Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tulisan ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan. Partispasi masyarakat dalam pelayanan publik yang seharusnya secara penuh sebagai warga negara, namun yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan adalah partisipasi yang didasarkan atas kebijakan penyelenggara layanan. Masih terdapat ketidak konsistenan terhadap pengaturan partisipasi masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan kebingunggan khususnya penyelenggara pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidak konsistenan pengaturan norma terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan serta partisipasi masyarakat tidak hanya diatur pada undang-pelayanan publik, namun tersebar dalam berbagai undang-undang. Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik agar tidak terjadi kebinggungan di tataran pelaksanaan.

---

In this paper discusses community participation in public services in terms of various laws and regulations. Public participation in public services that should be fully as citizens, but what happens in legislation is participation based on the policies of service providers. There is still inconsistency in the regulation of community participation so that it often creates confusion especially for service providers. This research is a normative legal research with a legal and conceptual regulation approach. The results showed that there were inconsistencies in norm settings related to community participation in the preparation of service standards and community participation not only regulated by public service laws, but spread in various laws. It is necessary to harmonize regulations related to community participation in public services so that there is no conflict at the implementation level."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat dampak desentralisasi terhadap penyediaan infrastruktur. Menggunakan pendekatan logit, penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kualitas jalan antar desa di Indonesia tahun 2011-2018. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan BPD berhubungan positif dengan probabilitas desa memiliki kualitas jalan yang baik. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari keberadaan BPD sebagai lembaga demokrasi untuk menyalurkan partisipasi masyarakat, mengawasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kualitas jalan. Dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai pengaruh positif desentralisasi terhadap kualitas infrastruktur publik.

---

This research attempts to investigate the impacts of decentralization on infrastructure provision. By using the logit approach, this research analyzed the influence of the existence of Village Consultative Board (BPD) on the quality of rural roads in Indonesia from 2011 to 2018. The estimation result indicated that the existence of BPD was positively correlated with the probability of villages to have good rural roads. This finding showed the positive impact of the existence of BPD as the democratic institution to engage community participation, supervise the performance of local government, and hold the local government accountable on the quality of the roads. Moreover, it also supported the previous studies dealing with the positive influence of decentralization of the public infrastructure quality."

"Peredaran  dan penyalahgunaan narkoba telah terjadi hingga ke pelosok desa. Ada 14,99% dari 83.931 desa/kelurahan di Indonesia bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) telah ditetapkan sebagai program nasional sebagai salah satu strategi untuk menanggulanginya. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dampak dari implementasi program Desa Bersinar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat ketahanan masyarakat, membandingkannya antara sesama Desa Bersinar dan antara Desa Bersinar dengan yang bukan Desa Bersinar, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan program Desa Bersinar guna meningkatkan ketahanan masyarakat. Menggunakan metode penelitian mixed-methodantara kuantitatif dan kualitatif dengan mengambil sampel pada dua Desa Bersinar dan dua desa tetangganya di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja desa bersinar dapat dijelaskan oleh 5 dimensi utama dengan kekuatan penjelas 80,502%, dan ketahanan masyarakat dapat dijelaskan oleh 5 dimensi dengan kekuatan sebesar 78,415%. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program desa bersinar tidak selalu meningkatkan tingkat partisipasi dan tingkat ketahanan masyarakat. Hanya Desa Bersinar berkinerja tinggi yang tinggi memiliki tingkat partisipasi dan ketahanan masyarakat yang tinggi.

