Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah sebagai regulator telah berupaya memberikan berbagai kebijakan dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi industri khususnya industri penerima penghargaan industri hijau untuk menerapkan sertifikasi Industri Hijau. Namun upaya tersebut saat ini belum mampu meningkatkan partisipasi industri dalam penerapan sertifikasi. Masalah pada riset ini adalah masih sedikitnya minat industri menerapan sertifikasi Industri Hijau, sehingga perlu dilakukan riset untuk mengetahui implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pada pengembangan regulasi Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri pada penerapan sertifikasi Industri Hijau dan alternatif strategi terbaik untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah pada pengembangan Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau dan memilih alternatif strategi yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Metode analisis yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan secara kualitatif. Penetapan alternatif strategi menggunakan analisis SWOT dan penentuan prioritas strategi terpilih menggunakan AHP. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini baru sebatas memberikan kebijakan insentif non fiskal untuk menarik minat industri dalam menerapkan sertifikasi dan masih dalam tahap melakukan upaya pengembangan regulasi industri hijau secara berkesinambungan. Selain itu, faktor pendorong industri yang telah menerapkan sertifikasi Industri Hijau saat ini berdasarkan hasil riset dipengaruhi faktor untuk meningkatkan citra perusahaan dan faktor penghambat minat industri belum menerapkan sertifikasi adalah persepsi industri tentang adanya regulasi yang dianggap sejenis atau tumpang tindih antar sektoral pemerintah. Alternatif strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan penerapan sertifikasi Industri Hijau ditinjau dari kriteria penguatan regulasi dan peningkatan manfaat penerapan adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) melalui peningkatan infrastruktur regulasi dan mewujudkan rencana kebijakan insentif fiskal bagi industri. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) dapat dijadikan upaya alternatif untuk strategi meningkatkan minat penerapan sertifikasi Industri Hijau.

---

The government as a regulator has tried to provide various policies and guidance to increase industries participation, especially industries that receive green industry awards to implement Green Industry certification. However, these efforts currently have not been able to increase industries participation in the application of certification. The problem in this research is that there is still little interest in implementing Green Industry certification, so it is necessary to conduct research to determine the implementation of policies that have been carried out by the government on the development of Green Industry regulations to increase interest in certification, factors that affect industries interest in implementing Green Industry certification and alternative strategies to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The purpose of this study is to analyze the implementation of government policies on the development of the Green Industry to increase interest in certification, analyze factors that influence industries interest in implementing Green Industry certification and selecting alternative strategies that can be recommended to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The analytical method used is a mixed method, namely quantitative and qualitative methods with a qualitative approach. Determination of alternative strategies using SWOT analysis and determining the priority of the selected strategies using AHP. The results of this research indicate that the government is currently only providing non-fiscal incentive policies to attract industries interest in implementing certification and is still in the stage of making efforts to develop sustainable green industry regulations. In addition, the driving factor for industries that have applied the current Green Industry certification based on the results of research value is influenced by factors to improve the company's image and the inhibiting factor for industries interest in not implementing certification is the industry's perception of the existence of regulations that are considered to be similar or overlapping between government sectors. The alternative strategy recommended for increasing the application of Green Industry certification in terms of the criteria for strengthening regulations and increasing the benefits of implementation is the Weaknes-Opportunity (W-O) strategy through improving regulatory infrastructure and realizing a fiscal incentive policy plan for the industries. The conclusion of this study is the Weakness-Opportunity (W-O) strategy can be used as an alternative strategy to increase the interest in implementing Green Industry certification."

"Penelitian mengenai analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan di SMPN 3 Pamulang dan SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai pertama, tingkat partisipasi masyarakat; dan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat oleh Sarah White (1996). Hasil penelitian menemukan: pertama, keterlibatan masyarakat di SMPN 3 Pamulang lebih tinggi dibandingkan SMPN 2 Curug. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut adalah sikap, sosial ekonomi, pelayanan pendidikan, hubungan dekat, transparansi, sandaran terhadap nilai agama, komunikasi, akuntabilitas, kebijakan sekolah gratis, dan fasilitas.

