Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Pinang Ranti di resmikan pada tahun 2017 dengan nama Kampung KB Pulo Asri. Program Kampung KB Pulo Asri Kelurahan Pinang Ranti merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dikemas menjadi program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat baik dari sisi keagamaan, sisi pendidikan, sisi reproduksi, sisi ekonomi, sisi perlindungan, sisi kasih sayang, sisi seni budaya, dan sisi pembinaan lingkungan. Dalam realisasi Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti diperlukan kerja sama yang baik untuk menjalankan Program Kampung KB, salah satunya dengan partisipasi. Partisipasi merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk berbagi peran dan melihat keterlibatan masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah kajian dalam penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat terhadap Program Kampung KB Pulo Asri. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam program ini, masyarakat menjadi sasaran utama pelaksanaan Program Kampung KB. Untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang lebih optimal maka diperlukan penelitian untuk menggambarkan tingkat partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berangkat dari teori partisipasi Model CLEAR yang dikemukakan oleh Lowndes, Pratchett, and Stoker, terdiri dari dimensi Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan melalui data kuesioner dan wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB Pulo Asri, Kelurahan Pinang Ranti menunjukkan hasil yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah optimal dalam penyelenggaraan program pemerintah.

---

ABSTRACT

Family Planning (KB) Village Program Pinang Ranti Urban Village was formalized in 2017 as Pulo Asri KB Village Program. Pulo Asri KB Village Program is a step to improve the quality of life of families and public. Packed into a program aimed at the wellbeing of the public both from religious sides, educational sides, reproductive sides, economic side, side of protection, side of compassion, side of cultural arts, and side of environmental coaching. In the realization of Pulo Asri KB Village Program needs good cooperation to run the KB Village Program, one of them with participation. Participation is a good step to share the role and see public involvement. This is a study in this research on public participation in the Pulo Asri KB Village Program. Public participation is an important element in this program, the public is the main goal of implementation of Kampung KB Program. To support the implementation of more optimal government programs, research is needed to describe the participation level. This research uses a quantitative approach that departs from CLEAR model participation theory presented by Lowndes, Pratchett, and Stoker, consists of the dimension of Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to. Data retrieval on this research is done through questionnaire data and in depth interviews with related sources. Results from this research show that the level of public participation in Pulo Asri KB Village Program, shows high results. This suggests that public participation is optimal in government programmes."

"Pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal memang menjadi arahan setiap kebijakan. Tetapi, wujud nyata di Indonesia sangat jarang dijumpai karena adanya kepentingan-kepentingan yang cenderung mendeskritkan nilai-nilai kelokalan. Untuk itu, penelitian ini dirasa sangat menarik lantaran menyajikan fakta perwujudan integrasi akulturasi nilai lokal yang berdampak pada peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat desa"

"ABSTRAKPendahuluan: Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah jika kelahiran dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Wanita yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan persalinan. Seringkali ibu hamil tidak dapat menentukan tempat persalinannya karena keputusan tersebut ditentukan suami, mertua atau anggota keluarga lainnya. Keterlambatan mengambil keputusan pada tingkat keluarga berdampak pada keterlambatan memperoleh pertolongan difasilitas kesehatan.Tujuan: Mengetahui hubungan antara partisipasi wanita dalam mengambil keputusan di rumah tangga dengan pemilihan tempat persalinan berdasarkan analisis data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017.Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan sumber data berasal dari data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel penelitian ini yaitu wanita usia subur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir pada tahun 2012-2017 dengan data yang lengkap yakni 14.310 responden. Data dianalisis menggunakan regresi cox dan besar pengaruh dinyatakan dalam bentuk prevalensi rasio dengan confident interval (CI) 95%.Hasil: Proporsi wanita yang melahirkan pada bukan fasilitas kesehatan sebesar 26,5%, dan sebanyak 30,7% wanita tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di rumah tangga. Setelah mengendalikan variabel tempat tinggal dan status ekonomi. wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga memiliki risiko 1,633 (95%CI 1,531-1,741) kali untuk melahirkan di bukan fasilitas kesehatan dibandingkan wanita yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga.Kesimpulan: Wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga berhubungan signifikan dengan persalinan di bukan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya promosi kesehatan mengenai hak-hak reproduksi wanita, kesetaraan gender, serta melakukan kajian mengenai daerah yang masih menyakini persalinan di dukun.

