Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPancasila adalah dasar Negara Kesatuan republik Indoneisa dan juga merupakan falsafah hidup bagi bangsa yang menjadi acuan universal nilai-nilai kehidupan, yang dimana harus dilaksanakan secara konsisten dalam berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan negara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin. Nilai-nilai dari kepemimpinan Pancasila adalah: Spiritual, Humanisasi, Nasionalis, Demokratis dan Keadilan Sosial (social justice). Kelima nilai-nilai kepemimpinan tersebut sudah mengacu kepada kelima sila yang ada di Pancasila. Kepemimpinan Pancasila harus bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang berbasis Pancasila akan mampu mengelola kebhinekaan dengan baik, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, serta menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik."

"ABSTRACTLingkungan strategis bangsa Indonesia telah mendorong merosotnya solidaritas kebangsaan. Lingkungan strategis di tingkat global meliputi terjangan arus globalisasi yang telah memengaruhi pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda. Lingkungan di strategis tingkat regional berupa persaingan politik global negara-negara besar yang mendorong kepada konflik di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Lingkungan strategis di tingkat nasional yakni munculnya politik identitas dan politisasi suku, agama, ras, dan aliran (SARA) untuk kepentingan politik praktis. Berbagai tantangan terhadap solidaritas tersebut mendorong gagasan untuk menjadikan Pancasila kembali sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki tiga dimensi yaitu dimensi realita, dimensi ideal, dan dimensi fleksibel. Selama ini Pancasila sebagai pandangan hidup mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, Pancasila perlu re-interpretasi dengan semangat reformasi agar bisa diterima sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis kajian pustaka. Studi ini menyimpulkan bahwa menurunnya solidaritas kebangsaan dapat diselesaikan dengan mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia."

"Perlindungan hak asasi manusia dalam proses permohonan naturalisasi diatur dalam undang-undang No.122 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan hal-hal medasar sebagai syarat yang harus dipenuhi, seperti mengakui dasar negara Pancasila. Akan tetapi, tindak lanjut pengaturan pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, hanya dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon. sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tetang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Semestinya, upaya perlindungan negara terhadap kepentingan nasional mejadikan negara aktif dalam melakukan penelusuran rekam jejak terhadap pemohon kewarganegaraan Republik Indonesia. Bukan pasif menunggu dilampirkannya surat pernyataan pengakuan Pancasila oleh pemohon kewarganegaraan, Kendati, undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak memerintahkan secara tegas penganturan lebih lanjut syarat-syarat permohonan kewarganegaraan. Namun mendasarkan pada hakikat peraturan pemerintah dalam pasal 12 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undanganm dimungkinkan pemerintah mengambil inisiatif pengaturan pebih lanjut demi tujuan yang hendak dicapai dan tidak bertentangan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2006"

"Pancasila merupakan metanarasi bagi bangsa Indonesia yang berusaha menyatukan keberagaman. Akan tetapi, usaha untuk menyatukan keberagaman itu berbenturan dengan pelbagai mininarasi dalam kelompok-kelompok yang telah diyakini."