---

Research on the level of public participation analysis in the Program of Assistance to the New Classrooms carried out in SMPN 3 Pamulang and SMPN 2 Curug Tangerang regency uses a qualitative approach. The study is to explore in depth about the level of community participation, and the factors influencing people's participation. Based on the Framework Theory of Public Participation by Sarah White (1996), the result showed that the involvement of communities in the SMPN 3 Pamulang higher than SMPN 2 Curug; and the factors that influence people's participation in the program implementation is the attitude, social, economic, educational services, close relationships, transparency, the backrest of the value of religion, communication, accountability, free school policies, and facilities."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Semakin tingginya interaksi sosial yang dilakukan oleh antar manusia yang tinggal didalam suatu kota secara tidak langsung telah berpengaruh pada kualitas lingkungan kota. Salah satu ciri diantaranya adalah semakin meningkatnya volume Sampah yang Jumlah sampah yang terus meningkat dan diikuti menurunnya ketersediaan luas lahan kosong sehingga menuntut manusia umtuk mampu memanfaat kembali setelah dihasilkan. Berdasarkan data Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur (2007) menunjukkan bahwa produksi sampah pasar yang tidak terangkut ke TPS sebesar 117 m3/hari. Melihat kondisi tersebut tentunya harus ada upaya baik dari pemerintah dan masyarakat khususnya pedagang di pasar untuk ikutserta dalam usaha mengurangi timbunan sampah. Untuk pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui metode SR, akan tetapi belum tentu semua pedagang mengenal metode tersebut. Hal itu karena pedagang yang berada dalam satu pasar memiliki banyak perbedaan antara lain; umur, pendidikan dan lama berdagang yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam pengelolaan sampah pasar. Permasalahan lainya yaitu seberapa besar peran pengelola pasar dalam menyampaikan pengetahuan tentang kebersihan dilingkungan pasar dan penyediaan fasilitas kebersihan. Dari permasalahan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah Partisipasi Pedagang untuk melakukan 3R dipengaruhi oleh adanya tempat sampah dan pengawasan manajer pasar. Semakin muda usia pedagang dan tinggi pendidikannya, semakin tinggi pemahamannya terhadap metode 3R. Semakin lama dia berdagang dan semakjn jarang hadir dalarn sosialisasi konsep 3R, maka semakin rendah pemahaman 3Rnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah pada pasar. Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Studi kasus pads penelitian ini adalah Pasar Perumnas Klender yang berada di Jakarta Timur. Metode penelitian adalah kuantitatif untuk mengetahui profil pedagang dan pemahaman terhadap 3R yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Analisa meuggunakan SPSS Ver 16.0 yang dilakukan dengan menganalisa regresi pemahaman pedagang terhadap 3R dan tindakan pedagang terhadap pengelolaan sampah. Selanjutnya dilakukan uji hipotesa dengan uji Anova (uji F). Analisa ini perlu dilakukan supaya dapat diketahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Hasil analisa dan pembahasan penlitian ini adalah kesadaran tentang kebersihan lingkungan pasar dan cara pengolahan sampah merupakan faktor yang pengaruhnya paling kuat untuk partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah. Selain itu dari pengujian hipotesis menunjukan umur pedagang tidak berpengaruh terhadap pemahaman 3 K Hal itu menunjukan bahwa partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah tidak dipengaruhi oleh usia pedagang. Pengelolaan sampah pasar merupakan upaya melestarikan lingkungan, sehingga dapat tercapai kota ekologis ( kota sehat).

