Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Proletina Puspa Negara
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai political branding oleh calon Bupati Ade Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018. Merujuk pada teori brandingdari Adolphsen (2009), karakteristik political brandingterdiri dari adanya pembangunan identitas baru, pendistribusian branding, dan pembangunan kepercayaan. Penelitian skripsi ini kemudian menemukan tiga hal. Pertama, pembangunan identitas baru tersebut terbukti dengan penggantian nama yang semula Ade Munawaroh menjadi Ade Yasin agar masyarakat lebih familiar dengan nama tersebut. Kedua, pendistribusian brandingtercermin dari penggunaan nama dan citra yang fun terhadap Ade Yasin melalui situs adeyasin.net, akun instagram, facebook dan twitter. Ketiga, pembangunan kepercayaan masyarakat ini dapat tercermin dari branding Ade Yasin yang sukses dapat meyakinkan masyarakat Kab. Bogor untuk memilihnya pada Pilkada Bogor 2018.
ABSTRACT
This thesis discusses political branding by the candidate for Regent Ade Yasin in the 2018 Regional Head Election for Bogor Regency. Referring to the branding theory from Adolphsen (2009), the characteristics of political branding consist of building a new identity, distributing branding, and building trust. This thesis research then found three things. First, the development of the new identity was proven by the change of the original name Ade Munawaroh to Ade Yasin so that people were more familiar with the name. Second, the distribution of branding is reflected in the use of a fun name and image for Ade Yasin through the adeyasin.net site, Instagram, Facebook and Twitter accounts. Third, the building of public trust can be reflected in Ade Yasins successful branding in convincing the people of Kab. Bogor to vote for him in the 2018 Bogor Regional Head Elections.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Adib Rofiudin
Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini membahas interaksi Kiai Nahdlatul Ulama (NU) dengan NU dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Tegal yang melatarbelakangi Preferensi Politik Habib Bagir kepada pasangan calon Enthus Susmono dan Umi Azizah pada Pilkada Kabupaten Tegal 2013. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori preferensi endogen dan patron klien untuk menganalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan warga nahdliyin dan NU serta PKB dengan Habib masih bersifat patron-klien yang kuat. Interaksi politis Habib Bagir dengan NU dan PKB mempengaruhi pilihannya saat Pilkada Kabupaten Tegal 2013. Beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi politik Habib Bagir kepada pasangan Enthus Susmono dan Umi Azizah yaitu pertama, kedua pasangan ini dianggap mewakili kultur dan kepentingan NU dan memiliki loyalitas serta dedikasi tinggi untuk NU. Kedua, kesamaan visi misi karena kedekatan personal. Faktor ketiga adanya transmisi nilai kultural patron klien dalam pola hubungan interaksi antara Habib Bagir dengan NU dan PKB yang menjunjung tinggi pertimbangan ulama. Keempat, adalah peran sebagai ulama patron untuk mengayomi pengikutnya mengemban tanggung jawab menjadi pedoman memilih.
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Hidayat
Abstrak :
Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di wilayah Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada saat ini telah memasuki tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan rekrutmen dan pelatihan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan. Penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan bagaimana pengaruh pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik Pengumpulan data dengan cara observasi dan dengan cara memberikan soal-soal pretest dan posttest kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan tahapan-tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai dari pendaftaran sampai dengan pelantikan dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Jakarta: KPU, 2020
08-21-029687936
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Aribi
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan bagaimana Proses Pembuatan Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang terbagi kedalam tiga tahapan. Tahap pertama yaitu rapat Panitia Kerja Komisi II DPR-RI, tahap kedua dalam rapat pengesahan Tingkat I dan tahap ketiga dalam rapat Paripurna di DPR RI. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana dinamika politik para aktor pembuat kebijakan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana proses tarik-menarik yang terjadi antara para pembuat kebijakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang No.22 Tahun 2014 sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang terjadi antara pemerintah dengan DPR-RI dapat dilihat dengan proses pembuatan kebijakan dalam tahapan formulasi kebijakan menurut Thomas R Dye. Hasil penelitian menunjukan bahwa Formulasi kebijakan berkaitan dengan berbagai macam alternatif kebijakan baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dan untuk memperbaikinya. Mereka dapat saling mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Dalam menentukan kebijakan yang akan dipilih sangat ditentukan oleh dukungan elite politik legislatif . Hal ini terlihat dari perubahan sikap dari berbagai fraksi partai politik dalam pembuatan kebijakan tersebut. Dukungan terbesar yang diberikan oleh elite politik dalam memilih berbagai macam alternatif kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan mana yang akan dipilih dan ditetapkan.