---

ABSTRACTBackground: Maternal mortality can be prevented by delivering in a health care facility. Women who are not involved in decision making are barriers to using health facilities. Pregnant women often cannot determine the place of delivery because the decision is determined by their husband, parents-in-law or other family members. The delays of decision-making at the family level results in delays in getting help at health facilities.Objective: To determine the relationship between women's participation in household decision making with the selection of place of delivery based on analysis of the 2017 Indonesian Demographic Health Survey data.Methods: Designs study was sross-sectional and data was obtained from the Indonesia Demographic Health Survey 2017. Sample was women of childbearing age 15-49 years who had given birth to the last child in 2012-2017 with complete data, total 14,310 respondents. Data were analyzed using Cox regression and the effect was expressed by prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI).Results: The proportion of women giving birth in non-health facilities was 26.5%, and 30.7% of women were not involved in in household decision making. After controlling residence and economic status, women who did not participate in household decision making had a risk of 1,633 (1,531-1,741) times to give birth in non-health facilities compared to women who participated in household decision making.Conclusion: Women who did not participate in household decision making were significantly related to deliveries in non-health facilities. Therefore, the government needs to promote women's reproductive, gender equality, and conduct a study of regions that still birth in dukun."

"Meskipun provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi angka prevalensinya dengan jumlah penyalahguna sebesar 364.174 jiwa dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang berusia 10 ? 59 tahun, namun merujuk penelitian sebelumnya yang dilakukan ditahun 2011 angka prevalensi provinsi DKI Jakarta 7.01%, ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4.74%. Patut diduga faktor-faktor penunjang keberhasilan penurunan prevalensi dikarenakan salah satunya upaya rahabilitasi penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi melalui peningkatan peran aktif masyarakat. Dari penjelasan di atas menjadi dasar pemikiran untuk meneliti mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pecandu yang ada di Jakarta, khususnya untuk daerah yang dikenal rawan penyalahgunaan narkoba seperti Kampung Bali. Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan penjangkau dan masalah yang dihadapi. Kedua, untuk mengetahui dan meganalisis mekanisme kerjasama antara BNN dengan ORC (Kambalcare) dan petugas penjangkau dalam membangun sinergi. Dengan mengacu kepada teori intercultural communication oleh Everett M.Rogers dan Thomas M.Steinfatt dapat dianalisa pendekatan yang dilakukan oleh petugas penjangkau dalam melakukan penjangkauan. Dan teori Bruce K Berger dan Bran H Reber tentang tipe-tipe sumber daya yang berpengaruh masuk kedalam tipe relational untuk menganalisa mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan ORC dan petugas penjangkau. Metode yang digunakan adalah kualitatif degan penulisan deskriptif analitif, akan meneliti mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pecandu. Dari hasil penelitian didapatkan, bahwa dalam melakukan pendekatan yang dilakukan oleh pejangkau dibutuhkan teknik negosiasi dan teknik komunikasi yang sesuai dengan karakteristk pecandunya agar bisa diterima oleh komunitas candu. Ditemukan bahwa mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan ORC dan petugas penjangkau masih belum optimal. Adanya gap karena tidak ada sinkronisasi visi dan misi dalam mencapai tujuan berrama.

---

Eventhough Jakarta has the highest provincial prevalence number for drug abusers(estimated 364,174 people of DKI Jakarta population aged 10-59 years old), in 2014 this number has decreased comparing to previous studies in 2011,from 7.01% to4.74%.One successful factorthat contribute to the decrease ofprevalence numberis the enhancement of social intervention on the rehabilitation of drug abusers.This has become the base to make study about the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers in prone area of drug abuse in Jakarta such as Kampung Bali.

The purposes of this study are, FIRST is to determine and analyze what kind of approach that the outreach workers done and what kind of problems do they faced, SECOND is to determine and analyze the cooperation between goverment (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers.

Referencing to the theory of intercultural communication by M.Rogers Everett and Thomas M.Steinfatt, it can be analyzed what kind of approach that the outreach workers done on the rehabilitation of drug abusers,and the theory by Bruce K Berger and Bryan H Reber on the types of resources included into relational type to analyze the mechanism of the cooperation between government (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers.

By using qualitative method, this study will analyze the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers.

From this study, it was found that certain negotiation and communication techniques is needed for being acceptable with drug abusers community.It was also found that there are some gap between government (BNN), ORC and outreach workers on doing the cooperation,there is no synchronize between vision and mission to achieve common goal."

