Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis dinamika hubungan antara dua Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pasca Orde Baru. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini mencakup; (1) Bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan Muhammadiyah dan NU pada kurun waktu 1998-2003; (2) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi hubungan dan (3) Bagaimana pola hubungan Muhammadiyah dan NU pasca Orde Baru.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori-teori yang digunakan adalah teori integrasi dari Banton dan Etzioni, yang dikaitkan juga dengan teori fungsional dan konflik untuk memperkaya pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan gabungan antara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa setidaknya terdapat delapan bentuk hubungan yang terjalin antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu 1998-2003, yang meliputi penyelenggaraan pengajian bersama Muhammadiyah-NU, upaya pengamanan Sidang Umum MPR 1999, penyelenggaraan kegiatan tasyakur kemerdekaan, kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil, safari dakwah Muhammadiyah-NU, membangun gerakan moral, umrah bersama, dan gerakan anti korupsi. Apabila dipetakan, kedelapan bentuk hubungan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial.Faktor-faktor yang menjadi latar belakang hubungan antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu tersebut meliputi komitmen untuk menyukseskan Sidang Umum MPR 1999, memperkuat tali ukhuwah islamiyah, mengikis perbedaan khilafah, upaya merajut kembali komitmen berbangsa dan bernegara di antara komponen bangsa, menumbuhkan sikap saling mendukung untuk keutuhan NKRI, memberdayakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat, mencegah terjadinya konflik massa antara Muhammadiyah dengan NU, keprihatinan atas terjadinya krisis dan konflik sosial, dan keinginan untuk memerangi dan memberantas korupsi yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup.Pola hubungan antara Muhammadiyah dengan NU pada kurun waktu pasca Orde Baru ditentukan oleh tiga hal, yaitu: pertama, berbasiskan pada spirit Ukhuwah Islamiyah yang mengikat kedua Ormas ini; kedua, adanya unsur generasi muda baru yang progresif sebagai penghubung dan perekat; ketiga, mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang bersifat non politis (di luar bidang politik).Dari hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa ketiga pola hubungan tersebut mampu mendorong kearah penguatan integrasi sosial antar keduanya. Mengacu pada pandangan Banton (1967) integrasi tersebut dapat terjalin karena perbedaan yang ada dalam kedua organsisasi itu tidak dimaknai sebagai hal yang penting. Para eskponen kedua ormas ini menyadari sepenuhnya perbedaan yang dimiliki, terutama menyangkut masalah khilafiah yang selama ini menjadi ganjalan, namun kini mereka memandang bahwa masalah-masalah khilafiah tidak lagi diperdebatkan bahkan ada upaya untuk mengikisnya.Pola intergrasi yang tercipta, seperti diklasifikasikan oleh Etzioni, mencakup integrasi normatif yaitu pada integrasi yang dibangun berbasiskan pada semangat ukhuwah yang telah digariskan dalam ketentuan normatif Al Quran dan Hadist. Pada sisi lain juga tercipta integrasi fungsional, ketika NU dan Muhammdiyah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing saling bekerjasama dalam berbagai bidang, seperti tampak dalam kerjasama pemberantasan korupsi. Selain itu juga tercipta integrasi korsif, yaitu pada level generasi muda, yang didorong oleh suatu tekanan dari luar berupa kondisi aktual yang sempat mengancam, terutama akibat terjadinya konflik pada level alit tokoh Muhammdiyah dan NU.Penegasan berkenaan dengan teori yang digunakan dalam konsteks studi ini menunjukkan bahwa perspektif fungsional-struktural dan konflik yang digunakan secara terpilah (sendiri-sendiri) memiliki keterbatasan jangkauan. Sehingga dengan merujuk pada pandangan Lockwood dilakuan upaya untuk mengkombinasikan kedua perspektif tersebut."

