Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masa transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi cenderung diarahkan pada makin menguatnya otonomi pemerintahan daerah.Penguatan otonomi pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."Pemilihan kepala daerah secara demokratis ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerahnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005, diawali dengan pemilihan bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2005. Untuk tahun 2005 terdapat 226 kepala daerah yang harus segera diganti, terdiri dari 11 Gubernur, 180 Bupati dan 35 walikota, pada tahun 2006 hingga 2008 terdapat 21 provinsi dan 202 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan pada tahun 2009 segera diikuti oleh 1 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009 nanti seluruh rakyat di pelosok negeri secara politik akan sangat disibukkan oleh 33 pemilihan Gubernur dan 434 pemilihan Bupati/Walikota yang dilakukan secara langsung."

"Maksud penelitian ini adalah untuk memahami motivasi apa saja yang mendorong kiai melibatkan dill pada pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2006. Kemudian, bagaimana peran dan keterlibatan kiai dalarn pelaksanaan pilkada Iangsung tersebut.Sebagai alat analisis, digunakan teori-teori, yaitu: politik lokal model Stoker dan Cornelis; teori peran (role theory) dari Soekanto, Linton, dan Levinson; kepemimpinan informal (informal leadership) yang diulas Soemardjan, Weber, dan Arifin; teori patron-Mien model Ferlis; dan partisipasi politik yang dimunculkan Rush dan Althoff. Sedangkan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi lertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperkaya perspektif penelitian.Penelitian ini mcnunjukkan bahwa keterlibatan kiai dalam pilkada tidak terlepas dari kemampuan kiai yang mampu memobilisasi massa karena perannya sebagai pembentuk opini (opinion leader). Ada dua cara yang dilakukan kiai dalam membentuk opini pubiik itu. Panama, secara verbal, misalnya berbicara langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya santri dan para alumni pesantren_ Kedua, secara non-verbal, yaitu melalui aksi-aksi politik yang dilakukan secara berbeda, misalnya para kiai bergerilya untuk mendapatkan dukungan alas pilihan politiknya. Ada juga kiai yang melakukan aksi pembelaan terhadap calon yang didukungnya agar tidak terganjal dalam proses pilkada, karena sang calon terkait masalah hukum.Motivasi keterlibatan kiai dibagi menjadi dua: motivasi ideal dan motivasi praksis-personal. Motivasi ideal berangkat dari pemahaman (internalisasi) kiai terhadap nilai-nilai ajaran agartla Islam yang mendorong kiai terjun dalam dunia politik. Sedangkan. motivasi praksis-personal didasarkan atas konteks politik yang terjadi. Dalam penelitian ini, konteks politik itu adalah pilkada. Motivasi yang dimaksud ada tiga macam. Pertrrma, dorongan karena alasan emosional (afektual-emosional). Kedua, dorongan untuk menjaga eksistensi pesantren (rasional-bertujuan) Ketiga, dorongan untuk menjaga independensi pesantren (rasiona!-bernilai).Teori-teori yang digunakan, seperti tersebut di alas, sesuai dengan temuan lapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitian ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

The aim of the research is to understand the motivation which endorses kiai or religious scholar to involve in direct local election (pi/kada) in Tasikmalaya District in 2006. Then, it also aims to understand the role and involvement of kiai in the election.

As tool of analysis, it uses theories of local theory especially the model of Stoker and Cornelis; theory of role from Soekanto, Linton, and Levinson; informal leadership by Soemardjan, Weber, and Arifin; theory of patron-client modelled by Ferlis, and political participation initiated by Rush and Althoff. Method of research used in the study is qualitative which tries to understand and interpret the meaning of human interaction and behaviour in particular situation according to researcher's own perspective. In collecting data, in-depth interview is applied to any persons who involve and have interest in the election. Literature study is also carried out to enrich the perspective of the study.

The study shows that the involvement of kiai in the election relates to the ability of them to mobilize people because of their role as opinion leader. There are two methods applied by kiai to develop public opinion. The first is verbal such as speak directly to people, and also their student (santri) and alumni. The second is non-verbal which is doing different political action such as ask some key persons to support their political choice. There is a kiai who defends his candidate in order to make him surpass the process of candidacy successfully because his legal problem.

The motivation of kiai is divided into two which are ideal motivation and praxis-personal motivation. Ideal motivation is based on the understanding of them or internalization on Islamic values that endorse them to do political activities. Meanwhile, praxis-personal motivation is based on existing political situation. In the study, the context is direct local election. The motivation itself is divided into three. They are affectual-emotional motivation, rational-objective motivation to maintain the existence of religious school, and rational-valuable to maintain the independence of the school.

Theories applied in the study as mention above are equivalent with the findings. Therefore, theoretical implication of the study is confirmation."

