Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan utama di masyarakat yang menjadi mitra kegiatan pengabdian adalah tidak termanfaatkanya potensi dan sumber daya lokal dari sisi keterampilan wirausaha, maupun dana untuk membangun kegiatan produktif yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Tujuan utama kegiatan PKM yang diusulkan adalah pemanfaatan lahan kurang produktif melalui pengembangan wirausaha bagi masyarakat lokal sebagai mitra untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian keluarga. Adapun luaran kegiatan sebagai berikut: 1) Pemanfaatan lahan tidak produktif melalui wirausahasereh wangi di desa Cimungkal, 2) Meningkatkan keterampilan wirausaha masyarakat dalam pemberdayaan lahan, 3) Terbentuknya kelompok usaha untuk mengelola wirausaha minyak sereh wangi. Metode PKM yang diterapkan untuk mencapai target luaran adalah 1) Analisis situasi; 2) identifikasi permasalahan utama; 3) Studi literatur; 4) Identifikasi solusi yang ditawarkan kepada mitra; 5) Penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; 6) Pelatihan teknik dan budidaya: penanaman sereh wangi, teknik penyulingan minyak sereh wangi, pengelolaan administrasi keuangan, dan pemasaran; 7) Pembentukan kelompok usaha bersama untuk pengelolaan dan penyulingan minyak sereh wangi, pendampingan usaha bersama, merintis pembentukan koperasi, monitoring kegiatan usaha bersama dan merumuskan tindakan pengembangan wirausaha sereh wangi. "

"ABSTRAKPemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan yang dimiliki oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan dalam berpikir, membuat keputusan dan bertindak dengan tepat guna tercapainya penyeleesaian berbagai masalah yang dihadapi melalui pemanfaatan atau memberdayakan kemampuan yang dimiliki. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah: Pertama, Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keempat, Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan. Kelima, Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Keenam, Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya. Praktik pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang disajikan dalam tulisan ini adalah: Pertama, Pemsyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Kedua, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Ketiga, Usaha Berbasis Kelompok (UBK). Keempat, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Kelima, Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR)."

"ABSTRAK Keris dianggap sebagai pusaka yang melambangkan kewibawaan dan kehormatan seorang pria. Dalam budaya patriarki, keris identik dengan dunia laki-laki. Keris pusaka hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga. Apabila semua anaknya perempuan, maka keris pusaka akan diwariskan kepada menantu laki-laki. Dengan demikian, wanita tidak diperbolehkan memiliki keris atau pun terlibat dalam pembuatan keris. Akan tetapi, kondisi tersebut menujukkan hal yang berbeda di Sumenep, Madura. Masyarakat di sana memperbolehkan wanita untuk membantu kaum pria dalam proses pembuatan keris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pemberdayaan wanita dalam pembuatan keris di Sumenep, Madura. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, sosial-budaya, dan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita di Sumenep terlibat dalam pembuatan perlengkapan keris seperti warangka dan handle serta bilah keris. Selain proses pembuatan keris, para wanita juga dipercaya untuk mengelola keuangan hasil penjualan keris."

"Yayasan Arek Lintang adalah salah satu organisasi non pemerintah yang menangani anak jalanan, dengan mernbuat program intervensi tidak hanya kepada anak jalanan, tetapi juga program intervensi kepada keluarga anak jalanan.Kajian penelitian ini adalah efektifitas program pemberdayaan ekonomi untuk orang tua dan anak jalanan dengan mengambil studi kasus program pengembangan kewirausahaan bagi orang tua dan program pengembangan minat dan bakat bagi anak-anak jalanan. Kemudian dikaji pula faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas program. Pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi dokumenter, wawancara pada seluruh peserta program yakni 16 orang tua dan 16 anak jalanan, dan wawancara mendalam pada 5 orang tua dan 5 anak jalanan.Analisis evaluasi menggunakan Pendekatan Sistem Analisis data menghasilkan kesimpulan bahwa program pengembangan kewirausahaan orang tua tidak berjalan efektif, sedangkan program pengembangan minat dan bakat anak jalanan berjalan cukup efektif. Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Alit bisa dikatakan belum menunjukkan Hasil seperti yang diharapkan.Dampak positif yang terlihat adalah tumbuhnya kesadaran orang tua untuk tidak lagi membiarkan anak-anaknya bekerja di jalanan, berkurangnya aktifitas anak di jalanan, bahkan ada yang sudah lepas dari jalanan, dan adanya kegiatan produktif anak untuk mengisi waktu luang. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas program terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, meliputi kualitas SDM para staf pendamping, ketersediaan fasilitas penunjang, minat dan motivasi peserta program, dukungan keluarga, masyarakat, dan mekanisme kontrol serta monitoring program.Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sosial, program penanganan anak jalanan hendaknya disusun dengan menggunakan Model Perlindungan Flak Anak dan Peningkatan Life Skill, Strategi yang digunakan adalah strategi perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerement). Melalui pemenuhan hak-hak dasar anak dan meningkatnya kemampuan hidup anak dan orang tuanya, ketergantungan keluarga dari pekerjaan di jalanan menjadi berkurang. Selanjutnya, aktivitas anak di jalanan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada lagi."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pendekatan pemberdayaan hukum dalam upaya penanganan kemiskinan dengan mengambil pengalaman PEKKA di Karawang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan mendiskripsikan pengalaman PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum, juga menggambarkan perubahan yang terjadi termasuk tantangan serta faktor-faktor pendukung PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan anggota PEKKA setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan hukum. Perubahan tersebut memberi ruang dan kesempatan bagi perempuan Kader Hukum PEKKA untuk berkembang dan mengakses sumber daya yang lebih luas. Program pemberdayaan hukum juga meningkatkan keberanian, kepercayaan diri dan juga memperluas jaringan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing legal empowerment approach to escape poverty by taking PEKKA`s legal empowerment program experience in Karawang, West Java. This qualitative descriptive research is aiming to describing PEKKA`s experiences in implementing legal empowerment activities including its women‟s change, challenges, and supporting factors in implementing legal empowerment program.