"Tesis ini membahas tentang partisipasi dan bentuk resiprositas anggota kelompok (UPPKS) Lentera dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi dan resiprositas anggota kelompok. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menggambarkan bahwa proses partisipasi anggota tergambar melalui kegiatan produksi, pelatihan keterampilan, kegiatan rutin bulanan, dan kegiatan pameran. Bentuk resiprositas anggota kelompok UPPKS Lentera tergambar melalui kegiatan anggota yang berkaitan dengan tugas kelompok dan tugas kemasyarakatan. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat partisipasi dan resiprositas kelompok adalah faktor internal kelompok.

---

This thesis discusses about the participation and reciprocity form the group members (UPPKS) Lantern and the factors that support and hinder participation and reciprocity members of the group. This study uses a qualitative approach with case study. The research result shows that the participation of members drawn through production activities, skills training, regular monthly activities, and exhibition activities . Reciprocity form the group members UPPKS Lantern illustrated through activities related to the members of the task group and civic duties. While enabling and inhibiting factors of participation and reciprocity is a factor group consisting of internal groups."

"Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dinyatakan bahwa luas hutan diperkirkan kurang lebih 30 persen dari luas daratan. Sementara kawasan hutan di Pulau Jawa hanya sekitar 23 persen dari luas daratannya, khusus di Jawa Tengah hanya 20 persen saja. Karena itu, berpegang pada Peraturan Pemerintah nomon 36 tahun 1986, terutama yang rnenyangkut maksud dan tujuan pendirian Perum Perhutani, ditetapkan kebijakan. Bahwa Perum Perhutani agar dapat rnernperluas kawasan hutan atau sekurang-kurangnya ruenjaga kelestarian hutan yang telah ada.Pada hal masyarakat sekitar hutan juga mempunyai kepen tingan terhadap hutan sebagai sumber mencari nafkah. Karenanya, bagaimana pengelolaan hutan dapat dilaksana kan tanpa merugikan kedua kepentingan. Dalam pengelola an hutan ini Perhutani menerapkan pendekatan agrosilvi kultur. Pendekatan ini tidak saja mempunyai tujuan un tuk kepentingan ekonomi ( pendaatan ) tetapi juga da pat merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus daiam pelestarian hutan.Ternyata pesanggem yang terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adalah dan golongan buruh tani atau pun petani berlahan pertanian sempit dan sebagai petanì subsisten. Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka berpartisipasi disebabkan adanya sempit nya lapangan kerja di pedesaan, lahan pertanian yang dimiliki sempit dan tidak memiliki keahlian lain selain keterikatan dengan tanah pertaniannya saja.Meskipun demikian, pengelolaan agrosilvikultur ini 85 persen dikerjakan secara sambilan dan hanya 15 persen saja sebagai matapencarian pokok.Sedangkan keberhasilan tanaman pokok jati antara 80-100 persen, tetapi tidak demikian dengan keberhasilan panen tanaman palawija. Hal ini terbukti bahwa partisipasì pe sanggem dalam pengelolaan hutan khususnya agrosilvikul tur belum merubah keadaan sosial ekonomi pesanggem.Namun secara ekologi pesanggen telah membantu menjaga hutan dan kerusakan, karena mereka merasa terlibat dalam proses daur ulang hutan. Dengan demikian partisipa si pesanggem tidak hanya pada pelaksanaan pengelolaan agrosilvikultur saja, tetapi berlanjut pada partisipasi dalam menjaga kelestarian hutan."

"ABSTRAKBanyaknya bencana kemanusiaan dan alam yang terjadi di dunia membuat lembaga kemanusiaan berlomba-lomba menggalang dana dari berbagai sektor untuk disalurkan kepada para korban baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penggalangan dana selama ini dilakukan secara konvensional dan daring online oleh lembaga penggalang dana termasuk lembaga kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap ACT . Strategi yang tepat dengan memanfaatkan perkembangan zaman menjadi salah satu jalan masuk yang menarik perhatian publik dengan cara melalui crowdfunding di media sosial.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Kampanye crowdfunding Aksi Cepat Tanggap ACT melalui media sosial dan partisipasi masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi kampanye dan partisipasi masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu wawancara pada informan dari pihak ACT, partisipan atau donatur, praktisi media dan studi dokumen. Hasil penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu metode konventional masih lebih efektif dibandingkan dengan metode melalui media sosial. Kedua, media sosial hanya digunakan untuk membangun atsmosfer di masyarakat, belum di manfaatkan secara optimal dan baru sebatas sosialisasi.