"This study aims to investigate the possibility of any indication of misuse of discretionaryfunds in the budget, and to obtain empirical evidence on the factors of budget capability andpolitical motives that affect the proportion of these funds before the local election in 2015. Thestudy was conducted in 143 districts/cities in Indonesia in 2015 which implement the localelection simultaneously. The results using t-test showed that there was no different proportionof discretionary funds before and ahead of the local election in 2015. This implies that there isno indication of misuse of grant and social aid before the local election in 2015. The results ofmultiple regression analysis showed that the fiscal capacity factor (fiscal space) and politicalfactors affect the size of proportion of discretionary funds (grants and social aid) before thelocal election in 2015. The larger the local government fiscal space, the greater the allocation ofits discretionary funds. Incumbents are more likely to use discretionary funds to lure prospectivevoters to reelect in the local election 2015 than non-incumbent regional head.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaandiscretionary fund dalam APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktorkemampuan keuangan daerah dan motif politik yang memengaruhi proporsi dana tersebutmenjelang Pemilukada 2015. Penelitian dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesiayang pada tahun 2015 melaksanakan Pemilukada secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwatidak ada beda proporsi discretionary fund sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. Hal inimenunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuansosial menjelang Pemilukada 2015. Namun, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwafaktor kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadapbesarnya proporsi discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015.Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi discretionaryfund-nya. Kepala daerah incumbent lebih cenderung menggunakan discretionary fund untukmenarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali pada Pemilukada 2015 daripada kepaladaerah non incumbent."

"ABSTRACTThis paper deals with the politics of patronage and piety in local elections by examining the role of and dilemma faced by Nahdlatul Ulama (NU), the largest Muslim organisation in Indonesia, in a local electoral competition. Focusing on the 2017 local election in Brebes, Central Java, this article conjirms previous scholarly works findings of widespread patronage distribution and the impact of rising religious conservatism on electoral competition. However, this papershows that piety and patronage politics neither necessarily maintain oligarchic rule nor provoke intolerance and violence. The case of the electoral competition in Brebes reveals that IslamiC organizations in Indonesia are not immunejrom electoral politic, and due to institutional weaknesses of most political parties in Indonesia, will likely remain important political players by mobilizing support in elections at both the local and national lewd. In a broader context, Islamic mobilization in local elections in Indonesia helps understand the emergence of pious democracy in democratic Muslim-majoniy countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan mengukur Political Budget Cycles di Tingkat Provinsi, PBC diproksikan dengan adanya pengaruh positif dummy petahana terhadap peningkatan komponen Belanja Tertentu BT yang merupakan akumulasi belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan, menjelang tahun pemilihan. Guna mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan estimasi fixed effect model dengan data panel, dengan periode mulai dari tahun 2010 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi Politcal Budget Cycles pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi. Variabel PAD, DAU dan Government Size, menunjukan pengaruh positif terhadap peningkatan komponen BT, sedangkan tingkat demokratisasi yang ditunjukan oleh Ideks Demokrasi Indonesia IDI Provinsi dan Kemiskinan menunjukan hubungan negatif terhadap komponen BT, namun untuk variabel kemiskinan hubungannya tidak signifikan. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Pusat menyempurnakan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan belanja daerah yang berpotensi digunakan sebagai instrumen oportunistik Petahana guna memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus lebih ketat lagi dalam melakukan review Rancangan Perda RAPBD Provinsi khususnya menjelang tahun politik. Pemerintah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas demokratisasi ditingkat lokal agar penyelenggaraan Pilkada semakin berkualitas kedepannya.

---

This study aims to explain and measure the Political Budget Cycles at the Provincial Level during the perion of 2010 s.d. 2016. PBC is proxied by the positive influence of dummy incumbent on the BT Expenditure accumulation of grant, social assistance, and financial aid in the local election year. This research is a quantitative research with panel data regression aproach,. The results showed that we find significant political budget cycles PBC for Indonesian local direct election at provincial level. The PAD, DAU and Government Size variables positively and significant influence to BT Expenditure, while the Poverty and democratization level index IDI shows negative relation to the BT Expenditure. This paper recommends the central government to improve the regulation on local financial management and regional expenditure policy which has potential to be used as an opportunistic political instrument in order to win the local election. Central Government Ministry of Home Affairs should be more strict in reviewing the draft of local regulation on local income and expenditure budgets, especially before the political year."

"ABSTRAKIn the study of contemporary local politics and the dynamics of decentralization in Indonesia, there is insufficient research on how political actors integrate both psychologically and emotionally as a strategy to gain power at the local level. This paper explores the way in which the emotion labelled fear of crime embodies local power, specifically in the Central Lombok District of West Nusa Tenggara Province. Efforts have been made to investigate how the fear of crime emerged and was disseminated, as well as how the politics of fear appeared and functioned in a social setting. This paper argues that fear can be socially constructed through talk of crime and politicized in the context of local elections by elites through informal security groups or individual datu maling, two entities that I refer to as fear entrepreneurs."