---

Drug abuse and illicit trade has occurred to remote villages. There are 14.99% of the 83,931 villages in Indonesia with drug problems. The Drug-Free Village Program (Desa Bersinar) has been established as a national program as to tackle it. This study aims to examine the impact of the implementation of the Bersinar Village program on community participation and community resilience, to compare it between fellow Bersinar Villages and between Bersinar Villages and non-Bersinar Villages, as well as formulate strategies to optimize the Desa Bersinar program to increase community resilience. Using mixed-method research by taking samples in two Bersinar Villages and two neighboring non-Bersinar villages in Bolaang Mongondow Regency. The results showed that the performance of the Bersinar village can be explained by 5 dimensions with an explanatory abilitity of 80.502%, and community resilience can be explained by 5 dimensions with 78.415%. The research findings also show that the implementation of the Bersinar Village program does not always increase the level of community participation and resilience. Only high performing Bersinar Villages have high levels of community participation and resilience. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan di dunia politik yang berdampak pada perubahan sosial budaya di Yordania. Perempuan di Yordania masih relatif sedikit dalam keterlibatan di dunia politik, padahal gerakan feminisme dan kesetaraan gender sudah ada sejak 1974. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran perempuan di dunia politik berpengaruh dalam perubahan sosial Budaya di Yordania. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi pustaka dan teknik wawancara jarak jauh dengan seorang perempuan Yordania. Peneliti menggunakan Teori Feminisme Islam dan Teori Partisipasi Politik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, keterlibatan perempuan di dalam politik di Yordania memang masih relatif rendah, namun telah memberikan dampak signifikan di dalam perubahan sosial budaya. Hal tersebut nampak dari meningkatnya jumlah perempuan terdidik yang pada gilirannya semakin meningkatkan kesadaran perempuan untuk dilibatkan lebih lebih luas di dunia politik. Keterlibatan perempuan di dunia politik juga penting untuk membangun kesadaran perempuan-perempuan Yordania untuk lebih mandiri dan lebih percaya kepada kemampuan mereka sendiri, sehingga dapat turut serta dalam berbagai aktivitas di dunia publik. Namun, perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dunia politik masih mendapat tantangan dari norma budaya dan masyarakat Yordania yang patriaki.

---

This study aims to analyze the role of women in the world of politics which has an impact on socio-cultural changes in Jordan. Women in Jordan are still relatively few involved in politics, even though the feminist movement and gender equality have existed since 1974. The question raised in this research is how the role of women in politics influences socio-cultural changes in Jordan. The method used is a qualitative method with literature study and remote interview techniques with a Jordanian woman. This study uses Islamic Feminist Theory and Political Participation Theory. The results of this study conclude that, women's involvement in politics in Jordan is still relatively low, but has had a significant impact on socio-cultural changes. This can be seen from the increasing number of educated women which in turn has increased women's awareness to be involved more broadly in the world of politics. The involvement of women in the world of politics is also important to build the awareness of Jordanian women to be more independent and have more confidence in their own abilities, so they can participate in various activities in the public world. However, the struggle to increase women's involvement in politics is still being challenged by cultural norms and Jordan's patriarchal society."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan program Corporate Social Responsibility oleh PT. Indonesia Power beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif, program memenuhi unsur pemberdayaan yang menuju pengkondisian untuk kesejahteraan sosial. Namun dengan derajat partisipasi yang masih berada di level tengah, artinya bukan sepenuhnya buruk (no participation) ataupun partisipasi yang sangat aktif. Dalam konteks ini Indonesia Power melaksanakan program CSR sebagai sebuah kebijakan perusahaan dengan dasar kepentingan bisnis internal perusahaan, hal tersebut terkait dengan DAS Cikapundung sebagai pemasok energi bagi turbin unit bisnis Indonesia Power di daerah Jawa Barat

---

This study aims to discuss the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) program of PT. Indonesia Power including the supporting factors and the blocking factors. This study used a qualitative approach with a case study. The results showed that substantively, the program meets the elements of empowerment which leads conditioning for social welfare. Through the participation, it was known that the degree of participation that appears are still in the medium level, meaning not entirely bad (no participation) or a very active participation. In this context, Indonesia Power implements the CSR program as a company’s policy based on company’s internal business interests, it was related to Cikapundung watershed as an energy supplier for turbine of business unit Indonesia Power in West Java."