---

Increasingly height of interaction of social done by between humans which ready to be in a town indirectly has had an in with town enviromnental quality. One of characteristic between it is growing of garbage volume yielded. Sum up garbage which increasing and followed downhill the wide availability empty farm so that claim human being for the benefit able to retum after yielded. Data of Sub-Service of Hygiene of Jakarta East ( 2007) indicating that production of garbage of market which is not transported to TPS of equal to 117 m3/hari. See the condition perhaps the e&`ort there must be be good fiom government and specially merchant in market to join in in effort lessen to arise garbage.

For management of garbage can be conducted to through method 3R, however not yet of course all merchant recognize the method 'That matter because merchant staying in one market own a lot of difference for example; age, education and old trade which can influence storey; level of partisipasinya in management of market garbage. problems of Lainya that is how big role of organizer of market in submitting knowledge to about environmental hygiene of market and ready to hygiene facility.

From above problems, hence this research hypothesis Merchants Participation to conduct SR influenced by existence to ash can of market manager observation and Young progressively the merchant age and high education, understanding excelsior to method 3R. Longer he/she trade and progressively seldom attend in socialization conception 3R, hence progressively lower rmderstanding 3K.

This research aim to to know management of garbage of market. specificly goals which wish reached this research knows factors influencing participation of merchant in management of garbage. Studi of case this research of market Pemmnas Klender residing in Jakarta East.

Method of Research quantitatives to know proiile of merchant and understanding to 3R influencing participation of merchant in garbage management. Analyse to use SPSS Ver 16.0 conducted with analysing regresi understandings of merchant to 3R and action of merchant to garbage management, Hereinafter conducted by test of hypothesizing with test Anova ( test F). Analyse this require to be done knowable so that the factor intluencing participation of merchant in garbage management.

Result of this research solution and awareness to about environmental hygiene of market and way of garbage processing represent factor which his influence strongests to participate merchant in garbage manag cnt Others from hypothesis mcnunjukan examination old age merchant does not have an etfect on to understanding 3 R. That matter showings that merchant participation in garbage rnanag ent is not influenced by merchant age. management of Garbage of market represent etfort preserve environment, so that can be reached the ecological tovm (healthy town)."

"Air adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan dan merupakan sumber daya yang perlu dipertahankan kelestariannya secara kuantitas maupun kualitas untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Pada saat ini, belum ada pelibatan partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai secara berkelanjutan. Selain itu, belum ada model pelibatan masyarakat yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan konservasi sungai berbasis bioindikator. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menyusun model konservasi DAS Brantas hulu berbasis bioindikator vegetasi Riparian, Makroinvertebrata dan Odonata dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan sungai sehingga terwujud pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Hasil penelitian memperlihatkan vegetasi Riparian pada daerah penelitian diketemukan 61 Ordo tumbuhan, 71 familia dan 188 species. Makroinvertebrata diketemukan 11 Ordo, 15 familia, 31 genus, dan 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genus, dan 15 species. Ketiga bioindikator dapat dijadikan penunjuk kondisi lingkungan yang baik pada daerah penelitian. Status kesehatan sungai berdasarkan kondisi substrat dasar berstatus baik dan dapat mendukung kehidupan organisme in stream perairan. Hasil analisis The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) pada dimensi Ekologi, Sosial, Ekonomi, Teknologi dan Etika memperlihatkan kondisi daerah penelitian yang cukup baik dan berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan bioindikator dapat dijadikan model partisipasi masyarakat pada konservasi DAS hulu berbasis bioindikator sebagai upaya pengelolaan sungai berkelanjutan.

