Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dari perkembangan yang terjadi terhadap penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, Konsultan Pajak, dan Akademisi. Hasil penelitian menunjukkan tren yang terjadi di dalam rezim perpajakan telah mengarah kepada era keterbukaan informasi dalam bentuk transparansi perpajakan namun, beberapa kendala ditemukan yakni Sumber Daya Manusia belum kompeten, infrastruktur belum memadai, belum adanya sistem audit terhadap informasi yang dipertukarkan, dan kerahasiaan perbankan. Selain itu, masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak. Kata Kunci:Hak wajib pajak; negara berkembang; transparansi perpajakan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze trend of the development in the implementation of the transparency of taxation in the form of exchange of information. This study uses a qualitative approach with data collection through library and field study conducted depth interviews with informants namely the Directorate General of Taxation, Tax Consultants, and Academics. The results indicate a trend occurring in the tax regime has led to the era of transparency of information in the form of taxation, but some obstacles found that Human Resources is not incompetent, inadequate infrastructure, the lack of an audit of the system information exchanged, and bank secrecy. In addition, they still lack the protection of the rights of taxpayers. Keywords Developing country taxation transparency taxpayer rsquo s right."

"Kajian terhadap tiga surat kabar berbahasa Inggris yang terdapat di wilayah Asean (The Straits Times dari Singapura, New Straits Times dari Malaysia, dan The Jakarta Post dari Indonesia), berangkat dari pemikiran bahwa media ini banyak memberi perhatian terhadap masalah-masalah di Asia Tenggara dibandingkan dengan media lokal lainnya. Karena itu media ini lebih berorientasi regional dan internasional. Meskipun demikian karena ketiga surat kabar ini terbit di negara yang berlainan, maka diasumsikan ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Dari penampilan berita utama, tajuk, dan artikel di halaman opini ketiga surat kabar tersebut, ingin diketahui keberpihakannya terhadap krisis politik yang terjadi di Kamboja, yang ditandai dengan jatuhnya Ranariddh sebagai Perdana Menteri I. Pemahaman yang dipakai untuk mengamati fenomena tersebut ialah pemikiran bahwa penyajian berita regional sebagai realitas simbolik dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya budaya, politik, ekonomi setempat dan sumber beritanya. Dalam teori imperialisme struktural yang dikemukakan oleh Johan Galtung yang sejalan dengan pandangan Schiller tentang dominasi budaya, dikemukakan tentang adanya kesamaan kepentingan antara centre (elit) di negara maju dan elit di negara sedang berkembang. Mereka mempunyai tuntutan yang sama atas barang-barang dan jasa, juga kebutuhan informasi. Dampaknya, isi media yang ditampilkan pun cenderung memiliki kesamaan. Hal ini didukung oleh keinginan pemerintah pusat (elit) di negara sedang berkembang yang menghendaki media massa tunduk kepada kebijaksanaan pemerintah dengan dalih demi pembangunan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan konflik yang dikemukakan William D Perdue yang memahami keberadaan masyarakat berkaitan dengan sejarahnya dan pemahaman terhadap tatanan sosial dilakukan dengan cara holistik. Berdasar analisis yang dilakukan atas penyajian berita tentang 'disingkirkannya PM I Ranariddh oleh PM II Hun Sen', ditemukan bahwa ketiga surat kabar cenderung memihak kepada Ranariddh dan bersikap negatif terhadap Hun Sen. Hasil ini sesuai dengan kepentingan intemasional yang diatur oleh lembaga organisasi supranasional PBB yang dalam prakteknya banyak dipengaruhi oleh negara-negara barat atau centre , seperti Amerika Serikat, lnggris, Perancis. Dari ketiga negara ini juga, sumber berita dipancarkan ke berbagai penjuru dunia, termasuk di negara-negara sedang berkembang."

"Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori negara-negara berkembang (selanjutnya disebut "Negara Berkembang") dan negara-negara maju (selanjutnya disebut "Negara Maju"). Negara Berkembang yang tergabung dalam Kelompok-77 (Group-77) dapat didrikan sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah tahun 1945, sedang dalam proses membangun, dan kebanyakan berada di Benua Asia, Afrika dan sebagian Benua Amerika (Amerika Latin). Sementara Negara Maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat didrikan sebagai negara yang telah berdiri sebelum tahun 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di Benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Negara Maju, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai negara Barat (Western stares).Hukum Internasional yang Lebih Mengakomodasi Kepentingan Ekonomi Negara Maju. Negara Berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan pads fakta bahwa hukum intemasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di Benua Eropa. Oleh karenanya tidak heran apabila hukum internasional sangat terpusat pada apa yang terjadi di Eropa (Eurocentric). Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional.Munculnya Negara Berkembang setelah Perang Dunia II telah membawa perubahan. Keinginan Negara Berkembang untuk terbebas secara politik dan ketergantungan ekonomi dari mantan negara jajahan mereka telah membawa pengaruh pada hukum internasional pada umumnya. Dalarn menyikapi eksistensi hukum intemasional, mereka menganggap bahwa hukum internasional yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Negara Berkembang mengargumentasikan bahwa pembentukan hukum internasional sebelum Perang Dunia II sama sekali tidak melibatkan mereka."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol (faktor makroekonomi, faktor spesifik perbankan, dan faktor kualitas institusional) terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Terdapat 28 negara berkembang dan 25 negara maju dengan observasi terhadap data historis yang terkait dengan variabel penelitian pada tahun 2013-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap non-performing loan pada beberapa kategori sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, maka jumlah non-performing loan akan meningkat pada kategori sampel tersebut. Peningkatan jumlah non-performing loan mengindikasikan adanya penurunan kualitas portofolio kredit. Korupsi dapat mendistorsi loanable funds dari proyek normal ke proyek buruk, sehingga dapat meningkatkan jumlah non-performing loan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya, perbankan, regulator, lembaga antikorupsi, kepolisian, dan kejaksaan.

---

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of corruption on non-performing loan at developing and developed countries. In addition, this research aims to investigate the effect of control variables (macroeconomic factor, bank-specific factor, and institutional quality factor) on non-performing loan at developing and developed countries. There are 28 developing countries and 25 developed countries with observations on historical data related to research variables in period 2013-2018. The type of data that used in this study is balanced panel data. Utilizing Pooled Least Square method, the findings show that corruption has a positive effect on non-performing loan in several sample categories. This indicates higher corruption level leads to higher amount of non-performing loan in that sample categories. The increase on non-performing loan amount indicates the deterioration of loan portfolio quality. Corruption can distort loanable funds from normal project to bad project, which leads to increasing amount of non-performing loan. The results of this study are expected to provide insight to further researchers, banks, regulators, anticorruption institutions, police, and prosecutors."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah penyelesaian sengketa dagang antara

negara-negara maju dengan negara-negara berkembang sesuai dengan

ketentuan yang telah diatur dalam World Trade Organization (WTO).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menyetujui tentang

perjanjian WTO tersebut dan menjadikannya sebagai hukum positif yaitu UU

No. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah Orde Baru mengeluarkan

Instruksi Presiden tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yang

dikenal dengan Inpres No. 2 Tahun 1996. inpres inilah yang memicu

terjadinya sengketa dagang dalam bidang industri otomotif. Tiga negara

prinsipal yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa menggugat Indonesia

karena telah melakukiin tindakan diskriminatif dan melanggar ketentuan

yang diatur WTO. Indonesia harus menghadapi gugatan tersebut dan

sebelum panel WTO dibentuk, pemerintah telah berusaha menyelesaikan

sengketa tersebut dengan cara bilateral kepada masing-masing negara.

Indonesia gagal dan ketiga negara tersebut mengadukan masalah ini ke

Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) untuk membentuk panel. Dalam forum

WTO, Indonesia menyampaikan argumentasi, bahwa kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah adalah untuk membangun industri otomotif yang "murni". Sebagai negara berkembang Indonesia memanfaatkan hal tersebut

dengan subsidi yaitu memberikan kebebasan kepada PT Timor Nasional

untuk mendatangkan produk otomotif dalam bentuk utuh (siap pakai),

. komponen-komponen dari Korea Selatan tanpa dibebani pajak barang

mewah dan bea masuk. Argumentasi Indonesia ditolak oleh ketiga negara

prinsipal. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan otomotif dan subsidi jelas

melanggar ketentuan "Non Discrimination" dan "National Treatment" dari

GATT serta TRIM's. konsekuensinya DSB mengharuskan Indonesia

mencabut kebijakan tersebut pada bulan Januari 1998 dan diberi batas waktu

selama 12 bulan sampai tgl. 23 Juli 1999. Pemerintah harus menerima

kenyataan ini dan mencabut hal tersebut pada tanggal 23 Juli 1998."