Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data time series, apakah pertumbuhan aset atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sensitif terhadap pengaruh volatilitas tingkat bunga (SBI) dan nilai tukar rupiah (Exchange Rate). Selain dua varibel tersebut dalam penelitian ini juga mencoba memasukan fatwa MUI tentang keharaman bunga sebagai variabel biner (dummy). Model yang diestimasi dalam penelitian ini adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan General Autoregressive Conditional Heteroseedasticity (GARCH). Penggunaan model ini adalah untuk melihat apakah residual dan varian residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi variabel Aset atau DPK terhadap model yang diestimasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (a) uji regresi berganda dengan metode OLS menunjukkan bahwa tingkat bunga maupun nilai tukar memiliki korelasi negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Aset maupun Dana Pihak Ketiga perbankan syariah, sedangkan Fatwa MUI mempunyai korelasi positif juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga. (b) Selanjutnya berdasarkan uji ARCH diperoleh hasil bahwa nilai residual periode sebelumnya signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset maupun dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.Sedangkan melalui uji GARCH diperoleh hasiI yang menunjukkan bahwa varian residual periode sebelumnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan keduanya. (c) tingkat bunga maupun nilai tukar melalui uji ARCH IGARCH diketahui memiliki volatilitas yang signifikan sehingga model yang diestimasi tidak bebas dari pengaruh residual periode sebelumnya. (d) pertumbuhan Aset dan DPK melalui uji ARCH-M ternyata signifikan memiliki sensitifitas terhadap fluktuasi perubahan tingkat bunga dan nilai tukar rupiah.

---

The research aims to analyze the sensitivity of the growth of the third parties' fund and asset of syariah banking on the influence of the interest rate (SBI) and exchange rate volatility based on time series data. Beside those two variables, a dummy variable, i.e. fatwa MUI on prohibition of usury (riba) is also used. The model estimated in the research is Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) and General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). This model is used to find out whether previous residual and variance residual significantly influence the variables of the third parties' fund and asset on the model estimated.

The results of the research indicate that: (a) Multiple Regression Test Using Ordinary Least Square Method (OLS) reveals that both interest rate and exchange rate have negative correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking. On the other hand, fatwa MUI has positive correlation and significantly influence the growth of the third parties' fund and asset. (b) Based on the ARCH evaluation, it is found out that previous residual value significantly influences the growth of the third parties' fund and asset of the syariah banking.

Meanwhile, using the GARCH evaluation it is also found out that previous variance residual significantly influences either the assets or the fund. (c) Both interest rate and exchange rate evaluated by ARCH and GARCH do have significant volatility so that the estimated models are not free from previous residual influence. (d) The growth of the third parties' fund and asset based on the ARCH-M test has in fact significant sensitivity on the fluctuation of the interest rate and rupiah exchange rate."