---

Water is one of the basic needs of life and is a resource that needs to be preserved both quantity and quality for the benefit of humans and the environment. At this time there is no involvement of community participation in the conservation of the upstream watershed based on bioindicators as a basis of sustainable river management. In addition, there is no models of community participation that can be used as a reference in the river conservation based on bioindicators. The general objective of this research is to devise pattern of conservation based on bioindicators at the Brantas upstream watershed based on Riparian vegetation, Macroinvertebrates and Odonata with community participation in managing sustainable river management. The results showed Riparian vegetation in the study area were found 61 Ordo of plants, 71 species and 188 familia. Macroinvertebrates found 11 Ordo, 15 familia, 31 genera, and 36 species; Odonata 2 sub Ordo, 3 familia, 11 genera and 15 species. These three bioindicators can be used as a guide mark environmental conditions at research area. Health river status based on sediment at streambed condition, has a good result and can support life in stream organism. The results of the analysis of environmental sustainability, The Rapid Appraisal of River Conservation (RapRiCons) depicted in five dimensions (Ecology, Social, Economy, Technology, and Ethics) showed good results and sustainable. Understanding bioindicators knowledge can be used as model of community participation in watershed conservation based on bioindicator as a sustainable river management plan."

"Perubahan politik nasional di Indonesia pada tahun 1998 adalah runtuhnya rejim Orde Baru. Perubahan tersebut membawa implikasi kepada Golkar. Implikasi positif adalah terjadinya perubahan dalam pengambilan keputusan partai. Pengambilan keputusan dalam penentuan calon presiden dan ketua umum partai tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan seseorang sebagaimana terjadi selama Orde Baru tetapi menggunakan mekanisme bottom up, melalui pemilihan dan kewenangan suara untuk menentukan pilihan melibatkan unit-unit organisasi di Partai Golkar. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan caIon presiden dan ketua umum partai, khususnya di Munaslub 1993, Munas VII 2004 dan di Konvensi Partai Golkar. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Paradigma yang digunakan adalah paradigma kontruktivisme, dengan pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan didasarkan kepada sumber-sumber lain. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualititatif. Dalam menjelaskan proses demokratisasi yang berlangsung digunakan beberapa teori antara lain teori Demokrasi dan Demokratisasi, teori Partai Politik, dan Teori Elit. Temuan - temuan dalam studi ini dikemukakan sebagai berikut : Pertama, penentuan ketua umum dalam masa transisi di Munaslub 1998, Munas VII 2004 dan penentuan calon presiden melalui model konvensi menggambarkan adanya proses demokratisasi internal di Pattai Golkar. Kedua, kasus pemilihan tersebut memberikan gambaran yang cukup kompleks tentang power strugle antar faksi di tingkat elit partai golkar. Peta faksi-faksi tersebut di setiap kasus berubah-ubah. Dalam studi ini, di kasus pemilihan ketua umum terlihat kelompok kepentingan pragmatis kekuasaan yang memenangkan power strugle tersebut. Ketiga, Dalam kasus Konvensi Partai Golkar, implementasi demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pemilihan, dipercepat adanya kasus hukum Akbar Tanjung. Untuk menghindari perpecahan internal maka konvensi disepakati sebagai model untuk menentukan calon presiden dari Partai Golkar. Keempat, studi ini juga menemukan bahwa proses pelaksanaan konvensi partai meningkatkan citra (image building) Partai Golkar. Pada pemilihan umum legislatif 2004 di tengah kemorosotan perolehan suara partai-panai lain dilihat dari hasil pemilihan umum 1999, Partai Golkar berhasil mempertahankan perolehan suara. Secara teoritis, studi ini menunjukan relevansi terhadap beberapa teori yang digunakan yaitu teori Larry Diamond, Juan Linz, Seymour M Lipset dan Jose Abueva tentang nilai-nilai demokrasi prosedural, teori Maswadi Rauf dan Anders Uhlin tentang adopsi nilai-nilai demokrasi sebagai proses dernokratisasi. Alan Ware tentang model keputusan organisasl, dan Gaetano Mosca tentang sirkulasi clit. Tetapi tcori Robert Michel tentang Oligarki dalam tingkat organisasi seeara luas bersifat terbatas dan perlu direvisi. Dalam sistem pengambilan keputusan yang semakin otonom di unit-unit organisasi, DPD I, DPD II dan Ormas-Ormas semakin berdaya menentukan pilihan sesuai dengan kepentingannya. Dengan demikian mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan kepurusan dapat membatasi pengaruh dan intervensi pimpinan pusat partai."

