Ditemukan 101 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1999
340.115 IND y
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip kunci dalam kekuasaan kehakiman yang kadangkala sering bertolak belakang.Secara teori kedua prinsip ini dapat dijelaskan secara gamblang,namun dalam tataran pelaksanaan tidak mudah menjalankan prinsip-prinsip ini... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Tidaklah dapat kita menutup mata bahwa kasus ini memang sarat dengan muatan politik dan dalam pandangan saya penguasa saat itu telah menjadikan hukum sebagai tameng atau alat yang cukup efektif untuk meberangus gerakan-gerakan yang mencoba untuk mengusik "ketenangan" penguasa sehingga dalam mengomentari putusan hakim MA ini pun tidaklah dapat kita melepaskan diri dari situasi dan atmospir perpolitikan saat kasus ini terjadi, karena kita tahu bahwa kecenderungan hakim dari PN sampai MA dalam memutuskan perkara yang ...
"
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 183-199, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-183
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lumbuun, Ronald S.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
347.014 LUM p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yoga Baskara Y.
"
Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai judex juris dengan memberikan batasan bagi Mahkamah Agung berupa larangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pengadilan sebelumnya. Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S58968
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siti Farhani
"
[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah
Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang
dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh
lainnya. Mahkamah Agung dalam memberikan pemberatan dalam hukuman
harus sesuai dengan nilai-nilai, norma hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang menjadi dasar Mahkamah ...
"
2015
T43101
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zainal Arifin Hoesein
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga ...
"
2006
D1092
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Zainal Arifin Hoesein
"
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
D608
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Yayah Yarotul Salamah
"
ABSTRACT
Integrating mediation into the process of civil procedure in court can be one of effective instruments to overcome cases backlog problems in the court and to strengthen and maximise the function of the court in setting disputes in addition to the court process which is of adjudicatory nature. However, the implementation of the Supreme Court Regulation Number 02 of the year 2003 and also under the Supreme Court Regulation Number 01 of the year 2008 ...
"
Depok:
2009
D1077
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Nia Anzolla
"
ABSTRAK
Kapal asing menjadi salah satu pilihan untuk mengangkut barang. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi pemajakan atas jasa pelayaran luar negeri sebagai sumber penerimaan negara. Namun demikian, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dalam penggunaan dasar hukum pemajakannya antara WP dan DJP. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh K, Ltd perusahaan pelayaran luar negeri dan perlakuan perpajakan yang tepat atas penghasilan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam ...
"
[;;, , ]:
2017
S67409
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
