 223 UUK-PKPU gives the Minister of Finance the exclusive right to submit PKPU to specially licensed companies, especially insurance companies. This authority is transferred to the Financial Services Authority through article 55 of the OJK Law and is reinforced in Article 50 paragraph (1) of the Insurance Law jo. Article 52 paragraph (1) POJK Number 28 of 2015. It is known that the PKPU applicant is not the OJK but two of the policyholders, this is the main problem that will be discussed and analyzed in this study where do the policyholders have legal standing to act as applicants PKPU for the insurance company PT Adisarana Wanaartha. In the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst stated that it rejected the application of PT Adisarana Wanaartha's policyholders, the author will analyze whether the considerations of the Panel of Judges of the Commercial Court are in accordance with the existing laws and regulations. applicable in the field of Bankruptcy and PKPU"

"Manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam kehidupan, di mana asuransi menjadi sarana utama untuk mentransfer risiko. Likuidasi perusahaan asuransi, seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, memunculkan pertanyaan penting seputar pertanggungjawaban para pemimpinnya, yakni dewan direksi dan pemegang saham. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana dewan direksi dan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dapat dimintai pertanggungjawaban atas likuidasi perusahaan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji peran, proses pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika yang berlaku bagi dewan direksi dan pemegang saham dalam konteks likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dengan menerapkan metodologi penelitian doktrinal yang berlandaskan norma dan regulasi Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis perbandingan teori hukum, dengan berfokus pada data sekunder. Temuan penelitian mengungkap tanggung jawab dewan direksi dan pemegang saham dalam kegagalan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha memenuhi kewajiban pembayaran, yang berujung pada likuidasi perusahaan. Disertasi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mengembangkan sektor asuransi yang tangguh dan bertanggung jawab secara etika, melindungi konsumen dari risiko gagal pembayaran dan praktek korporat yang tidak etis.

---

Risk management is a core aspect of human life, with insurance serving as a key method of transferring these risks. The liquidation of insurance companies, such as PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, raises significant questions regarding the accountability of those at the helm – the board of directors and shareholders. The formulation of issues is an examination of how the board of directors and shareholder of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha can be held accountable for the company's liquidation. The primary aim of this research is to examine the roles, decision-making processes, and adherence to legal and ethical standards of the board of directors and shareholders in the liquidation of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Employing a doctrinal research methodology grounded in Indonesian norms and regulations, the study employs a comparative analysis of legal theories, primarily relying on secondary data. The findings reveal the responsibilities of directors and shareholders in the company's failure to meet payment obligations, leading to liquidation. The thesis recommends heightened regulatory oversight and enforcement to ensure compliance with financial regulations and Good Corporate Governance principles, fostering a resilient and ethically responsible insurance sector. Strengthening these measures is crucial for protecting consumers against payment defaults and corporate misconduct."