ABSTRACT
This research explains how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014. Discussion of Draft Law on the Election of the Governor, Regent, and Mayor of mechanisms related to local elections either directly or indirectly, which is divided into three phases. The first phase of the Working Committee meeting of the House of Representatives in Commission II, the second phase of the verification meeting first level and the third stage in the House of Representatives plenary meeting. And also explain how The political dynamics of the actors in policy making.The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.To understanding how The Policy Making Process of the Draft Law on Election of governors, regents and mayors become UU. No.22 of 2014 between government and Parliament can be seen in the policy making process in the stages of policy formulation by Thomas R. Dye. The results of research showed that the Policy formulation related to a wide range of policy alternatives, both from the executive, legislative, and interest groups in solving social problems and to fix them. They can be influenced by each others in the policy making process. In determining the policies that will be selected is determined by the support of the political elite the legislature . This is evident from the change in attitude of the various factions of political parties in the policy making. The support provided by the political elite in choosing a wide range of policy alternatives that will determine which policy will be selected and specified.
2016
T47419
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khoerun Nisa Fadillah
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana seluruh partai berkoalisi mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus serta teori pilihan strategis (Collier dan Norden, 1991) dan teori pembangunan koalisi model dinamis (Riker, 1962), hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) keputusan seluruh partai untuk berkoalisi mengusung petahana sebagai calon tunggal merupakan pilihan strategis partai. Partai menilai petahana secara objektif dan subjektif memiliki kekuatan dan peluang kemenangan yang lebih besar daripada bakal calon lainnya; dan 2) koalisi seluruh partai pengusung calon tunggal merupakan hasil dari proses yang dibangun oleh petahana melalui politik pembayaran-sampingan berupa janji kebijakan, janji keputusan, kepuasan emosional, materi, dan efek ekor jas (coat-tail effect). Jika kesepakatan tidak terjadi dengan partai di daerah maka petahana akan langsung ke pimpinan pusat partai karena kewenangan penetapan rekomendasi pengusungan calon ada di pusat. Rekomendasi pengusungan calon dari pusat mau tidak mau harus diterima oleh partai di daerah sehingga munculnya fenomena calon tunggal menunjukkan ketidakberdayaan partai di daerah menghadapi kekuasaan partai di pusat.