"This paper aims to study the development the dynasty politics phenomenon in Solo, especially from the public perspective after the 2020 regional head election. Gibran, the son of the President of the Republic of Indonesia ran as a candidate for mayor of Solo. Gibran involvement during the regional head election raised pros and cons in Indonesia. The practice of kinship politics in Indonesia is increasingly worrying. The reason is that most of the regulations tend to preserve the oligarchy. The flourishing of kinship politics, especially in the regions, cannot be separated from the role of = political parties and regulations on regional head election. The study used quantitative approach with questionnaires and literature review. The results wereprocessed using SmartPLS 3.0 software with four independent variable: network strength, position in the party, unequal democracy, and capital. The study showed that only two independent variables influenced the occurrence of kinship politics: network strength and capital. This led to talks about the community on political issues, President Jokowi, and changed his leadership image, from previously seen as a president that does not involve families in political matters."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan dalam proses pemilihan calon gubernur perempuan di Pilkada 2018. Subjek penelitian adalah Karolin Margret Natassa calon gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam melalui paradigma konstruktif, untuk mengetahui bagaimana kedua perempuan ini membentuk dan menggunakan modal sosialnya untuk bisa menang sebagai gubernur, posisi yang jarang diisi perempuan sejak era Pilkada dimulai. Analisis modal sosial ditempatkan pada tingkat mikro (individu) dalam dimensi struktural (jaringan) menggunakan teori Modal Sosial Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi jalur politik seperti apa yang membawa perempuan ke dalam kontestasi politik, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola instrumentalisasi modal sosial mereka. Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan kunci. Temuan ini semakin diperdalam dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya. Karolin merupakan tipe Bonding (dengan karakter keterikatan dan fokus pada penguatan intenal), sementara Khofifah merupakan tipe Bridging dan Linking, dimana kepercayaan yang diperoleh (earned trust) dipergunakan sebagai basis modal sosial yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok untuk kemudian diaktifkan sebagai instrumen menuju kepentingan pribadi. Hasil penelitian juga berhasil mengidentifikasi Karolin sebagai politisi dari jalur elit dan Khofifah sebagai politisi dari jalur akar rumput

---

This thesis aims to see how social capital is utilized in the process of selecting female gubernatorial candidates in the 2018 election. The research subjects were Karolin Margret Natassa of West Kalimantan and Khofifah Indar Parawansa of East Java. This phenomenon needs to be studied through a constructive paradigm, to find out how these two women formed and used their social capital to win as governors, a position that has rarely been filled by women since the direct local election era began. A social capital analysis is placed at the micro (individual) level in the structural (network) dimension using the Social Capital theory of Pierre Bourdieu and Robert Putnam. This research also wanting to identifies what kind of political pathways lead women into political contestation, and how it can affect the instrumentalization pattern of their social capital. The research procedure was carried out using qualitative methods where data collection was carried out through in-depth interviews with key informants and then deepened by literature studies. The results showed that Karolin and Khofifah have different types of social network ties in the process of utilizing their social capital. Karolin is a Bonding type (Same identity with strong ties characteristic and more focusing on internal traits), while Khofifah is a Bridging and Linking type, where the earned trust is used to bridge the interests of groups and later to be activated as a ladder to her political interests. The results of the study also identified Karolin as a politician from the elite route and Khofifah as a politician from the grassroots route"

"Skripsi ini meneliti tentang perilaku memilih masyarkat transmigrasi pada Pemilukada Riau 2013. Teori yang digunakan adalah teori perilaku memilih. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis menggunakan uji regresi logistik biner terhadap karakteristik masyarakat transmigran. Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosiologis, orientasi isu, orientasi program tidak berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Identifikasi partai berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Hasil uji regresi logistik biner menemukan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan pada kemungkinan memilih Herman-Agus. Uji regresi logistik biner juga menemukan hubungan antara pendidikan, status transmigrasi dan status transmigrasi pasangan pada kemungkinan memilih Annas-Arsyad.

---

This thesis discusses the voting behavior of the transmigrant community in Riau local election 2013. This thesis used the voting behavior theory and a quantitative method research. The analysis used binary logistic regression to the characteristics of the transmigrants. This study finds that sociological factors, the issue orientation, and the program orientation, have no effect on the voting behavior of transmigrants. Party identification are indicated have effect on voting behavior of transmigrants. The result of binary logistic regression finds an association between education and employment on the likelihood of choosing Herman-Agus. Binary logistic regression also finds a link between education, transmigration status, and transmigration partner status on the likelihood of choosing Annas-Arsyad. Thus, this study reinforces the theory that states voting behavior is influenced by the social characteristics of voters."