Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang Setiap perencanaan pembangunan baik fisik maupun non-fisik ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, oleh sebab itu kebutuhan informasi yang berkaitan dengan jumlah dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya sangat penting artinya untuk perencanaan pembangunan. Semakin baik informasi tersebut, semakin baik pula perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Informasi yang baik merupakan informasi yang tepat, relevan, akurat, tersedia secara cepat dan murah. Selama ini di Indonesia, data kependudukan yang digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan diperoleh dari data sensus maupun survei penduduk yang dilakukan oleh BPS. Walaupun cakupannya luas yaitu seluruh negara tetapi data tersebut hanya dapat disajikan paling rendah sampai pada tingkat propinsi saja. Selain itu data ini jugs hanya dapat disajikan untuk satu titik waktu tertentu saja yaitu pada tahun berakhiran 0 yaitu sensus penduduk atau berakhiran 5 yaitu survei antar sensus penduduk, dengan kata lain data penduduk tersedia setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian untuk perencanaan pembangunan yang bersifat regionalllokal dan untuk jangka waktu yang lebih pendek, data hasil sensus maupun survei tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menyebabkan perlunya ada sumber data yang lain, yang dapat memenuhi kebutuhan di tingkat regional/lokal dan berjangka waktu pendek (tahunan misalnya)."

"ABSTRAKPembangunan politik merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan Nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, yaitu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 6 kali mulai dari tahun:1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu yang berlangsung secara berkala tersebut masingmasing organisasi politik peserta pemilu memperoleh dukungan pemilih yang bervariasi. Dukungan yang bervariasi itu tidak hanya karena pemilu itu diikutibanyak partai, tetapi juga karena masing-masing organisasi politik mempunyai pendukung yang bermacammacam. masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi sosial, budaya, ekonomi dan agama, menyebabkan anggotaanggota dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara LUBER, JURDIL atau tidak sama sekali.Kegiatan memilih pada Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam hal penyaluran aspirasinya, yaitu melalui memilih atau tidak memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif.

---

"

"Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung otonomi desa dan desentralisasi, sehingga merupakan instrument untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan dalam pengelolaan negara yang selama kurun waktu lama desa selalu dimarginalkan dan sebagai obyek pemerintah tingkat atasnya."

"Journal of Architectural Research and EducationOPEN JOURNAL SYSTEMSJournal HelpUSERUsername Password Remember meLoginNOTIFICATIONSViewSubscribeJOURNAL CONTENTSearch Search Scope SearchBrowseBy IssueBy AuthorBy TitleOther JournalsFONT SIZEMake font size smallerMake font size defaultMake font size largerHOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTSHome > Vol 8, No 2 (2008) > WidaningsihCOMMUNITY ARCHITECTURE DAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT DALAM PENGELOLAAN RUANG PUBLIK KAMPUNG KOTALilis Widaningsih, Tjahjani Busono, Erna KrisnantoAbstractThis paper based on our research on public space design for suburban area – kampung-kota area, that physically has no adequate space for public purposes. In this shortage of space condition, it is necessary to recover physical and social resources and potencies in the community kampung-kota area by partcicipatory approach in acquisition and designing of public space. We deploy Participatory Action Research (PAR) by developing community architecture paradigm and community based development in design process or development for encouraging community participation.Research found out public space characteristic in kampung-kota area and patterns of public space usage. By these findings we develop empowerment model and desgn framework for acquisition, developing, utilizing and maintaining kampung-kota public space."

"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"

"Ditahun 1990 United Nation and Development Programe (UNDP) memperkenalkan Human Development Index (HDI), sebagai indikator alternatif keberhasilan pembangunan. Kelebihan HDI dibanding indikator konvensional terutama PDB dan PDB perkapita adalah lebih mampu memberikan gambaran tentang pemberdayaan (empowerment) yang dilihat dari perubahan perbaikan kapasitas dasar manusianya. Kelebihan ini memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih holistik, kontekstual dan manusiawi tentang hubungan antara kemajuan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan manusia. Implikasi analisis ini pemahaman yang lebih dalam tentang alokasi sumberdaya manusia yang efisien, dalam pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia.Berdasarkan uraian di atas, dirasakan perlunya studi tentang keterkaitan antara kemajuan/pembangunan ekonomi dengan partisipasi kerja dan atau kesempatan kerja. Studi ini dimungkinkan karena indikator HDI telah digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen DaIam Negeri yang diberi nama lndeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk mengukur tingkatan status pembangunan manusia, 297 kabupaten/kotamadya di Indonesia tahun 1990. Jika IPM merupakan ukuran pemberdayaan, maka salah satu ukuran penting dari efektifitas pemberdayaan tersebut adalah Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).Karena baik IPM maupun APAK mencerminkan permintaan dan penawaran, maka hubungan antara pembangunan ekonomi dengan partisipasi kerja dapat dianalisis dengan melihat hubungan APAK-IPM.Hasil studi menunjukkan peningkatan kapasitas dasar manusia cenderung meningkatkan keinginan (partisipasi) kerja. Terlihat perbedaan pola hubungan APAK-IPM berdasarkan kategori jenis kelamin, tempat tinggal (perkotaan-perdesaan) dan tingkat pendidikan. Perbedaan pola hubungan disebabkan karena faktor-faktor perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar wilayah dan atau sektoral, kelembagaan dan faktor-faktor sosial ekonomi seperti budaya, tata nilai dan pandangan hidup dalam masyarakat.Hasil studi di atas mengindikasikan bahwa optimalisasi individu sangat holistik dan konstektual. Implikasi kebijakannya adalah reoricnlasi dan atau evaluasi kebijakan pembangunan, agar lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuban dasar, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kesenjangan ekonomi antar daerah, sektoral, pendidikan dan gender, pembangunan kelembagaan ekonomi dan perhatian yang lebih besar terhadap faktor-faktor non ekonomi."