"Kepatuhan partai politik untuk menerapkan kuota perempuan 30 % di DPR RI masih merupakan suatu proses panjang dengan Pemilu 2004 sebagai titik awal. Pengertian kuota adalah penetapan jumlah tertentu, dimana kuota sebagai affirmative action diperlukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, kliususnya lembaga legislatif, yang merupakan penentu kebijakan umum, anggaran negara, dan legislasi. Namun demikian, apakah partai-partai politik peserta Pemilu (Golkar, PDI-P dan PKB) dalam penyusunan dan pengajuan calon anggota DPR RI telah memenuhi ketentuan kuota perempuan 30%? Jika telah memenuhi ketentuan kuota perempuan 30% dalam pencalonan anggota legislatif, apakah perempuan calon anggota yang diajukan diletakkan pada urutan calon jadi? Inilah pertanyaan permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan tesis ini. Hal ini menarik untuk diteliti, terulama jika dikaitkan dengan dominasi budaya partriarki selama ini yang menekankan pada superioritas Iaki-laki dimana perempuan ditempatkan pada posisi inferior.Pembahasan difokuskan pada kepatuhan Partai Golkar, PKB dan PDT-P terhadap pemberlakuan kuota perempuan 30 % bagi caleg DPR RI. Pembahasan akan antara lain akan ditinjau dari sudut pandang teori Simone de Beauvoir dan hubungannya dengan budaya patriarki, teori participatory democracy Iris Marion Young tentang ketidakadilan struktur, serta pola rekrutmen pada partai politik. Akan dianalisis sistem seleksi caleg dan penempatan nomor unit, perbandingan strategi ketiga parpol, serta pencapaian dari persebaran caleg perempuan partai Golkar, PDI-P dan PKB dalam memenuhi kuota perempuan 30% bagi caleg DPR RI. Adapun pemilihan ketiga partai sebagai objek penelitian dikarenakan ketiga partai adalah pemenang Pemilu 2004 yang meraih suara terbanyak.Sebagai studi kualitatif, penulisan tesis ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara mendalam terhadap informan, dalam hal ini terdiri dari pengurus DPP dan anggota DPR RI dari parpol terkait, serta aktifiis perempuan. Selain itu, juga digunakan data sekunder dari berbagai literatur. Teknik analisis data penulisan tesis adalah analisis domain. Adapun perdebatan utama dalam tesis ini adalah apakah pencalonan perempuan sebagai calon anggola DPR hanya sekedar memenuhi kuota perempuan 30% tanpa memperhatikan nomor urut, dan apa sebenarnya kendala utama yang dihadapi ketiga parpol dalam upaya mendukung pemberlakuan kuota perempuan perempuan 30 % bagi caleg DPR RI.Berdasarkan kuantitas caleg perempuan, ketiga partai sekilas terlihat sudah mempunyai political will (itikad politik), dengan banyaknya caleg perempuan dalam daftar caleg mereka. Golkar dan PDI-P mempunyai komposisi perempuan 28,3 % pada daftar caleg mereka, sementara PKB bahkan mencapai 37,6%. Namun demikian, sebagian besar caleg perempuan tersebut hanyalah menempati nomor unit bawah yang disebut banyak orang sebagai "nomor sepatu", dan akhirnya tidak jadi terpilih menjadi anggota DPR RI. Dengan kata lain, bisa dikatakan political will yang ditunjukkan oleh parpol dan pemerintah masih sebatas wacana atau basa-basi.Adapun implikasi teoritis adalah berdasarkan teori jender dari Simone de Beauvoir. ketidaksungguhan laki-laki memberikan kesempatan lebih banyak kepada perempuan dalam dunia politik disebabkan oleh sosialisasi jender, yaitu "naskah" pembagian peran yang kita mainkan bahwa ruang publik adalah milik laki-laki, dan perempuan hanyalah di ruang domestik. Jika ditilik dari teori participatory democracy" Iris Marion Young, keadaan ini bisa dikategorikan sebagai dominasi (kaum laki-laki) dan penindasan (terhadap kaum perempuan) yang disebabkan karena ketidakadilan struktur.

---

The obedience of political party to apply women quota 30% at Indonesian Parliament (DPR RI), still has to go a long way. General Election 2004 is definitely not a final destination, but a starting point instead. The definition of women quota is mainly to set the certain quantity, and as an affirmative action, quota is needed to raise women representation, especially in parliament which has an important role to set public policy, nation budget, and legislation. However, are political parties involved in general election 2004 (Golkar Party, PDI-P, and PKB) have been accomplishing women quota 30% in arranging their legislative candidates? If they have fulfilled the requirement, are the women candidates placed on winnable numbers? These are predicament questions that would be answered in this thesis, based on the angle of the patriarchy culture that emphasized men superiority that place women in inferior position

The analysis will be focused on the obedience of Golkar Party, PKB, and PDI-P in complying the application of women quota 30% for legislative candidates at Indonesia Parliament (DPR RI). The analysis will be done from the angle of Simone de Beauvoir's jender theory and the connection to patriarchy culture, participatory democracy of Iris Marion Young concerning structure injustice, and recruitment pattern of political parties. Also, it will be analyzed the selection of legislative candidates and the placed number, the comparison of strategy of the three political parties, and the spread of women legislative candidates from Golkar, PDI-P and PKB in complying women quota 30% for legislative candidates at Indonesian Parliament. Moreover, the three political parties have been chosen as the research object because they are the three winners that get most votes in General Election 2004.

As a qualitative research, this thesis use primary data which is in-depth interview with informant from concerned political parties, and secondary data from various literatures. As technical data analysis is used domain analysis. The main argument in this thesis is whether or not the placement of women legislative candidates is only to fulfill women quota 30% without paying attention to the placement number? And what main barriers the three political parties face to in comply the application of women quota 30% for legislative candidates at Indonesian Parliament.

Based on the quantity of women legislative candidates, Golkar, PDI-P, and PKB has shown their political will to support the quota. Golkar and PDI-P have composition 28,3% women in their legislative candidates lists. PKB is even better with 37,6 women legislative candidates, often labeled as "shoes number, resulting they are not elected as the parliament member. Fn other words, the political will that has been shown either by political parties or government, is only a theory so far.