"Skripsi ini membahas tentang perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jakarta (1957-1965). Untuk melihat perkembangan PerguruanTinggi Muhammadiyah di Jakarta tersebut perlu untuk dibahas latar belakang dari gerakan Muhammadiyah serta latar belakang dari perkembangan perguruan tinggi di Indonesia secara umum dan juga tentunya perkembangan gagasan mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu sendiri. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah. Pencarian data berupa buku-buku yang mengulas tentang Muhammadiyah, artikel mengenai pendidikan tinggi Muhammadiyah serta dokumen-dokumen pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Selanjutnya untuk melengkapi data-data lain yang diperlukan, maka digunakanlah sumber lisan melalui proses wawancara dengan narasumber juga termasuk data-data lain yang memungkinkan untuk penulis gunakan sebagai sumber penulisan. Setelah semua data-data berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik dan intpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian setelah itu barulah masuk pada tahapan historiografi, yaitu rekonstruksi dalam bentuk penulisan sejarah. Gagasan mengenai penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi oleh Muhammadiyah telah diusahakan sejak zaman kolonial tepatnya pada Muktamar Muhammadiyah tahun 1936, namun dikarenakan beberapa kendala cita-cita tersebut harus ditunda. Usaha pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah lantas pertama kali dilakukan di Sumatera Barat dengan pembukaan Fakultas Falsafah dan Hukum yang merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah yang presidiumnya sendiri berada di Jakarta dengan ketuanya Dr. H Ali Akbar. Namun berkenaan dengan terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI di daerah Sumatera Barat maka fakltas tersebut pun terkena imbasnya dan harus ditutup. Lantas gagasan Muhammadiyah di Bidang pendidikan tinggi ini diteruskan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang didirikan di Jakarta dan tetap merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah. FKIP yang pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) ini sempat mengalami beberapa masa sulit terutama yang berkaitan dengan masalah biaya dan penggalangan mahasiswa sehingga perguruan tersebut hampir ditutup namun berkat jaringan baik yang terjalin antara Muhammadiyah dengan instansi-instansi pemerintah maka suatu proyek kerjsama pun berhasil diadakan yang kemudian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammadiyah untuk menjaga kelangsungan perguruan tingginya tersebut. Dari FKIP Muhammadiyah Jakarta inilah kemudian kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan tinggi dapat berkembang pada tahapan selanjutnya sampai pada bentuknya yang sekarang."

"On anti-women hadith according to Islamic organizations in Indonesia."

"Peningkatan terhadap konsumsi rokok menimbulkan bahaya terhadap kesehatan dan ekonomi. Pada tahun 2015, jumlah kasus kematian yang terjadi akibat konsumsi sebanyak 33 kasus dengan jumlah korban sebanyak 230.000 jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi, maupun masyarakat untuk melakukan penghentian konsumsi rokok. Upaya yang patut menjadi perhatian adalah yang dilakukan oleh Organisasi Islam yaitu dengan dikeluarkannya fatwa rokok pada tahun 2010. Fatwa sebagai produk dari Ijma merupakan salah satu sumber hukum islam yang menjadi panduan umat islam dalam mengambil sikap termasuk dalam hal penentuan sikap merokok. Fatwa yang dikeluarkan adalah haram untuk Muhammadiyah dan Makruh bagi NU dan MUI. Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak dari adanya fatwa haram terhadap perilaku merokok Muslim Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode difference in difference yang mengukur dampak kebijakan pada periode waktu sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dikeluarkan. Data yang digunakan adalah IFLS 4 (sebelum terjadinya fatwa yaitu tahun 2007) dan IFLS 5 (setelah adanya fatwa yaitu tahun 2014). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa fatwa haram tidak memengaruhi keputusan seorang Muslim Muhammadiyah untuk berhenti merokok.