"Secara umum pelaksanaan penagihan pajak belum dapat berjalan secara optimal, sementara di lain sisi jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam kenyataannya, upaya penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak ditempuh dengan berbagai cara baik melalui penagihan persuasif (soft collection) maupun tindakan keras (hard collection). Tindakan keras terutama dilakukan terhadap Penanggung Pajak non kooperatif dengan penagihan aktif mulai dari penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, lelang, bahkan sampai dengan penyanderaan. Salah satu dari tindakan keras (hard collection) yang cukup efektif adalah penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank. Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening bank Penanggung Pajak dengan tujuan akhir memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui mekanisme pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejelian dan kecennatan dalam menemukan rekening giro potensial yang akan disita.Adanya pemblokiran rekening Penanggung Pajak oleh bank juga sangat membantu tugas juru sita pajak dalam melakukan prosedur penyitaan. Apabila penyitaan dilakukan dengan obyek sita selain harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank, terdapat kemungkinan resistensi dari Penanggung Pajak mengingat kredibilitas dan nama baiknya dipertaruhkan jika prosedur penyitaan ditindaklanjuti pula dengan pengumuman lelang di media masa karena tidak dilakukannya pelunasan tunggakan pajak. Melalui mekanisme pemblokiran, juru sita pajak cukup berkoordinasi dengan pihak bank maka prosedur penyitaan dapat berjalan tanpa harus berhadapan langsung dengan Penanggung Pajak.Masalah yang diteliti dalam tesis ini meliputi pengaruh penyitaan yang didahului oleh mekanisme pemblokiran terhadap pencairan tunggakan pajak serta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya. Ruang lingkup penelitian adalah studi kasus pada KPP PMA Lima.Pemblokiran utarnanya dilakukan terhadap rekening giro Penanggung Pajak sehingga sangat mengganggu beban finansial dan cash flow perusahaan. Dengan adanya pemblokiran tersebut Penanggung Pajak tidak dapat melakukan transaksi bisnis melalui giro terutama untuk melakukan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu prosedur pemblokiran yang dilanjutkan dengan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank ini merupakan cara efektif agar Penanggung Pajak segera melakukan pembayaran baik melalui saldo rekening yang diblokir untuk dipindahbukukan ke kas negara maupun dana selain dari rekening yang diblokir.Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan melakukan pendekatan data kuantitatif yang diukur dalam skala numerik (angka) dan termasuk kategori data runtut waktu yaitu jumlah (rp) hasil penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak pada tahun 2002, 2003 dan Semester I 2004. Data yang digunakan termasuk data rasio, yaitu data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Seberapa besar pengaruh hasil penyitaan tersebut terhadap pencairan tunggakan pajak diuji dengan analisis regresi, sedangkan tingkat hubungan antara keduanya diuji dengan analisis korelasi. Hasil dari kedua analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, bahwa penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berpengaruh dan berkorelasi kuat terhadap pencairan tunggakan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilannya adalah adanya koordinasi dan kerja sama yang baik pihak bank dalam prosedur penyitaan dimaksud. Faktor yang lain adalah tingkat kepatuhan Penanggung Pajak dan kinerja juru sita pajak.Oleh karena keberhasilan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank sangat tergantung pada pihak bank dan Penanggung Pajak, disarankan agar sosialisasi mengenai ketentuan tentang pemblokiran rekening kepada pihak bank lebih ditingkatkan. Selain itu perlu dibuat data base nomor rekening bank Penanggung Pajak yang dapat diperoleh dari berbagai sumber di antaranya dan hasil pemeriksaan pajak.xiii + 106 halarnan + 13 lampiran + 18 LabelDaftar Pustaka : 43 buku, 3 artikel, 9 peraturan

---

In general tax collection still cannot optimally be performed, whereas the number of arrears is tremendously increased on annual basis. In fact, the bill collection for arrear liquidation is well-conducted through various ways both on soft collection as well as hard collection. 1-lard collection is imposed on non cooperative tax payer with active collection commencing from the issuance of Warning Letter, notification on Compulsion, confiscation auction even up to the case of taking hostage. One of the effective hard collection is asset confiscation of Tax payers' asset in bank. This kind of confiscation is applied by freezing the bank account of tax payer with final purpose is to transfer such account balance to treasury in order to settle tax payment Based on such freezing mechanism, the liquidation of tax arrear shall depends on the amount of freeze account balance. Apparently, we need to be extremely accurate and through in selecting the most potential bank account.

Freezing of tax payer account by bank is also helpful to support bailiff in perform the confiscation process. In case the confiscation include tax payer's asset in bank. there is possibility of tax payer's resistance since it may ruins his credibility since it will be followed by auction notification published in mass media due to the tax arrear. In implementing bank account freeze, the bailiff just coordinate with bank and confiscation procedure may work out without directly meeting the Tax payer.

The issues to be examined in this paper shall include the impact of confiscation prior to the account freezing procedure to liquidate the arrear and other successful factors. Scope of examination is case study on KPP PMA Lima.

Freezing is mainly performed on the demand deposit account of tax payer that strongly disturb the financial load and corporate cash flow. Due to such freezing , the tax payer cannot conduct business transaction through demand deposit specially on payment to third party. Thus, freezing process followed up by confiscation of tax payers asset is considered as the effective way to motivate to immediately settle his debt through the freeze account balance to be transferred to treasury besides the other fund.

The applied research method is through approaching quantitative data measured in numeric scale (figure) and it includes category data of time namely total (rp) of confiscation of tax payer's asset in 2002, 2003, and 1st semester of 2004. Ratio data is used in this case, namely data that has similar distance and has absolute zero value. How much is the impact of confiscation against the liquidation of tax arrear is tested according to correlation analyses. The result of both analyses is strengthened by interview made to the related parties against the tax payer's asset confiscation in bank.

Conclusion on this research result is that confiscation of tax payer's asset in bank may impact and has strong correlation against the tax arrear liquidation; One of the successful factor is the sound cooperation between bank in regards with such confiscation case. The other factor is the compliance rate of Tax payer and strategy of bailiff.

Obviously, the successful confiscation on tax payer's asset in bank depends on the bank and tax payer, it is recommended that socialization aspect regarding the provision of account freezing to be significantly improved. Besides, data base of bank account number of tax payer is to be prepared and to be obtained from various sources such as the taxation examination result.

xiii + 106 pages + 13 enclosures + 18 tables

Literature: 43 books, 3 articles, 9 rules"