Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep pelestarian Cagar Budaya beruparumah tinggal milik perorangan (private property) dengan menitikberatkan padapemilik sebagai pemangku kepentingans penting. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan wawancara mendalam terhadap para pemilik rumah Cagar Budayasebagai teknik mengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemiliksetuju dengan adanya pelestarian terhadap rumah Cagar Budaya yang mereka miliki,namun tidak setuju dengan status Cagar Budaya. Masalah dominan dalam pelestarianCagar Budaya milik perorangan ini adalah adanya ketidakseimbangan hak dankewajiban pemilik, belum adanya otoritas pemilik dalam proses pelestarian CagarBudaya, serta komunikasi yang buruk antarpemangku kepentingan. Oleh karena itukonsep pelestarian yang disarankan dalam pelestarian rumah Cagar Budaya milikperorangan adalah konsep manajemen pemangku kepentingan yang menekankan padakomunikasi terbuka, keseimbangan hak dan kewajiban pemilik, serta memberikanotoritas kepada pemilik sebagai pemangku kepentingan penting dalam pelestarian.Temuan penting lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa proses budaya memberikanpengaruh positif dalam pelestarian Cagar Budaya.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to produce the concept of preservation of private homeheritage with emphasis on the owner as important stakeholder. This study usesqualitative methods with in-depth interviews of the owners as a technique of dataretrieval. The results of this study indicate that the owner agrees with the preservation oftheir private home, but does not agree with the Cultural Heritage status. The dominantproblem in the preservation of the private home is the existence of an imbalance of therights and obligations of the owner, the absence of the owner's authority in the processof preserving the Heritage, as well as poor communication amongst stakeholders.Therefore, the preservation concept suggested in the preservation of private home ismanagemant stakeholders that emphasizes on communication, balance of rights andobligations of the owner, and authority to the owner as an important stakeholder inpreservation. Another important finding in this research is that cultural processes have apositive influence on preservation of Heritage."

"

Pesatnya pembangunan di Jawa Barat bagian timur (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) menyebabkan kebutuhan air minum semakin meningkat. Saat ini, pasokan air minum masih di supply oleh Perusahaan Daeran Air Minum (PDAM), sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur. Dengan adanya Waduk Jatigede, terdapat potensi untuk pemenuhan kebutuhan air minum tersebut menggunakan skema Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pelaksanaan proyek SPAM timbul beberapa permasalahan seperti belum terbentuknya kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan yang terkait dan keterbatasan pembiayaan dari alokasi APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat serta belum adanya investor yang dapat diajak kerjasama dalam mengimplementasikan proyek pembangunan SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek,  memahami keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dan untuk memberikan usulan Bagi Hasil Pendapatan (revenue-sharing) yang dimaksudkan agar dapat menarik investor dapat berinvestasi pada proyek SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Actor-Network Theory (ANT) untuk  mengeksplorasi stakeholder dengan seksama dan tidak terburu-buru dalam menentukan stakeholder kunci berikut  dengan berbagai perubahannya dalam proyek SPAM Jatigede. Selain itu, menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan revenue sharing dalam proyek SPAM Jatigede agar keluaran dari penelitian ini dapat mengusulkan suatu rekomendasi untuk strategi yang bersifat komprehensip. Hasil dari analisis mengenai stakeholder kunci yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Gubernul Provinsi Jawa Barat, PDAM Kota dan Kabupaten Daerah Pelayanan, dan PT. Tirta Gemah Ripah. Dalam analisis kelayakan finansial didapat bahwa yang memenuhi kriteria dari indikator yang ditetapkan bahwa model 3 dan 4 merupakan paling baik diantara model lainnya dengan menggunkan model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kesimpulan dari pemilihan model kelembagaan maka dapat disimpulkan model 4 merupakan yang terbaik beradasarkan kondisi eksisting.