"Pengelolaan ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat keberlanjutan lingkungan, ekonomi, maupun sosial yang dapat dilakukan salah satunya pada bidang pariwisata seperti perencanaan berbasis Zona dan keterlibatan dari masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan pada objek wisata Pusat Bahari Tangkolak (PBT) pada bulan Desember 2022 dengan metode mix methods berupa observasi, wawancara, diskusi, pemetaan partisipatif, dijitasi, delineasi, calculate geometry, dan formula Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan ekosistem mangrove berdasarkan Zona dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian terdiri dari lima Zona yang diperoleh meliputi Rencana Ruang, Sirkulasi, Vegetasi, Aktifitas dan Fasilitas, serta Tata Hijau. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang ditemukan terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu tinggi, cukup, dan kurang. Zona dan partisipasi masyarakat yang ditemukan memiliki karakteristiknya masing-masing. Dalam konteks pengelolaan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat berupa penanaman bibit dan pemanfaatan kayu ataupun non kayu mangrove serta kegiatan wisata pada Zona yang ditemui dengan pertimbangan yang sudah ditetapkan.

---

Mangrove ecosystem management can provide environmental, economic, and social sustainability benefits, one of which can be implemented in the tourism sector, such as zone-based planning and involvement of the surrounding community. This research was carried out at the Tangkolak Maritime Center (TMC) tourist attraction in December 2022 using mixed methods in the form of observation, interviews, discussions, participatory mapping, digitization, delineation, calculating geometry, and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) formula. This research aims to analyze mangrove ecosystem management based on Zones and community participation. The research results consist of five zone, including Spatial Plan, Circulation, Vegetation, Activities and Facilities, and Green Planning. Meanwhile, community participation was divided into three classification: high, sufficient and low. The Zones and community participation found have their characteristics. In the management context, it is necessary to increase community participation in planting seeds and utilizing wood or non-wood mangroves and tourism activities in the Zones with predetermined considerations."

"Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraannya, pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Kemudian penelitian ini juga menawarkan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menekankan pada strategi pembangunan sistem penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang partisipatif. Optimalisasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat dimulai dengan membangun sistem yang berorientasi pada perwujudan good governance.

---

This thesis discusses problems in the administration of peace, public order and community protection that affect the quality of services provided to the community. Community participation, which is expected to have a positive effect in its implementation, in fact cannot be implemented optimally. This study aims to determine what factors cause community participation cannot be implemented optimally. Then this research also offers a solution. This research is a normative juridical study using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study emphasize a participatory strategy for the development of a system for implementing peace, public order and community protection. Optimizing community participation as intended, can be started by building a system oriented towards the realization of good governance.

"

"Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat adalah kemiskinan yang menyebabkan ketimpangan kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat pada program kelompok usaha bersama (KUBE). Salah satunya adalah KUBE Melati 3 yang terletak di Kecamatan Johar Kelurahan Galur Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi aktif dari anggota KUBE dan peranan pendamping. Partisipasi anggota dikategorikan dalam beberapa komponen yaitu partisipasi berbagi informasi, partisipasi konsultasi, partisipasi kolaborasi dan partisipasi proses pemberdayaan. Sedangkan dalam proses pemberdayaan KUBE, peran pendamping meliputi peran dan keterampilan fasilitatif, peran edukasional, peran dan perwakilan atau representative dan peran keterampilan teknik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 13 orang informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling.

