Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kampanye politik PAN dalam Pemilu 1999 dan hal-hal yang menyebabkan ketidakberhasilannya dalam meraih suara yang signifikan. Pertimbangan memilih PAN karena terdapat fenomena yang menarik, dengan diawali pada masa kejatuhan Soeharto dimana pada tahun 1998, Soeharto yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun berhasil ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa yang dikenal dengan nama reformasi. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Amien Rais, dan dikenal dengan sebutan "lokomotif reformasi".Pada tanggal 23 Agustus 1998, is mendirikan Partai Amanat Nasional, suatu partai yang banyak dianggap oleh para pengamat sebagai partai yang mempunyai prospek politik kedepan yang cukup menjanjikan. Alasannya antara lain karena PAN mempunyai hubungan historis dan emosional dengan salah satu ormas islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dengan pengikut sekitar 28 juta umat. Organisasi ini didirikan oleh Amien Rais, tokoh oposan papan atas dan tokoh reformasi yang paling terkenal. Tokoh-tokoh yang berada di jejeran pengurus PAN adalah para intelektual kampus, tokoh-tokoh LSM dan tokoh-tokoh agama yang dengan popularitas agama yang cukup baik. Basis utama konstituennya adalah kelas menengah perkotaan, sebuah kelas yang berpotensial dalam memicu dan memacu terjadinya perubahan sosial dalam sebuah negara.Tetapi dari hasil akhir perolehan suara dalam Pemilu 1999, PAN memperoleh hasil yang tidak signifikan dengan perolehan suara sebanyak 7,2%. Tidak sesuai dengan prediksi para pengamat dan para pengurus sendiri yang memprediksikan PAN akan memperoleh suara sebanyak 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakberhasilan PAN dalam memperoleh suara yang signifikan.Salah satu jalan untuk menguji komunikasi politik adalah dengan menganalisa fungsi komunikasi, yaitu dengan menyelidiki berbagai format variasi atau aksi komunikasi kampanye dalam pemilihan umum. Kampanye politik modern dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dikategorikan sebagai pra primer, primer, konvensi dan pemilihan umum (Trent dan Friedenberg, 2000:19)Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengambilan datanya melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus kepada permasalahan, serta studi kepustakaan yang dapat memberikan kelengkapan data penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan strategi kampanye politik PAN masih belum maksimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh, kurangnya pengalaman yang dimiliki para anggota pengurus PAN dalam membuat strategi kampanye. Ketidaksiapan ini juga didukung oleh waktu yang dimiliki oleh mereka sangat sempit, selain itu juga dana yang tidak mendukung. Para pengurus PAN juga terlalu percaya diri akan kelebihan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak memperkirakan faktor-faktor penting dari manajemen komunikasi kampanye yang ada."

"Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami keadaan bureaumania, berupa kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, nepotisme dan politisasi birokrasi. Birokrasi cenderung dijadikan alat status quo untuk mengkooptasi masyarakat, guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik partai dan rezim berkuasa. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai lapis tengah dan aktor public services yang netral dan adil, kenyataannya dalam beberapa kasus birokrasi malah menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi. Bertindak diskriminatif dalam pelayanan publik dan melakukan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara untuk kepentingan "partai tertentu".Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa gejala politik dengan menjelaskan kecenderungan apa, bagaimana dan mengapa muncul gerakan yang menginginkan birokrasi di Indonesia menuju birokrasi yang netral dari afiliasi politik. Untuk itu data dikumpulkan lewat analisis dokumen berbagai media yang sudah beredar di masyarakat yang merekam aktivitas dan pendapat pelaku-pelaku gerakan tersebut. Kemudian dilakukan langkah deduksi yaitu menarik penalaran tema permasalahan dari umum ke khusus, berupa analisa terhadap perubahan paradigma dan reposisi birokrasi, serta memikirkan beberapa indikator yang bisa dipergunakan dalam membangun kondisi netralitas politik birokrasi.Kerangka pemikiran yang melandasi tesis ini antara lain dari pemikiran legal rasional Max Weber, bureaumania Baron de Grimm, bureaucratic polity Karl D. Jackson, kepolitikan birokrasi Harold Crouch, korporatisme negara Dwight Y. King dan Manuel Kaiseipo, mobilisasi birokrasi William D. Lidlle, krisis partisipasi politik Myron Weiner, ketidakpuasan birokrasi akibat berpolitik dari Hans Antlov dan Cederroth, serta reinventing Government dan David Osborn dan Ted Gaebler.Ada beragam bentuk gerakan netralitas politik birokrasi antara tahun 1998-1999 yang menentang politisasi birokrasi. Ada yang moderat menyatakan unitnya keluar dan KORPRI, menyatakan unitnya tidak berafiliasi dengan Golkar, ada yang menginginkan perubahan posisi birokrasi di lingkungan eksekutif dan di legislatif, Ada pernyataan kritis dari tokoh oposisi yang ingin pembubaran organisasi birokrasi (KORPRI), ada pernyataan bersikap netral dan objektif dari lembaga ilmiah non departemen. Solusi dari gerakan ini adalah pentingnya untuk membuat kebijakan dan sanksi yang mengharuskan PNS bertindak netral, disebabkan Partai Golkar dan partai yang lain akan terus berupaya untuk menggunakan jalur birokrasi untuk kemenangannya dalam pemilihan umum.Temuan tesis ini antara lain kasus-kasus keterlibatan birokrasi di sejumlah daerah dalam pemilihan umum 1999 menunjukkan gerakan netralitas birokrasi belum mampu meminimalkan tingkat keikutsertean birokrasi dalam aktifitas mendukung partai politik tertentu. Dari 27 daerah pemilihan, hanya ada 2 daerah pemilihan yang birokrasi bertindak relatif netral. Hal ini menjadi semacam indikasi bahwa masih berlangsungnya secara terus-menerus keadaan politisasi birokrasi di Indonesia, seperti yang diramalkan teori korporatisme negara. Birokrasi di awal era reformasi masih seperti yang dulu. Keadaan Cita-cita gerakan netralitas politik birokrasi belum menjadi kenyataan pada tahun pertama reformasi di Indonesia.Agaknya berlaku seperti apa yang dikemukakan Antlov-Cederroth dan Charles E. Lindbolm bahwa praktik birokrasi di negara-negara berkembang yang menunjukkan pemihakan birokrasi (pegawai pemerintah) pada suatu partai politik, telah memunculkan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik, khususnya dan pegawai negeri itu sendiri. Keasyikan birokrasi bermain dalam politik, pada titik tertentu, telah menghasilkan kecenderungan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama."

"Perilaku pemilih merupakan salah satu aspek yang dibahas adalah tingkah laku individual warga negara dalam kaitannya dengan pilihan dalam pemilu. Tesis ini mengkaji berbagai alasan yang mendasari pemilih menggunakan hak pilihnya mendukung salah satu partai politik. Penelitian ini ingin mengetahui perbedaan pemilih yang memberikan dukungan terhadap partai politik antara penduduk asli dan pendatang di desa Bojonggede dalam pemilu. Pemilihan Umum pasca Orde Baru merupakan pemilu yang cukup demokratis, itu terlihat bahwa perolehan suara partai politik didistribusikan secara merata kepada partai politik peserta pemilu di desa Bojonggede. Penelitian ini sangat menarik karena faktor penduduk pendatang yang memberikan sumbangan terhadap tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu 1999, di desa -kota Bojonggede. Jawaban terhadap masalah tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku pemilih dalam pemilu ada 4 variabel yaitu, identifikasi partai, orientasi kandidat/calon, orientasi isu dan karateristik sosial. Dengan demikian variabel identifikasi partai merupakan yang mendasari seseorang memilih atau tidak memilih kepada salah satu partai politik dalam pemilu. Pemilih yang mempunyai identifikasi partai kepada partai politik tertentu hampir dapat dipastikan akan menjatuhkan pilihanya kepada parpol dalam pemilu. Variabel karakteristik sosial yang mengacu kepada tiga indikator yaitu pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang berkaitan dengan perilaku pemilih. Adanya kaitan antara karakteristik sosial tertentu dengan pilihan kepartaian seseorang. Alasan utama yang mendasari pilihan tersebut berdasarkan pada hubungan ini yaitu masalah keinginan adanya perubahan dalam sistem politik. Pemilih yang karakteristik sosial tinggi ada kecenderungan memilih parpol Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedangkan mereka yang karakteristik sosial rendah kecenderungan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai Golongan Karya (Golkar). Perilaku pemilih di desa Bojonggede dalam memberikan pilihanya kepada sebuah partai politik lebih dilatar belakangi oleh faktor identifikasi partai. Pada penduduk asli identifikasi partai lebih dipengaruhi oleh faktor sentimen agama,sedangkan pada penduduk pendatang dipengaruhi oleh faktor ideologi politik. Mengenai variabel karakteristik sosial, orientasi kandidat, dan orientasi isu, bagi penduduk asli tidak menjadi faktor yang menentukan. Sementara bagi penduduk pendatang variabel tersebut masih menjadi pertimbangan,meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan dengan variabel identifikasi partai."