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, SPAM Jatigede, Teori Jejaring Aktor, Bagi Hasil Pendapatan

---

The rapid development in eastern West Java (Sumedang Regency, Majalengka Regency, Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City), drinking water needs are increasing. Currently, drinking water supply from the Regency / City Regional Water Company, while for other purposes, most of it is obtained from wells. The Jatigede dam, there is the potential to meet the needs of drinking water using the Regional Water Supply System schema. The implementation of the Regional Water Supply System project there have been problems such as the lack of cooperation agreements between relevant stakeholders and limited funding of the State Budget Allocation and the West Java Provincial Budget and there is no investor who can be invited to cooperate in implementing the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study aims to identify the various stakeholders involved in the project, understand the involvement of various stakeholders and to provide revenue-sharing proposals intended to attract investors to invest in the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study uses a qualitative method using the Actor-Network Theory (ANT) approach to explore stakeholders carefully and in no hurry to determine key stakeholders along with the various changes in the Regional Water Supply System of Jatigede project. In addition, the quantitative method is used to determine revenue sharing in the Regional Water Supply System of Jatigede project so that the output of this research can propose a recommendation for a comprehensive strategy. The results of the analysis of key stakeholders, namely the Directorate General of Human Settlements, the Directorate General of Natural Resources, the Ministry of National Development Planning, the Settlements and Housing of West Java Province, Governor of West Java Province, the Regency / City Regional Water Company, and Tirta Gemah Ripah Ltd.. In the financial feasibility analysis, it was found that those who met the criteria of the specified indicators that models 3 and 4 were the best among the other models by using the model of Public Private Partnership (PPP). The conclusion from the selection of institutional models can be concluded that model 4 is the best based on existing conditions.

"

"

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari menggunakan sumber daya air seperti rumah tangga, industry dan pertanian, kegiatan yang mengurangi ketersediaan air tanah dan menghasilkan limbah yang membuat penurunan kualitas air sungai, penelitian ini dilakukan di daerah tangkapan air uar kampus UI yang termasuk kawasan DAS CIliwung yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung sumber daya air dengan melakukan pendekatan tata kelola air dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu Place, People dan Policy. Place atau segi teknis dilakukan pendekatan dengan konsep WSUD (Water Sensitive Urban Drainage) dimana teknologi hijau yang dipakai yaitu bioretensi dan kontruksi lahan basah dengan simulasi ArcGIS, GitBola dan SWMM untuk simulasi peningkatan kualitas air dan penurunan volume limpasan air, People atau segi pemangku kepentingan dilakukan interview mendalam kepada pemangku kepentingan dan warga yang berada di kawasan tangkapan air untuk mengetahui respon terhadap rekomendasi teknologi hijau dan tanggapan pemangku kepentingan, Policy atau segi kebijakan dilakukan rekomendasi kebijakan yang tepat yang mengatur pengelolaan limbah cair maupun padat agar tidak mencemari badan air, untuk memperbaiki kondisi daerah tangkapan air (DTA) di sekitar UI, berdasarkan segi teknis usulan teknologi hijau, respon masyarakat atau pemangku kepentingan dan juga berdasarkan kebijakan atau peraturan-peraturan yang sudah ada mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

---

The several things to fulfil human needs are water resources, like household, laundry, industry and agriculture, the activities  that reduce the availability of ground water and produce waste which makes the quality of river water decrease. This research was conducted in a catchment area outside University of Indonesia which is included in the Ciliwung watershed area which aims to increase the carrying capacity of water resources by carrying out a Water Governance approach by considering 3 aspects Place, People and Policy. The Place aspect or technical recommendations was an approach using the concept of WSUD (Water Sensitive Urban Drainage), the green infrastructure used are bioretention and constructed wetland by using ArcGIS, GitBola and SWMM for simulations of improving air quality and volume of runoff water reduction. The People aspect or stakeholders are conducted in-depth interviews or snow ball interview with stakeholders and residents in the catchment to find out responses to green technology recommendations and stakeholder responses. The policy aspect makes appropriate policy recommendations that regulate the management of liquid and solid waste so as not to pollute water bodies, to improve the condition of catchments around University of Indonesia, making policy recommendations based on the technical aspects of green technology proposals, community or stakeholder responses and also based on existing policies or regulations from the central to the regional level.

Keywords: People; Place; Policy; Water Governances; WSUD.

