Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik yang dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan peredaran obat; peran BPOM terhadap peredaran dan pengawasan obat keras; serta pelaku usaha mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dibeli oleh Pedagang Eceran Obat (PEO). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh bahwa peredaran obat dimulai dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) sampai pada Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Peredaran obat keras ilegal masih banyak terjadi dan sering disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan penertiban produk obat keras ilegal. Pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pedagang Eceran Obat (PEO) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dijual oleh PEO tersebut.

---

Consumer protection is an important thing so Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen were made, Consumer protection in medical scope is needed when the consumers get the medicine had to bo checked and evaluated by the responsible instance. National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is the selected instance by the government to control the drug, so the drug vendors who could distribute the drugs have to register their drugs to BPOM. Things those are under discussion by the author is how the drug distribution arrangements; BPOM role in drug distribution and control; also which one who is in charge to held accountable by consumers who suffered losses as a result of consuming drugs purchased by retail drug dealers (PEO).

In this study conducted with the author, it was found that the circulating drugs from Pharmaceutical Wholesalers (PBF), to pharmacies, hospitals, and retail drug dealers. Illegal drug distributions are still common and missed used. BPOM made some policies to control the drug distributions. Vendors who held accountable are the retail drug dealers (PEO) if the counsumers harmed after consuming the drugs sold by the PEO."

"Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Kementrian Kesehatan RI, 2017). Apotek menyelenggarakan fungsi berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas (Kementrian Kesehatan RI, 2017).  Salah satu penjualan obat dilakukan di Apotek Kimia Farma 055 Cidodol. Apotek Kimia Farma 055 Cidodol melakukan penjualan sebanyak 630 item obat dan 101 subkategori obat secara tunai. Produk pada subkategori calcium antagonis menjadi produk yang paling banyak dibeli oleh pasien yang berkunjung ke Apotik Kimia Farma 055 Cidodol pada bulan Agustus 2022.

---

Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmaceutical practices are carried out by pharmacists (Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2017). Pharmacy carries out functions in the form of managing pharmaceutical preparations, medical devices, and medical consumables (BMHP) and clinical pharmacy services, including in the community (Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2017).  One of the drug sales is carried out at Apotek Kimia Farma 055 Cidodol.  Apotek Kimia Farma 055 Cidodol sells 630 drug items and 101 subcategories drug."

"Penggunaan obat dikatakan rasional bila pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis, sesuai dosis dan durasi pemberian, serta biaya yang dikeluarkan untuk obat tersebut terbilang rendah bagi pasien dan komunitasnya. Penggunaan obat rasional bertujuan untuk menghindari masalah yang dapat timbul terkait obat (Drug Related Problem). Penilaian rasionalitas penggunaan obat ditinjau dari tiga indikator utama yaitu peresepan, pelayanan pasien, dan fasilitas. Resep dapat menggambarkan masalah – masalah obat seperti polifarmasi, penggunaan obat yang tidak tepat biaya, penggunaan antibiotik dan sediaan injeksi yang berlebihan, serta penggunaan obat yang tidak tepat indikasi. Ketidaktepatan peresepan dapat mengakibatkan masalah seperti tidak tercapainya tujuan terapi, meningkatnya kejadian efek samping obat, meningkatnya resistensi antibiotik, penyebaran infeksi melalui injeksi yang tidak steril, dan pemborosan sumber daya kesehatan yang langka. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negaranegara berkembang. Menurut WHO, diare mengakibatkan 2,5 juta kematian setiap tahun dengan 80% korban di antaranya adalah balita. Di Indonesia, penyakit ini sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan kematian tinggi terutama di Indonesia Timur. Riskesdas tahun 2007 melaporkan bahwa diare masih merupakan penyebab kematian utama pada bayi usia 29 hari – 11 bulan (31,4%) dan anak balita usia 12 – 59 bulan (25,2%).

---

The use of drugs is said to be rational if the patient gets drugs that suit clinical needs, according to the dose and duration of administration, and the costs incurred for the drug are relatively low for the patient and the community. Rational use of drugs aims to avoid problems that can arise related to drugs (Drug Related Problems). The assessment of the rationality of drug use is reviewed from three main indicators, namely prescribing, patient service and facilities. Prescriptions can describe drug problems such as polypharmacy, inappropriate use of drugs, excessive use of antibiotics and injection preparations, as well as use of drugs for inappropriate indications. Inaccurate prescribing can result in problems such as not achieving therapeutic goals, increasing the incidence of drug side effects, increasing antibiotic resistance, spreading infections through non-sterile injections, and wasting scarce health resources. Diarrhea is still a public health problem in developing countries. According to WHO, diarrhea causes 2.5 million deaths every year with 80% of the victims being children under five. In Indonesia, this disease often causes Extraordinary Events (KLB) with high mortality, especially in Eastern Indonesia. Riskesdas in 2007 reported that diarrhea was still the main cause of death in babies aged 29 days – 11 months (31.4%) and toddlers aged 12 – 59 months (25.2%)"

"Penggunaan obat dikatakan rasional bila pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis, sesuai dosis dan durasi pemberian, serta biaya yang dikeluarkan untuk obat tersebut terbilang rendah bagi pasien dan komunitasnya. Penggunaan obat rasional bertujuan untuk menghindari masalah yang dapat timbul terkait obat (Drug Related Problem). Penilaian rasionalitas penggunaan obat ditinjau dari tiga indikator utama yaitu peresepan, pelayanan pasien, dan fasilitas. Resep dapat menggambarkan masalah – masalah obat seperti polifarmasi, penggunaan obat yang tidak tepat biaya, penggunaan antibiotik dan sediaan injeksi yang berlebihan, serta penggunaan obat yang tidak tepat indikasi. Ketidaktepatan peresepan dapat mengakibatkan masalah seperti tidak tercapainya tujuan terapi, meningkatnya kejadian efek samping obat, meningkatnya resistensi antibiotik, penyebaran infeksi melalui injeksi yang tidak steril, dan pemborosan sumber daya kesehatan yang langka. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negaranegara berkembang. Menurut WHO, diare mengakibatkan 2,5 juta kematian setiap tahun dengan 80% korban di antaranya adalah balita. Di Indonesia, penyakit ini sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan kematian tinggi terutama di Indonesia Timur. Riskesdas tahun 2007 melaporkan bahwa diare masih merupakan penyebab kematian utama pada bayi usia 29 hari – 11 bulan (31,4%) dan anak balita usia 12 – 59 bulan (25,2%).

---

The use of drugs is said to be rational if the patient gets drugs that suit clinical needs, according to the dose and duration of administration, and the costs incurred for the drug are relatively low for the patient and the community. Rational use of drugs aims to avoid problems that can arise related to drugs (Drug Related Problems). The assessment of the rationality of drug use is reviewed from three main indicators, namely prescribing, patient service and facilities. Prescriptions can describe drug problems such as polypharmacy, inappropriate use of drugs, excessive use of antibiotics and injection preparations, as well as use of drugs for inappropriate indications. Inaccurate prescribing can result in problems such as not achieving therapeutic goals, increasing the incidence of drug side effects, increasing antibiotic resistance, spreading infections through non-sterile injections, and wasting scarce health resources. Diarrhea is still a public health problem in developing countries. According to WHO, diarrhea causes 2.5 million deaths every year with 80% of the victims being children under five. In Indonesia, this disease often causes Extraordinary Events (KLB) with high mortality, especially in Eastern Indonesia. Riskesdas in 2007 reported that diarrhea was still the main cause of death in babies aged 29 days – 11 months (31.4%) and toddlers aged 12 – 59 months (25.2%)"