---

The increase in cigarette consumption poses a danger to health and the economy. In 2015, the number of deaths caused by the consumption of cigarettes was 33 cases with 230.000 victims. Various efforts have been made by the government, organizations, and also the communities to stop the consumption of cigarettes. Efforts that deserve the eyes are those carried out by Islamic Organizations, namely the issuance of cigarette fatwas in 2010. Fatwa as a product of Ijma is one of the sources of Islamic law which is a guide for Muslims in taking behaviour including in determining smoking behaviour. The fatwa issued is illegal (haram) for Muhammadiyah and Makruh for NU and MUI. This research has purpose to know impact from fatwa haram torwards Moslem Muhammadiyah smoking behaviour. This study uses the Double in Difference method that measures the impact of policies on the time period before and after the policy was issued. The data used IFLS 4 (before the occurrence of the fatwa in 2007) and IFLS 5 (after the fatwa was in 2014). The result for this research is fatwa do not affect a persons decision to stop smoking."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang sejarah pemikiran masyarakat bumiputra di HindiaBelanda dalam memajukan kondisi perekonomian mereka di tengah-tengah situasikolonialisme. Politik Etis melahirkan kelas menengah modern yang terdidik darimasyarakat bumiputra. Kelompok ini kemudian memengaruhi pola pemikiranmasyarakat bumiputra secara umum dalam memandang situasi ekonomi modern.Pemikiran kelompok kelas modern terdidik ini dapat ditelusuri dari dua surat kabaryang berpengaruh, seperti Boedi Oetomo yang mewakili kelompok masyarakat priayi (tradisional dan modern) dan Soeara Moehammadijah yang mewakili kaum santri.Dengan menggunakan metode sejarah, tulisan ini menunjukkan bahwa perekonomianpada masa Hindia Belanda dibangun atas pandangan ideal pemerintah kolonial atassistem ekonomi liberal. Kedua surat kabar memberikan opini yang berbeda dalammenghadapi situasi zaman modern, sesuai dengan basis kultural masyarakat yangdiwakilinya. Boedi Oetomo mengutamakan modernisasi alat-alat produksi,pendidikan ekonomi, dan perbaikan tata kelola usaha, sedangkan SoearaMoehammadijah menunjukkan bahwa cara memperbaiki perekonomian masyarakatadalah berbasis sumbangan komunitas dan pendidikan moral.ABSTRACTThis paper discussed the history of thought of the natives in the Dutch East Indies inbringing forward their economy amidst the situation of colonialism. The educatedmodern middle class of bumiputra emerged as a result of the Dutch Ethical Policy.This group then influenced the mindset of bumiputra on viewing the modern eco-nomic situation. The thought of this educated modern class can be traced from twoinfluential newspapers, such as Boedi Oetomo representing priayi and SoearaMoehammadijah representing santri. Using historical method, this paper showedthat the economy of the Dutch East Indies was projected from the ideal view of thecolonial government on a liberal economic system. Both newspapers provideddifferent opinions in dealing with the situation, according to the cultural basis ofthe society they represented. Boedi Oetomo prioritized the modernization of themeans of production, economic education, and improvement of business governance,whereas Soeara Moehammadijah showed that the way to improve the people'seconomy was based on community contributions and moral education."

"

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjadi momentum bangkitnya  kelompok-kelompok Islam radikal, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut berupaya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Khilafah Islamiyah, mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, berjihad fi sabilillah dengan memerangi musuh-musuh Islam, menolak perempuan dan non-muslim sebagai pemimpin. Gerakan radikalisme ini harus dilawan karena menghambat demokratisasi, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin. Maka dari itu peran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam moderat (wasithiyah) dan kekuatan civil Islam sangat dibutuhkan untuk melawan upaya-upaya kelompok Islam radikal ini.

Fokus permasalahan disertasi ini adalah pertama, bagaimana penafsiran Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Kedua, bagaimana praktik-praktik penafsiran melalui refleksi (kesadaran diri) di kalangan Muhammadiyah dan NU mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim? Ketiga, bagaimana konteks relasi kekuasaan dan kepentingan Muhammadiyah dan NU dalam memahami diskursus mengenai dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim?