Research result shows through legal empowerment program PEKKA‟s members (legal cadres) increased their confidence, skills, access and link to potential resources. The program has also broadening PEKKA‟s legal cadre link to strategic government and judicial actors."

"Sebagai suatu wacana dalam ilmu sosial, khususnya studi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat menempati arti sendiri dalam upaya mewujudkan pembangunan karena berbagai literatur."

"ABSTRAKPenanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.Tesis ini merupakan hasil peneiitian tentang pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama khususnya di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terutama untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi Ianjut usia, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripitif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumentasi dengan para inforrnan. Sedangkan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data antara lain Kepala Kantor Sosial Kota Samarinda, Lurah Baqa, Ketua Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosiai, Anggota Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial, Ketua Kelompok Usaha Bersama dan Anggota Kelompok Usaha Bersama. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (Empowerment) yang dilaksanakan di Kelurahan Baqa sebagai lokasi penelilian, mulai terlihat dari tahap persiapan yang meliputi orientasi dan observasi, identifikasi dan registrasi, perencanaan program plaksanaan, penyuluhan sosial umum, evaluasi persiapan. Tahap pelaksanaan meliputi pembentukan kelompok dalam bentuk kelompok usaha bersama yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal dan saling mengenal satu sama Iain, pemilihan atau penentuan jenis usaha yang Iayak dan cocok untuk dilakukan, pelatihan pendamping dan pelatihan keterampilan anggota kelompok usaha bersama serta tahap monitoring dan evaluasi.Pada saat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat baik dari anggota kelompok usaha bersama maupun dari Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial. Faktor pendukung terlihat adanya dukungan dari pemerintah dan motivasi para Ianjut usia. Sedangkan faktor penghambat adalah sumbar daya manusia yang masih rendah, keterbatasan kemampuan iisik, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, minimnya fasilitas dan kurangnya waktu yang dimiliki para pendamping.Dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi ini maka disarankan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk pelaksanaan program pada masa mendatang antara lain memprioritaskan lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pihak Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial dengan unsur pemerintah keiurahan agar meningkatkan kerjasama dan saling koordinasi pada setiap pelaksanaan kegiatan, dalam upaya meningkatkan semangat para pendamping agar senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, diharapkan diberikan tambahan intensif dan fasilitas yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, petugas pendamping agar meningkatkan frekuensi ke Iapangan, konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan dan melihat secara Iangsung pelaksanaan kegiatan guna memaksimalkan pencapaian tujuan program dan pemberian bantuan modal berikutnya jumlahnya Iebih ditingkatkan."

"Test ini tentang Pengawasan yang diiakukan oleh pihak eksternal dalam Penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 di Polda Metro Jaya. Pengawasan dalam penerimaan Bintara Paid pada awainya hanya melibatkan pihak eksternal, namun tidak diiaksanakan secara optimal sehingga pengawasan tersebut bersifat semu. Hal tersebut dikarenakan pengawasan eksternal masih terikat dalam suatu birokrasi dan hierarkhi yang dapat mempengaruhi jalan atau hasil dart pengawasan. Berdasar hal tersebut pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep1214IIVI2004 tanggal 12 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Bintara Polri diatur tentang pelibatan pihak eksternal baik sebagai fungsi pendukung maupun sebagai fungsi pengawas. Pelaksanaan pengawasan eksternal setelah dikeluarkan Skep Kapolri tersebut masih belum dirasakan hasilnya. Pelibatan pengawas eksternal hanya bersifat formalitas saja, mereka hanya dilibatkan dalam surat perintah Kapolda tetapi pada pelaksanaannya tidak melakukan apa-apa. Pada penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 Kapoiri melalui De SDM Kapolri menekankan kepada seluruh Panitia agar melaksanakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dengan memberdayakan pihak eksternal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penekanan De SDM Kapolri tersebut dijabarkan oleh Polda Metro Jaya dalam penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 sehingga pelaksanaannya sudah memberdayakan pihak eksternal baik sebagai pengawas maupun sebagai pendukung peiaksanaan penerimaan Bintara Polri. Karena baru pertama kali pemberdayaan pihak eksternal dilaksanakan maka image masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Bintara Polri masih seperti penerimaan sebelumnya, sarat dengan KKN. Sosialisasi yang sudah gencar dilaksanakan masih belum dapat meyakinkan masyarakat/calon peserta seleksi bahwa penerimaan Bintara Gelombang f T.A. 2007 sudah bersih, transparan, dan bebas KKN sehingga masih banyak yang menjadi korban penembak di atas kuda. Komitmen pejabat Polri atau anggota Polri untuk mendukung kebijakan Kapolri dalam menciptakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan bebas KKN masih dirasakan kurang, hal ini mungkin disebabkan dukungan dan persiapan untuk melakukan kegiatan tersebut juga masih dirasakan belum cukup. "