Hasil Pencarian

Ditemukan 98 dokumen yang sesuai dengan query

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1979 - 1985

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1986

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan/instruksi/keputusan/ ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1989 - 1990

Jakarta: Dep. Hukum-MA RI, 1991

347.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sejarah pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah agung

Jakarta: Departemen Kehakiman RI., 1996

347.035 IND s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan makalah, artikel, dan rubrik yang berhubungan dengan masalah hukum dan keadilan dalam varia peradilan IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta: Mahkamah Agung , 2011

340 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

H. Aman Sukarso

Menggugat Mahkamah Agung dari balik jeruji / H. Aman Sukarso ; Even Sayuti, editor, Anis Fuad, editor

Serang, Banten: Gong Publishing, 2013

347.035 AMA m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R. Soenarto Soerodibroto

KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Depok: Rajawali Press, 2018

345.026 8 SOE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soesilo Aribowo

Rekayasa ulang proses penyelesaian permohonan kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia

" Penulisan tesis ini dilatar belakangi berbagai keluhan masyarakat khususnya masyarakat berperkara yang sedang mengajukan permohonan kasasi perdata di Mahkamah Agung karena rumit dan lambannya proses atau alur yang harus ditempuh sebelum mendapatkan putusannya. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan, Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007

T19249

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lorita Fadianty

Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2012 studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Tanggal 22 November 2016 dan No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 Tanggal 23 Februari 2017 = Termination with efficiency reason post Constitutional Court Verdict No.19/PUU-IX/2011 dated 20 June 2012 Case Study Supreme Court Verdict No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 dated 22 November 2016 And No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 dated 23 February 2017 / Lorita Fadianty

" Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi dapat dilakukan apabila perusahaan tutup secara permanen. Sebaliknya, dalam beberapa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52809

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Puspa Amelia

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan MA dalam pengujian terhadap Peraturan Tata Tertib DPD. Kedua, konsekuensi hukum putusan pengujian peraturan tata tertib DPD terhadap kewenangan pemanduan pengucapan sumpah atau ... "

2018

T51187

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rengganis

Tinjauan yuridis pembatalan putusan Arbitrase Nasional berdasarkan pasal 70 undang-undang No.30 Tahun 1999 : Studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung RI = Judicial review upon the annulment of national arbitration award based on article 70 law number 30 year 1999 : Case studies of several decisions by The Supreme Court of RI

" Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternatif Disputes Resolution provides the annulment of arbitration award under article 70, stated that the parties may submit a request to annul an arbitration award, if it suspected contains false/forged documents or concealment of documents or the award was rendered as result of fraud committed by one of the parties to the dispute. The Elucidation of such article stated that the reasons for annulment referred to this ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28906

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian