Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang disepakati oleh founding fathers yang berdasarkan perasaan yang sama dari para pendahulu, senasib seperjuangan. Menjadi Indonesia merupakan pilihan dan telah dirasakan menyatu dan tidak ada rasa berbeda dan melihat perbedaan sebagai suatu yang menjadi bagian dari kehidupan. Perbedaan tersebutharus dapat dikelola dengan melibatkan seluruh bangsa tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan partai politik maupun dukungan terhadap kelompok maupun individu. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga melalui pendekatan yang bukan indoktrinasi langsung kepada masyarakat tetapi memberikan teladan sebagai pelayan masyarakat melalui mobilisasi media sosial dan digunakan untuk interaksi sosial, kenyamanan interaksi dan diskusi sosial bukannya pertentangan."

"Fokus penelitian ini adalah pemikiran Partai Kristen Indonesia dalam Dewan Konstituante khususnya tentang Dasar Negara dan Hak Asasi Manusia. Dimulai dari kelahirannya serta keikutsertaannya dalam Pemilu 1955, menjadi fraksi dalam Dewan Konstituante serta sikapnya dalam menanggapi anjuran pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah. Periode penelitian dimulai dari tahun 1955 hingga 1959.

---

The focus of this study is to know how Partai Kristen Indonesia think about ideology and human right in constituante council of Indonesia. The purpose of this study is to understand about which ideology and human right that the party wanted. But it will begin with dynamic process of the party and ended by the stand of the party to face “kembali kepada UUD 1945”. This research is based on history metod. The periode of this research will begin from year 955 to 1959."

"

---

ABSTRACTSynopsis: “I feel relieved and proud that while our country is undergoing crises, a young intellectual emerges to describe and explore Pancasila to its historical roots. The book should be distributed and established as mandatory reading for every citizen of Indonesia.” Kwik Kian Gie, economist, education activist and former Coordinating Minister of Economy. “The book demonstrates Yudi Latif's position and class as an intellectual activist who have a high moral and intellectual calling to establish Pancasila as Indonesia's identity with scientific approach. I'm sure that the book will become a classic work. A reference for anyone who wants to know and understand the identity of Indonesia. A must read for social activist, politician and people in government."

"ABSTRAKArtikel yang berjudul 'Ambiguitas Diferensiasi Agama dan Negara di Indonesia' ini fokus membahas mengenai bagaimana hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Pertama-tama dipaparkan mengenai riset-riset mutakhir mengenai hubungan agama dan negara, dan dasar teori yang mendasarinya, kemudian dipaparkan teori diferensiasi agama dan negara sebagai jalan tengah terbaik dari hubungan agama dan negara yang tidak saling menaklukkan. Setelah itu dipaparkan konsep diferensiasi agama dan negara menurut Pancasila, dan ambiguitas yang terjadi terhadap kebijakan diferensiasi agama dan negara di Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa pembedaan agama dan negara menurut Pancasila memiliki dasar teori yang kuat, dan relevan untuk Indonesia. Hanya saja ambiguitas diferensiasi agama dan negara itu masih terjadi diskriminasi terhadap agama tertentu, dan masih berlangsung."

"Penerbitan buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara tulisan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto' pada tahun 1981 telah menimbulkan perdebatan mengenai kapan hari lahir dan siapa penggali Pancasila. Buku setebal 74 halaman yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tersebut juga berisi tulisan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo yang berjudul Sekitar Pancasila dengan kata pengantar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P & K (saat itu) Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.Tanggapan-tanggapan yang muncul terhadap penerbitan buku tersebut pada intinya berfokus pada dua h6l. Pertama, tanggapan yang berasal dari para ilmuwan yang menganggap bahwa secara metodologis tulisan Prof. Nugroho Notosusanto tersebut lemah. Kedua, yang lebih keras, datang dari kalangan yang selama i.ni menganggap bahwa tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir.Pada saat itu ia sedang menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI dengan pangkat Brigadir Jenderal Tituler. Kemudian ia menjadi Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia?"

"Pemerintah Indonesia menaruh perhatian begitu besar terhadap pelaksanaan hak asasi manusia karena dorongan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu semakin sadarnya warga negara akan hak dan kewajibannya sehingga banyak pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Komnas HAM. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu desakan dari negara-negara maju yang dalam memberikan bantuan kepada Indonesia selalu mengkaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Perbedaan pemahaman tentang hak asasi manusia sebenarnya berasal dari pelaksanaan hak asasi manusia yang disesuaikan dengan ciri-ciri negara itu sendiri yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, nilai-nilai luhur budaya bangsa dan politik masing-masing negara yang bersifat dinamis. Sejarah penegakan hak asasi manusia melahirkan suatu dokumen internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yang merupakan landasan bagi pelaksanaan hak asasi manusia di seluruh dunia. UUD 1945 yang disahkan terlebih dahulu bila dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM, ternyata di dalam Pembukaan dan Batang Tubuhnya secara implisit banyak berisikan tentang hak asasi manusia. Demi menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, tahun 1993 didirikanlah Komnas HAM yang menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya, Wanhankamnas mengusulkan suatu rancangan tentang Piagam HAM menurut bangsa Indonesia untuk dijadikan TAP MPR tersendiri, sebagai landasan hukum yang kuat bagi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Akan tetapi usul tersebut haruslah melalui proses yang panjang karena Fraksi Karya Pembangunan sebagai suara mayoritas dalam MPR mempunyai rencana tersendiri di dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 yang akan menempatkan HAM di dalam TAP MPR menjadi satu dengan GBHN."