"Pro-Kontra RI dalam percaturan politik di Ambon pada era 1946 - 1949 sesungguhnya merupakan puncak dari proses politik yang telah berlangsung sejak 1920-an. Kelompok Pro RI berintikan PIM, sedangkan kelompok kontra RI berintikan GSS dan PTB. Sementara itu terdapat kelompok Federalis yang ingin mempertahankan NIT sebagai negara otonom. Kelompok ini berintikan para intelektual yang tergabung dalam Partai GDMS.Setidaknya ada dua masalah yang melahirkan politik Pro-Kontra RI di Ambon yakni masalah status konstitusional Maluku-Selatan dan masalah lambang-lambang Nasional. Menyangkut masalah pertama ternyata GSS dan PTB menolak Maluku Selatan menjadi bagian dari NIT, sebaliknya PIM yang Pro RI mendukung NIT bentukan Belanda itu. Hasil penelitian membuktikan, bahwa pilihan PIM mendukung eksistensi NIT, karena hanya dengan cara ini PIM dapat memperjuangkan kepentingan RI di Ambon. Sebaliknya GSS dan PTB menolak eksistensi NIT karena takut didominasi oleh daerah-daerah lain. Menyangkut masalah lambang-lambang nasional terbukti kedua kelompok belum mampu memisahkan masalah konstitusi dari lambang-lambang Nasional. Itulah sebabnya ada ancaman dari kelompok kontra RI bila lagu Indonesia Raya dan bendera merah-putih digunakan di Ambon.Secara politis dukungan PIM atas eksistensi NIT tidak berarti PIM mendukung Belanda. Sebab pada kenyataannya PIM hanya menjadikan NIT sebagai alat federal menuju cita-cita unitaris yakni Ambon menjadi bagian dari RI. Sebaliknya Belanda menciptakan NIT sebagai alat pemecah-belah RI. Sementara itu GSS yang pro Belanda maupun GDMS yang federalis harus menerima kekalahan politis atas PIM dalam dua kali pemilu (1946 - 1948) yang diselenggarakan oleh Belanda.Ketika pemerintah NIT tidak mampu mempertahankan prinsip federalisme dan siap bergabung dengan RI, maka tiga hari kemudian tepatnya pada 24 April 1950 kelompok GDMS dan GSS yang kalah dalam pemilu 1948 segera memproklamirkan berdirinya RMS (Republik Maluku Selatan). Dengan proklamasi itu persoalan politik di Ambon berubah konteks dari pro-kontra RI menjadi pergolakan militer antara RMS dengan RIS.

---

Ambon in Revolution Period : Pro and Contra of Republic of Indonesia's Parties in Political Affairs 1946-1949Pro and contra political affairs in Ambon which is last since 1946 to 1949 actually as the climax of political problems since 1920's. Parties involved in this case are PIM (Pro Indonesia) and GSS and PTB (Pro Dutch). While federalist insist to make NIT as an autonomy country. This party called GDMS which consist of intellectual person.There are two problems caused Ambon's pro-contra, are: South Mollucass constitutional status and National symbols affairs. In connected with the first problem, GSS and PTB rejected if South Mollucass be a part of NIT while PIM (Pro RI) supported NIT's idea. Survey result proved that, PIM willing to support NIT Existence in Ambon is because that's PIM's only way to fight for RI's in Ambon. In the country as they feel afraid that another area will dominate NIT itself. All those two parties still can not separate the problems between constitutional status and national symbols. That's the reasons why there are threaten RI?s contra parties if pro RI's party wants to sing national song and raised national flag.Politically, PIM's support for the existence of NIT does not mean they also support the Dutch. They only use MT to make Ambon become a part of Republic of Indonesia. While Dutch create NIT as they political strategy which known as Devide et Impera. GSS (Pro Dutch) and GDMS (Federalist) has to accept that they are loose from PIM in two times campaign (1946 and 1948) which is held by the Dutch.There days after NIT government could not fight for federalism Principe and ready to join with Republic of Indonesia, in April 24, 1950 GDMS and GSS parties whose lost in 1948 campaign declare the established of RMS (Republic of South Mollucass). From that time the political of Indonesia's pro contra become military fight between RMS and RIS."