In addition, the theoretical implication is based on gender theory from Simone de Beauvoir. Regarding the hesitation of men to give more women more opportunities in politics is basically caused by the gender socialization. It is like a "script" that divided our role we play; public spaces are for men, while women are only placed in domestic spaces. If it is reviewed form participatory democracy from Iris Marion Young, this condition could be defined as a domination (of men) and oppression (toward women) that caused by structure injustice."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel harga dan non harga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM) selama periode Januari 2001 sampai Maret 2005, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah dengan kredit modal kerja bersifat substitusi atau bukan. Metode analisis yang dipakai adalah regresi tinier berganda. Variabel yang.diteliti adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), suku bunga kredit bank konvensional, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).Basil analisis regresi liner berganda menunjukkan bahwa secara bersamasama variabel SWBI, Bunga Kredit dan DPK mampu menjelaskan variansi permintaan mudharabah di BSM. Hal ini ditunjukkan uj i F dengan signifikansi mencapai 0,000. Besaran pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai R2 sebesar 25%, sisanya 75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selama periode Januari 2001 sampai Maret 2005, keputusan BSM untuk melakukan pembiayaan mudharabah sangat dipengaruhi oleh berapa besar DPI( yang diperoleh oleh BSM, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.Tersegmentasinya nasabah pembiayaan bank syanah dengan debitur di bank konvensional dibuktikan dengan korelasi parsial antars variabel bunga kredit dengan variabel pembiayaan mudharabah yang menunjukkan hubungan negatif. Dengan kata lain, kredit modal kerja di bank konvensional bukan merupakan substitusi dari pembiayaan mudharabah di BSM.Selama periode itu pula perkembangan sektor perbankan dan lembaga keuangan ikut dipengaruhi oleh factor kebijakan pemerintah, dalam hat ini SWBI. Peningkatan return SWBI mempengaruhi Bank Syariah untuk mengalokasikan dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Besamya pengaruh SWBI terhadap pembiayaan mudharabah 95% sedangkan 5% oleh factor-faktor lain, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

---

ABSTRACT

This research aims at knowing whether the price and non price variables have effect toward the mudharabah financing in Bank Syariah Mandiri (BSM) during the period of January 2001 to March 2005, other aim is to know whether the mudharabah financing with work capital credit has substitution in its nature or not. The analysis method used is multiple linear regression. Variables to study ara Certificate Wadiah Bank Indonesia (SWBI), conventional bank credit interest rate, and Related Parties Fund (DPK).

Results of multiple linear regression indicate that simultaneously variables of SWBI, Credit Interest Rate and DPK were capable to explain the demand variance of mudharabah in BSM. It is indicated by the R2 value of 25%, the remaining 75% influenced by other variables which were not studied. During the period of January 2001 to March 2005, the decision of BSM to conduct mudharabah financing was strongly influenced by how much DPK obtained by BSM, with assumption other variables are constant.

Segmentation of the syariah financing customers with debtors in conventional bank proven by partial correlation between credit interest variable with mudharabah financing variable showing the negative correlation. In other words, work capital credit in conventional banks is not a substitution of mudharabah financing in BSM.

During the period also the development of banking sector and financial institutions influenced by the government policies as well, in this case SWBI. Improvement of SWBI return influences Bank Syariah to allocate in form of mudharabah financing, The influence of SWBI toward mudharabah financing is 95% while 5% by other factors, with assumption other independent variables are constant."

"Dalam rangka memperluas share pasar perbankan syariah diperlukan upaya peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga ini dalam lingkungan dual banking system dipengaruhi oleh pergerakan variabel makroekonomi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh variabel makroekonomi yaitu suku bunga SBI, tingkat inflasi dan kurs US $ terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah yang menjadi salah satu sinyal besaran share pasar yang berhasil diraih sistem perbankan syariah. Pengaruh suku bunga SBI diidentifikasi dengan besaran net equivalent rate, sementara pengaruh tingkat inflasi diidentifikasikan dengan besaran real equivalent rate. Karena terdapat perbedaan satuan maka variabel jumlah Dana Pihak Ketiga dan Kurs US $ dibentuk dalam model logaritma semi-log, sehingga variabel ini menjadi lnDPK dan lnExR. Penelitian ini menggunakan model regresi linier sederhana, dengan menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek multikolinieritas yang menyebabkan asumsi-asumsi yang tidak sesuai. Berdasarkan analisis regresi disimpulkan bahwa NER dan RER memiliki hubungan positif dengan jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Sementara itu kurs US $ memiliki hubungan negatif terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.