Dengan menggunakan Teori Interpretasi Ricoeur, Teori Kritis Habermas, dan Teori Hegemoni Gramsci, serta metode hermeneutika fenomenologi Ricoeur disertasi ini menghasilkan temuan-temuan berikut. Pertama, adanya distansiasi dalam proses penafsiran. Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Muhammadiyah menafsirkannya sebagai darul ahdi wa syahadah, NU sebagai mu’ahadah wathaniyah. Muhammadiyah memahami jihad sebagai jihad lil-muwajahah, NU sebagai mabadi’ khaira ummah. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah insaniyah, NU sebagai ukhuwah wathaniyah. Kedua, penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut merupakan hasil refleksi dan dialektika antara latar belakang, tujuan, dan kepentingan kalangan Muhammadiyah dan NU dengan struktur kekuasaan politik dan struktur kekuasaan lain. Ketiga, adanya relasi kekuasaan dan kepentingan yang menentukan penafsiran, yaitu kekuasaan negara (Orde Baru), kekuatan kelompok Islam radikal, dan kepentingan peneguhan identitas organisasi. Penafsiran Muhammadiyah dan NU tersebut sekaligus sebagai kritik terhadap ideologi radikalisme yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia sebagai utopis dan ahistoris.

Disertasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pendidikan atau literasi deradikalisasi atau moderasi untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. Untuk itu diperlukan kesadaran dan tindakan bersama (collective action) yang melibatkan tiga unsur yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil society), dan media massa baru (new mass media).

 

---

The aftermath of the New Order government in 1998 was the momentum of the rise of radical Islamist groups, such as the Indonesian Mujahidin Assembly (MMI), Pilgrims Islamiyah (JI), Laskar Jihad (LJ), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and the Islamic Defenders Front (FPI). The radical Islamist groups sought to change the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) into the Caliphate Islamiyah, replacing the ideology of Pancasila with Islamic Shari'ah, Jihad fi sabilillah by combating Islamic enemies, rejecting women and non-Muslims as leaders. This movement of radicalism must be taken captive by inhibiting democratization, and not in accordance with the values of Islamic teachings as rahmatan lil-alamin. Thus, the role of Muhammadiyah and NU as moderate Islamic Organisations (wasithiyah) and Islamic civil were needed to counter the efforts of this radical Islamist groups.

The focus of this dissertation is firstly, how is the interpretation of Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Secondly, how is the practice of interpretation by reflection (self-awareness) among Muhammadiyah and NU on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims? Thirdly, how is the context of the relationship between Muhammadiyah and NU in understanding the discourse on the basis of state, jihad, and tolerance to non-Muslims?

Using the Ricoeur’s Interpretation Theory, Critical Theory by Habermas, and Hegemony Theory of Gramsci, as well as the method of hermeneutics phenomenology by Ricoeur, this dissertation resulted in the following findings. First, there is a distanciation in the interpretation process. Regarding Pancasila as the basis of the state, Muhammadiyah interpret it as Darul Ahdi wa Syahadah, NU as Mu'ahadah Wathaniyah. Muhammadiyah interpret jihad as a Jihad lil-Muwajahah, NU as Mabadi' Khaira Ummah. Muhammadiyah interpret the tolerance of non-Muslims as Ukhuwah Insaniyah, NU as Ukhuwah Wathaniyah. Secondly, the interpretation of Muhammadiyah and NU is the result of reflection and dialectics between the background, purpose, and interests of Muhammadiyah and NU with the structure of political power and other structures of power. Thirdly, there is a relationship of power and interest that determines the interpretation, namely the power of the state (the New Order), the power of radical Islamic groups, and the interest of the identity of the organization. The interpretation of Muhammadiyah and NU as well as criticism of radicalism ideology that wants to establish the Caliphate Islamiyah and uphold Islamic law in Indonesia as utopian and a-historic.