"Koperasi Karyawan (Kopkar) Ubaya was founded in 1995 and had its legal status in accordance with the AKTE PENDIRIAN No. 8194/BH/KWIK/X/95 dated 23th November 1995

---

"

"Tesis bertujuan mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan P2KP-PNPM di Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis selama kurun waktu 2003-2007. Metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kualitatif menggunakan Balanced Scorecard (BSC), yaitu perangkat evaluasi yang menerjemahkan visi dan misi menjadi sasaran strategis yang akan diukur berdasarkan capaian hasil. Hasil evaluasi partisipasi masyarakat yang didapatkan adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat Leuwinanggung secara umum dalam pelaksanaan program sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan partisipasi warga miskin dalam berbagai tahapan program. Berdasarkan temuan tersebut maka dibuat rekomendasi rencana aksi untuk meningkatkan partisipasi warga miskin dalam program.

---

Thesis aims to evaluate public participation in the implementation of poverty reduction programs in PNPM-P2KP Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis during the period 2003-2007. Evaluation method used was the qualitative evaluation using the Balanced Scorecard (BSC), which is an evaluation device to translate the vision and mission into strategic goals that will be measured based on the results of targets achievements. The evaluation found that community participation level on program implementation at Leuwinanggung is satisfying, but still needs to be improved, especially related to the participation of the poor in the various phases of the program. Based on the findings, action plan' recommendations are made to improve poor people's participation in the program."

"Studi ini berangkat dari sejumlah argumen tentang pentingnya partisipasi warga dalam penanganan urusan-urusan publik termasuk di kawasan perkotaan. Dari mulai beban kota yang semakin meningkat dan keterbatasan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warga akan pelayanan perkotaan, kecenderungan desentralisasi yang tidak saja menyoroti persoalan hubungan pusat dan daerah tetapi juga lebih medasar menyangkut persoalan hubungan warga dengan pemerintah, sampai kepada argumen tentang perlunya partisipasi dalam konteks demokratisasi dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Namun persoalan partisipasi ternyata bukanlah persoalan yang sederhana, karena berbagai eksperimen tentang partisipasi tidak selalu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bagi sebagian ahli administrasi publik menekankan perlunya penciptaan konteks dan praktek kelembagaan yang mendorong dan memajukan partisipasi. Dalam praktek partisipasi warga di sub lokal ? dimana praktek partisipasi akan lebih nyata - keberadaan organisasi berbasis warga dipandang dapat menjadi menjadi jalan bagi perbaikan kualitas partisipasi warga dalam urusan-urusan publik. Dalam kerangka kepemerintahan yang baik (good governance), keberadaan organisasi berbasis warga menjadi penting untuk menempatkan relasi antara pemerintah dan warga tidak lagi dalam relasi klien-produsen melalui mekanisme koordinasi hirarkis, menuju bentuk relasi yang lebih bermakna dalam posisi setara melalui mekanisme heterarki. Eksperimen Pemerintah DKI Jakarta dengan pembentukan Dewan Kelurahan dan kebijakan PPMK terutama bina fisik yang partisipatif di tengah bayangan yang tidak selalu memuaskan dari program-program partisipatif sebelumnya, memicu munculnya studi ini. Studi ini dilakukan dalam upaya memahami peran Dewan Kelurahan ini dalam mendorong partisipasi warga. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) bagaimana peran Dewan Kelurahan di dalam kerangka legal formal ? (2) Bagaimana praktek bekerjanya Dewan Kelurahan?; (3) Bagaimana keterkaitan antara peran yang dimainkan Dewan Kelurahan dengan derajat partisipasi warga? Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah triangulasi melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kenyataan akan rendahnya partisipasi warga dalam PPMK Bina Fisik. Hal ini tidak terlepas dari kurang berfungsinya Dewan Kelurahan sebagai media aspirasi kepentingan warga. Kedudukan legal yang serba tanggung dan penuh ambiguitas serta proses rekrutmen yang elitis potensial menggerus legitimasi Dewan Kelurahan. Praktek dewan kelurahan juga mencerminkan praktek yang formalistik dan memburuknya kualitas hubungan Dewan Kelurahan dan warga. Tak heran jika Dewan Kelurahan ?gagal? memobilisasi warga dalam kegiatan PPMK Bina Fisik. Studi ini sampai pada kesimpulan akan minimalnya peranan Dewan Kelurahan dalam mendorong partisipasi warga. Dewan kelurahan yang diharapkan mampu untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antar ikatan warga maupun antara warga dengan pemerintah, ternyata menghadapi persoalan sendiri yang lebih mendasar, yakni terbelenggu oleh peran yang kian menjauhkannya dari warga. Keterbelengguan ini juga berakar dari konstruksi legal formal dan praktek bekerjanya Dewan Kelurahan serta konstruksi faktual dimana Dewan Kelurahan sendiri berada pada posisi yang jauh dari arena pembuatan kebijakan. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-inplikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan saran."