---

To get market share of sharia banking, third parties investment need to be increased. Growth of third parties investment of sharia banking in the dual banking system environment is influenced by complexity of macroeconomics variables. This research purposed are to identity the influencing of central banking interest rate, inflation rate and US $ exchange rate to third parties investment of sharia banking. Central banking interest rate is identify by the net equivalnet rate, beside inflation rate identify by the real equivalent rate. Because of difference units of measure, third parties investment of sharia banking and US $ exchange rate changed into semi log model. The results are lnDPK and lnExR. This research using linier regression model. To avoid multicolliniearity effect, each independen variables identified to dependent variable. Based linier regression analysis conclude, NER and RER positively influencing the third parties investment of Sharia Banking. while US $ exchange rate positively influencing the third parties investment of Sharia banking."

"Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan DPD dari partai politik terkait larangan diatur pertama kali oleh Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Kemudian syarat tersebut dihilangkan pada undang-undang selanjutnya. Kemudian diatur kembali dalam Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018. MK menafsirkan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum termasuk sebagai pengurus Partai Politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik ini adalah dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPD dengan partai politik dan merubah original intent DPD sebagai pembawa aspirasi daerah dan kekuatan penyeimbang antara politik dan daerah.

---

This thesis discusses about DPD membership related to the Prohibition of Political Parties, with the aim to find out how the DPD membership is related to the prohibition of political parties, problems arising from the DPD membership of political parties and to find out the ideal DPD membership to realize checks and balances in the Indonesian constitutional system. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, profound, detailed and comprehensive to explore deeply about research issues. The results showed that the membership of the DPD from political parties related to the ban was first regulated by Article 63 of Law No. 12 of 2003 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD that the DPD candidate members do not become administrators of political parties for at least 4 (four) years as of the nomination date. Then these conditions are removed in the next law. Then rearranged in the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU / XVI / 2018. The Constitutional Court interprets the meaning of 'other work' in Article 182 letter l of Law No. 7/2017 regarding General Elections including being an administrator of a Political Party starting from the central level to the lowest level in accordance with the organizational structure of the political party concerned. The problems that arise from the DPD membership of political parties are that it can lead to conflicts of interest between the DPD and political parties and change the DPD's original intent as a carrier of regional aspirations and a balancing force between politics and the region."

"ABSTRAKNotaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktaotentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakatuntuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas daripara penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepadakebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnyanamun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004,Notaris/PPAT dihukum untuk membayar biaya perkara bersama para Tergugatlainnya serta dinyatakan batal atau tidak sah Akta Jual Beli yang dibuat Notarisselaku PPAT tersebut. Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris selaku PPAT dengandihadiri oleh para penghadap yang mengaku sebagai pemilik tanah yangkemudian diketahui bahwa para penghadap memalsukan identitasnya. Hal inimenimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadapvaliditas identitas para penghadap serta bagaimanakah akibat hukum terhadapAkta Jual Beli tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatifdan juga melakukan wawancara dengan praktisi untuk memperkuat datapenelitian. Hasil Penelitian ini adalah Notaris selaku PPAT yang telah melakukanprosedur yang benar dalam pembuatan akta hanya bertanggung jawab secaraformil terhadap identitas yang diberikan oleh para penghadapnya sehinggaNotaris/PPAT tidak dapat dikenakan sanksi atas pemalsuan identitas parapenghadapnya, serta akta PPAT yang dibuat berdasarkan identitas penghadapyang palsu tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan denganputusan dari pengadilan.

---

ABSTRACTNotary/PPAT is the public officer who has the authority to make authentic deed.In carrying out their duties in order to meet the needs of the community forcreating the authentic deed, based on information and the identity of the parties.Notary/PPAT confined to mere formal truth of the information and the identity ofthe parties, but in the case on The Verdict of Indonesia’s Supreme Court No.1023/PDT/2004, Notary/PPAT was being sentenced to pay fine together with theother defendants and The sale and purchase deed was being declared void orinvalid. The sale and Purchase deed by Notary/PPAT was made with the presenceof the parties claiming to be the owner of the land that was then been discoveredthat the parties are falsifying their identity. This raises questions about theresponsibilities of Notary as PPAT toward Validity of The Parties Identity andwhat is the consequences of law to the sale and purchase Deed? This Study usesthe method of normative research and also conduct interviews with experts tostrengthen research data. The result of this research is Notary as PPAT who hasdone the correct procedure in making deed can only be formally accountable tothe identity given by the parties so that notary/PPAT could not be penalized on theparties impersonation, as well as Deed made by PPAT based on false identity doesnot have the force of law, can be canceled by court decision."