This dissertation can be used as material for the education or literacy of deradicalization or moderation to ward off the growth of radicalism. Therefore, were needed to collective action that involves three elements, namely state, civil society, and new mass media to against radicalism.

 

"

"Tesis ini membahas tentang peran organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan kewirausahaan sosial dengan studi kasus organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian historis-komparatif dan lapangan yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis kewirausahaan sosial menggunakan penjelasan pada nilai sosial, inovasi, model bisnis, transformasi, dan dampak sosial pada kewirausahaan sosial IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kewirausahaan sosial sebagai salah satu penunjang untuk melakukan aktivitas sosial. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengenai peran IPM, disarankan untuk memperbanyak informan dari kader dan anggota yang terlibat dalam pengembangan kewirausahaan sosial IPM untuk hasil yang lebih reliable dan valid.

---

This thesis describes the results of research on the role of social organizations in developing social entrepreneurship through a case study in Muhammadiyah Student Association. This research was conducted by using historical comparative research approach and field study that would be analyzed in descriptive qualitative method. The analysis of social entrepreneurship using the explanation of social values, innovations, business models, transformations, and social impacts on the social entrepreneurship of IPM. The result showed that IPM has significant roles in developing social entrepreneurship as one of supportive to pillars to organize social activities. Therefore, further study on the role of IPM, particularly by enhancing the number of cadres and members involved in such social entrepreneurship activities, are suggested in order to obtain the more reliable and valid results."

"Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1926 dengan ketua pertamanya adalah Haji Muhammad Yusuf Daeng Maittiro dibantu oleh beberapa orang pengurus antara lain K.H.Abdullah, Mansyur Al Yantani, Haji Muhammad tahir Cambang, Haji Jaka dan lain-lain sebagainya dengan daerah operasinya hampir seluruh daerah pedalaman di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan modernisasi yang dimaksudkan disini adalah timbulnya gagasan dan cita-cita baru untuk memperbaiki cara hidup dan kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan-pengajaran dan politik memerlukan pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Muhammadiyah dengan motivasi dan pendekatan pendidikan-pengajaran, sosial dan dakwah, mengembang misi untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan tradisionil seperti tahyul, bid'ah dan khurafat yang berakar kuat di dalam masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Gambaran dari pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan awal abad ke-20 merupakan tantangan bagi pemuka-pemuka agama dan ulama yang perlu segera di atasi. Agama Islam yang mereka anut sejak abad ke 17 telah banyak diliputi oleh berbagai tafsir yang telah banyak menyimpang dari sumbernya yang asli, begitu pula kehidupan umat Islam telah banyak bercampur baur dengan perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang membahayaakan kesucian agama Islam. Karena itu umat Islam perlu diajuk untuk kembali kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam yang langsung bersumber pada AI-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah di Sulawesi Selatan melalui pendidikan baik formal maupun non formal dapat dikatakan secara bertahap berhasil merobah pola pikir dan tindakan masyarakat muslim terutama yang menyangkut aqidah, ibadah, muamalat dan perbuatan-perbuatan yang banyak di warnai oleh tahyul, dan kemusyrikitan. Upaya tersebut dilakukan Sebagai berikut : Pertama, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berupaya untuk mengembalikan citra umat Islam kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam dengan memerangi kepercayaan tradisionil berupa tahyul, bid'ah, khurafat dan lain-lain sebagainya. Kedua, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berusaha merobah pandangan dan sikap hidup masyarakat yang usang, kemudian menciptakan sistem berpikir yang bebas dari ikatan-ikatan tradisionil, kolonialisme, feodalisme dan konservatisme. Ketiga, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan dan modernisasi dalam bidang dakwah, pendidikan-pengajaran dan kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan dan kehendak zamannya. Keempat, usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang berfokus di Makassar menjadi model di daerah-daerah lain di Indonesia bagian Timur pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya. "