Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stabilitas makroekonomi menjadi aspek fundamental yang krusial bagi sebuah negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Selama hampir satu dekade terakhir, dunia sedang dihadapi pertumbuhan utang yang signifikan dari 51 hingga 97 triliun di 2023. Terutama di negara berkembang yang memiliki pertumbuhan utang dua kali lebih cepat dari negara maju. Di dalam prosesnya, pengelolaan utang pemerintah dapat terbantu dengan kehadiran kualitas institusi untuk meminimalisir dampak negatif utang terhadap stabilitas makroekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa utang pemerintah memiliki dampak negatif dengan stabilitas makroekonomi. Sedangkan kualitas institusi berdampak positif dengan stabilitas makroekonomi. Namun, masih belum banyak studi yang bertujuan melihat dampak utang pemerintah terhadap stabilitas makroekonomi yang mempertimbangkan variabel kualitas institusi. Terlebih lagi dengan studi yang memadukan efek threshold kualitas institusi terhadap utang dan stabilitas makroekonomi di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi dinamis panel threshold untuk mengukur threshold kualitas institusi dari 47 negara berkembang dengan rentang waktu 2002-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pemerintah berdampak negatif signifikan terhadap stabilitas makroekonomi. Adapun dengan threshold kualitas institusi bernilai 28.98 dapat mengubah dampak utang pemerintah menjadi positif signifikan terhadap stabilitas makroekonomi.

---

Macroeconomic stability is a crucial fundamental aspect for a country to achieve high and sustainable economic growth. For almost a decade, the world has been facing significant debt growth from 51 to 97 trillion in 2023. Especially in developing countries that have debt growth twice as fast as developed countries. In the process, government debt management can be helped by the presence of quality institutions to minimize the negative impact of debt on macroeconomic stability. Several previous studies have shown that government debt has a negative impact on macroeconomic stability. Meanwhile, institutional quality has a positive impact on macroeconomic stability. However, there are still few studies that aim to see the impact of government debt on macroeconomic stability while taking institutional quality into account. Even fewer have explored the threshold effect of institutional quality on debt and macroeconomic stability in developing countries. This study uses a threshold panel dynamic regression equation model to measure the threshold of institutional quality of 47 developing countries with a time span of 2002-2023. The results of the study indicate that government debt has a significant negative impact on macroeconomic stability. However, with an institutional quality threshold of 28.98, the impact of government debt can be significantly positive on macroeconomic stability. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberagaman gender dalam dewan direksi terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan (ESG) pada perusahaan publik non-keuangan di negara berkembang kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina) selama periode 2018–2023. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 82 perusahaan dan 492 observasi, penelitian ini menguji apakah keterwakilan perempuan di dewan memiliki pengaruh dan bagaimana dampaknya terhadap indikator kinerja keuangan (ROA, ROE, Tobin’s Q) atau terhadap kinerja keberlanjutan (skor ESG). Metode regresi linear data panel digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan mempertimbangkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, ukuran dewan, belanja modal, dan independensi dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap skor ESG, namun pengaruhnya terhadap kinerja keuangan cenderung bervariasi dan tidak selalu signifikan secara statistik. Temuan ini menegaskan bahwa keberagaman gender lebih berkontribusi pada aspek keberlanjutan perusahaan dibandingkan aspek keuangan, serta menyoroti pentingnya inklusi gender dalam tata kelola perusahaan yang berkelanjutan di negara berkembang.

---

This study aims to analyze the impact of gender diversity on corporate boards on both financial performance and sustainability (ESG) of publicly listed non-financial companies in developing ASEAN countries in Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines during the period 2018–2023. Employing a quantitative approach using panel data from 82 companies and 492 firm-year observations, This study examines whether female representation on the board has an influence and how it affects financial performance indicators (ROA, ROE, Tobin’s Q) or sustainability performance (ESG score). Panel linear regression analysis is used while controlling for firm size, board size, capital expenditure, and independent board. The results show that gender diversity has a positive and significant effect on ESG scores, while its impact on financial performance is mixed and not always statistically significant. These findings suggest that gender diversity contributes more strongly to corporate sustainability outcomes than to financial outcomes, highlighting the strategic importance of female inclusion in corporate governance for advancing sustainability in developing countries."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang telah disempurnakan dari sistem GATT 1947 dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali. Namun demikian, disisi yang lain ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan negaranegara berkembang khususnya pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia sendiri telah mengambil manfaat atas keberadaan sistem ini. Berdasarkan kasus yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO Secretariat dalam membantu menyelesaian sengketa yang menghadapkan antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

---

This study applied normative legal research method, i.e. a method which refers to the legal norms as stated in international treaties and resolution of trade dispute settlement under WTO. The study was also conducted using optical prescriptive doctrinal method aiming to obtain suggestions on what to do to overcome certain related issues. Analysis applied in this study is qualitative approach. The main issue here is on how the special arrangement applied on the settlement of dispute system under WTO may be beneficial to developing countries and what is the ideal special arrangement on settlement of dispute system under WTO for Indonesia, and how it may benefit the interest of Indonesia.