"Analisis pelembagaan demokrasi difokuskan pada: Pertama, sejauh mana nilai-nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan Dahl dan Smith seperti jaminan terhadap hak warga masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik di tingkat lokal, keterwakilan stakeholders, kesamaan hak dalam proses pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi kebijakan, responsivitas dan kontrol masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat diwujudkan. Kedua, tingkat kepedulian dan konsistensi masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang oleh Arnstein dapat diamati dalam beberapa level. Ketiga, menguji faktor-faktor individu yang mempengaruhi yang dan yang berhubungan dengan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Variabel dianalisis adalah tingkat pemahaman tentang anggaran publik, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan program, persepsi tentang manfaat berpartisipasi, sikap rasa memiliki anggaran program, persepsi tentang pemberian "uang saku" kepada partisipan, rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur, dan pendapatan keluarga, yang dalam banyak referensi, dijelaskan, sering berpengaruh, dan berhubungan dengan partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Diperoleh kesimpulan: Pertama, penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan relatif berkembang. Jaminan hak warga untuk berpartisipasi, keterwakilan stakeholders, persamaan hak dalam pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi mengenai program, responsivitas serta kontrol masyarakat mulai diwujudkan meskipun belum maksimal. Kedua, masyarakat diberikan keleluasaan merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pengelolaan program, menggambarkan bahwa, partisipasi berada pada level degree of citizen power. Warga masyarakat juga memiliki kepedulian berpartisipasi, meskipun belum konsisten berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ketiga, partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, baik secara bersama-sama, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman tentang anggaran program pemberdayaan masyarakat, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan program, persepsi mengenai manfaat berpartisipasi dan sikap rasa memiliki anggaran program, ?pemberian uang saku", rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur dan pondapatan. Namun secara parsial, hanya tingkat pemahaman makna anggaran, persepsi perlunya mengetahui pengelolaan program, sikap rasa memiliki, rasa tanggungjawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, dan tingkat pendidikan yang menunjukkan pengaruh signifikan, dan berkorelasi positif dengan partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sedangkan persepsi tentang manfaat berpartisipasi, "pemberian uang saku", umur, dan pendapatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Semua aspek yang berpengaruh secara signifikan, menunjukkan hubungan positif dengan partisipasi. Artinya, semakin mengetahui bahwa anggaran program pemberdayaan masyarakat berasal dari rakyat, dan harus dimanfaatkan untuk kepantingan masyarakat, maka semakin tinggi persepsinya akan perlunya mengetahui proses pangelolaan program. Sikap rasa memiliki yang tinggi tentang anggaran program, didorong oleh rasa tanggung jawab sosialnya sebagai wakil warga, adanya harapan mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan program, serta tingkat pendidikan tinggi menjadikan partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program juga semakin tinggi. Pemahaman mengenai anggaran, persepsi tentang program pemberdayaan masyarakat, dan faktor pendidikan, menunjukkan hubungan positif satu sama lain. Semakin memahami makna anggaran pemberdayaan masyarakat, semakin tinggi pula persepsi akan perlunya mengetahui proses pengelolaan program dan anggarananya, karena semakin tingginya sikap rasa memiliki anggaran tersebut, seiring dengan rasa tanggung jawab sosial tinggi untuk berpartisipasi di dalamnya, dengan harapan dapat mempengaruhi proses pengambilan kepulusan terkait pengelolaan program tersebut. Pendidikan tinggi, disertai dengan pemahaman yang kuat dalam membela kepentingan publik, akan membentuk sikap rasa memiliki yang tinggi anggaran program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari angaran publik. Melalui pelaksanaan program pembangunan yang partisipasi sebagai suatu pola pelembagaan demokrasi, manjadikan masyarakat dapat belajar mengenal dan memahami permasalahannya, serta dapat merumuskan cara mengatasinya secara bersama. Untuk itu itu, ruang partisipasi perlu dikembangkan, kesadaran dan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui pencerahan oleh pemerintah, masyarakat sipil maupun media masa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkannya, diperlukan komltmen dan konsistensi para individu yang memiliki kekuasaan, mempunyai kewenangan, serta keberperanan para pemangku kepentingan termasuk para pembayar pajak. Perlu studi lebih lanjut tentang demokratisasi program pemberdayaan masyarakat dengan memasukkan variabel lain, seperti persepsi tentang kewajiban membayar pajak. Proses pelembagaan demokrasi melalui pengembangan sistem perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, diIakukan secara jujur, mengutamakan kepentingan bersama, patuh pada aturan, proporsional, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan lokal yang baik (good local governance), perlu diwujudkan secara konsisten dan borkelanjutan. Penerapannya secara baik dapat mendorong kreativitas dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kebijakan, dan pelayanan publik, serta pembangunan berbasis kerakyatan, melalui pendekatan pemberdayaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum, dan bagi masyarakat lokal secara khusus."