---

ABSTRACTThe numbers of humanitarian and natural disasters that occur in the world make humanitarian agencies competing to raise funds from various sectors to be distributed to the victims both in Indonesia and abroad. Fundraising has been done conventionally and online by fund raising agencies including humanitarian agencies such as Aksi Cepat Tanggap ACT . The right strategy by utilizing the development of the times becomes one of the entrances that attract the public 39 s attention by way of crowdfunding in social media.This study aims to analyze Campaign Strategies Crowdfunding Aksi Cepat Tanggap ACT through social media and community participation. The theory used in this research is the theory of campaign strategy and community participation by using qualitative approach with descriptive design. The data collected in this study used two ways, namely interviews with informants from ACT, participants or donors, media practitioners and document study. The results of this study are divided into two things, namely conventional methods are still more effective than the method through social media. Second, social media is only used to build atmosphere in society, not yet utilized optimally and only limited to socialization. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat potensi partisipasi ekspor di Indonesia dengan menggunakan data Survei Industri yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik BPS untuk periode 2007-2015. Dengan data ini, penelitian ingin menginvestigasi hubungan antara leverage perusahaan manufaktur terhadap peluang berpartisipasi di pasar ekspor dengan metode regresi Logit. Analisis tidak hanya sebatas pada pembahasan untuk agregat seluruh sektor manufaktur, tetapi juga pada tingkat subsektor yang memberikan kontribusi yang besar pada PDB. Hasil estimasi Logit pada tingkat agregat sektoral menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu perusahaan memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban atau perusahaan tidak terbebani oleh beban utang yang berasal dari penggunaan leverage, perusahaan tersebut tidak terkendala secara finansial dan semakin besar peluang bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar ekspor. Selain itu, pada tingkat subsektor manufaktur, peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar ekspor berbeda karena adanya heterogenitas pada karakteristik perusahaan dari subsektor terkait.

---

ABSTRACTThe study aims to see the potential for export participation in Indonesia by using Industry Survey data published by the Central Statistics Agency BPS for the period 2007-2015. With this data, the study wants to investigate the relationship between leverage of manufacturing firms on the opportunities to participate in the export market with the method of Logit regression. The analysis is not only limited to the discussion at the aggregate of the entire manufacturing sector, but also at the level of the subsector that contributing to GDP. The results of logistic estimation at the sectoral aggregate level indicate that the higher a firm has the financial capacity to meet obligations or that the company is not burdened by debt arising from the use of leverage, the firms are not financially constrained and have greater opportunity for firms to participate in the export market. In addition, at the manufacturing subsector level, opportunities for firms to enter the export market are different due to the heterogeneity on firms characteristics from respective subsectors."

"Pemekaran daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan pendidikan di daerah pemekaran. Namun ditemukan partisipasi sekolah pada semua jenjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun dibandingkan Provinsi induknya setelah terjadinya pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran untuk melihat hubungan pemekaran daerah terhadap partisipasi sekolah. Dari hasil regresi data Susenas tahun 1992-2020, ditemukan bahwa pemekaran daerah menurunkan probabilitas anak bersekolah sebesar 3.81%. Probabilitas negatif paling besar terjadi pada jenjang SMA, dimana probabilitas anak bersekolah SMA turun sebesar 9.77% setelah terjadinya pemekaran daerah. Diikuti jenjang SMP dengan probabilitas sebesar 6.78%. Namun pada jenjang SD ditemukan tidak mempunyai hubungan dengan pemekaran daerah. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan serta pendidikan kepala rumah tangga mampu meningkatkan probabilitas anak bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil analisis kualitatif, ditemukan bahwa keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak bukan menjadi kendala. Namun adanya kesempatan menjadi tenaga kerja anak terutama di tambang timah serta budaya keluarga yang mendukung hal tersebut dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Ditemukan pula indikasi partisipasi sekolah membaik, seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

---

Regional expansions are expected to improve education services in the newly created regions. However, it was found that school participation at all levels in the Bangka Belitung Islands Province decreased compared to its parent province after the expansion. This study used mixed methods research to examine the relationship between regional expansion and school participation. The results of the 1992-2020 Susenas data regression found that regional expansion reduced the probability of children going to school by 3.81%. The greatest negative probability occurs at the senior high school level, where the probability of a child attending high school decreases by 9.77% after the regional expansion. Followed by the junior high school level with a probability of 6.78%. However, at the primary school level, it was found that it had no relationship with regional expansion. Household spending on education and the education of the head of the household can increase the probability of children going to school in the Bangka Belitung Islands Province. From the results of the qualitative analysis, it was found that economic limitations to sending their children to school were not an obstacle. However, the opportunity to become a child labor, especially in tin mines and family culture that supports this are considered to be factors that influence school participation. There were also indications of improving school enrollment, in line with the declining contribution of the primary sector to GDP (Gross Domestic Product)."