Objective of the study is to understand how the settlement mechanism under WTO can be beneficial for developing countries and in particular, what is the ideal special arrangement on settlement of dispute under WTO for Indonesia, and its benefit to the national interest of Indonesia.

The conclusion of the study shows that there are special arrangements on procedures of settlement of dispute applied by the WTO's Dispute Settlement Body as refinement of the GATT 1947 mechanism, with the ratification of the Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, and this becomes part of requirement packages which must be followed and adhered to by all members of WTO without exception. However, on the other side, with some of identified weakness of DSU, it is expected that developing countries, particularly Indonesia, shall be able to get the benefit of it for our national interest. Indonesia has indeed used the system to support its own interest.

Based on some case studies where Indonesia had to seek settlement in the forum of dispute of WTO, it is expected that there will be refinement of on the DSU mechanism, inter alia, shorter time in each stages of settlement process, arrangement of DSB resolution implementation to make it more effective, special arrangement to prevent retaliation mechanism in DSU, and special arrangement needed to increase the role of WTO Secretariat in the support of dispute settlement case which involve advanced countries versus developing countries and the need to have special arrangement to increase the function and role of DSB on each stages of dispute settlement process (especially in the DSB recommendation to be implemented as provided here)."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi dari pasar saham di Indonesia dan apakah kondisi pasar mengikuti Efficient Market Hypothesis (EMH) atau Adaptive Market Hypothesis untuk tahun 2000-2019. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian random walk dan martingale untuk menentukan apakah terdapat bukti dari EMH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia bersifat inefisien berdasarkan EMH dan terdapat perubahan dalam tingkat dan periode efisiensi serta inefisiensi pasar. Sebagai analisis lebih lanjut, dilakukan pengujian rolling variance ratio untuk menentukan apakah AMH dapat menjelaskan kondisi pasar saham dengan lebih baik. Berdasarkan hasil yang didapat, periode inefisiensi pasar terjadi pada periode yang sama dengan terjadinya peristiwa besar pada tingkat global dan domestik. Dari keseluruhan hasil analisis, pasar saham Indonesia lebih konsisten dengan AMH.

---

This paper examines the degree of market efficiency in Indonesian Stock Exchange and whether it follows either the Efficient Market Hypothesis (EMH) or the Adaptive Market Hypothesis (AMH) for the year 2000-2019. In this study, the approach of random walk hypothesis and martingale were tested to determine if EMH is evident. The result of this study shows that the Indonesian stock market is inefficient based on EMH, but rather having successive periods of efficiency and inefficiency. For further analysis, a rolling variance ratio test approach was applied to find if AMH can provide a better understanding of the stock market. Based on the results, the periods of market inefficiency also coincide with major events that occur on both global and domestic level. Of the overall analysis, results are more consistent with AMH.

"

"Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO. Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO.

---

Since mid-1990s, developing countries are increasingly pursuing Regional Economic Integration (REI) with developed countries through Regional Trade Agreements (RTA). In this case, the parties to such agreements offer each other more favourable treatment than they offer to other trading partners that are nonparties. Clearly, such discriminatory treatment is inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) treatment obligation of the WTO. Although MFN treatment obligation is a fundamental principle, the WTO does allow WTO members to set aside the principle and pursue REI under Article XXIV of the GATT 1994 for RTA, Article V of the GATS for Economic Integration Agreement (EIA) and the Enabling Clause. With that being said, this research analyses why does the WTO provides such exception. In addition, it explores the tendency among developing countries to pursue REI with developed countries and and examines how can those developing countries benefit from their pursuit without undermining the multilateral trading system of the WTO.

Based on a legal analysis, this research argues that REI will be highly beneficial for developing countries of the WTO. Furthermore, the research urges the 21st APEC Summit and the 9th Ministerial Conference of the WTO in Bali to be used as an opportunity to demonstrate an active role of each developing economy especially the host, Indonesia, in promoting regional and global trade and investment liberalisation. This research concludes that REI is necessary to take further steps towards realising the goal of the WTO to have a fair and freer trade. Moreover, developing countries are recommended to consider REI as the second best policy option and continue to place the highest priority on the WTO by committing to modus operandi of the WTO."