"Kontribusi UMKM terhadap inovasi telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir berkat adaptasi terhadap perubahan inovasi yang terjadi pada sektor perekonomian. Inovasi di sektor usaha pun tidak lagi terbatas pada proses penelitian dan pengembangan saja melainkan juga terwujud sebagai hasil dari upaya kolaboratif di mana para pelaku usaha berinteraksi serta bertukar informasi mengenai inovasi dengan mitra usaha lainnya. UMKM yang inovatif menjadi salah satu potensi unggul bagi perekonomian nasional. Namun, di tengah pertumbuhan UMKM yang inovatif tersebut muncul adanya potensi pembajakan dan plagiasi ide yang membutuhkan proteksi berupa perlindungan kekayaan intelektual (KI). UMKM berbasis KI juga tengah menjadi visi strategis pemerintah Indonesia. Sehingga dalam implementasinya diperlukan partisipasi pelaku UMKM untuk turut melindungi KI atas usahanya dengan melakukan pendaftaran KI. Guna mengidentifikasi tingkat partisipasi pelaku UMKM tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi menjadi aspek penting yang perlu diukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam perlindungan Kekayaan Intelektual serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tingkat partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, wawancara mandala, dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel untuk survei dan wawancara adalah purposive sampling, Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 98 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 25 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pelaku UMKM di kota Depok dalam perlindungan Kekayaan Intelektual sudah tinggi jika diukur dengan CLEAR Model of Participation

---

The contribution of MSMEs to innovation has increased in the last few decades because of change adaptation that occur in the economic sector. Innovation in the business sector is no longer limited to the research and development process, but its also realized as a result of collaborative efforts in which business actors interact and exchange information about innovation with other business partners. Innovative MSMEs are one of the superior potentials for the national economy. However, in the midst of the growth of innovative MSMEs, there is a potential for piracy and plagiarism of ideas that require protection in the form of intellectual property (IP) protection. IP-based MSMEs are also the strategic vision of the Indonesian government. So that in its implementation, the participation of MSME actors is needed to help protect IP for their business by registering IP. In order to identify the level of participation of MSME actors, the factors that influence participation are important aspects that need to be measured. The purpose of this study is to analyze the level of participation of MSME actors in the protection of Intellectual Property and the factors behind this level of participation. This research uses a quantitative approach with survey methods, in depth interviews, and literature studies. The sampling technique for surveys and interviews was purposive sampling. The number of respondents in this study was 98 people who were obtained through online questionnaires. The data obtained were processed using SPSS 25 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the level of participation of MSME actors in Depok city to protect their Intellectual Property is already high when measured by the CLEAR Model of Participation.

"