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentianantarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitianini membahas dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki olehpartai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantianantarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme idealpemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu danperaturan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwakewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu danpenggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu.Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untukdilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimilikipoleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasiperwakilan, dan anggota legislatif yang telah keluar dari keanggotaanya dari partaipolitik tidak serta merta dinyatakan berhenti dari keanggotaan legislatif, tidakseperti pada keputusan MK sebelumnya. Disamping itu, dari data yang penulisdapatkan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan prosespemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undangdan amanat kedaulatan rakyat yang ada dalam konstitusi negara Indonesia.

---

ABSTRACTThis research is based on the processes and the mechanism of theintertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which areregulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and ActNo. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. Inthis paper, there are two main issues. First, the political parties’s authority toproposed the dismissal and replacement of their members in the parliament(DPR). The second is to describe about the ideal mechanism of the recall processbased in Indonesia for further. The method used in this study is a yuridis normatifby using the secondary data. The results showed that the political parties inIndonesia have the authority to propose the recall process for their members thatregistered in DPR. There are several people that disagree about this recallauthority which is own by the political parties. This recall by political parties’sproposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) andthe results showed that this authority to recall their members in the parliament isnot contradict with the implementation of the representative democracy. Not onlythose, in 2013 Constitutional Court made a decision that escape from politicalparty does not mean followed by resign from legislative member. In addition, inthe case studies that is included in this matters, it turns out that there is still anincompatibality between the implementation of the recall process according to themechanism that regulated by the law."

"Keberadaan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu terobosan yang signifikan dalam upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Partai politik lokal bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah kebuntuan politik yang dialami masyarakat, pembangunan dan penguatan potensi politik di tingkat lokal. Oleh karena itu "Keberadaan Partai Politik Lokal Dalam Meraih Dukungan Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" diharapkan dapat menjadi pintu solusi ketika negara dirasakan belum atau tidak mampu memberikan rasa keadilan secara merata, artinya pembangunan belum berhasil menyentuh keseluruh wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan dan sambutan masyarakat terhadap keberadaan partai politik lokal di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta komitmennya dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Partai politik lokal adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan citacita yang sama untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum secara damai, sejahtera, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik lokal merupakan harapan baru rakyat Aceh, dan merupakan salah satu alternatif pilihan politik masyarakat dalam menyalurkan segala aspirasinya. Masyarakat Aceh saat ini bebas memilih dan menentukan pemimpinnya. Walaupun umurnya masih masih tergolong baru, Dukungan masyarakat Aceh terhadap keberadaan partai politik lokal sangat besar. Kehadiran partai politik lokal di Aceh sebagai salah satu kekuatan baru dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan rasa Nasionalisme, memperkuat integrasi dan Ketahanan Nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari dalam dan luar, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional.

---

The existence of local political parties in Aceh is one of the significant breakthrough in efforts to strengthen public participation in politics and democracy. Local political parties could be one of the alternative solutions to problems experienced by the people of political deadlock, the development and strengthening of the political potential at the local level. Therefore, 'The existence of Local Political Parties In Achieving Community Support in the province Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" is expected to be a door solution when the country felt not to or are unable to provide a sense of justice evenly, meaning that the development has not managed to touch throughout the region. This study aimed to describe the response and public response to the existence of a local political party in the province of Aceh, and its commitment in order to build and improve the welfare of the people in the province of Nanggroe Aceh Darussalam. The research method used in this study is qualitative.

From the results of this study concluded that local political party is a political organization formed by a group of Indonesian citizens who reside in Aceh will voluntarily on the basis of equality and the same ideals to strive for and realize the interests of its members, the community, the nation, and the state through general elections were peaceful, prosperous, just and prosperous in the frame of the Republic of Indonesia. Local political parties are the new hope of the people of Aceh, and is one of the alternative options in channeling all their political aspirations. The people of Aceh is now free to choose and determine their leaders. Although age is still relatively new, the people of Aceh to support the existence of a local political party is very large. The presence of local political parties in Aceh as one of the new powers in order to strengthen and increase the sense of nationalism, strengthen integration and National Security, in the face and overcome all threats, harassment, obstacles and challenges that come from inside and outside, directly or indirectly harm integrity, identity, survival of the nation and the state and the nation's struggle to achieve national goals."

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.

---

This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position."