---

The social problem faced by the community is poverty which causes inequality in community groups. To improve the standard of living of the poor, the government has conducted community empowerment in the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program One of them is KUBE Melati 3 which is located in Johar District, Galur Sub District, Central Jakarta. The results showed the participation of KUBE members and the role of assistance. The purpose of KUBE member participation is categorized into several components are sharing participation, consultation participation, collaboration participation and participation in the empowerment process. Meanwhile, in the KUBE empowerment process, the role of assistance includes the role and skill of facilitative, educational role, role and representation and the role of technical skills. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. In depth interviews werw conducted with 13 informants who were selected through purposive sampling technique"

"Tesis bertujuan mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan P2KP-PNPM di Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis selama kurun waktu 2003-2007. Metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kualitatif menggunakan Balanced Scorecard (BSC), yaitu perangkat evaluasi yang menerjemahkan visi dan misi menjadi sasaran strategis yang akan diukur berdasarkan capaian hasil. Hasil evaluasi partisipasi masyarakat yang didapatkan adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat Leuwinanggung secara umum dalam pelaksanaan program sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan partisipasi warga miskin dalam berbagai tahapan program. Berdasarkan temuan tersebut maka dibuat rekomendasi rencana aksi untuk meningkatkan partisipasi warga miskin dalam program.

---

Thesis aims to evaluate public participation in the implementation of poverty reduction programs in PNPM-P2KP Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis during the period 2003-2007. Evaluation method used was the qualitative evaluation using the Balanced Scorecard (BSC), which is an evaluation device to translate the vision and mission into strategic goals that will be measured based on the results of targets achievements. The evaluation found that community participation level on program implementation at Leuwinanggung is satisfying, but still needs to be improved, especially related to the participation of the poor in the various phases of the program. Based on the findings, action plan' recommendations are made to improve poor people's participation in the program."

"Lahirnya partai-partai politik lokal di Aceh merupakan realisasi dari salah satu butir Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hadirnya enam partai politik lokal yang ikut bertarung bersama 38 partai nasional lainnya pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi babak baru perpolitikan di Aceh, berikut menandai terbukanya peluang politik yang lebih besar untuk perempuan berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga legislatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana strategi afirmasi yang diamanahkan oleh aturan perundangan politik di tingkat nasional maupun lokal di introduksi ke dalam platform, AD/ART dan program kerja parlok, bagaimana perempuan merespons peluang politis yang ada serta hambatan apa saja yang mereka hadapi di lapangan. Selain itu, sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang-undangan politik di tingkat pusat (UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan tingkat lokal (UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008) terhadap keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterpilihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah: partai politik lokal di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Terlihat dari (1) parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam mengintroduksi strategi afirmasi dalam platform, AD/ART, dan program kerja partai; (2) mekanisme rekrutmen belum ramah perempuan; (3) lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap caleg perempuan agar bisa lolos ke lembaga legislatif; (4) politisi perempuan masih menghadapi kuatnya hambatan-hambatan dalam bentuk politik bergaya maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pemilu, tidak tegaknya hukum, dan lain-lain.

---

The emergence of political parties in Aceh is the implementation of one of the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian Government and GAM (Freedom for Aceh Movement) signed on August 15, 2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with 38 other nation’s parties in the Legislative Election of 2009 opens a new chapter in the political history of Aceh, which aiso gives ways to more opportunities for women to participate in politics. This research is aimed at giving illustration on the opportunities and challenges faced by female politicians in order to improve their role and representativeness in local parties and the legislation.

Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as designated by political acts in both national and local levels has been incorporated into the platform, AD/ART (constitution and bylaws) and work programs of local parties, and how women respond to political opportunities as well as how they deal with challenges. Moreover, the implications of biiis in the central (No. 2 year 2008 and No. 10 year 2008) and local (UUPA No. 11 year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of women and how electoral systems affect the elections of women will also be discussed. This paper implements qualitative approach ffom the perspective of women using observation and in-depth interviews for data gathering.

The results reveal that local political parties in Aceh are not thoroughly making efforts to improve the representativeness of women in local political parties and legislative institutions. This is demonstrated in that (1) local parties do not have strict commitment to incorporating affirmative strategies in their platforms, constitution & bylaws, and programs; (2) recruitment mechanism is not female-friendly; (3) weak support and empowerment from local parties to their female politicians to promote them to the legislation; (4) female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine political style, discrimination, electoral fraud, violation of laws, and more."