"Penelitian tentang kekalahan partai politik berbasis keagamaan pada suatu daerah tertentu masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenamya berbagai kasus yang berkaitan dengan kekalahan suatu parpol berbasis keagamaan itu tidak gampang untuk dikalahkan oleh partai yang platform-nya berlawanan dengan partai keagamaan dimaksud. Dari delapan kali Pemilu pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia Parpol Islam selalu memenangkan perolehan suara, namun pada Pemilu 1999 Parpol Islam itu mengalami kekalahan. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai kekalahan Parpol Islam tersebut.Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor mengapa kekalahan Parpol Islam terjadi di Kota Pekalongan. Permasalahn yang diajukan berkait dengan variabel yang menyebabkan kekalahan serta sebaliknya mengapa PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu di basis pemilih Islam yang telah lima kali menggungguli perolehan suara dibandingkan dengan kalangan nasionalis sekuler. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori elite, teori konflik, teori korporatisme, teori negara, teori perilaku pemilih, dan teori demokratisasi, yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalarn dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari analisis tersebut penulis menemukan bahwa : kekalahan Parpol Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu 1999 disebabkan konstelasi politik nasional yang kala itu sedang terjadi perseteruan di antara elite politik Orde Baru, daya tolak kekuatan Islam politik, dan daya tarik politik Megawati Soekarnoputri.

---

The Lose of Islamic Political Parties during 1999 Election: A Case Study in Pekalongan CityResearches on the lose of religious political parties in certain districts are not common. This research is important because in most cases, religious political parties rarely defeated by political parties from opposing religious base. From the total of 8 elections ever held in Indonesia, Islamic political parties always win considerable votes but it was in 1999 election that Islamic political parties had to face a defeat. There was no research covering the lose of Islamic political parties up to this point.This research is focus on the factors of why Islamic political parties lose in the election at Pekalongan. The problem posed in this research related to what variables which caused the lose and why PDI Perjuangan, which had won over other secular-nationalist political parties for five times, can win the election in Islamic hardcore areas. To answer these problems, this research use theories of elite, conflict, corporatism, state, voting behaviour and democratisation as a tool of analysis.Data collected by in-depth interview and library research, which analysed later by qualitative analysis. The writer concluded from the analysis that the lose of Islamic political parries in Pekalongan during 1999 election was cause by the conflict inside the national political constellation between the New Order elites, the decreasing power of Islamic politics and the increasing power of Megawati Soekamoputn."

"Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] adalah partai bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. Pada Pemilu 1999 lalu PKB menjadi partai terbesar ketiga di bawah PDIP dan Golkar. Dukungan besar dari warga Nahdlatul Ulama [NU] merupakan salah satu kunci sukses disamping kharisma yang dimiliki oleh oleh tokoh-tokoh pendirinya, khususnya Gus Dur. PKB bertekad untuk menjadi partai pemenang Pemilu 2004 dengan target perolehan suara di atas 20%. Menghadapi Pemilu 2004 tantangan yang dihadapi PKB lebih berat mengingat pemilih inti PKB, yaitu warga NU, bisa saja berkurang ditambah lagi adanya konflik internal yang terjadi pasca kejatuhan Gus Dur. PKB identik dengan partainya warga NU, sementara tidak semua warga NU memilih dan menjadi pengurus PKB. Salah satu cara untuk mencapai target minimal perolehan suara adalah dengan merangkul massa diluar kalangan NU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini memaparkan strategi komunikasi PKB dalam memenangi Pemilu 2004. Kerangka teori dan penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip humas [research, objectives, strategies, implementation, evaluation] diterapkan oleh humas PKB. Positioning sebagai partai advokasi dan citra sebagai partai terbuka dan modern dikembangkan oleh PKB. Strategi komunikasi sudah terencana dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. PKB mengkategorikan para calon pemilih mereka kedalam 25 kelompok sasaran. Untuk menjangkau warga muslim, khususnya NU, PKB mengandalkan peran para kiai. Dalam menjangkau masyarakat PKB mengandalkan opinion leaders [kiai, tokoh adat, pemuka agama]. Slogan dan tema kampanye PKB banyak dan beragam disesuaikan dengan sasaran kelompok. Tema dan slogan kampanye tersebut sebenamya bisa difokuskan hanya pada issue-issue yang sedang berkembang dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Media relations, press agentry, dan issues management perlu mendapat perhatian lebih dari humas PKB. Penelitian yang berkaitan dengan humas PKB selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuarrtitatif untuk melengkapi penelitian yang kualitatif ini."

"This paper examined political knowledge and perception among young and first time voters. This research is important because political knowledge and perception are two factors that has be known for its ability to drive political participation. Practically, this also because young and first time voters have essential roles in democracy but at the same time, they have lack of interests in politics. Thus, in present study we seek to understand political knowledge and perception of tenagers. We particularly examined their knowledge and perception on political party as one of political institutions. We employed qualitative methods with case study design and use interview to collect the data. 20 senior high school students were employed as participants. Their age ranged from 16 to 18 years old and no voting experience previously. The result ssows the participants had low level of knowledge about concept, roles, and function of political parties. Further, we also found that the participants had negative perception about political parties. They perceived political parties as a corrupt organization and frequently doing superficial impression management conducts, and also selfish."