This study aims to explain why and how all coalition parties carry a sole candidate in the Tangerang Regency Election in 2018. Using a qualitative approach to case study methods, and strategic choice theory (Collier and Norden, 1991) and the theory of dynamic model coalition building (Riker, 1962), the results of the study show that: 1) the decision of all parties to coalition carrying incumbents as a sole candidate is the party's strategic choice. The party values ​​incumbent objectively and subjectively has greater strength and opportunity for victory than other candidates; and 2) the coalition of all sole candidate bearers is the result of a process built by incumbent through side-payment politics in the form of policy promises, decision promises, emotional satisfaction, material, and coat-tail effects. If the agreement does not occur with the party in the area, the incumbent will go directly to the party`s central leadership because the authority to determine the recommendations for nomination is at the center. Recommendations for the promotion of candidates from the center must inevitably be accepted by parties in the regions so that the emergence of the phenomenon of single candidates shows the powerlessness of parties in the regions to face party power at the center.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T54116
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aqidatul Izza Zain
Abstrak :
Penelitian ini menganalisis praktik jual beli suara di komunitas masyarakat adat Kesu’ pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara tahun 2020. Kemudian bagaimana praktik jual beli suara berdampak pada hancurnya praktik adat ma’ kombongan sebagai demokrasi lokal komunitas masyarakat adat Kesu’. Penelitian ini menggunakan teori pertukaran klientelistik Aspinall dan Berenschot (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Yang khas dalam Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2020 di komunitas masyarakat adat Kesu’ adalah adanya pergeseran nilai dari kesepakatan bersama melalui mekanisme ma’ kombongan ke praktik jual beli suara; (2) Adanya pertukaran klientelistik berupa jual beli suara pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2020 di komunitas masyarakat adat Kesu’. Berdasarkan tiga dimensi Aspinall dan Berenschot (2019), jejaring non partai adalah pemangku adat dan anggota komunitas masyarakat adat Kesu’ sebagai timses dan broker, pada pola kontrol diskresi inkumben memberikan bantuan dan hibah menjelang pemilihan, sumber daya yang dipertukarkan adalah uang yang didistribusikan oleh broker; (3) Klientelisme dalam bentuk jual beli suara berdampak pada hancurnya demokrasi lokal komunitas masyarakat adat Kesu’, yakni ma’ kombongan. ......This research analyzes the practice of vote buying in the Kesu' indigenous community in the 2020 North Toraja Regional Head Election. Then how the practice of vote buying has an impact on the destruction of ma' kombongan customary practices as local democracy in the Kesu' indigenous community. This research uses Aspinall and Berenschot's (2019) clientelistic exchange theory. This research uses a qualitative method with a case study approach. The findings of this study show that (1) What is unique in the 2020 North Toraja Regional Head Election in the Kesu' indigenous community is the shift in values from mutual agreement through the ma' kombongan mechanism to the practice of vote buying; (2) There is a clientelistic exchange in the form of vote buying in the 2020 North Toraja Regional Head Election in the Kesu' indigenous community. Based on Aspinall and Berenschot's (2019) three dimensions, non-party networks are traditional leaders and members of the Kesu' indigenous community as timses and brokers, in the discretionary control pattern the incumbent provides assistance and grants ahead of the election, the resources exchanged are money distributed by brokers; (3) Clientelism in the form of vote buying and selling has an impact on the destruction of the local democracy of the Kesu' indigenous community, namely ma' kombongan.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Titi Anggraini
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga menjelaskan tentang proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diamndatkan UU No. 18 Tahun 2001. Tesis ini juga dibahas tentang apa saja persoalan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat penerapan otonomi khusus sesuai UU No. 18 Tahun 2001.
ABSTRACT
This thesis analyzes the legal framework of the election for head and vice head of region in Nanggroe Aceh Darussalam Province in the relation with the implementation of Law No. 18 Year 2001 on Special Autonomy for Aceh Special Region Province as Nanggroe Aceh Darussalam Province. Beside that this thesis also explaining the process, mechanism, and form of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001. This thesis also analyzes the legal problems that arise as impact of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001.
2009
T26173
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Al-Amin Ihza
Abstrak :
Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia. ......Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Wilma
Abstrak :
Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto.
Jakarta: KPU, 2020
321 ELE 2:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Teddy Anggoro
Abstrak :
lndonesian constitutional law thought has advanced and specifically in general elections that become direct elections .system to result executive chairman 's beside parliament members. Citizen has also initiated to direct their aspirations and anticipate on independent candidate alternatives. Indonesian citizen have learned on senate (DPD) members elections that all of them are nominated independently. In the author thoughts is that the independent candidate for the president and local government have opportunity exercised. The diverse is that for the presidential nomination has controlled under constitution rules that it must be nominated by certain or joined political party, but for the local government elections is under act level that has established it must be nominated by certain or joined political party.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
HUPE-35-2-(Apr-Jun)2005-254
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>