 

"

"Pengoptimalan SDGs di Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pembiayaan dari berbagai sumber, namun SDGs di Jakarta tetap belum dapat berjalan optimal. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data indikator SDGs, serta pengembangan metode penilaian ketercapaian SDGs dirasa sangat perlu untuk dilakukan, hal ini dimaksudkan agar dapat mendukung proses analisis kondisi pencapaian SDGs secara lebih valid. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengembangkan metode yang lebih sesuai untuk digunakan dalam penilaian ketercapaian SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, spasial, serta Actor Network Theory. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperoleh metode penilaian ketercapaian SDGs yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga hasil penilaian ketercapaian SDGs semakin valid dan terukur. Hal tersebut tentunya dapat diwujudkan melalui tata kelola data SDGs yang lebih baik, aspek spasial yang lebih diperhitungkan, serta pola interaksi pemangku kepentingan yang lebih intens dan efektif.

---

The SDGs in DKI Jakarta Province is being optimized and supported by financing from various sources, but the SDGs in Jakarta are still not running optimally. Increasing the availability and quality of SDGs indicator data, as well as developing a method for assessing the achievement of SDGs is deemed very necessary to do, this is intended to be able to support the process of analyzing the conditions for achieving SDGs in a more valid manner. The purpose of this research is to develop a method that is more suitable for use in assessing the achievement of SDGs in DKI Jakarta Province. The approach used in this study is a quantitative approach, while the analytical method used is descriptive analysis, spatial analysis, and Actor Network Theory. It is hoped that the results of this research can obtain a method for assessing SDGs achievement that is better than before, so that the results of assessing SDGs achievement are more valid and measurable. Of course, this can be realized through better governance of SDGs data, more spatial aspects that are taken into account, and patterns of stakeholder interaction that are more intense and effective."

"Tesis ini mencoba menganalisis efektivitas penyelesaian konflik antara masyarakat Pasirwangi dan Perusahaan Chevron sebagai pemangku kepentingan perusahaan di Kawasan Darajat Garut Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif; sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Kasus yang diteliti adalah penyebab konflik antara masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Keeamatan Pasirwangi, dan penyelesaian konflik yang dilnkukan oleh Perusahaan Chevron, kepolisian, dan pemerintah daerah. Wawancara mendalam difokuskan pada !rum belakang konflik, pelaksanaan comunity development, reaksi masyarakat hubungan antara pemangku kepentingan, penyelesaian konflik. Pengamatan difokuskan pada aktivitas perusahaan Chevron, masyarakat Pasirwangi, Polres Garut dan Polsek Pasirwangi, serta pemerintah daerah dari tingkat desa sampai kabupaten. Dan pengamatan terlibat difokuskan pada gejala sosial untuk menemukan penyebab konflik dan cara terbaik menyelesaikan konflik. lnforman kunci ditentukan bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kedekatan peneliti ini dengan mereka, melakukan berdasarkan gejala dan fungsi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa penyebab konflik bukan konsep comunity development yang telah dibuat Perusahaan Chevron, melainkan pelaksanaannya oleh Humas Chevron, adanya kerenggangan hubungan dan ketidakpedulian Perusahaan Chevron terhadap masyarakat dan tokoh internal yang beard di Kecamatan Pasirwangi, kurangnya kepedulian pemerinsah daerah Kabupaten Garut terbadap konflik, lemabnya deteksi dini dari Polres Garu dan ketiadaan sinergi dan integrasi antara pemangku kepentingan perusahaan dalam menyelesaikan konflik. Adapun cara terbaik menyelesaikan konflik adalah melakukan pembenahan da1am tataran

---

This lhesis attempts to analyse effectiveness of conflict resolution between Pasirwangi community with Chevron Company as the company stakeholders in Darajat Gam! area. The research is done by qualitative metllod, while data collection by using depth interview, observation, direct involved observation and document studies. The observed case are the causes of eonflict between community of Pasirwangi with Chevron Company in Pasirwangi Subreagent, and conflict resolution conducted by Chevron Company, the police, the local goverment. In depth interviews were focused on the conflict background, implementation community development, people's response, relationship between stakeholders, conflict resolution. Observation on focused on the Chevron Company, Pasirwangi Community, Polres Gam! and Polsek Pasirwangi, and the goverment village level up to regency. And the direct involvement observation was focused on the conflict causes and best method in resolving the conflict. Key interviewees were chosen not based on personal relation with the writter; but its was based on symptoms and facts related to the research subject. The research proved point that the causes of the conflict are not the community development concept drawn by Chevron Company, instead they are caused by the implementation by community relation of the company, gap in the relations and the preceived uncaring attitude by the Chevron Company toward the community and the informal leadars in the Pasirwangi Subreagent, lack of attention from the local goverment of Gam! Regency toward the conflict, weakness and early"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di PT Media Nusantara Citra Tbk dan bagaimana perspektif pemangku kepentingan terhadap implementasi tersebut serta menganalisis kesesuaian implementasi dengan perspektif tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Media Nusantara Citra Tbk telah melakukan proses keterlibatan pemangku kepentingan dengan baik namun berdasarkan perspektif pemangku kepentingan PT Media Nusantara Citra Tbk perusahaan masih kurang dalam memenuhi perspektif dari pemegang saham dan karyawan.

---

This study aims to describe and analyze on how the involvement of stakeholders in the implementation of corporate social responsibility in PT Media Nusantara Citra Tbk and how the perspectives of stakeholders on the implementation and analyze the suitability of implementation with that perspective. Results from this study indicate that the PT Media Nusantara Citra Tbk has conducted stakeholder engagement process well but from the perspective of the stakeholders of PT Media Nusantara Citra Tbk the company is still lacking in fulfilling the perspective of shareholders and employees."

"Laporan magang ini membahas evaluasi penilaian tingkat maturitas Badan Layanan Umum (BLU) THP atas kinerja pelayanan yang diberikan pada tahun 2021 secara spesifik pada indikator Stakeholder Relationship, di bawah aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan. Aktivitas yang dievaluasi mencakup diskusi dan pemahaman Maturity Rating, pengumpulan dokumen pendukung untuk memenuhi penilaian Stakeholder Relationship, dan prosedur penilaian Maturity Rating secara keseluruhan. Prosedur dan pedoman yang digunakan mengacu pada Buku Pedoman Maturity Rating Assessment Tools (2021), Pedoman Umum Governansi Sektor Publik (2022), serta beberapa peraturan dan Undang-Undang yang relevan. Secara umum, aktivitas penilaian tingkat maturitas BLU THP telah sesuai dengan prosedur dan pedoman yang digunakan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki di masa depan terkait dengan kedisiplinan waktu penilaian, implementasi tata kelola, hingga keterbatasan pada regulasi yang telah ditetapkan. Laporan ini juga dibuat sebagai refleksi atas pengalaman magang yang didapatkan di UPLB BLU THP, demi pengembangan diri dan kemampuan sebagai bekal untuk pengembangan karir selanjutnya.

---

This internship report evaluates the assessment of maturity level of the THP Public Service Agency (PSA) for their services’ performance provided in 2021 specifically on the Stakeholder Relationship indicator, under the Governance and Leadership aspect. Discussion and comprehension of the Maturity Rating, gathering supporting documents to complete the Stakeholder Relationship evaluation, and the overall Maturity Rating assessment process are among the actions that were evaluated. The procedures and standards used in this report refer to the Maturity Rating Assessment Tools Handbook (2021), General Guidelines for Public Sector Governance (2022), as well as several relevant laws and regulations in Indonesia. The BLU THP maturity level evaluation activity generally complies with the standard procedures and regulations. However, there are several areas that can be improved in the future regarding governance implementation, limitations on rules that have been imposed, and discipline during evaluation. This report is additionally being generated as a reflection on the internship experience at UPLB BLU THP, for personal growth, and to develop skills in preparation for future career advancement."

"Studi ini meneliti strategi keberlanjutan bisnis (business sustainability strategy), yaitu strategi yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan di perusahaan hulu migas di Indonesia. Kegiatan di industri minyak dan gas mencakup eksplorasi dan produksi yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, perusahaan terkait perlu memasukkan konsep keberlanjutan dalam merumuskan strategi mereka. Penelitian ini menggunakan metode SEM PLS yang melibatkan 124 responden dari 72 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Pengujian hipotesis menjelaskan bahwa sumber daya internal (internal resources) dan orientasi CSR (CSR orientation) berpengaruh positif terhadap strategi keberlanjutan bisnis, akan tetapi tekanan pemangku kepentingan (perceived stakeholder pressure) tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap strategi keberlanjutan usaha. Temuan juga menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan bisnis secara positif mempengaruhi perlindungan lingkungan (environmental protection), kohesi sosial (social cohesion) dan kinerja keberlanjutan bisnis (business sustainability performance). Akan tetapi hasil penelitian tidak menunjukkan dampak signifikan antara perlindungan lingkungan dan kinerja keberlanjutan bisnis. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi bahwa perlindungan lingkungan tidak secara langsung dapat memberikan dampak pada segi finansial. Penelitian juga menjelaskan pentingnya kohesi sosial serta kerja sama pada rantai usaha dalam mencapai kinerja keberlanjutan bisnis.

---

This study investigates business sustainability strategy, i.e. strategy that integrates economic, social and environmental dimensions (ESE), in upstream oil and gas companies in Indonesia. Activities in upstream oil and gas industry include exploration and production that directly impact natural environment and local community. Thus, these companies are required to incorporate ESE in formulating their strategy. The study uses SEM PLS method involving 124 respondents from 72 production sharing contract (PSC) contractors in. The findings explicate that internal resources and CSR orientation positively influence business sustainability strategy, while perceived stakeholder pressure does not. The results also suggest that business sustainability strategy positively affects environmental protection, social cohesion and business sustainability performance. The findings, however, do not show significant direct impact between environmental protection and business sustainability performance. This may be caused by perception that environmental protection is not directly beneficial for the bottom line. Lastly, the study explains the importance of social cohesion as well as cooperation in supply chains in seeking business sustainability performance."

"

Penugasan pegawai diluar organisasi sektor publik, pada umumnya memberikan kesulitan dalam menilai kinerja pegawai bagi individu yang ditugaskan, dimana institusi asal dan institusi pengguna pegawai menerapkan penilaian kinerja masing-masing. Penelitian ini bertujuan memberikan pertimbangan penilaian kinerja terhadap pegawai yang ditugaskan diluar struktur organisasi khususnya penugasan penyidik Polri dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi didalam prakteknya dalam upaya mendapatkan pengukuran capaian kinerja yang efektif yang dapat digunakan oleh kedua institusi baik asal maupun pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus pada salahsatu lembaga negara yaitu KPK dan BNN. Hasil penelitian memaparkan rumusan penilaian kinerja efektif bagi penyidik dengan menggunakan dimensi-dimensi alternatif yang mempengaruhi capaian kinerja. Kesimpulan penelitian adalah penerapan penilaian kinerja bagi pegawai yang ditugaskan diluar organisasi idealnya menggunakan model sistem pengukuran kinerja terpadu. Model penilaian dengan pendekatan pemangku kepentingan dari hasil penelitian memberikan perspektif yang lebih komprehensif sehingga mampu memberikan keseragaman dan sejalan kebutuhan antara institusi asal dan pengguna

---

Outgoing assignment within public sector organization, broadly has differencies practical on individual performance appraisal, wherein applying performance appraisal each institution (origin and user). The purpose of this research is give in reconsidering performance appraisal especially for assiggned Indonesia National Police (Polri) investigator outgoing organizational structure with examine note influencing factors in order to meet effectiveness measurement of performance appraisal that could be used on both organization. This thesis using case study- qualitative approach, on KPK dan BNN. Result exhibit Investigators performance appraisal formula which use alternative dimensions that give impact performance achievement. Conclusion, ideally appraisal with stakeholders approach model when applied on outgoing assignment that could provide equal measuring on both origin organization although user organization.

"

"Tesis ini membahas perubahan atas pengelolaan pemangku kepentingan dikarenakan adanya tekanan dampak sosial perusahaan. Teori yang menjadi landasan penelitian ini ialah teori pemangku kepentingan dimana teori ini menyatakan bahwa perusahaan juga harus berorientasi pada kepentingan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder yang pada akhirnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini mnenyatakan bahwa adanya dampak sosial perusahaan secara signifikan mengubah pengelolaan pemangku kepentingan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perusahaan.

---

The focus of this thesis is the changes in stakeholder management due to pressures on corporate social issues. The basis theory of this research is stakeholder theory which states that companies must also be oriented towards social interests. This research is a case study research using primary and secondary data which is finally analyzed using qualitative analysis. The results of this study indicates that the existence of corporate social issues significantly changes the stakeholder management in a company, which gives the positive impact to the company."